Prof. Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati

HERMAN Batin Mangku (HBM) melalui media ini lagi-lagi “berulah” dengan menampilkan bagaimana dahsyatnya banjir yang melanda kota ini beberapa waktu lalu. Penulis menanggapi tulisan jurnalis senior ini harus “angkat topi” karena rasanya HBM melalui berbagai cara mengingatkan para pemangku kepentingan, sudah tidak kurang-kurang. Tetapi kondisi dari tahun ke tahun masih gegoh gawoh.

Itulah HBM yang tidak kenal lelah mengingatkan dan mengingatkan kita semua melalui caranya berapa bahayanya banjir itu. HBM sadar betul bahwa setiap kali hujan turun di Bandarlampung, kekhawatiran warga seolah menjadi ritual yang tak pernah usai.

Air yang semestinya membawa berkah justru berubah menjadi ancaman yang perlahan merayap ke halaman rumah, masuk ke ruang-ruang kehidupan, melumpuhkan sejenak aktivitas sehari-hari, hingga meminta “tumbal” nyawa manusia.

Fenomena ini bukan lagi kejadian luar biasa, melainkan sesuatu yang nyaris dapat diprediksi. Hujan deras sebentar saja cukup untuk membuat sejumlah titik terendam, jalanan berubah menjadi sungai dadakan, dan masyarakat kembali menjadi korban dari persoalan yang seharusnya bisa dicegah.

Penulis sependapat dengan HBM bahwa masalah banjir yang terus berulang ini mencerminkan adanya kegagalan dalam pengelolaan kota yang mendasar. Bukan semata-mata karena faktor alam atau curah hujan tinggi, tetapi lebih pada lemahnya sistem drainase, buruknya tata ruang, serta minimnya keseriusan dalam perencanaan jangka panjang.

Saluran air yang sempit, tersumbat, atau bahkan hilang karena alih fungsi lahan menjadi penyebab utama air tidak dapat mengalir dengan baik. Di sisi lain, pembangunan yang terus berlangsung sering kali mengabaikan keseimbangan lingkungan, sehingga memperparah kondisi yang sudah rentan.

Ironisnya, respons yang muncul dari pihak pemangku kebijakan kerap kali bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah. Setiap kali banjir terjadi, langkah-langkah yang diambil cenderung berfokus pada penanganan sementara, seperti pembersihan drainase secara mendadak, pembagian bantuan, atau kunjungan lapangan yang lebih menonjolkan sisi simbolis daripada solusi nyata.

Upaya ini mungkin memberikan kesan bahwa sesuatu sedang dilakukan, tetapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, pendekatan yang mengandalkan pencitraan justru memperlemah kepercayaan masyarakat.

Ketika warga melihat bahwa masalah yang sama terus berulang tanpa perubahan signifikan, muncul rasa skeptis terhadap komitmen yang disampaikan. Janji-janji perbaikan yang digaungkan setiap kali banjir datang seolah menjadi siklus tahunan yang kehilangan makna.

Pada akhirnya, masyarakat merasa dibiarkan menghadapi risiko yang sama tanpa adanya perlindungan yang memadai.

Ketiadaan perencanaan jangka panjang menjadi salah satu akar persoalan yang paling krusial. Kota yang terus berkembang seharusnya memiliki blueprint yang jelas dalam mengantisipasi perubahan lingkungan dan peningkatan kebutuhan infrastruktur.

Sistem drainase harus dirancang dengan kapasitas yang memadai, ruang terbuka hijau perlu dipertahankan sebagai area resapan air, dan pembangunan harus mengikuti prinsip keberlanjutan. Tanpa langkah-langkah ini, banjir akan terus menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi faktor penting yang sering terabaikan. Tidak jarang, proyek-proyek yang berkaitan dengan pengendalian banjir dilakukan tanpa pengawasan yang ketat, sehingga hasilnya tidak optimal atau bahkan tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Dalam beberapa kasus, anggaran yang seharusnya digunakan untuk perbaikan infrastruktur justru tidak memberikan dampak yang signifikan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.

Di sisi lain, masyarakat juga sering kali menjadi korban sekaligus pihak yang disalahkan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan memang perlu ditingkatkan, seperti tidak membuang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan saluran air.

Namun, tidak adil jika seluruh beban tanggung jawab dialihkan kepada warga, sementara sistem yang seharusnya mendukung justru tidak berfungsi dengan baik. Perubahan perilaku masyarakat harus diiringi dengan perbaikan sistem yang nyata, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan.

Banjir bukan hanya soal genangan air, tetapi juga tentang dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Aktivitas terganggu, usaha terhenti, kesehatan terancam, dan kerugian material menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh warga.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup dan memperlebar kesenjangan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Oleh karena itu, penanganan banjir seharusnya menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.

Diperlukan keberanian untuk keluar dari pola lama yang hanya mengandalkan solusi instan. Perencanaan yang matang, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada perlu dilakukan untuk mengetahui titik-titik lemah yang selama ini diabaikan.

Selain itu, komitmen untuk menjalankan program secara konsisten jauh lebih penting daripada sekadar menunjukkan aktivitas sesaat.

Pada akhirnya, banjir yang terus terjadi bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Ini adalah hasil dari serangkaian keputusan, atau bahkan ketidakmampuan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Selama pendekatan yang digunakan masih berfokus pada pencitraan dan penanganan sementara, maka siklus ini akan terus berulang. Dan seperti yang selalu terjadi, masyarakatlah yang harus menanggung dampaknya.

Hujan akan selalu datang, tetapi bencana tidak harus selalu mengikutinya. Dengan keseriusan, perencanaan yang tepat, dan komitmen yang nyata, kota ini seharusnya mampu keluar dari bayang-bayang banjir yang selama ini menghantui.

Pertanyaannya bukan lagi apakah solusi itu ada, melainkan apakah ada kemauan untuk benar-benar mewujudkannya.

Semoga HBM tidak kehabisan “napas” untuk selalu mengingatkan terus menerus kepada kita semua; bahwa banjir tidak bisa diselesaikan dengan retorika, apalagi janji palsu, dan marah-marah, bahkan lempar tanggungjawab.Tetapi harus mencari solusi bersama: dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Dan, harus maju berkelanjutan.

Salam Waras

Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati

DAMPAK dari kebijakan ini tidak hanya berhenti pada ranah persepsi, tetapi juga merambah ke aspek yang lebih konkret, seperti ketahanan energi. Ketegangan geopolitik di kawasan strategis dunia, termasuk jalur distribusi energi global, dapat berdampak langsung pada ketersediaan dan harga energi di dalam negeri. Ketika pasokan minyak terganggu akibat konflik atau ketegangan politik, dampaknya dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, dan harga kebutuhan pokok. Dalam situasi seperti ini, kebijakan luar negeri tidak lagi menjadi isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan menjadi faktor yang memengaruhi kesejahteraan secara langsung.

Ketika masyarakat mulai merasakan dampak ekonomi yang negatif, kritik terhadap pemerintah cenderung meningkat. Kebijakan yang sebelumnya mungkin hanya diperdebatkan di kalangan elit kini menjadi bahan pembicaraan luas di ruang publik. Media sosial mempercepat penyebaran opini, baik yang berbasis fakta maupun yang bersifat emosional. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah menghadapi tantangan ganda: menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meredam ketidakpuasan publik. Jika tidak ditangani dengan baik, situasi ini dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih dalam.

Selain tekanan domestik, persepsi di tingkat internasional juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Negara yang sebelumnya dikenal memiliki posisi independen dan berprinsip kuat dapat kehilangan kredibilitas jika dianggap tidak konsisten dalam sikapnya. Dalam diplomasi, konsistensi adalah aset yang sangat berharga. Ketika sebuah negara mampu mempertahankan prinsipnya di tengah tekanan, maka kepercayaan dari negara lain akan meningkat. Sebaliknya, perubahan sikap yang terlalu tajam atau tidak terjelaskan dapat menimbulkan keraguan terhadap komitmen jangka panjangnya.

Kehilangan kredibilitas ini berdampak pada kemampuan negara untuk memainkan peran strategis di tingkat global. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam diplomasi perdamaian, posisi sebagai mediator atau penengah dalam konflik internasional merupakan salah satu kekuatan utama. Namun, peran tersebut hanya dapat dijalankan jika negara dipandang netral dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Ketika netralitas itu dipertanyakan, maka ruang untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik menjadi semakin sempit.

Di dalam negeri, kondisi ini menciptakan dilema politik yang kompleks. Pemimpin nasional berada dalam posisi yang sulit karena harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada tekanan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dan keamanan. Di sisi lain, ada tuntutan kuat dari masyarakat untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar yang dianggap sebagai jati diri bangsa. Ketika kedua tuntutan ini tidak dapat dipenuhi secara bersamaan, maka setiap keputusan akan selalu menuai kritik.

Situasi “maju kena, mundur kena” ini mencerminkan keterbatasan ruang gerak dalam kepemimpinan modern. Tidak ada pilihan yang benar-benar bebas dari konsekuensi. Namun, dalam kondisi seperti ini, kualitas kepemimpinan diuji bukan hanya dari keputusan yang diambil, tetapi juga dari cara keputusan tersebut dikomunikasikan dan dijustifikasi. Pemimpin yang mampu menjelaskan alasan di balik kebijakan yang sulit, serta menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh, memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kepercayaan publik. Sayangnya, dalam banyak kasus, komunikasi politik sering kali tertinggal dibandingkan dengan kecepatan perubahan situasi global. Ketika pemerintah lambat dalam memberikan penjelasan, ruang tersebut akan diisi oleh berbagai spekulasi dan interpretasi yang belum tentu akurat. Hal ini memperburuk situasi karena opini publik terbentuk bukan berdasarkan informasi yang utuh, melainkan berdasarkan potongan-potongan narasi yang beredar.

Dalam kondisi seperti ini, upaya untuk mengembalikan kepercayaan menjadi jauh lebih sulit. Lebih jauh lagi, dinamika internal pemerintahan juga dapat memengaruhi arah kebijakan luar negeri. Perbedaan pandangan di antara para pengambil keputusan sering kali menghasilkan kebijakan yang tampak tidak konsisten. Ketika satu pernyataan berbeda dengan tindakan berikutnya, publik akan melihatnya sebagai bentuk ketidaktegasan. Padahal, dalam banyak kasus, hal tersebut merupakan hasil dari proses negosiasi internal yang kompleks. Namun, tanpa komunikasi yang jelas, kompleksitas ini justru diterjemahkan sebagai kelemahan.

Faktor lain yang turut memperumit situasi adalah tekanan dari kelompok kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kelompok-kelompok ini memiliki agenda masing-masing yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional secara keseluruhan. Dalam kondisi tertentu, tekanan tersebut dapat memengaruhi arah kebijakan, terutama jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan rentan dipersepsikan sebagai hasil kompromi yang mengorbankan prinsip.

Dalam konteks global, perubahan peta kekuatan dunia juga turut memengaruhi posisi negara. Munculnya kekuatankekuatan baru, serta meningkatnya rivalitas antarnegara besar, menciptakan situasi yang semakin sulit diprediksi. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara berkembang sering kali berada dalam posisi yang rentan karena harus menghadapi tekanan dari berbagai arah. Pilihan untuk berpihak atau tidak berpihak menjadi semakin rumit, karena setiap pilihan memiliki konsekuensi strategis yang signifikan. Salam Waras n