Posts

Galeri Mahasiswa Malahayati Pada Kegiatan Debat Perpajakan Se-Lampung

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Malahayati masuk 5 (lima) besar Debat Perpajakan Mahasiswa se-Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) dan Gedung QB I Politeknik Negeri Lampung pada Sabtu, 14 April 2018. Olimpiade Akuntansi dan Perpajakan ini diikuti 18 perguruan tinggi di Lampung.

Acara yang berlangsung sejak pukul 07.00 WIB ini mengirimkan 2 tim (1 tim terdiri dari 3 orang) dari masing-masing perguruan tinggi. Tahapan lomba menggunakan sistem gugur untuk penyisihan dan perempat final sampai final. Babak penyisihan dibagi menjadi 8 (delapan) grup, yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok dari perguruan tinggi yang berbeda. Juara grup akan maju pada babak perempat final dengan sistem gugur dilanjutkan hingga menyisahan juara I dan II.

Berikut Galeri Mahasiswa Malahayati Pada Kegiatan Debat Perpajakan Se-Lampung:

Mahasiswa Malahayati Masuk Lima Besar Debat Perpajakan Mahasiswa se-Lampung

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Malahayati masuk 5 (lima) besar Debat Perpajakan Mahasiswa se-Lampung. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) dan Gedung QB I Politeknik Negeri Lampung pada Sabtu, 14 April 2018. Olimpiade Akuntansi dan Perpajakan ini diikuti 18 perguruan tinggi di Lampung.

Acara yang berlangsung sejak pukul 07.00 WIB ini mengirimkan 2 tim (1 tim terdiri dari 3 orang) dari masing-masing perguruan tinggi. Tahapan lomba menggunakan sistem gugur untuk penyisihan dan perempat final sampai final. Babak penyisihan dibagi menjadi 8 (delapan) grup, yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok dari perguruan tinggi yang berbeda. Juara grup akan maju pada babak perempat final dengan sistem gugur dilanjutkan hingga menyisahan juara I dan II.

Selain debat pajak, perlombaan Number One dan Photo Booth juga melengkapi olimpiade ini. Tak hanya itu berbagai pertanyaan juga diajukan kepada supporter para perguruan tinggi yang diundang. “Dan tak sedikit supporter dari Universitas Malahayati yang menerima hadiah dari setiap pertanyaan yang mereka jawab,” kata Hardini Ariningrum, dosen pendamping.[]

Kusnadi, Muhammad Luthfi dan Kristin Candra Sari: Pengaruh Sikap Fiskus, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Self Assessment System adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak
(fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut data dari KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung jumlah Wajib Pajak Badan yang membayar pajak lebih rendah dibanding dengan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar.

Hal inilah yang mendasari Kusnadi, S.E., M.Si, Muhammad Luthfi, S.E., M.Si dan Kristin Candra Sari melakukan sebuah penelitian yang tercantum dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Sikap Fiskus, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Teluk Betung Bandar Lampung”

Baca selengkapnya Kusnadi, Muhammad Luthfi dan Kristin Chandra Sari

 

|Rahmanisya.

Kusnadi, Indah Lia Puspita dan Septi Listiawati: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing (Studi Empiris: KPP Pratama Tanjung Karang dan KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Peranan pajak dalam pembangunan berhubungan erat dalam pembangunan nasional baik pada sektor swasta maupun sektor umum. Pendapatan pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara.

Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal pengggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan adalah penerapan media elektronik e-system. Tujuan dalam penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan keefisienan. Salah satu jenis e-system adalah e-Filing. Menurut website DJP, keunggulan dari sistem e-Filing ini adalah go green, yaitu melakukan penghematan kertas dengan sistem pelaporan pajak online, selain itu dengan menggunakan sistem ini, dinilai lebih aman dan tepat karena menggunakan sistem berbasis komputer.

Hal inilah yang mendasari Septi Listiawati bersama Kusnadi, S.E., M.Si. dan Indah Lia Puspita, S.E., M.Si. melakukan penelitian yang tertuang dalam jurnal dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing (Studi Empiris: KPP Pratama Tanjung Karang dan KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, persepsi kepuasan dan kesiapan teknologi Informasi Wajib Pajak orang pribadi di Kantor KPP Pratama Tanjung Karang dan Kantor KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung dalam menggunakan e-Filing.

Baca selengkapnya di Jurnal Penelitian Septi Listiawati, Kusnadi & Indah Lia Puspita

Ini Tanggapan Rektor Kadafi Soal Pajak Bisnis Online Mahasiswa

Rektor Universitas Malahayati Dr Muhammad Kadafi SH MH menanggapi positif sikap pemerintah yang mengeluarkan kebijakan penarikan pajak sektor online. “Penetapan pajak untuk sektor e-commerce sudah tepat,” kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung, kemarin.

Kadafi yang juga adalah Wakil Ketua KADIN Lampung ini mengatakan kebijakan pemerintah dibuat untuk menyeragamkan dan mengontrol kegiatan usaha online yang saat ini berkembang pesat.

Pada laman harianfajarsumatera.com, disebutkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengisyaratkan penarikan pajak online juga bakal diberlakukan bisnis online yang dijalankan mahasiswa. Bahkan DJP melakukan pendekatan dengan memasukkan perpajakan sebagai salah satu mata kuliah dan mengimbau mahasiswa untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Menristek Dikti Muhammad Nasir sudah meneken nota kesepahaman antara terkait Peningkatan Kerjasama Perpajakan melalui Ristek Dikti sudah dilakukan.

Kesepakatan lainnya dibuat antara DJP dengan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan soal Peningkatan Kesadaran Pajak melalui Pembelajaran dan Kewahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

Menurut Kadafi, dalam kebijakan ini nantinya ada kajian-kajian untuk melihat sebarapa besar lingkup usaha online dapat dikenakan pajak dan yang masih diberikan kelonggaran.

“Kan nanti ada dalam kebijakannya pasti ada keringanan. Jadi pengusaha yang nilai investasi maupun pendapatannya cukup rendah pastinya tidak terkena pajak,” ujarnya usai menghadiri Musyawarah cabang HIPMI Kota Bandarlampung di Hotel Sheraton Bandarlampung, Rabu (30/3).

Terkait rencana pengenalan pajak untuk bisnis online mahasiswa, menurutnya pemerintah sudah melakukan kajian terlebih dahulu.

“Kita tahu ada mahasiwa yang sudah mapan usahanya, sudah berkembang. Kan gak mungkin dia tidak memberikan pajak ke negara. Pada prinsipnya pajak itu kembali pada kita, apalagi pajak itu tidak serta merta hilang, nanti akan kembali lagi kepada kita, akan kita nikmati kembali. Masak usaha kita sudah besar tapi gak bayar pajak, ini bagian dari nasionalisme kita,” ungkapnya.

Namun kata Rektor Universitas Malahayati itu, pemerintah dalam hal ini DJP juga harus mempunyai tingkatan pajak tertentu yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan usaha.

”Jadi ada tingkatan, tidak serta merta semua usaha online kena pajak. Bagaimana kita mau investasi dan meningkatkan kualitas usaha kita kalau baru mulai sudah dikenakan pajak,” katanya.

Dia  mengingatkan, mahasiswa yang mempunyai usaha online juga tidak perlu khawatir dengan rencana kebijakan pemerintah tersebut. Justru hal tersebut bisa dijadikan tantangan untuk memacu diri menjadi seorang pengusaha mapan.

“Soal pajak ini tidak membedakan mahasiswa atau bukan, karena jika bicara bisnis tidak melihat dari usia, kita melihat bisnis itu dari ukuran pendapatannya. Yang pasti untuk mahasiswa yang mempunyai usaha harus mengoptimalkan bidang usaha yang dimiliki, misalnya yang dulunya memakan biaya produksi cukup tinggi, kita harus mulai putar otak bagaimana supaya bisa lebih murah,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pusat tahun ini menargetkan penerimaan pajak secara nasional mencapai Rp1.500 triliun. Berbagai upaya dilakukan dengan penambahan wajib pajak baru hingga menyasar sektor usaha e-commerce.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, para mahasiswa ketika sudah lulus akan menjadi bagian dari profesi, terjun ke dunia kerja sehingga sudah harus mempunyai bekal kesadaran untuk membayar pajak.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pihaknya belum dapat menaksir potensi penerimaan pajak dari kalangan mahasiswa. Terpenting buat DJP, mahasiswa semakin meningkatkan kesadaran dan pengetahuannya soal pajak.

“Anak-anak tuh keinginannya sangat besar, orang bisnis semua. Bisnis online mahasiswa sudah mulai, banyak banget lagi dan mereka belum tahu harus bayar pajak,” katanya. | sumber: harianfajarsumatera.com

Konsultasi Pajak Meriahkan Dies Natalis

Konsultasi Pajak. Jasa konsultasi ini dibuka oleh Fakultas Ekonomi dalam bazar dan pameran perayaan Dies Natalis Universitas Malahayati di komplek Kabara Food Court, Rabu 19 Agustus 2015.

“Jasa Konsultasi ini melayani konsultasi secara berkelanjutan maupun konsultasi pada masalah-masalah perpajakan tertentu yang sedang dihadapi perusahaan atau badan maupun perorangan,” ujar Hardini selaku penyedia jasa konsultasi ini.

Selain itu, ada pula jasa restitusi pajak dan jasa administrasi pajak. Jasa restitusi pajak, membantu menyiapkan, menyampaikan hingga penyelesaian proses pajak baik secara masa maupun tahunan. Sedangkan jasa administrasi pajak, membantu perusahaan dalam menangani administrasi pajak secara efektif dan efisien.

Layanan administrasi pajak ini mencakup antara pendaftaran dan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), proses pemindahbukuan (PbK), akun pajak, permohonan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing, pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll.

Jasa Konsultasi ini dibuka untuk umum, dimulai dari 18 Agustus – 27 Agustus 2015.

Hardini menambahkan bahwa Universitas Malahayati ini memberikan arti tersendiri baginya, “Malahayati it’s my life” karena malahayati menemukan jodohnya dan membawanya melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.[]