18 Agustus Diperingati Sebagai Hari Konstitusi Repoblik Indonesia

HARI Konstitusi Indonesia mulai diperingati pada tanggal 18 Agustus 2008, saat ditanda-tanganinya Deklarasi Hari Konstitusi Indonesia oleh Lembaga Kajian Konstitusi, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta berbagai komponen masyarakat Indonesia, bertempat di ruang GBHN Gedung MPR. Gagasan diperingatinya tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi Indonesia diawali dari sebuah artikel yang ditulis Mochamad Isnaeni Ramdhan yang berjudul Hari Konstitusi Indonesia dimuat dalam Harian Suara Karya pada Jumat, 15 Agustus 2008.

Secara etimologis, pengertian konstitusi berasal dari bahasa latin, constituo; constituntum, yakni dokumuen hukum (legal document) resmi dengan kedudukan yang sangat istimewa, baik dalam bentuk tertulis (written) maupun tidak tertulis (unwritten).

Konstitusi sebagai landasan dan hukum utama haruslah mendapat pengawalan, agar tidak dijadikan sebagai wahana bagi para pihak yang ingin berkuasa.

Pada 18 AGUSTUS 1945, Lembaran sejarah bangsa dimulai. Di saat rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sedang bersiap-siap mempertahankan kemerdekaan, para anggota PPKI memulai sidangnya yang pertama. Rapat dimulai pukul 11.30, dengan agenda pengesahan UU Dasar Negara Indonesia yang dipimpin Bung Karno dan Bung Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI.

Sebelum rapat di gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang Deplu) dimulai, Bung Karno dan Bung Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, KH Wachid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Moh. Hasan membahas rancangan UU yang sebelumnya telah dibahas Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945.

Pukul 11.30 rapat dimulai. Pembahasan rancangan UU Dasar yang telah dibuat oleh BPUPKI sebelumnya dirampungkan tidak lebih dari 2 jam, berikut pasal-pasal aturan peralihan dan aturan tambahan. Pada pukul 13.50 disahkanlah Rancangan dan Pembukaan UU Dasar Negara Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Hal inilah yang kemudian kita kenal sebagai UUD 1945 atau UUD 45.

Sidang dibuka kembali pada pukul 15.30 dan mensahkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama. Itu berkat usulan jitu Otto Iskandar Dinata yang kemudian disetujui oleh semua anggota PPKI.

Agenda persidangan pada hari yang sama selanjutnya adalah membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk.

Inilah awal mula konstitusi Republik Indonesia. Tentu ini dimaksudkan agar kelak Indonesia menjadi negara yang damai, adil, dan makmur, yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia serta perwujudan dasar negara Pancasila.

Sekarang dengan segala kemudahan yang telah kita terima dari pendahulu kita, masihkah “kita” memakai konstitusi Indonesia sebagai alat berpolitik yang justru menguntungkan diri sendiri dan menyengsarakan orang lain ?

Walaupun pada umumnya Konstitusi yang ada di setiap negara tidak ada yang sempurna, tapi hal itu tidaklah menimbulkan pertentangan dan kerancuan yang dapat mengakibatkan mandetnya atau terhambatnya visi serta misi negara untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara menetapkan suatu sonstitusi yang benar-benar memihak pada kepentingan rakyat dan tidak untuk mengutamakan kepentingan kelompok dalam hal ini kepentingan politis.

|Sumber: www.wikipedia.org dan berbagai sumber lain.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *