Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Tubuh senja seperti saya ini ternyata sudah susah dikondisikan, pagi segar bugar siang jelang sore meriang, mriang dalam Bahasa Jawa, bidapan dalam Bahasa Sumatera Selatan; maring dalam Bahasa Lampung.

Ternyata, usia di atas kepala tujuh, masalah kesehatan sama dengan cuaca, tidak bisa diprediksi alias tidak menentu.

Akan tetapi semua itu alami, usia biologis beriring dengan turunnya daya tahan tubuh. Jadi wajar, jika lamon maring ne jak sihat ne (banyak sakitnya ketimbang sehatnya).

Berbeda dengan pemimpin, harus dibalik: lamon sihat ne jak maring ne. Jika tidak demikian, maka akan terjadi seperti saat ini, antarpimpinan jawabannya berbeda bahkan bertolak belakang.

Seorang pemimpin mengatakan ada pelanggaran, satunya menjawab belum ada laporan, lainnya mengatakan sudah ada ijin. Lebih parah lagi, pemimpin menjawab: saya tidak tahu, kok tanya saya.

Kita menjadi bingung, mereka dalam satu garis komando yang sama tetapi memiliki jawaban yang berbeda. Sebagai contoh kasus pagar laut, antarpejabat saling lempar bola panas seolah melempar tanggung jawab.

Kebiasaan seperti ini menjadi lebih parah lagi jika berlindung pada alasan “saya baru diangkat, jadi belum paham persoalan, nanti akan saya tanyakan pada staf”. Tampak sekali “kemaringan” pejabat model begini, karena menunjukkan tingkat adaptasinya rendah, kemampuan menemukenali persoalan juga parah.

Seolah pejabat seperti ini hanya mau menikmati fasilitas jabatannya, tetapi enggan akan beban kerja, dan tanggung jawab bidangnya.

Bentuk kemaringan yang lain dipertontonkan sebagai contoh adalah sangat terlambatnya informasi yang menjadi tugas dari pejabat berkaitan dengan bencana.

Kota yang kita tinggali ini baru saja ditimpa musibah dengan adanya banjir di hampir semua wilayah. Namun sampai tulisan ini dibuat, siaran resmi dari pemerintah wilayah mana saja yang terkena langsung, terdampak, dan apa yang akan mereka lakukan untuk rakyat dalam jangka panjang semua mak jelas. 

Langkah konferhensif dan koordinatif yang ditunggu tidak pernah terwujud sehingga masing-masing jalan sendiri-sendiri. Akibatnya, tak satu langkah dengan program diperorah programnya sendiri tidak jelas.

Belum lagi masalah penguasaan lahan sampai laut oleh pemilik modal yang sempat bermain mata dengan pejabat. Jika tidak dimuat di media masa secara berseri. Bahkan cenderung jika tidak dimuat berseri semua seolah aman terkendali.

Padahal pagar laut sudah dibentang, pagar tinggi sudah dipasang. Begitu diinvestigasi jurnalis dan dimuat, semua meriang; mulai jurus “saling tunjuk” dilakukan demi penyelamatan.

Tampaknya musibah selalu membawa hikmah itu benar adanya; dengan cara-Nya Tuhan menunjukkan sesuatu kepada mahluk-Nya di dunia ini. Keteledoran yang ditutup-tutupi selama ini akhirnya terkuak bahkan seolah “ditelanjangi” oleh waktu.

Hanya saja, apakah semua pemangku kepentingan mau menyadari, atau tetap asyik berlindung pada “lebih baik maring dari pada sihat”.

Sepertinya harus ada evaluasi menyeluruh kepada sistem pemerintahan yang terbangun sepuluh tahun terakhir, sebab indikasi “pembusukan” dari dalam tampaknya terus terjadi.

Apakah ini penanda bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang tidak patut, akan berakibat hanyut; hanya Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Mari dengan waktu yang ada ini, kita dang lamon ga cawa tapi lamon kerja se helau ini. Namun bukan berarti kita tidak boleh cawa sebab lamun mak cawa tian seago-ago.

Killu maaf lamun wat salah-salah, sebab salah sina pakaian manusia”. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Istilah “meriang” berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada kondisi tubuh yang tidak enak atau merasa sakit, biasanya ditandai dengan demam ringan, menggigil, atau badan terasa lemas. Kondisi ini seringkali dianggap sebagai tanda awal tubuh sedang melawan penyakit, seperti flu atau infeksi ringan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perasaan tubuh yang kurang fit tanpa gejala berat. Dan, kondisi ini sering melanda penulis pada akhir-akhir ini; namun karena semangat untuk hidup dan keinginan selalu berguna untuk kepentingan orang banyak, maka kondisi itu sering terabaikan.

Untuk kali ini kita tidak membicarakan meriang dalam konteks personal, akan tetapi lebih kepada yang lebih luas yaitu sosial; dan dikhususkan lagi kepada para pemangku kepentingan. Karena akhir-akhir ini banyak diantara mereka terkena “meriang sosial” yaitu, situasi di mana seorang pejabat merasa tidak nyaman, tertekan, atau terganggu secara sosial akibat faktor-faktor tertentu di lingkungannya. Pejabat merasa “panas-dingin” karena sorotan media, kritik masyarakat, atau desakan dari berbagai pihak atas kebijakan atau tindakannya.

Bisa dibayangkan tekanan terhadap mereka saat ini sangat luar biasa: Pertama; mereka belum pasti masih dipakai pada periode kepemimpinan hasil pemilihan kepala daerah yang lalu. Bisa saja mereka akan terlempar miniml tergeser, oleh sebab itu saat seperti sekarang mau mengambil kebijakkan apapun, akan merasa takut, sekalipun secara perundangan sudah benar. Penyakit ragu seperti ini terutama bagi pejabat yang tidak memiliki kopetensi, hanya mengandalkan relasi, serta pemberi upeti; sehingga seolah layang-layang putus tali.

Kedua: bencana alam yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana yang ada, dan itu dibawah tanggungjawabnya. Ingin melakukan perbaikan, takut nanti persoalan pertanggungjawaban anggaran dikemudian hari jadi masalah; tidak melakukan juga bermasalah karena dianggap tidak becus. Akhirnya badan jadi meriang karena diam salah, berbuat juga takut salah. Kondisi serba salah ini membuat mereka “cari aman” dengan menghindar atau menghilang.

Ketiga: dengan sistem kementerian yang banyak dan departemen yang baru, mengakibatkan penyesuaian administrasi yang tidak mudah, dan cenderung melambat. Akibatnya sistem belum terbangun secara baik, dan berdampak pada budaya kerja yang belum terbentuk. Menjadi pemimpin dalam situasi seperti ini membuat banyak orang untuk bersikap sangat berhati-hati, karena jika salah melangkah di ujung sana sudah menunggu kejaksaan atau KPK.

Situasi di atas makin membuat “ketakutan” para pemangku kepentingan manakala pimpinan tertinggi hasil pemilihan yang belum dilantik saat ini tidak ada ditempat, karena sesuatu alasan yang tidak dapat diungkapkan. Akibatnya mereka bukan sibuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi memohon-mohon kepada media untuk tidak mengungkapkan hal ini kepada publik.

Ternyata meriang sosial itu lebih sulit obatnya dibandingkan dengan meriang badan, bagi para pejabat yang tidak memiliki maruwah. Bagi mereka yang memilik justru saat ini adalah tempat medan uji nyali bagaimana dia mengimplementasikan dirinya pada kehidupan nyata. Model pejabat seperti ini sangat yakin bahwa Tuhan adalah tempat bersandar untuk segalanya. Kelegowoan pejabat model inilah sebenarnya yang diharapkan dalam menghadapi persoalan; sebab mereka berprinsip “persoalan itu bukan untuk dihindari atau diabaikan, tetapi untuk diselesaikan”. Adapun konsekwensi dari pekerjaan itu sukses atau gagal, jika semua sudah sesuai dengan aturan, maka tinggal skenario Tuhan yang akan berjalan.

Namun sayang model yang terakhir tadi saat ini sudah menjadi sesuatu yang langka. Justru yang ada sekarang cenderung terjadi pembiaran akan semua persoalan yang ada. Jika sudah di viralkan oleh media sosial, baru mereka seolah sibuk. Sehingga jika ada pimpinan lembaga yang lurus dalam bekerja menjadi sesuatu yang aneh; dan tidak jarang yang begini sering dikerjain untuk dicari kesalahannya atau dibuatkan drama, agar yang bersangkutan terjebak menjadi “pemain”.

Ternyata meriang sosial itu sekarang sedang berjangkit dimana-mana, karena rakyat sudah semakin cerdas. Apakah ini bentuk seleksi alam yang di rancang Tuhan untuk mahluk ciptaanNYA; entahlah. Tetapi paling tidak ini merupakan peringatan bagi kita yang sadar akan keterbatasan manusia. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB) yang menjadi persyaratan apapun di negeri ini dan akhir abad 20 berubah menjadi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, ternyata memiliki sejarah yang panjang. Berdasarkan penelusuran di mesin telusur digital, diketahui bahwa SKBB sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dokumen serupa SKBB dikenal sebagai Verklaring van Goed Gedrag (Pernyataan Kelakuan Baik). Dokumen ini dikeluarkan oleh otoritas kolonial untuk memeriksa latar belakang seseorang, terutama bagi orang-orang yang ingin bekerja di lembaga pemerintah kolonial atau bepergian ke luar negeri.

Setelah Indonesia merdeka, konsep administrasi kolonial ini tetap dipertahankan dan diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia. Surat semacam ini menjadi alat penting dalam memastikan latar belakang moral dan hukum seseorang bersih, terutama dalam konteks pembangunan institusi negara. Bahkan pada masa Orde Baru surat sakti ini harus didampingi dengan Surat Bersih Diri dan Lingkungan yang dikeluarkan oleh institusi militer yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan bukan anak atau dari keluarga yang tercatat berpaham komunis. Surat ini bisa keluar setelah melalui skrining yang ketat berkaitan dengan orang tua, paman, adik, kakak, mertua, saudara bapak/ibu dan sebagainya.

Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) digunakan hingga sekitar tahun 1980-an. Sejak akhir abad ke-20, istilah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mulai digunakan secara resmi menggantikan SKKB. SKCK lebih menekankan pada pemeriksaan catatan kriminal dalam arsip kepolisian.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) digunakan untuk memverifikasi bahwa seseorang tidak memiliki catatan kriminal. Oleh sebeb itu, SKCK menjadi dokumen wajib untuk keperluan tertentu, seperti: Melamar pekerjaan di instansi pemerintah atau perusahaan tertentu. Mengajukan visa untuk bepergian ke luar negeri. Mendaftar sebagai calon pejabat atau kepala desa atau lembaga lain yang mempersyaratkannya menjadi wajib. Dengan demikian, proses penerbitan SKCK membantu memastikan bahwa individu yang terlibat dalam kegiatan sosial atau ekonomi memenuhi kriteria keamanan tertentu.
SKBB, yang kini dikenal sebagai SKCK itu, telah melalui proses evolusi panjang dari masa kolonial hingga modern. Fungsinya tetap sebagai alat verifikasi moral dan hukum individu dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Seiring perjalanan waktu ternyata surat ini menjelma menjadi “Surat Sakti” bagi para terpidana, termasuk terpidana korupsi (Koruptor). Karena surat sakti ini bisa dikeluarkan oleh pihak lembaga permasyarakatan dimana sang koruptor berada, untuk dilampirkan sebagai syarat pengurangan hukuman. Atau juga alasan “berkelakuan baik” selama mengikuti persidangan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, termasuk perkara korupsi.

Di sini pintu masuk yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang untuk memberikan alasan mengapa seorang koruptor yang menilep uang negara triyunan dapat dijatuhi hukuman lebih ringan dibandingkan dengan terpidana lain. Terlepas bagaimana cara untuk mendapatkan pertimbangan itu.
Tentu saja menyimak tontonan “sandiwara sosial” ini hati nurani mereka yang waras merasa terusik.

Akibatnya, media sosial sebagai lahan protes, ungkap pendapat, atau apapun namanya; menjadi tempat melempiaskan kekesalan yang paling dekat. Belum lagi parodi yang memang dirancang oleh mereka yang ahli bidang media, sehingga semakin sempurna kekesalahan massa tadi.

Tampaknya “auman singa asia” yang digadang-gadang dapat membersihkan kotoran sosial seperti ini, belum menembus telinga mereka yang ada; bahkan seolah semakin tidak ada takutnya. Hal ini dibuktikan dengan makin tidak sinkronnya antara harapan dengan kenyataan; akibatnya tingkat kepercayaan kepada lembaga penegakkan hukum makin rendah. Ditambah lagi perilaku yang dipertontonkan individu sebagai anggota institusi tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaganya. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Pelantikan pemenang Pemilukada akan dilakukan hasil dari “berpeluh-peluh” kemaren dulu yang sama-sama kita lakukan. Semua terjadi seolah sekejap jika dibandingkan dengan persiapan panjang yang dilakukan. Namun ternyata ada yang tersisa di benak beberapa petugas penyelenggara. Mata pilih yang ada dengan yang menggunakan haknya ternyata jauh selisihnya; dalam arti banyak diantara mereka tidak datang untuk menggunakan haknya. Walaupun fenomena ini tidak dapat di generalisir untuk diambil kesimpulan, tetapi dari pandangan filsafat sosial ada persoalan di sana yang perlu digali. Sampai-sampai Daerah Ibu Kota yang calonnya kalah, ingin mempersoalkan ini seolah kerja panitia tidak baik. Untung dipenghujung waktu hal itu tidak dilaksanakan tentu dengan banyak pertimbangan.

Penasaran dengan keadaan di atas, saat itu juga terbersit ingin melakukan penelitian mini dengan metoda wawancara mendalam beberapa responden berpola snow bolling, dengan menyasar mereka yang kemaren dulu diduga berpartisipasi ikut mendatangi bilik suara guna melaksanakan haknya. Saat menemukan hasil pertama menjadi terperangah; ternyata dari sepuluh responden yang diambil secara acak tak berstruktur, didapat hanya dua orang yang menggunakan hak pilihnya. Begitu didalami ternyata keduanya menggunakan haknya karena tidak enak kepada keluarga yang bekerja di pemerintah; namun anehnya saat didesak memilih siapa, dua-dua responden mencoblos semua gambar yang ada.

Penasaran dengan ini, kemudian responden disempitkan lagi khusus kepada tenaga profesional tertentu, yang jumlahnya hanya lebih kurang dua puluh orang. Hasilnya di luar nalar, ternyata semua responden memilih untuk tidak hadir memilih. Begitu didesak alasannya, tentu dengan perjanjian untuk merahasiakan identitas secara penuh; mereka menyatakan sudah tidak tertarik lagi dengan acara seperti itu berjumlah 90 persen; sementara yang sepuluh persen merasa tidak kenal dengan para calon, baik provinsi maupun kota. Pertanyaannya? Apa yang menyebabkan mereka tidak kenal atau tidak mengenal? Bisa jadi mereka sendiri yang memang kurang hirau terhadap lingkungan.

Semua ini membuat semakin penasaran; perburuan dilanjutkan dengan menyasar orang muda yang sedang studi. Justru menarik sebab saat mewawancarai responden rerata mereka memilih karena ikutan teman termasuk memilih siapa, karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti siapa yang mencalonkan diri itu. Namun ada juga yang menggembirakan diantara mereka ada yang berapi-api menjawab ingin merawat demokrasi di negeri ini, soal siapa yang dipilih yang bersangkutan bersikukuh untuk tidak mau menjawab karena itu hak personal. Luar biasa tentunya responden ini, dan setelah ditelusuri ternyata yang bersangkutan adalah aktivis kampus yang memang militan. Semoga kedepan orang-orang seperti ini bertebaran di negeri tercinta ini.

Begitu juga saat tiba di suatu tempat yang terkenal basis dari organisasi politik tertentu, saat dilakukan cross chek tentang pemilihan kepala daerah yang baru beberapa bulan lalu, ternyata ditemukan potret lima orang diantara mereka tidak menggunakan hak pilih, dua orang menggunakan, sisanya tidak menjawab dan hanya mengatakan tidak mendatangi tempat pemungutan suara. Menariknya ada seorang Bapak mengatakan bahwa: yang tingkat dua saja beliau pilih; pilihan yang diminta menantunya, karena calon itu adalah teman baiknya; sedangkan untuk provinsi beliau coblos dua-duanya karena tidak kenal mereka.

Semua di atas akan makin panjang jika terus ditelusuri, tetapi sesuai prinsip penelitian kualitatif dengan pola grounded research yang harus berani menyetop wawancara jika telah dianggap cukup karena menemukan informasi yang sejenis berkali-kali dengan responden yang berbeda. Ternyata ada sisi-sisi gelap dari pemilukada yang baru saja berlalu. Memang hal itu tidak terlalu berpengaruh dengan hasil secara kuantitatif; namun persoalan-persoalan sosial bisa juga muncul akibat kita mengabaikan sesuatu yang bersifat kualitatif.

Adakah ini penanda “kelelahan sosial” yang dialami masyarakat karena dalam waktu yang berdekatan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legeslatif diselenggarakan dengan Pemilukada secara beriringan. Atau semakin suburnya paham pragmatis di tengah masyarakat. Bisa jadi juga sebab lain seperti pola kampanye, pola bagi-bagi uang yang masih tercium baunya di sana-sini, atau masih banyak lagi. Semua itu perlu ada pengkajian akademik secara komprehensif agar ditemukan solusi cerdas, guna kepentingan bangsa ke depan.

Menariknya lagi kelompok relatif mapan secara ekonomi justru lebih banyak mendominasi tidak menggunakan hak pilih. Sementara mereka yang secara ekonomi masih memerlukan bantuan paling getol untuk menggunakan hak pilihnya. Apakah ini merupakan indikasi bahwa kelompok rentan secara ekonomi lebih diuntungkan jika dilakukan pola pemilihan berkali-kali atau berturut-turut. Jawabannya ada pada para pembaca artikel ini.

Terlepas dari tingkat error yang tinggi karena kesalahan metodologi, hasil penelitian sederhana ini dapat dijadikan penanda awal untuk melakukan penelitian mendalam dan lebih akademis oleh pihak lain yang berkeinginan mendalaminya. Selamat Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman