Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Di antara tokoh-tokoh besar dalam dunia pewayangan, Wisanggeni menempati posisi yang istimewa. Ia dikenal sebagai putra Arjuna dan Dewi Dresanala yang memiliki kesaktian luar biasa sejak lahir. Dalam berbagai lakon, Wisanggeni digambarkan sebagai sosok yang cerdas, berani, tegas, dan sulit dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan banyak ksatria yang tunduk pada tata aturan istana, Wisanggeni justru sering mempertanyakan keputusan yang dianggapnya tidak adil. Karena itulah ia kerap dipandang sebagai tokoh yang mewakili suara kebenaran yang lahir dari nurani, bukan dari kepentingan politik. Salah satu lakon yang menarik untuk direnungkan adalah “Wisanggeni Minta Negeri”, sebuah kisah yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang hak, pengakuan, dan keadilan. Walaupun cerita ini tidak ada pada Pakem Utama, dan merupakan “Carangan” para dalang saja.

Secara harfiah, permintaan Wisanggeni atas sebuah negeri dapat dipahami sebagai keinginan memperoleh wilayah kekuasaan sebagaimana para ksatria lainnya. Namun dalam pemaknaan yang lebih mendalam, negeri dalam kisah tersebut adalah simbol dari ruang hidup yang layak, kesempatan untuk berperan, serta pengakuan atas kapasitas dan keberadaan seseorang. Wisanggeni tidak sekadar meminta tanah atau tahta kerajaan Hastina yang diduduki Doryudana; tetapi, dia sedang mengajukan pertanyaan mendasar kepada sistem yang berlaku: apakah mereka yang memiliki kemampuan, pengabdian, dan integritas telah memperoleh tempat yang semestinya di negeri ini ?.

Pertanyaan itu terasa sangat relevan dengan kondisi kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah perubahan jaman yang begitu cepat, lahir generasi yang tumbuh dengan akses informasi yang luas, pendidikan yang lebih baik, dan kesadaran kritis yang semakin tinggi. Mereka memahami berbagai persoalan bangsa bukan hanya dari satu sudut pandang, melainkan dari beragam perspektif yang mereka peroleh setiap hari. Kesadaran tersebut melahirkan harapan besar terhadap masa depan, sekaligus kegelisahan ketika kenyataan tidak selalu sejalan dengan janji yang pernah disampaikan.

Pada konteks ini sosok Wisanggeni menemukan relevansinya. Ia adalah lambang keberanian untuk bertanya dan menagih. Ia tidak menerima begitu saja keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan. Ketika hak dan pengakuan belum diberikan, ia memilih menyampaikan tuntutannya secara terbuka. Sikap ini sering disalahpahami sebagai bentuk pembangkangan. Padahal dalam filsafat pewayangan, keberanian menggugat ketidakadilan justru merupakan bagian dari laku ksatria yang sejati.

Banyak orang muda hari ini menunjukkan karakter yang serupa. Mereka menagih komitmen yang pernah dijanjikan tentang pemerataan kesejahteraan, kesempatan kerja yang lebih luas, pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, pelayanan publik yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Tuntutan itu bukan lahir dari keinginan untuk merusak, melainkan dari harapan agar negeri bergerak ke arah yang lebih baik. Mereka ingin memastikan bahwa janji bukan sekadar kata-kata yang diucapkan saat memperoleh dukungan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lakon “Wisanggeni Minta Negeri” juga mengandung kritik yang halus terhadap struktur kekuasaan yang kadang terlalu nyaman dengan dirinya sendiri. Dalam banyak kisah pewayangan, Wisanggeni hadir sebagai pengingat bahwa kekuasaan tanpa koreksi berpotensi menjauh dari tujuan awalnya. Karena itu, keberadaan sosok yang berani mengingatkan menjadi penting. Sebuah negeri tidak akan berkembang apabila semua orang hanya mengangguk dan menyetujui. Kemajuan justru lahir dari keberanian untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan mengoreksi kekeliruan yang terjadi.

Dari sudut pandang filosofis, Wisanggeni dapat dipahami sebagai representasi energi pembaruan. Ia adalah simbol generasi yang tidak puas hanya menjadi pewaris keadaan, melainkan ingin menjadi pencipta masa depan. Dalam banyak peristiwa sejarah, perubahan besar memang sering lahir dari kelompok yang berani mempertanyakan kemapanan. Mereka tidak selalu diterima pada awalnya, bahkan kerap dicurigai. Namun justru dari keberanian itulah lahir gagasan-gagasan baru yang mendorong kemajuan.

Kisah Wisanggeni juga mengajarkan bahwa tuntutan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Meminta negeri berarti siap memikul beban negeri. Menagih perubahan berarti bersedia ikut menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Kritik yang baik bukan hanya menunjukkan apa yang salah, tetapi juga menawarkan jalan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengamat atau pengkritik. Mereka juga harus hadir sebagai pelaku yang menghadirkan karya, inovasi, dan solusi nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, mereka yang memegang amanah kekuasaan perlu memandang kritik sebagai bagian dari kesehatan demokrasi. Ketika suara-suara muda muncul dengan berbagai tuntutan dan pertanyaan, yang dibutuhkan bukanlah sikap defensif, melainkan kesediaan untuk mendengar. Sebab sering kali suara yang paling keras lahir dari kepedulian yang paling besar. Anak-anak muda yang bersuara sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki harapan terhadap negerinya.

“Wisanggeni Minta Negeri” bukan sekadar cerita tentang seorang ksatria yang menginginkan wilayah kekuasaan. Lakon ini merupakan refleksi tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin, antara harapan dan kenyataan, antara janji dan tanggung jawab. Negeri yang diminta Wisanggeni dapat dimaknai sebagai cita-cita tentang masyarakat yang adil, terbuka, dan memberi ruang bagi setiap orang untuk berkembang sesuai kemampuannya.

Ketika banyak anak muda hari ini menagih komitmen yang pernah dijanjikan kepada mereka, sesungguhnya gema suara Wisanggeni kembali terdengar. Ia hadir dalam bentuk keberanian untuk bertanya, mengingatkan, dan menuntut perbaikan. Bukan untuk merebut negeri, melainkan untuk memastikan bahwa negeri ini tetap berjalan menuju tujuan yang dicita-citakan bersama. Sebab sebuah bangsa akan tetap hidup selama masih ada generasi yang peduli, berani bersuara, dan tidak lelah memperjuangkan keadilan bagi semua. Salam Waras.

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lampung ( malahayati.ac.id ) – Menjelang Idhul Adha lalu ada seorang jurnalis profesional yang sangat mumpuni pada bidangnya, dan sangat jago buat menulis, beliau ngudoroso (bahasa Jawa yang makna bebasnya kegiatan ngobrol sama diri sendiri dalam hati); mengatakan bahwa banyak pihak yang tiba-tiba pandai menulis bagus, ternyata dibantu oleh program buatan yang sedang marak sekarang.

“Obrolan sanubari” sang jurnalis tadi ditanggapi banyak teman, termasuk penulis, bahwa hal seperti itu sedang mewabah di negeri palsu. Bahkan, kini kepalsuan justru dilakukan terang-terangan, seolah menjadi bagian normal dari kehidupan bersama. Yang dipalsukan bukan lagi sekadar tanda tangan atau dokumen kecil, melainkan hal-hal yang seharusnya menjadi fondasi moral sebuah bangsa: pendidikan, ekonomi rakyat, ibadah, bahkan ilmu pengetahuan.

Kepalsuan itu sebenarnya secara filosofis selalu lahir dari dua hal: yaitu keserakahan dan pembiaran. Keserakahan mendorong orang mencari keuntungan tanpa kerja keras, sementara pembiaran membuat kebohongan tumbuh tanpa rasa takut. Dalam keadaan seperti itu, kejujuran menjadi sesuatu yang dianggap bodoh. Orang yang bekerja sungguh-sungguh kalah cepat dibanding mereka yang memanipulasi keadaan.

Masyarakat perlahan belajar bahwa penampilan lebih penting daripada isi, simbol lebih dihargai daripada kualitas, dan citra lebih menentukan daripada integritas.

Ijazah palsu bukan hanya soal lembar kertas. Ia adalah pengkhianatan terhadap pendidikan itu sendiri. Pendidikan seharusnya menjadi jalan pembentukan karakter, disiplin, dan kemampuan berpikir. Namun ketika ijazah dapat dibeli atau direkayasa, maka ilmu kehilangan makna. Gelar tidak lagi mencerminkan kemampuan, melainkan sekadar akses terhadap kekuasaan dan pekerjaan.

Akibatnya, ruang publik dipenuhi orang-orang yang mungkin memiliki jabatan, tetapi miskin kompetensi. Mereka berbicara tentang masa depan tanpa pemahaman, mengambil keputusan tanpa kapasitas, dan memimpin tanpa keteladanan. Mereka yang paling dirugikan adalah yang belajar dengan jujur selama bertahun-tahun, sebab usaha mereka terasa tidak ada nilainya di tengah budaya manipulasi.

Di sektor ekonomi rakyat, kepalsuan juga menemukan bentuknya sendiri. Nama koperasi yang seharusnya menjadi simbol gotong royong dan kesejahteraan bersama justru dipakai untuk menipu masyarakat kecil. Bagaimana tidak, bangunan koperasi diletakkan pada tempat yang bukan tempatnya; di atas gunung, di lereng jurang, di tengah tambak, di tepi kuburan, dan masih banyak lagi keanehan.

Belum lagi rakyat yang dibiarkan berjuang sendiri, mencari modal sendiri, mencari pelanggan sendiri; begitu kelihatan sedikit bisa bernapas, datang petugas pajak untuk memalak mereka. UMKM yang seharusnya dibina malah dibinasakan.

Pada urusan ibadah kepalsuan tetap mendapat tempat. Dibeli dari anggaran negara, yang berarti itu uang rakyat, justru hewannya atas nama pejabat tertinggi negeri ini. Padahal kurban seharusnya menjadi simbol keikhlasan dan pengorbanan. Ketika ibadah dicemari penipuan, yang akan rusak adalah nilai spiritual masyarakat. Main cantiknya; ketika hari penyembelihan tiba, kawan terbang ke luar negeri atas nama tugas negara. Padahal di dalam negerinya sendiri tugas masih amat sangat berjibun.

Paling menyedihkan lagi adalah ketika kepalsuan merambah dunia akademik menyangkut riset dan ilmu pengetahuan. Ilmu seharusnya menjadi cahaya bagi kemajuan bangsa, tetapi kini ada penelitian yang dibuat dengan pola menipu, data yang dimanipulasi, dan publikasi dikejar hanya demi mendapatkan cuan. Angka-angka disusun bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk dimanipulasi. Bahkan jati diri penelitipun ikut dimanipulasi alias dipalsukan. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa maju jika fondasi pengetahuannya dibangun di atas kebohongan ?. Secara filosofis jika hakekat ontologis sudah dipalsukan; maka tinggal menunggu saja kehancuran peradaban akademik suatu negara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepalsuan bukan lagi perilaku individu semata, melainkan sudah menjadi budaya yang merembes ke berbagai lini kehidupan. Kita hidup di zaman ketika banyak orang lebih sibuk terlihat hebat daripada benar-benar menjadi hebat. Media sosial memperparah keadaan dengan memberi panggung besar bagi pencitraan. Banyak orang rela memoles kehidupan agar tampak sukses, religius, pintar, dan peduli, meski kenyataannya kosong.

Masyarakat akhirnya terbiasa menilai sesuatu dari kemasan, bukan dari isi. Dalam situasi seperti itu, kebohongan menjadi mudah diterima karena orang lebih menyukai ilusi daripada kenyataan. Joged di atas panggung dua tahun lalu yang kita saksikan, ternyata hasilnya derai air mata yang kita tuai hari ini.

Kepercayaan adalah fondasi utama kehidupan berbangsa. Tanpa kepercayaan, pendidikan kehilangan wibawa, ekonomi kehilangan stabilitas, ibadah kehilangan makna, dan ilmu pengetahuan kehilangan kehormatan. Masyarakat yang saling curiga akan sulit bersatu membangun masa depan. Semua orang akan sibuk melindungi diri masing-masing karena tidak lagi yakin pada sistem maupun sesama warga.

Sebuah bangsa tidak menjadi besar karena banyaknya slogan yang diproduksi, melainkan karena keberanian mempertahankan kebenaran yang harus ditegakkan kapanpun juga. Negeri yang dipenuhi kepalsuan mungkin masih tampak megah dari luar, tetapi rapuh di dalam. Cepat atau lambat, kebohongan akan runtuh oleh beratnya sendiri. Pertanyaannya tersisa adalah: ketika semua topeng itu jatuh, apakah negeri ini masih memiliki cukup orang jujur untuk menyelamatkannya ?

Entahlah.

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Saat menjelang libur panjang Idhul Adha lalu, sementara menunggu jemputan, maklum sudah menjadi taman kakek-kakek, berbincang dengan seorang karyawan yang bertugas pada level bawah. Saat ditanya mau kemana libur panjang, mukanya tampak sekilas agak berubah, dan tidak lama menghela nafas dalam-dalam. Beliau berkata lirih mengatakan bahwa libur terlalu lama itu malapetaka baginya. Tentu jawaban ini mendorong untuk bertanya lebih dalam, dan ternyata semua itu berkaitan dengan berkurangnya pendapatan mereka.

Bagi banyak orang, libur panjang adalah berkah yang selalu ditunggu. Kalender yang dipenuhi tanggal merah terasa seperti pintu menuju kebahagiaan kecil setelah hari-hari panjang yang melelahkan. Jalanan dipenuhi kendaraan yang membawa keluarga pulang ke kampung halaman, pusat perbelanjaan dipenuhi wajah-wajah gembira, dan rumah-rumah kembali hidup oleh percakapan yang selama ini tertunda oleh kesibukan. Orang-orang merasa memiliki alasan untuk bernapas lebih pelan, tidur lebih lama, dan melupakan sejenak kerasnya tuntutan hidup. Libur panjang dianggap sebagai kesempatan untuk kembali menjadi manusia yang utuh setelah terlalu lama dipaksa menjadi mesin.

Namun kebahagiaan tidak pernah dibagi secara merata, disitulah letak adilnya Sang Maha Pencipta. Di balik suasana ramai dan penuh tawa itu, ada sedikit orang yang justru merasa terjebak dalam hari-hari yang terlalu sunyi. Libur panjang tidak datang sebagai hadiah, melainkan sebagai tekanan yang bergerak perlahan di dalam kepala. Ketika aktivitas berhenti, pikiran mulai berjalan tanpa arah. Ketika pekerjaan menghilang sementara, ketakutan yang selama ini tertutup rutinitas mulai bermunculan satu demi satu.

Ada orang-orang yang menggantungkan hidup pada pekerjaan harian, pada upah yang datang dari langkah kaki dan tenaga yang dikeluarkan setiap hari. Bagi mereka, libur panjang bukan kesempatan untuk beristirahat, melainkan jeda yang menakutkan. Penghasilan berhenti, sementara kebutuhan tetap berjalan seperti biasa. Tagihan tidak ikut libur. Harga kebutuhan pokok tidak menjadi lebih murah hanya karena kalender menunjukkan hari merah. Hidup tetap meminta biaya, bahkan ketika kesempatan mencari uang sedang ditutup sementara sekalipun.

Di saat banyak orang menikmati makan bersama keluarga, sebagian lainnya duduk dalam diam sambil menghitung sisa uang yang makin menipis. Mereka membuka dompet berkali-kali seolah berharap jumlahnya berubah dengan sendirinya. Mereka memeriksa telepon bukan untuk membaca ucapan liburan, melainkan untuk memastikan apakah masih ada pekerjaan yang mungkin datang secara mendadak. Ada kecemasan yang sulit dijelaskan ketika seseorang sadar bahwa beberapa hari tanpa penghasilan dapat mengubah seluruh keadaan hidupnya.

Kesibukan sebenarnya sering menjadi cara paling sederhana untuk melarikan diri dari ketakutan. Saat tubuh sibuk bekerja, pikiran tidak memiliki cukup ruang untuk memikirkan banyak hal. Manusia merasa hidupnya masih bergerak karena setiap hari memiliki tujuan yang jelas. Namun ketika libur panjang datang dan semua mendadak berhenti, manusia dipaksa duduk bersama dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, banyak suara gelap mulai terdengar lebih jelas.

Bagi sebagian orang, malam saat libur panjang terasa jauh lebih berat dibanding hari biasa. Tidak ada kelelahan pekerjaan yang dapat memaksa tubuh segera tidur. Pikiran justru terus berjalan tanpa henti. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Lampu kamar terasa terlalu redup. Kesunyian seperti duduk di sudut ruangan sambil memperhatikan setiap kecemasan yang muncul perlahan. Ada orang-orang yang terjaga sampai dini hari bukan karena menikmati waktu santai, melainkan karena terlalu takut menghadapi hari esok.

Ironisnya, dunia selalu menganggap libur panjang sebagai waktu yang membahagiakan. Orang yang terlihat murung ketika semua orang sedang bersenang-senang sering dianggap aneh. Padahal tidak semua manusia memiliki rumah yang hangat untuk pulang. Tidak semua orang memiliki keluarga yang mampu mengusir rasa sepi. Ada yang justru merasa semakin kosong ketika terlalu lama berada di rumah. Ada yang merasa hidupnya kehilangan arah ketika rutinitas berhenti mendadak.

Media sosial membuat keadaan terasa lebih menyakitkan. Foto-foto perjalanan, meja makan yang penuh, dan wajah-wajah bahagia muncul tanpa henti di layar medsos. Kebahagiaan orang lain bergerak begitu dekat, tetapi terasa sangat jauh untuk disentuh. Sebagian orang akhirnya hanya menatap layar sambil merasa hidupnya semakin tertinggal. Mereka tidak iri pada kebahagiaan itu, tetapi merasa asing karena tidak mampu merasakan hal yang sama.

Pada akhirnya, libur panjang hanya memperlihatkan keadaan manusia yang sebenarnya. Sebagian menemukan ketenangan dalam jeda, tetapi sebagian lain menemukan ketakutan yang selama ini berhasil disembunyikan oleh kesibukan. Hari-hari yang seharusnya membawa istirahat berubah menjadi lorong sunyi yang dipenuhi bayang keraguan, kecemasan, dan rasa takut akan hidup yang terus bergerak tanpa belas kasihan. Bagi sedikit orang, libur panjang bukan waktu untuk merayakan kebersamaan, melainkan saat ketika kesunyian terasa paling keras dan kehidupan tampak jauh lebih berat daripada hari-hari biasa. Benar kata para ulama terdahulu yang mengatakan bahwa bisa jadi sesuatu itu berkah bagi yang lain, tetapi malapetaka bagi lainnya.

Salam Waras dari lorong waktu

Oleh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lampung ( malahayati.ac.id ) – Gema takbir kembali memenuhi langit dan jalan-jalan dipadati manusia yang membawa harapan, doa, dan keyakinan bahwa pengorbanan adalah jalan menuju kemuliaan. Hewan-hewan kurban disembelih sebagai simbol keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Namun di balik suasana yang khidmat itu, ada pertanyaan yang diam-diam menggantung di kepala: mengapa rakyat seolah tidak pernah berhenti menjadi pihak yang paling sering diminta berkorban?

Entah sudah berapa kali perayaan datang dan pergi dalam bentuk apapun, dan entah sudah berapa banyak kurban disembelih; namun kehidupan sebagian masyarakat tetap berjalan di lorong yang sama. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, lapangan pekerjaan makin sulit diperebutkan, sementara penghasilan tidak bertambah secepat kebutuhan hidup. Banyak orang bekerja sejak matahari belum terbit hingga malam menjelang, tetapi tetap merasa hidupnya hanya cukup untuk bertahan sampai esok hari. Dalam keadaan seperti itu, kata “pengorbanan” terdengar tidak lagi sakral, melainkan seperti kewajiban abadi yang dibebankan kepada rakyat kecil.

Negara sering meminta masyarakat bersabar demi pembangunan, demi stabilitas, demi masa depan yang lebih baik, demi angka statistika yang harus terlihat rapi. Kesabaran itu memang penting, tetapi masalah muncul ketika kesabaran berubah menjadi alasan untuk membiarkan penderitaan berlangsung terlalu lama. Rakyat diminta memahami keadaan ekonomi, menerima kenaikan harga, memaklumi kebijakan yang membebani, dan tetap percaya bahwa semuanya dilakukan demi kepentingan bersama. Ironisnya, mereka yang paling banyak diminta memahami keadaan justru adalah mereka yang hidupnya paling rapuh.

Pergantian pemimpin sering menghadirkan harapan baru. Wajah-wajah baru muncul dengan janji perubahan, perbaikan, dan kesejahteraan. Kampanye dipenuhi kata-kata tentang keberpihakan kepada rakyat kecil. Namun setelah pesta demokrasi usai, kehidupan sehari-hari masyarakat sering kembali berjalan seperti sebelumnya. Pedagang kecil tetap kesulitan mendapatkan pembeli, buruh tetap dihantui ketidakpastian upah, petani tetap bergantung pada cuaca dan harga pasar yang tidak menentu.

Pergantian pemimpin kadang hanya terasa di layar televisi dan media sosial, tetapi belum tentu terasa di dapur rakyat. bahkan jika ada rakyat yang berteriak justru pemimpin tertinggi berteriak “kalau pintar kenapa tidak jadi presiden”. Ini menjadi ironi, semula mengemis, mengiba, menderaikan air mata dihadapan rakyat. Ternyata bak pepatah lama “bagai musang berbulu domba”.

Periuk nasi menjadi simbol paling jujur tentang keadaan masyarakat saat ini. Selama periuk itu masih mengepul, orang akan berusaha bertahan. Tetapi ketika harga beras naik, minyak mahal, dan biaya hidup terus menekan, menjaga agar periuk tidak terbalik saja sudah menjadi perjuangan besar. Banyak keluarga harus mengurangi kebutuhan, menunda keinginan, bahkan mengorbankan kesehatan dan pendidikan demi memastikan makanan tetap tersedia di meja makan. Dalam kondisi seperti itu, kemewahan bukan lagi soal kendaraan atau rumah besar, melainkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tanpa rasa cemas.

Menyedihkan lagi adalah ketika pengorbanan rakyat dianggap hal biasa. Kesulitan hidup perlahan dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Orang miskin dianggap harus bekerja lebih keras, seolah kemiskinan semata-mata akibat kurangnya usaha. Padahal banyak masyarakat telah bekerja tanpa henti dan tetap tidak mampu keluar dari lingkaran kesulitan. Ada sistem yang kadang tidak memberi ruang adil bagi semua orang untuk tumbuh bersama.

Di tengah situasi itu, masyarakat sebenarnya tidak menuntut hal muluk-muluk. Mereka tidak selalu meminta hidup mewah atau fasilitas berlebihan. Banyak orang hanya ingin harga kebutuhan pokok stabil, pekerjaan tersedia, pendidikan terjangkau, layanan kesehatan mudah diakses, dan masa depan anak-anak mereka tidak suram. Mereka hanya ingin hidup dengan tenang tanpa dihantui ketakutan bahwa esok hari akan lebih berat daripada hari ini.

Sayangnya, perhatian terhadap rakyat sering muncul lebih kuat saat momentum politik mendekat. Setelah itu, suara-suara kecil kembali tenggelam di antara pidato dan angka-angka statistik yang terlihat indah di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi diumumkan dengan bangga, tetapi sebagian masyarakat tetap merasa jauh dari kesejahteraan. Ada jarak antara data dan kenyataan. Di satu sisi, pembangunan tampak megah; di sisi lain, masih banyak orang yang harus menghitung uang receh untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Padahal sebuah negara seharusnya hadir untuk mengurangi beban rakyat, bukan sekadar meminta rakyat terus menanggung beban demi negara. Pengorbanan memang bagian dari kehidupan berbangsa, tetapi pengorbanan itu harus dibagi secara adil. Jangan sampai hanya masyarakat kecil yang terus diminta mengencangkan ikat pinggang, sementara sebagian pihak hidup dalam kenyamanan yang jauh dari rasa krisis. Ketidakadilan semacam inilah yang perlahan melahirkan kelelahan sosial dan hilangnya kepercayaan.

Meski demikian, rakyat sering menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dalam keterbatasan, mereka tetap saling membantu. Tetangga berbagi makanan, keluarga saling menopang, dan masyarakat kecil menemukan cara untuk bertahan bersama. Solidaritas tumbuh justru ketika keadaan sulit. Ini menunjukkan bahwa kekuatan bangsa sebenarnya terletak pada rakyatnya yang tidak mudah menyerah.

Namun ketangguhan rakyat tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan mereka terus menderita. Kesabaran masyarakat ada batasnya. Negara membutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kehidupan nyata rakyat, bukan sekadar narasi yang terdengar indah. Kesejahteraan tidak cukup dijanjikan; ia harus dirasakan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Hari raya kurban sejatinya mengajarkan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Semangat itu seharusnya tidak berhenti pada ritual tahunan, melainkan menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara. Mereka yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab semestinya juga belajar berkorban demi kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Sebab jika rakyat terus-menerus menjadi pihak yang paling banyak diminta mengalah, maka kurban tidak lagi menjadi simbol kemuliaan, melainkan lambang panjangnya penderitaan yang belum juga menemukan akhir.
Selamat Idhul Adha. (R-2)

( malahayati.ac.id ) – Gema takbir kembali memenuhi langit dan jalan-jalan dipadati manusia yang membawa harapan, doa, dan keyakinan bahwa pengorbanan adalah jalan menuju kemuliaan. Hewan-hewan kurban disembelih sebagai simbol keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Namun di balik suasana yang khidmat itu, ada pertanyaan yang diam-diam menggantung di kepala: mengapa rakyat seolah tidak pernah berhenti menjadi pihak yang paling sering diminta berkorban?

Entah sudah berapa kali perayaan datang dan pergi dalam bentuk apapun, dan entah sudah berapa banyak kurban disembelih; namun kehidupan sebagian masyarakat tetap berjalan di lorong yang sama. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, lapangan pekerjaan makin sulit diperebutkan, sementara penghasilan tidak bertambah secepat kebutuhan hidup. Banyak orang bekerja sejak matahari belum terbit hingga malam menjelang, tetapi tetap merasa hidupnya hanya cukup untuk bertahan sampai esok hari. Dalam keadaan seperti itu, kata “pengorbanan” terdengar tidak lagi sakral, melainkan seperti kewajiban abadi yang dibebankan kepada rakyat kecil.

Negara sering meminta masyarakat bersabar demi pembangunan, demi stabilitas, demi masa depan yang lebih baik, demi angka statistika yang harus terlihat rapi. Kesabaran itu memang penting, tetapi masalah muncul ketika kesabaran berubah menjadi alasan untuk membiarkan penderitaan berlangsung terlalu lama. Rakyat diminta memahami keadaan ekonomi, menerima kenaikan harga, memaklumi kebijakan yang membebani, dan tetap percaya bahwa semuanya dilakukan demi kepentingan bersama. Ironisnya, mereka yang paling banyak diminta memahami keadaan justru adalah mereka yang hidupnya paling rapuh.

Pergantian pemimpin sering menghadirkan harapan baru. Wajah-wajah baru muncul dengan janji perubahan, perbaikan, dan kesejahteraan. Kampanye dipenuhi kata-kata tentang keberpihakan kepada rakyat kecil. Namun setelah pesta demokrasi usai, kehidupan sehari-hari masyarakat sering kembali berjalan seperti sebelumnya. Pedagang kecil tetap kesulitan mendapatkan pembeli, buruh tetap dihantui ketidakpastian upah, petani tetap bergantung pada cuaca dan harga pasar yang tidak menentu.

Pergantian pemimpin kadang hanya terasa di layar televisi dan media sosial, tetapi belum tentu terasa di dapur rakyat. bahkan jika ada rakyat yang berteriak justru pemimpin tertinggi berteriak “kalau pintar kenapa tidak jadi presiden”. Ini menjadi ironi, semula mengemis, mengiba, menderaikan air mata dihadapan rakyat. Ternyata bak pepatah lama “bagai musang berbulu domba”.

Periuk nasi menjadi simbol paling jujur tentang keadaan masyarakat saat ini. Selama periuk itu masih mengepul, orang akan berusaha bertahan. Tetapi ketika harga beras naik, minyak mahal, dan biaya hidup terus menekan, menjaga agar periuk tidak terbalik saja sudah menjadi perjuangan besar. Banyak keluarga harus mengurangi kebutuhan, menunda keinginan, bahkan mengorbankan kesehatan dan pendidikan demi memastikan makanan tetap tersedia di meja makan. Dalam kondisi seperti itu, kemewahan bukan lagi soal kendaraan atau rumah besar, melainkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tanpa rasa cemas.

Menyedihkan lagi adalah ketika pengorbanan rakyat dianggap hal biasa. Kesulitan hidup perlahan dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Orang miskin dianggap harus bekerja lebih keras, seolah kemiskinan semata-mata akibat kurangnya usaha. Padahal banyak masyarakat telah bekerja tanpa henti dan tetap tidak mampu keluar dari lingkaran kesulitan. Ada sistem yang kadang tidak memberi ruang adil bagi semua orang untuk tumbuh bersama.

Di tengah situasi itu, masyarakat sebenarnya tidak menuntut hal muluk-muluk. Mereka tidak selalu meminta hidup mewah atau fasilitas berlebihan. Banyak orang hanya ingin harga kebutuhan pokok stabil, pekerjaan tersedia, pendidikan terjangkau, layanan kesehatan mudah diakses, dan masa depan anak-anak mereka tidak suram. Mereka hanya ingin hidup dengan tenang tanpa dihantui ketakutan bahwa esok hari akan lebih berat daripada hari ini.

Sayangnya, perhatian terhadap rakyat sering muncul lebih kuat saat momentum politik mendekat. Setelah itu, suara-suara kecil kembali tenggelam di antara pidato dan angka-angka statistik yang terlihat indah di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi diumumkan dengan bangga, tetapi sebagian masyarakat tetap merasa jauh dari kesejahteraan. Ada jarak antara data dan kenyataan. Di satu sisi, pembangunan tampak megah; di sisi lain, masih banyak orang yang harus menghitung uang receh untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Padahal sebuah negara seharusnya hadir untuk mengurangi beban rakyat, bukan sekadar meminta rakyat terus menanggung beban demi negara. Pengorbanan memang bagian dari kehidupan berbangsa, tetapi pengorbanan itu harus dibagi secara adil. Jangan sampai hanya masyarakat kecil yang terus diminta mengencangkan ikat pinggang, sementara sebagian pihak hidup dalam kenyamanan yang jauh dari rasa krisis. Ketidakadilan semacam inilah yang perlahan melahirkan kelelahan sosial dan hilangnya kepercayaan.

Meski demikian, rakyat sering menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dalam keterbatasan, mereka tetap saling membantu. Tetangga berbagi makanan, keluarga saling menopang, dan masyarakat kecil menemukan cara untuk bertahan bersama. Solidaritas tumbuh justru ketika keadaan sulit. Ini menunjukkan bahwa kekuatan bangsa sebenarnya terletak pada rakyatnya yang tidak mudah menyerah.

Namun ketangguhan rakyat tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan mereka terus menderita. Kesabaran masyarakat ada batasnya. Negara membutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kehidupan nyata rakyat, bukan sekadar narasi yang terdengar indah. Kesejahteraan tidak cukup dijanjikan; ia harus dirasakan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Hari raya kurban sejatinya mengajarkan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Semangat itu seharusnya tidak berhenti pada ritual tahunan, melainkan menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara. Mereka yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab semestinya juga belajar berkorban demi kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Sebab jika rakyat terus-menerus menjadi pihak yang paling banyak diminta mengalah, maka kurban tidak lagi menjadi simbol kemuliaan, melainkan lambang panjangnya penderitaan yang belum juga menemukan akhir.
Selamat Idhul Adha. (R-2)