Ini Tanggapan Rektor Kadafi Soal Pajak Bisnis Online Mahasiswa

Rektor Universitas Malahayati Dr Muhammad Kadafi SH MH menanggapi positif sikap pemerintah yang mengeluarkan kebijakan penarikan pajak sektor online. “Penetapan pajak untuk sektor e-commerce sudah tepat,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung, kemarin.

Kadafi yang juga adalah Wakil Ketua KADIN Lampung ini mengatakan kebijakan pemerintah dibuat untuk menyeragamkan dan mengontrol kegiatan usaha online yang saat ini berkembang pesat.

Pada laman harianfajarsumatera.com, disebutkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengisyaratkan penarikan pajak online juga bakal diberlakukan bisnis online yang dijalankan mahasiswa. Bahkan DJP melakukan pendekatan dengan memasukkan perpajakan sebagai salah satu mata kuliah dan mengimbau mahasiswa untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Menristek Dikti Muhammad Nasir sudah meneken nota kesepahaman antara terkait Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui Ristek Dikti sudah dilakukan.

Kesepakatan lainnya dibuat antara DJP dengan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan soal Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pembelajaran dan Kewahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

Menurut Kadafi, dalam kebijakan ini nantinya ada kajian-kajian untuk melihat sebarapa besar lingkup usaha online dapat dikenakan pajak dan yang masih diberikan kelonggaran.

“Kan nanti ada dalam kebijakannya pasti ada keringanan. Jadi pengusaha yang nilai investasi maupun pendapatannya cukup rendah pastinya tidak terkena pajak,” ujarnya usai menghadiri Musyawarah cabang HIPMI Kota Bandarlampung di Hotel Sheraton Bandarlampung, Rabu (30/3).

Terkait rencana pengenalan pajak untuk bisnis online mahasiswa, menurutnya pemerintah sudah melakukan kajian terlebih dahulu.

“Kita tahu ada mahasiwa yang sudah mapan usahanya, sudah berkembang. Kan gak mungkin dia tidak memberikan pajak ke negara. Pada prinsipnya pajak itu kembali pada kita, apalagi pajak itu tidak serta merta hilang, nanti akan kembali lagi kepada kita, akan kita nikmati kembali. Masak usaha kita sudah besar tapi gak bayar pajak, ini bagian dari nasionalisme kita,” ungkapnya.

Namun kata Rektor Universitas Malahayati itu, pemerintah dalam hal ini DJP juga harus mempunyai tingkatan pajak tertentu yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan usaha.

”Jadi ada tingkatan, tidak serta merta semua usaha online kena pajak. Bagaimana kita mau investasi dan meningkatkan kualitas usaha kita kalau baru mulai sudah dikenakan pajak,” katanya.

Dia  mengingatkan, mahasiswa yang mempunyai usaha online juga tidak perlu khawatir dengan rencana kebijakan pemerintah tersebut. Justru hal tersebut bisa dijadikan tantangan untuk memacu diri menjadi seorang pengusaha mapan.

“Soal pajak ini tidak membedakan mahasiswa atau bukan, karena jika bicara bisnis tidak melihat dari usia, kita melihat bisnis itu dari ukuran pendapatannya. Yang pasti untuk mahasiswa yang mempunyai usaha harus mengoptimalkan bidang usaha yang dimiliki, misalnya yang dulunya memakan biaya produksi cukup tinggi, kita harus mulai putar otak bagaimana supaya bisa lebih murah,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat tahun ini menargetkan penerimaan pajak secara nasional mencapai Rp1.500 triliun. Berbagai upaya dilakukan dengan penambahan wajib pajak baru hingga menyasar sektor usaha e-commerce.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, para mahasiswa ketika sudah lulus akan menjadi bagian dari profesi, terjun ke dunia kerja sehingga sudah harus mempunyai bekal kesadaran untuk membayar pajak.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihaknya belum dapat menaksir potensi penerimaan pajak dari kalangan mahasiswa. Terpenting buat DJP, mahasiswa semakin meningkatkan kesadaran dan pengetahuannya soal pajak.

“Anak-anak tuh keinginannya sangat besar, orang bisnis semua. Bisnis online mahasiswa sudah mulai, banyak banget lagi dan mereka belum tahu harus bayar pajak,” katanya. | sumber: harianfajarsumatera.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × one =