Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati
Ada sesuatu yang rapuh dalam sebuah kekuasaan ketika ia mulai takut pada cerita. Ketakutan itu biasanya tidak lahir dari senjata, pemberontakan, atau ancaman nyata terhadap negara, melainkan justru dari karya seni, film, sastra, dan suara-suara kecil yang berusaha memperlihatkan kenyataan sebagaimana adanya.
Sebuah film tentang pesta babi, tanah, dan manusia yang hidup di bawah bayang-bayang pembangunan bisa mendadak dianggap berbahaya. Ia dihadang, ditolak, dipersulit, bahkan sebelum masyarakat diberi kesempatan untuk menontonnya. Padahal yang sebenarnya sedang dihadapi bukanlah film itu sendiri, melainkan pantulan wajah kekuasaan di depan cermin.
Pembangunan telah lama dijadikan agama baru dalam kehidupan modern. Segala sesuatu diukur dari kecepatan pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi, dan besarnya proyek yang berhasil dibangun. Jalan tol dianggap simbol peradaban. Gedung pencakar langit dipuja sebagai bukti kemajuan. Kawasan industri dipromosikan sebagai masa depan bangsa. Dalam logika seperti ini, manusia perlahan kehilangan tempatnya. Yang penting bukan lagi apakah rakyat hidup dengan bermartabat, melainkan apakah grafik ekonomi terus bergerak naik.
Masalahnya, pembangunan sering bekerja seperti kolonialisme dengan bahasa yang lebih halus. Dulu tanah dirampas atas nama penjajahan; sekarang tanah diambil atas nama investasi. Dulu rakyat dipaksa tunduk dengan senjata; sekarang mereka ditekan dengan regulasi dan propaganda tentang kemajuan. Dulu eksploitasi dilakukan secara terang-terangan; sekarang ia dibungkus dengan pidato tentang kesejahteraan nasional. Yang berubah hanyalah cara dan istilah. Kekerasannya tetap sama.
Di banyak tempat, masyarakat kecil dipaksa meninggalkan ruang hidupnya demi proyek-proyek besar yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Hutan dibuka bukan karena kebutuhan rakyat, tetapi karena kerakusan modal. Laut direklamasi bukan demi nelayan, melainkan demi kota-kota elit yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Kampung digusur bukan karena masyarakat tidak penting, tetapi karena tanah mereka lebih berharga dibanding keberadaan mereka sendiri. Ironinya, semua itu dilakukan sambil mengucapkan kata “demi rakyat”.
Inilah bentuk paling licik dari pembangunan modern: ia tidak datang sebagai penindas yang kasar, tetapi sebagai penyelamat. Ia berbicara tentang masa depan sambil perlahan mencabut manusia dari akar kehidupannya. Ia menjanjikan kemajuan sambil memiskinkan makna hidup masyarakat yang terdampak.
Ketika rakyat menolak, mereka dicap anti-pembangunan. Ketika mereka melawan, mereka dianggap penghambat negara. Padahal yang mereka pertahankan bukan sekadar tanah atau rumah, melainkan hak untuk tetap menjadi manusia di tengah mesin ekonomi yang semakin brutal.
Karena itu karya seni yang jujur menjadi ancaman. Film yang memperlihatkan sisi gelap pembangunan dianggap berbahaya bukan karena ia berbohong, tetapi justru karena ia terlalu dekat dengan kenyataan. Kekuasaan selalu nyaman dengan pujian, tetapi gelisah terhadap kejujuran. Sebab kejujuran memiliki kemampuan menghancurkan ilusi yang selama ini dipelihara secara sistematis. Film, sastra, dan musik yang kritis bukan sekadar produk budaya, melainkan ruang kesaksian bagi mereka yang selama ini dipaksa diam.
Ketika sebuah film dihadang di berbagai tempat, yang sebenarnya sedang dipertontonkan bukan kekuatan negara, melainkan kelemahannya. Negara yang percaya diri tidak takut pada kritik. Negara yang sehat tidak alergi pada karya seni. Hanya kekuasaan yang rapuh yang sibuk membungkam suara-suara berbeda karena takut kehilangan kendali atas narasi. Ketakutan semacam ini menunjukkan bahwa pembangunan telah berubah menjadi doktrin yang tidak boleh disentuh oleh pertanyaan moral.
Lebih menyedihkan lagi, masyarakat perlahan diajarkan untuk menerima pembungkaman itu sebagai sesuatu yang normal. Kita dibiasakan hidup dalam situasi di mana kritik dianggap ancaman, perbedaan dianggap gangguan, dan kesenian harus tunduk pada selera kekuasaan. Padahal, kebudayaan seharusnya menjadi ruang paling bebas bagi manusia untuk mempertanyakan dunia di sekitarnya. Jika seni sudah tidak boleh bicara tentang penderitaan rakyat, lalu untuk apa seni dibiarkan hidup?
Pembangunan tanpa kritik hanya akan melahirkan kesombongan kolektif. Negara merasa dirinya selalu benar. Investor merasa memiliki legitimasi moral untuk mengambil apa pun yang mereka inginkan. Elite politik sibuk merayakan keberhasilan proyek sambil menutup mata terhadap kerusakan sosial yang ditinggalkan. Di titik itu pembangunan berubah menjadi monster yang tidak lagi mengenal batas. Ia menelan apa saja yang menghalangi lajunya, termasuk manusia itu sendiri.
Monster ini memakan segalanya: hutan, sungai, gunung, kampung, bahkan ingatan manusia. Ia menciptakan kota-kota modern yang dingin dan asing, tempat manusia hidup berdampingan tetapi saling terasing. Ia menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kehampaan spiritual. Kita hidup di zaman ketika gedung semakin tinggi, tetapi empati semakin rendah. Kemajuan teknologi melesat, tetapi rasa kemanusiaan tertinggal jauh di belakang.
Paling berbahaya dari semua ini adalah hilangnya kemampuan masyarakat untuk marah. Kita terlalu sering dipaksa percaya bahwa penderitaan adalah harga yang wajar untuk kemajuan. Bahwa penggusuran adalah konsekuensi pembangunan. Bahwa kerusakan lingkungan hanyalah efek samping industrialisasi. Sedikit demi sedikit nurani publik dipatahkan hingga ketidakadilan terasa biasa. Ketika rakyat mulai terbiasa melihat ketimpangan tanpa rasa terganggu, saat itulah kemanusiaan sedang mengalami krisis paling dalam.
Di sinilah karya seni memiliki peran yang tidak tergantikan. Ia mengembalikan rasa tidak nyaman yang sengaja dihilangkan oleh propaganda pembangunan. Ia memaksa masyarakat melihat luka yang selama ini disembunyikan di balik baliho kemajuan. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap proyek besar selalu ada manusia-manusia kecil yang suaranya sengaja dikecilkan. Seni menghidupkan kembali empati yang perlahan mati di tengah hiruk-pikuk pertumbuhan ekonomi.
Sebab sebuah bangsa tidak runtuh ketika ekonominya melemah. Sebuah bangsa runtuh ketika ia kehilangan keberanian untuk mendengar kebenaran tentang dirinya sendiri. Dan ketika negara mulai takut pada film, takut pada kritik, takut pada cerita rakyatnya sendiri, mungkin yang sedang krisis bukan keamanan nasional, melainkan moral kekuasaan itu sendiri. Semoga negeri ini masih banyak yang waras untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi; atau apakah benar yang dikatakan teman jurnalis senior di negeri ini , bahwa kita sudah masuk pada era Orde Baru Plus Plus. Entahlah.
Rakyat, Dolar, dan Retorika
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati
Pidato seorang pemimpin seharusnya menjadi ruang penjernihan nalar publik, bukan panggung pelampiasan emosi yang mengaburkan persoalan. Ketika seorang pemimpin berbicara tanpa teks lalu menyatakan bahwa masyarakat desa tidak membutuhkan dolar, dan bahwa orang yang resah terhadap kenaikan nilai dolar hanyalah pihak yang ingin menjatuhkan pemerintah; maka yang muncul bukan sekadar kontroversi politik, melainkan persoalan serius tentang cara berpikir dalam memahami ekonomi dan demokrasi. Pernyataan semacam itu terdengar sederhana dan populis, tetapi sesungguhnya mengandung penyederhanaan yang berbahaya terhadap kenyataan ekonomi yang jauh lebih kompleks.
Pada teori ekonomi makro, hubungan masyarakat dengan dolar tidak pernah sesempit urusan bepergian ke luar negeri atau transaksi perdagangan internasional yang hanya dilakukan pengusaha besar. Nilai tukar dolar memengaruhi harga barang impor, bahan baku industri, pupuk, energi, alat kesehatan, hingga biaya logistik.
Ketika dolar naik dan mata uang domestik melemah, dampaknya menjalar ke hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa yang sering dianggap jauh dari urusan ekonomi global. Petani membeli pupuk yang sebagian bahan bakunya bergantung pada impor. Nelayan membutuhkan solar dan suku cadang mesin yang harganya terpengaruh kurs. Pedagang kecil membeli barang yang distribusinya terhubung dengan biaya transportasi dan energi. Bahkan harga kebutuhan pokok dapat bergerak naik akibat tekanan nilai tukar.
Karena itu, mengatakan masyarakat desa tidak perlu memikirkan dolar menunjukkan cara pandang yang terlalu sempit terhadap sistem ekonomi modern. Dunia saat ini saling terhubung. Ekonomi desa tidak berdiri terpisah dari ekonomi nasional, apalagi ekonomi global.
Kenaikan dolar bukan hanya urusan elite kota atau investor pasar modal. Dampaknya bisa masuk hingga ke dapur rumah tangga sederhana melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Pemahaman dasar seperti ini justru telah menjadi pengantar umum dalam ekonomi makro yang dipelajari mahasiswa pada tahap awal pendidikan mereka.
Masalah menjadi lebih serius ketika keresahan publik terhadap naiknya dolar dianggap sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar ketidaktepatan analisis ekonomi, melainkan kekeliruan logika berpikir. Kritik terhadap keadaan ekonomi bukan otomatis bentuk kebencian terhadap negara atau permusuhan terhadap pemerintah.
Dalam masyarakat demokratis, kritik adalah bagian dari mekanisme pengawasan sosial. Warga berhak khawatir ketika harga naik, daya beli menurun, lapangan kerja menyempit, atau nilai mata uang melemah. Kekhawatiran itu lahir dari pengalaman hidup sehari-hari, bukan selalu dari motif politik tersembunyi.
Sayangnya, pidato emosional sering membangun narasi hitam-putih: siapa yang mendukung dianggap patriotik, sedangkan yang mengkritik dianggap ingin merusak. Cara berpikir seperti ini merupakan kesesatan logika yang berbahaya karena memindahkan fokus dari substansi persoalan menuju penyerangan terhadap motif orang lain. Dalam logika argumentatif, hal semacam itu dikenal sebagai pengalihan isu dari isi kritik kepada karakter atau niat pengkritik. Padahal benar atau salahnya kritik seharusnya diuji melalui data, fakta, dan argumentasi, bukan melalui tuduhan bahwa pengkritik memiliki agenda politik tertentu.
Retorika emosional memang efektif membangkitkan tepuk tangan sesaat. Kalimat-kalimat sederhana yang memihak “rakyat kecil” terdengar menarik di telinga publik. Namun kepemimpinan tidak cukup dibangun dengan efek dramatik pidato yang disertai joged. Kepemimpinan membutuhkan kemampuan membaca realitas secara jernih, terutama dalam bidang ekonomi yang menyangkut kehidupan jutaan orang. Ketika persoalan ekonomi dijelaskan dengan cara terlalu simplistis, masyarakat justru kehilangan kesempatan memahami akar masalah yang sebenarnya.
Lebih berbahaya lagi jika pemimpin mulai membiasakan diri melihat kritik sebagai ancaman personal. Sikap seperti itu dapat melahirkan budaya anti-kritik di lingkungan kekuasaan. Para pendukung menjadi terbiasa menyerang setiap suara berbeda, sementara pejabat di sekitar pemimpin cenderung hanya menyampaikan laporan yang menyenangkan telinga. Akibatnya, pemerintah kehilangan kemampuan mendeteksi masalah sejak dini karena kritik dianggap musuh, bukan masukan.
Padahal sejarah menunjukkan banyak negara mengalami kemunduran bukan karena terlalu banyak kritik, melainkan karena kekuasaan menolak mendengar kritik. Ketika semua keresahan publik ditafsirkan sebagai upaya menjatuhkan pemerintah, ruang dialog menjadi sempit. Masyarakat dipaksa memilih antara loyalitas mutlak atau dicap sebagai lawan. Situasi seperti ini tidak sehat bagi demokrasi maupun bagi kualitas kebijakan publik.
Pemimpin yang matang seharusnya mampu membedakan antara serangan politik dan kritik rasional. Tidak semua orang yang mempertanyakan kebijakan ekonomi memiliki niat buruk. Banyak warga hanya ingin hidup lebih stabil, harga tidak melonjak, dan masa depan terasa lebih pasti. Bahkan, kritik keras sekalipun dapat menjadi cermin penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi diri. Dalam demokrasi, pemimpin bukan sosok yang harus selalu dipuji, melainkan pelayan publik yang wajib siap diuji oleh pendapat rakyatnya sendiri.
Karena itu, yang dibutuhkan masyarakat bukan pidato yang menyederhanakan masalah atau memancing emosi massa, melainkan penjelasan yang jujur dan berbasis pengetahuan. Pemimpin perlu menghadirkan ketenangan melalui argumentasi yang rasional, bukan dengan menuduh pihak yang resah sebagai musuh negara. Kemampuan berbicara tanpa teks mungkin dapat menunjukkan spontanitas, tetapi spontanitas tanpa kedalaman pemahaman dapat melahirkan pernyataan yang menyesatkan publik.
Pada akhirnya, kualitas sebuah kepemimpinan tidak diukur dari seberapa keras ia berbicara atau seberapa sering ia disoraki pendukungnya. Kualitas kepemimpinan diukur dari kemampuan memahami persoalan secara utuh, menerima kritik dengan kepala dingin, dan menjelaskan keadaan kepada rakyat dengan kejujuran intelektual. Sebab dalam negara demokratis, kritik bukan ancaman bagi pemerintah. Justru ketidakmampuan menerima kritiklah yang sering menjadi ancaman terbesar bagi kehancuran pemerintahan itu sendiri.
Negara Takut pada Cerminnya Sendiri
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati
Ada sesuatu yang rapuh dalam sebuah kekuasaan ketika ia mulai takut pada cerita. Ketakutan itu biasanya tidak lahir dari senjata, pemberontakan, atau ancaman nyata terhadap negara, melainkan justru dari karya seni, film, sastra, dan suara-suara kecil yang berusaha memperlihatkan kenyataan sebagaimana adanya.
Sebuah film tentang pesta babi, tanah, dan manusia yang hidup di bawah bayang-bayang pembangunan bisa mendadak dianggap berbahaya. Ia dihadang, ditolak, dipersulit, bahkan sebelum masyarakat diberi kesempatan untuk menontonnya. Padahal yang sebenarnya sedang dihadapi bukanlah film itu sendiri, melainkan pantulan wajah kekuasaan di depan cermin.
Pembangunan telah lama dijadikan agama baru dalam kehidupan modern. Segala sesuatu diukur dari kecepatan pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi, dan besarnya proyek yang berhasil dibangun. Jalan tol dianggap simbol peradaban. Gedung pencakar langit dipuja sebagai bukti kemajuan. Kawasan industri dipromosikan sebagai masa depan bangsa. Dalam logika seperti ini, manusia perlahan kehilangan tempatnya. Yang penting bukan lagi apakah rakyat hidup dengan bermartabat, melainkan apakah grafik ekonomi terus bergerak naik.
Masalahnya, pembangunan sering bekerja seperti kolonialisme dengan bahasa yang lebih halus. Dulu tanah dirampas atas nama penjajahan; sekarang tanah diambil atas nama investasi. Dulu rakyat dipaksa tunduk dengan senjata; sekarang mereka ditekan dengan regulasi dan propaganda tentang kemajuan. Dulu eksploitasi dilakukan secara terang-terangan; sekarang ia dibungkus dengan pidato tentang kesejahteraan nasional. Yang berubah hanyalah cara dan istilah. Kekerasannya tetap sama.
Di banyak tempat, masyarakat kecil dipaksa meninggalkan ruang hidupnya demi proyek-proyek besar yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Hutan dibuka bukan karena kebutuhan rakyat, tetapi karena kerakusan modal. Laut direklamasi bukan demi nelayan, melainkan demi kota-kota elit yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Kampung digusur bukan karena masyarakat tidak penting, tetapi karena tanah mereka lebih berharga dibanding keberadaan mereka sendiri. Ironinya, semua itu dilakukan sambil mengucapkan kata “demi rakyat”.
Inilah bentuk paling licik dari pembangunan modern: ia tidak datang sebagai penindas yang kasar, tetapi sebagai penyelamat. Ia berbicara tentang masa depan sambil perlahan mencabut manusia dari akar kehidupannya. Ia menjanjikan kemajuan sambil memiskinkan makna hidup masyarakat yang terdampak.
Ketika rakyat menolak, mereka dicap anti-pembangunan. Ketika mereka melawan, mereka dianggap penghambat negara. Padahal yang mereka pertahankan bukan sekadar tanah atau rumah, melainkan hak untuk tetap menjadi manusia di tengah mesin ekonomi yang semakin brutal.
Karena itu karya seni yang jujur menjadi ancaman. Film yang memperlihatkan sisi gelap pembangunan dianggap berbahaya bukan karena ia berbohong, tetapi justru karena ia terlalu dekat dengan kenyataan. Kekuasaan selalu nyaman dengan pujian, tetapi gelisah terhadap kejujuran. Sebab kejujuran memiliki kemampuan menghancurkan ilusi yang selama ini dipelihara secara sistematis. Film, sastra, dan musik yang kritis bukan sekadar produk budaya, melainkan ruang kesaksian bagi mereka yang selama ini dipaksa diam.
Ketika sebuah film dihadang di berbagai tempat, yang sebenarnya sedang dipertontonkan bukan kekuatan negara, melainkan kelemahannya. Negara yang percaya diri tidak takut pada kritik. Negara yang sehat tidak alergi pada karya seni. Hanya kekuasaan yang rapuh yang sibuk membungkam suara-suara berbeda karena takut kehilangan kendali atas narasi. Ketakutan semacam ini menunjukkan bahwa pembangunan telah berubah menjadi doktrin yang tidak boleh disentuh oleh pertanyaan moral.
Lebih menyedihkan lagi, masyarakat perlahan diajarkan untuk menerima pembungkaman itu sebagai sesuatu yang normal. Kita dibiasakan hidup dalam situasi di mana kritik dianggap ancaman, perbedaan dianggap gangguan, dan kesenian harus tunduk pada selera kekuasaan. Padahal, kebudayaan seharusnya menjadi ruang paling bebas bagi manusia untuk mempertanyakan dunia di sekitarnya. Jika seni sudah tidak boleh bicara tentang penderitaan rakyat, lalu untuk apa seni dibiarkan hidup?
Pembangunan tanpa kritik hanya akan melahirkan kesombongan kolektif. Negara merasa dirinya selalu benar. Investor merasa memiliki legitimasi moral untuk mengambil apa pun yang mereka inginkan. Elite politik sibuk merayakan keberhasilan proyek sambil menutup mata terhadap kerusakan sosial yang ditinggalkan. Di titik itu pembangunan berubah menjadi monster yang tidak lagi mengenal batas. Ia menelan apa saja yang menghalangi lajunya, termasuk manusia itu sendiri.
Monster ini memakan segalanya: hutan, sungai, gunung, kampung, bahkan ingatan manusia. Ia menciptakan kota-kota modern yang dingin dan asing, tempat manusia hidup berdampingan tetapi saling terasing. Ia menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kehampaan spiritual. Kita hidup di zaman ketika gedung semakin tinggi, tetapi empati semakin rendah. Kemajuan teknologi melesat, tetapi rasa kemanusiaan tertinggal jauh di belakang.
Paling berbahaya dari semua ini adalah hilangnya kemampuan masyarakat untuk marah. Kita terlalu sering dipaksa percaya bahwa penderitaan adalah harga yang wajar untuk kemajuan. Bahwa penggusuran adalah konsekuensi pembangunan. Bahwa kerusakan lingkungan hanyalah efek samping industrialisasi. Sedikit demi sedikit nurani publik dipatahkan hingga ketidakadilan terasa biasa. Ketika rakyat mulai terbiasa melihat ketimpangan tanpa rasa terganggu, saat itulah kemanusiaan sedang mengalami krisis paling dalam.
Di sinilah karya seni memiliki peran yang tidak tergantikan. Ia mengembalikan rasa tidak nyaman yang sengaja dihilangkan oleh propaganda pembangunan. Ia memaksa masyarakat melihat luka yang selama ini disembunyikan di balik baliho kemajuan. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap proyek besar selalu ada manusia-manusia kecil yang suaranya sengaja dikecilkan. Seni menghidupkan kembali empati yang perlahan mati di tengah hiruk-pikuk pertumbuhan ekonomi.
Sebab sebuah bangsa tidak runtuh ketika ekonominya melemah. Sebuah bangsa runtuh ketika ia kehilangan keberanian untuk mendengar kebenaran tentang dirinya sendiri. Dan ketika negara mulai takut pada film, takut pada kritik, takut pada cerita rakyatnya sendiri, mungkin yang sedang krisis bukan keamanan nasional, melainkan moral kekuasaan itu sendiri. Semoga negeri ini masih banyak yang waras untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi; atau apakah benar yang dikatakan teman jurnalis senior di negeri ini , bahwa kita sudah masuk pada era Orde Baru Plus Plus. Entahlah.
Mahasiswa Universitas Malahayati Ukir Prestasi di Ajang Putri Pariwisata Indonesia Lampung 2026
BANDAR LAMPUNG ( malahayati.ac.id ) – Universitas Malahayati kembali bangga atas pencapaian salah satu mahasiswanya di tingkat provinsi. Nova Alicia, mahasiswi program studi Ilmu Hukum, berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih gelar 4th Runner Up Putri Pariwisata Indonesia Lampung 2026.
Pencapaian ini dikukuhkan dalam malam penganugerahan yang berlangsung pada 3 Mei 2026. Nova berhasil menyisihkan puluhan peserta lainnya melalui serangkaian seleksi ketat yang menguji wawasan, kepribadian, serta visi dalam pengembangan pariwisata daerah.
Keberhasilan Nova Alicia merupakan bukti nyata dari kualitas mahasiswa Universitas Malahayati yang mampu bersaing di luar bidang akademik murni. Sebagai mahasiswi Hukum, Nova menunjukkan bahwa penguasaan komunikasi dan pemahaman regulasi dapat menjadi aset penting dalam mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan.
Pihak penyelenggara dari El John Pageants memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi Nova selama masa karantina. Sertifikat penghargaan tersebut ditandatangani langsung oleh Regional Director Ali Bakrie dan Ketua Yayasan EL JOHN Indonesia, Martinus Johnnie Sugiarto.
Gelar ini membawa tanggung jawab bagi Nova untuk menjadi duta yang memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi wisata Provinsi Lampung kepada masyarakat luas. Melalui pengalaman ini, diharapkan terbentuk pribadi yang mandiri, tangguh, dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah.
Pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Malahayati untuk terus mendukung mahasiswa dalam mengeksplorasi potensi diri dan mengharumkan nama almamater di berbagai ajang bergengsi, baik di tingkat regional maupun nasional.
Selamat kepada Nova Alicia atas prestasi yang membanggakan ini!
Editor : Chandra fz
Wujudkan keunggulan visi: etika religius, Unmal persiapkan Program Orang Tua Asuh bagi mahasiswa di Asrama
BANDAR LAMPUNG ( malahayati.ac.id ) – Universitas Malahayati secara resmi memperkenalkan inisiatif terbaru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan dukungan bagi para mahasiswanya. Melalui sebuah presentasi resmi yang diadakan oleh pihak Rektorat pada hari ini, Rabu (13/05/2026), Unmal meluncurkan “Program Orang Tua Asuh Bagi Mahasiswa Unmal di Asrama”.
acara ini dihadiri oleh : Wakil Rektor I: Prof. Dr. Dessy Hermawan, Ns., M.Kes, Wakil Rektor II: Drs. Nirwanto, M.Kes, kepala green dormitory Ustad Sutikno, S.Pd.I., M.Pd.I., dan perwakilan dosen setiap prodi universitas malahayati juga ikut menghadiri.
program ini dirancang khusus untuk menyasar mahasiswa yang tinggal di asrama lingkungan universitas. Langkah ini menunjukkan komitmen kampus dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih humanis, di mana mahasiswa tidak hanya didukung secara akademis, tetapi juga secara personal dan spiritual.
Dalam peluncuran tersebut, Prof. Dr. Dessy Hermawan, Ns., M.Kes, menekankan pentingnya peran dosen di luar jam perkuliahan. Beliau menyatakan bahwa program ini adalah wujud nyata perhatian universitas terhadap kehidupan mahasiswa sehari-hari.“Program Orang Tua Asuh ini merupakan langkah nyata Universitas Malahayati dalam memperkuat pembinaan karakter, akademik, dan spiritual mahasiswa di lingkungan asrama. Kami ingin menghadirkan kedekatan antara dosen dan mahasiswa bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pendampingan dan perhatian,” ujar Prof. Desy Hermawan.
Lebih lanjut, Prof. Desy Hermawan berharap agar para dosen dapat memaksimalkan peran mereka sebagai pembimbing yang komprehensif. Dosen tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi sosok orang tua yang mengayomi.
“Melalui program ini, dosen diharapkan dapat menjadi teladan, pembimbing, sekaligus orang tua bagi mahasiswa selama menjalani proses pendidikan. Kami percaya, lingkungan yang baik akan melahirkan generasi yang unggul secara intelektual, kuat secara mental, dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.
Dengan diluncurkannya Program Orang Tua Asuh ini, Universitas Malahayati mempertegas posisinya sebagai institusi yang peduli terhadap perkembangan holistik mahasiswanya, memastikan mereka mendapatkan dukungan moral dan bimbingan yang tepat selama jauh dari keluarga.
Editor : Chandra fz
Titipan di Ketinggian
Guru Besar Universitas Malahayati
Gedung di lantai lima tempat penulis berkantor, jika kita memandang ke bawah maka tampak seperti hamparan keteraturan yang menenangkan. Di kejauhan terlihat lapangan golf dengan hijaunya yang rapi, seolah hidup memang dapat disusun dalam garis-garis tenang tanpa kegelisahan. Sedikit lebih dekat, deretan kendaraan memenuhi tempat parkir: mobil dari merek-merek ternama dunia berdiri berdampingan dengan kendaraan sederhana yang sehari-hari mengangkut manusia mencari nafkah. Di sisi lain, sepeda motor berdesakan; ada yang mengkilap dengan harga tinggi, ada pula yang catnya mulai pudar dan bahkan nyaris kehilangan identitas mereknya. Semua tersusun dalam barisan yang beraturan, seolah menjadi bagian dari kehidupan yang terus berlangsung tanpa henti. Dari atas, semua terlihat indah, harmonis, dan seakan menjadi milik manusia sepenuhnya. Namun sesungguhnya, tidak satu pun benar-benar milik kita.
Pandangan dari ketinggian sering kali menghadirkan kesadaran yang berbeda tentang hidup. Ketika manusia berdiri di bawah, ia mudah larut dalam rasa memiliki. Ia percaya rumahnya adalah miliknya, jabatannya adalah hasil kekuasaannya, dan hartanya adalah bukti keberhasilannya. Tetapi ketika melihat semuanya dari jarak tertentu, muncul kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari arus besar kehidupan. Apa yang selama ini dianggap kepemilikan ternyata lebih menyerupai titipan sementara. Manusia hanya singgah sebentar di dunia, memegang sesuatu untuk beberapa waktu, lalu melepaskannya kembali.
Ironinya, manusia justru membangun identitasnya dari hal-hal yang tidak benar-benar dapat ia kuasai. Kendaraan, jabatan, kantor, dan simbol-simbol kemapanan menjadi ukuran nilai diri. Seseorang merasa tinggi karena memiliki lebih banyak daripada yang lain, padahal waktu dapat merenggut semuanya hanya dalam satu peristiwa kecil. Dunia modern mendorong manusia untuk percaya bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan. Akibatnya, hidup berubah menjadi perlombaan tanpa akhir. Orang bekerja tanpa henti demi menambah sesuatu yang pada akhirnya akan ditinggalkan juga. Di tengah kesibukan itu, manusia lupa bertanya apakah ia benar-benar memiliki hidupnya sendiri.
Pemandangan tempat parkir dari lantai lima sesungguhnya adalah metafora tentang keberadaan manusia. Semua kendaraan itu datang dan pergi. Tidak ada yang menetap selamanya. Hari ini satu kendaraan berada di sana, besok mungkin sudah berpindah tangan atau hilang dari peredaran. Demikian pula manusia. Ia datang ke dunia tanpa membawa apa-apa dan pergi tanpa dapat membawa apa pun. Namun selama hidup, manusia terus bertengkar, iri, dan bahkan saling menghancurkan sesamanya; demi sesuatu yang tidak akan tinggal bersamanya untuk selamanya.
Lebih menarik lagi adalah kenyataan bahwa hilangnya satu benda kecil saja dapat mengguncang sebuah lembaga besar. Sebuah dokumen yang hilang, sebuah kendaraan yang lenyap, atau satu kesalahan kecil dapat menciptakan kepanikan. Dari sini terlihat bahwa sistem kehidupan manusia dibangun di atas rasa kepemilikan yang rapuh. Manusia menciptakan aturan, pengawasan, dan kekuasaan untuk menjaga sesuatu yang sebenarnya fana. Ia takut kehilangan karena kehilangan mengingatkannya bahwa ia tidak pernah benar-benar berkuasa.
Ketakutan kehilangan adalah salah satu kenyataan paling dalam dalam hidup manusia. Ketika seseorang kehilangan harta, ia merasa sebagian dirinya ikut hilang. Ketika kehilangan jabatan, ia merasa harga dirinya runtuh. Bahkan kehilangan benda kecil pun terkadang menimbulkan kemarahan besar. Padahal, rasa sakit itu muncul karena manusia terlalu melekat pada sesuatu yang bersifat sementara. Semakin kuat rasa memiliki, semakin besar pula penderitaan ketika harus melepaskan.
Namun bukan berarti manusia harus menolak dunia atau menjauhi kehidupan material. Dunia tetap penting karena di sinilah manusia menjalani keberadaannya. Kendaraan membawa manusia bekerja, kantor menjadi tempat pengabdian, dan harta membantu memenuhi kebutuhan hidup. Persoalannya bukan pada benda-benda itu, melainkan pada cara manusia memandangnya. Ketika manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, ia akan terjebak dalam kecemasan tanpa akhir. Tetapi ketika ia memandang dunia sebagai amanah sementara, hidup menjadi lebih ringan dan penuh kesadaran.
Kesadaran bahwa segala sesuatu hanyalah titipan melahirkan kerendahan hati. Orang tidak lagi memandang dirinya lebih tinggi hanya karena memiliki lebih banyak. Ia sadar bahwa semua bisa berubah sewaktu-waktu. Kekayaan dapat habis, kesehatan dapat hilang, dan kekuasaan dapat berpindah tangan. Tidak ada yang benar-benar tetap selain perubahan itu sendiri. Kesadaran ini juga menumbuhkan rasa empati. Seseorang tidak akan mudah merendahkan mereka yang hidup sederhana, sebab ia tahu bahwa perbedaan hanyalah keadaan sementara dalam perjalanan hidup.
Dari lantai lima ini, sesungguhnya kita sedang melihat cermin diri kita sendiri. Lapangan golf yang hijau, kendaraan mewah, motor tua, dan lalu-lalang manusia adalah simbol dari perjalanan kehidupan yang penuh perbedaan tetapi memiliki akhir yang sama. Semua bergerak menuju kefanaan. Tidak ada yang mampu membawa dunia bersamanya. Yang tersisa hanyalah jejak sikap selama menjalani hidup: apakah manusia menggunakan titipan itu dengan bijaksana atau justru diperbudak olehnya.
Mungkin karena itu hidup terasa paradoksal. Manusia bekerja keras untuk memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki selamanya. Ia menjaga sesuatu yang suatu hari harus ia tinggalkan. Ia membangun identitas dari hal-hal yang rapuh terhadap waktu. Namun justru di situlah letak makna keberadaan manusia. Kesadaran akan kefanaan mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang dapat dikumpulkan, melainkan seberapa dalam manusia memahami arti keberadaannya sendiri.
Pada akhirnya, dunia memang tampak indah dari ketinggian. Semua terlihat teratur, sibuk, dan penuh pencapaian. Tetapi di balik semua itu, ada kenyataan sunyi bahwa manusia hanyalah pengembara singkat di antara benda-benda yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Kita hidup di dunia, menggunakan banyak hal, menikmati berbagai kemudahan, tetapi semuanya hanyalah persinggahan sementara. Dan mungkin kebijaksanaan terbesar manusia bukanlah saat ia berhasil memiliki banyak hal, melainkan ketika ia mampu menerima bahwa pada akhirnya ia tidak memiliki apa-apa.
Salam Waras
Selamat Memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus 2026
Bandar Lampung ( malahayati.ac.id ) – Universitas Malahayati menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada 14 Mei 2026. Momentum suci ini menjadi pengingat akan nilai kasih, pengorbanan, harapan, serta keteguhan iman yang senantiasa menginspirasi kehidupan umat manusia.
Melalui peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus, Universitas Malahayati berharap semangat damai dan persaudaraan terus tumbuh di tengah masyarakat. Nilai-nilai kebaikan diharapkan dapat terus ditebarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajakan untuk menjaga keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun lingkungan akademik yang harmonis, toleran, dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Universitas Malahayati berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama sebagai bagian dari terciptanya lingkungan pendidikan yang damai dan inklusif.
editor : Chandra fz
Relasi Penguasa dan Pengusaha (Dalam Perspektif Filsafat Sosial Indonesia Kekinian)
Oleh: Sudjarwo,
Guru Besar Universitas Malahayati
Bandar Lamung ( malahayati.ac.id ) – Di Indonesia masa kini, hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi semakin tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penguasa menjadi pengusaha, sementara pengusaha menjadi penguasa, bukan lagi sekadar dugaan atau wacana akademik, melainkan realitas yang dapat dilihat melalui berbagai kebijakan, jaringan bisnis, hingga praktik politik elektoral. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dan modal telah membentuk hubungan yang sangat erat dalam struktur sosial Indonesia modern. Politik tidak lagi berdiri murni sebagai ruang pengabdian kepada rakyat, sementara dunia usaha tidak lagi bergerak semata dalam bidang ekonomi. Keduanya saling memasuki wilayah masing-masing dan membentuk kekuatan baru yang sangat dominan dalam kehidupan bernegara.
Pada konteks Indonesia masa kini, kekuasaan sering berjalan beriringan dengan kepentingan ekonomi. Banyak pejabat memiliki hubungan dengan perusahaan besar, baik secara langsung maupun melalui keluarga dan jaringan tertentu. Di sisi lain, banyak pelaku usaha memasuki dunia politik dengan tujuan memperoleh pengaruh yang lebih luas (celah paling lebar ada pada legeslatif). Akibatnya, batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi menjadi semakin sulit dibedakan. Negara yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi seluruh rakyat perlahan berubah menjadi arena perebutan pengaruh antara elite politik dan elite ekonomi.
Secara ontologis, fenomena ini menunjukkan perubahan hakikat kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan yang idealnya lahir dari amanat rakyat demi menciptakan keadilan sosial kini sering dipahami sebagai sarana memperluas dominasi ekonomi. Jabatan publik bukan hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai akses terhadap sumber daya, proyek, dan jaringan bisnis. Sementara itu, kekuatan ekonomi tidak lagi sekadar berfungsi menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga menentukan arah kebijakan politik kekuasaan.
Hakikat Negara-pun mengalami pergeseran. Negara tidak sepenuhnya hadir sebagai pelindung rakyat kecil, melainkan sering tampak lebih dekat dengan kelompok yang memiliki modal besar. Hal ini dapat terlihat dari berbagai kebijakan yang lebih menguntungkan investor dibanding masyarakat bawah. Pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan investasi memang dipromosikan sebagai simbol kemajuan nasional, tetapi di balik itu sering muncul persoalan ketimpangan sosial, penggusuran, kerusakan lingkungan, hingga melemahnya akses masyarakat kecil terhadap ruang hidupnya sendiri. Ontologi kekuasaan di Indonesia masa kini akhirnya memperlihatkan bahwa negara semakin dipengaruhi logika ekonomi pasar.
Fenomena ini juga memperlihatkan perubahan dalam cara manusia dipandang dalam kehidupan sosial. Rakyat tidak lagi selalu diposisikan sebagai subjek utama demokrasi, tetapi sering menjadi objek mobilisasi politik dan pasar ekonomi. Dalam musim pemilu, masyarakat diperebutkan melalui citra, bantuan sosial, dan strategi media. Setelah kekuasaan diperoleh, rakyat kembali diposisikan sebagai angka statistik pembangunan atau konsumen dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kehidupan politik menjadi sangat transaksional karena relasi antara kekuasaan dan masyarakat dibangun lebih atas dasar kepentingan daripada kesadaran etis.
Dari sisi epistemologi, persoalan utama di Indonesia masa kini terletak pada produksi pengetahuan dan pembentukan opini publik. Informasi politik tidak lagi sepenuhnya bergerak melalui ruang diskusi rasional, melainkan dipengaruhi kekuatan media, buzzer digital, dan kepentingan ekonomi tertentu. Masyarakat sering menerima informasi yang telah dikonstruksi sedemikian rupa untuk membangun legitimasi penguasa atau melindungi kepentingan pemilik modal. Dalam keadaan seperti ini, kebenaran menjadi kabur karena realitas politik lebih banyak dibentuk oleh pencitraan daripada substansi.
Kepemilikan media oleh kelompok tertentu membuat pengetahuan publik tidak sepenuhnya netral. Informasi dapat diarahkan untuk membangun citra positif terhadap kekuasaan atau menjatuhkan lawan politik. Bahkan di media sosial, opini publik sering dibentuk melalui propaganda digital yang dimainkan secara sistematis. Akibatnya, masyarakat kesulitan membedakan antara fakta, kepentingan politik, dan manipulasi informasi. Pengetahuan tidak lagi lahir dari proses refleksi kritis, tetapi dari arus informasi yang terus diulang hingga dianggap sebagai kebenaran.
Di Indonesia masa kini, keberhasilan politik juga sering diukur melalui keberhasilan ekonomi. Orang kaya dianggap layak memimpin karena dinilai sukses dan berpengalaman mengelola bisnis. Sebaliknya, pejabat yang memiliki kedekatan dengan pengusaha dianggap mampu membawa investasi dan pembangunan. Cara berpikir seperti ini membentuk epistemologi baru dalam masyarakat: kekayaan dipandang sebagai tanda kapasitas kepemimpinan. Padahal kemampuan memperoleh keuntungan ekonomi tidak selalu identik dengan kemampuan menghadirkan keadilan sosial atau keberpihakan kepada rakyat kecil.
Perkembangan teknologi digital memperparah keadaan tersebut. Politik berubah menjadi pertunjukan citra yang dipenuhi simbol kemewahan, popularitas, dan pencapaian ekonomi. Media sosial membuat masyarakat lebih mudah tertarik pada tampilan visual daripada kualitas moral seorang pemimpin. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi berisiko kehilangan kedalaman substansinya karena pilihan politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi persepsi yang dibangun melalui media dibanding kesadaran kritis terhadap persoalan sosial yang nyata.
Secara aksiologis, hubungan erat antara penguasa dan pengusaha di Indonesia masa kini menimbulkan pertanyaan besar mengenai nilai dasar kehidupan bernegara. Apakah kekuasaan masih dijalankan demi kesejahteraan rakyat, atau hanya menjadi alat mempertahankan kepentingan elite tertentu? Nilai utama demokrasi semestinya adalah keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap masyarakat lemah. Namun ketika politik terlalu dekat dengan modal, nilai-nilai tersebut sering tergeser oleh pragmatisme ekonomi dan kepentingan investasi.
Konsekuensinya terlihat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ketimpangan ekonomi semakin terasa, sementara akses terhadap kekuasaan hanya dimiliki kelompok tertentu yang memiliki modal besar. Politik menjadi mahal sehingga masyarakat biasa semakin sulit memasuki ruang kekuasaan tanpa dukungan finansial kuat. Dalam situasi ini, demokrasi kehilangan semangat partisipatifnya dan cenderung berubah menjadi arena kompetisi elite.
Lebih jauh, fenomena ini memunculkan krisis moral dalam masyarakat Indonesia. Kesuksesan semakin diukur melalui kekayaan, jabatan, dan kedekatan dengan kekuasaan. Nilai pengabdian kepada rakyat perlahan tergeser oleh orientasi keuntungan pribadi. Politik dipandang sebagai jalan memperoleh akses ekonomi, bukan sebagai ruang perjuangan etis demi kepentingan bersama. Akibatnya, generasi muda dapat tumbuh dengan pandangan bahwa kekuasaan adalah alat memperkaya diri, bukan amanat moral yang harus dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, Indonesia masa kini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi saling menyatu dalam struktur sosial modern. Ontologi menunjukkan perubahan hakikat kekuasaan menjadi sarana dominasi ekonomi, epistemologi memperlihatkan bagaimana pengetahuan publik dibentuk melalui media dan kepentingan elite, sedangkan aksiologi menyingkap krisis nilai yang muncul akibat penyatuan politik dan modal. Karena itu, masyarakat Indonesia memerlukan kesadaran kritis agar demokrasi tidak sepenuhnya dikuasai logika pasar, dan negara tetap berpihak pada keadilan sosial serta martabat rakyatnya. Semoga.
Salam Waras (R-1)
Universitas Malahayati Buka Lowongan Rekrutmen Dosen Tetap untuk Berbagai Program Studi, Cek Kualifikasinya!
BANDAR LAMPUNG ( malahayati.ac.id ) – Dalam rangka pengembangan institusi dan peningkatan mutu akademik, Universitas Malahayati Bandar Lampung resmi membuka lowongan kerja bagi tenaga pendidik profesional untuk mengisi posisi sebagai Dosen Tetap.
Rekrutmen ini ditujukan bagi individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan pendidikan tinggi dan Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun formasi program studi yang dibuka meliputi:
S2 Kesehatan Masyarakat
Pendidikan minimal Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
Memiliki latar belakang pendidikan yang linier di bidang Kesehatan Masyarakat menjadi nilai tambah.
Memiliki kepakaran pada salah satu bidang dalam Kesehatan Masyarakat, dengan bidang Epidemiologi menjadi prioritas/diutamakan.
Kandidat dengan dasar pendidikan Kesehatan Masyarakat tetap dapat dipertimbangkan meskipun bidang doktoralnya tidak sepenuhnya linier, sepanjang memiliki relevansi keilmuan dan pengalaman yang mendukung.
Berstatus Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN).
Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki komitmen terhadap pengembangan institusi, tridharma perguruan tinggi, dan peningkatan mutu akademik.
S1 Ilmu Keperawatan
Pendidikan minimal Magister Keperawatan Jiwa dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
Pendidikan minimal Magister Keperawatan Komunitas dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
S1 Manajemen
Pendidikan minimal Magister Manajemen (Konsentrasi Pemasaran dan SDM) dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
Pendidikan minimal Doktor (S3) Manajemen (Konsentrasi Pemasaran dan SDM) dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
S1 Teknik Mesin
Pendidikan minimal Magister Teknik Mesin (Bidang Keahlian Konversi Energi) dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
Pendidikan minimal Magister Teknik Mesin (Bidang Keahlian Konstruksi atau Manufaktur) dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
S1 Teknik Lingkungan
Pendidikan minimal Magister Teknik Lingkungan (Bidang Keilmuan Pengelolaan Pencemaran Udara dan Pengelolaan Air Minum) dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
Pendidikan minimal Doktor (S3) Teknik Lingkungan (Bidang Keilmuan Pengelolaan Pencemaran Udara dan Pengelolaan Air Limbah) dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
Prosedur Pendaftaran: Berkas lamaran ditujukan secara resmi kepada Rektor Universitas Malahayati Cq. Kepala Kepegawaian. Para pelamar dapat mengirimkan dokumen kelengkapan melalui email resmi ke: hrd@malahayati.ac.id.
Kesempatan pendaftaran ini dibuka hingga 30 Juni 2026. Universitas Malahayati mengajak para praktisi dan akademisi berbakat untuk bergabung dan berkontribusi dalam mencetak generasi unggul di masa depan melalui semangat “Let’s Challenge the Future”.
Informasi lebih lanjut mengenai profil universitas dapat diakses melalui laman resmi malahayati.ac.id atau melalui akun media sosial resmi Humas Universitas Malahayati.
Editor : chandra fz
Mahasiswa Hukum Universitas Malahayati Sabet Juara 1 Kejuaraan Boxing Pro di Arena Adrenaline Combat Show
BANDAR LAMPUNG ( malahayati.ac.id ) – Universitas Malahayati kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang non-akademik. Galan Prasojo, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 25610091, berhasil meraih Juara 1 dalam Kejuaraan Boxing Pro kelas 51kg pada ajang bergengsi “Arena Adrenaline Combat Show”, di alumbra Bandar Lampung.
Kompetisi bela diri yang mempertemukan atlet-atlet berbakat tersebut diselenggarakan pada 12 April 2026 di Bandar Lampung. Keberhasilan Galan meraih medali emas ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa Universitas Malahayati mampu bersaing di level profesional berkat disiplin tinggi dan dedikasi dalam berlatih.
Pihak universitas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pencapaian ini. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara tanggung jawab akademik di program studi hukum dan ketangkasan di bidang olahraga dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi institusi dan daerah.
Melalui keberhasilan Galan Prasojo, diharapkan dapat menjadi katalisator inspirasi bagi seluruh mahasiswa Universitas Malahayati untuk terus mengembangkan potensi diri, baik di dalam maupun di luar kelas. Semangat totalitas dan konsistensi yang ditunjukkan Galan merupakan representasi dari nilai-nilai keunggulan yang senantiasa ditanamkan di lingkungan Universitas Malahayati.
Pencapaian ini diharapkan tidak hanya berhenti di level regional, namun dapat terus ditingkatkan ke kancah nasional maupun internasional, guna membawa nama Universitas Malahayati semakin bersinar di berbagai bidang prestasi.
Editor : Chandra Fz
Universitas Malahayati resmi mengumumkan pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus Tahun 2026
Kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.
Dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa hari Kamis, 14 Mei 2026 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional memperingati Kenaikan Yesus Kristus. Sementara itu, hari Jumat, 15 Mei 2026 ditetapkan sebagai Cuti Bersama Hari Kenaikan Yesus Kristus.
Universitas Malahayati juga menyampaikan bahwa seluruh kegiatan akademik serta pelayanan administrasi akan kembali aktif pada Senin, 18 Mei 2026.
Pihak universitas berharap seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika dapat memanfaatkan waktu libur dan cuti bersama dengan baik serta kembali menjalankan aktivitas perkuliahan dan pelayanan secara optimal setelah masa libur berakhir.
Pengumuman ini ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Umum atas nama Wakil Rektor II, Ahmad Sidiq, ST., MT.
Editor : Chandra fz