Oleh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lamung ( malahayati.ac.id ) – Di Indonesia masa kini, hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi semakin tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penguasa menjadi pengusaha, sementara pengusaha menjadi penguasa, bukan lagi sekadar dugaan atau wacana akademik, melainkan realitas yang dapat dilihat melalui berbagai kebijakan, jaringan bisnis, hingga praktik politik elektoral. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dan modal telah membentuk hubungan yang sangat erat dalam struktur sosial Indonesia modern. Politik tidak lagi berdiri murni sebagai ruang pengabdian kepada rakyat, sementara dunia usaha tidak lagi bergerak semata dalam bidang ekonomi. Keduanya saling memasuki wilayah masing-masing dan membentuk kekuatan baru yang sangat dominan dalam kehidupan bernegara.

Pada konteks Indonesia masa kini, kekuasaan sering berjalan beriringan dengan kepentingan ekonomi. Banyak pejabat memiliki hubungan dengan perusahaan besar, baik secara langsung maupun melalui keluarga dan jaringan tertentu. Di sisi lain, banyak pelaku usaha memasuki dunia politik dengan tujuan memperoleh pengaruh yang lebih luas (celah paling lebar ada pada legeslatif). Akibatnya, batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi menjadi semakin sulit dibedakan. Negara yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi seluruh rakyat perlahan berubah menjadi arena perebutan pengaruh antara elite politik dan elite ekonomi.
Secara ontologis, fenomena ini menunjukkan perubahan hakikat kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan yang idealnya lahir dari amanat rakyat demi menciptakan keadilan sosial kini sering dipahami sebagai sarana memperluas dominasi ekonomi. Jabatan publik bukan hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai akses terhadap sumber daya, proyek, dan jaringan bisnis. Sementara itu, kekuatan ekonomi tidak lagi sekadar berfungsi menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga menentukan arah kebijakan politik kekuasaan.

Hakikat Negara-pun mengalami pergeseran. Negara tidak sepenuhnya hadir sebagai pelindung rakyat kecil, melainkan sering tampak lebih dekat dengan kelompok yang memiliki modal besar. Hal ini dapat terlihat dari berbagai kebijakan yang lebih menguntungkan investor dibanding masyarakat bawah. Pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan investasi memang dipromosikan sebagai simbol kemajuan nasional, tetapi di balik itu sering muncul persoalan ketimpangan sosial, penggusuran, kerusakan lingkungan, hingga melemahnya akses masyarakat kecil terhadap ruang hidupnya sendiri. Ontologi kekuasaan di Indonesia masa kini akhirnya memperlihatkan bahwa negara semakin dipengaruhi logika ekonomi pasar.

Fenomena ini juga memperlihatkan perubahan dalam cara manusia dipandang dalam kehidupan sosial. Rakyat tidak lagi selalu diposisikan sebagai subjek utama demokrasi, tetapi sering menjadi objek mobilisasi politik dan pasar ekonomi. Dalam musim pemilu, masyarakat diperebutkan melalui citra, bantuan sosial, dan strategi media. Setelah kekuasaan diperoleh, rakyat kembali diposisikan sebagai angka statistik pembangunan atau konsumen dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kehidupan politik menjadi sangat transaksional karena relasi antara kekuasaan dan masyarakat dibangun lebih atas dasar kepentingan daripada kesadaran etis.

Dari sisi epistemologi, persoalan utama di Indonesia masa kini terletak pada produksi pengetahuan dan pembentukan opini publik. Informasi politik tidak lagi sepenuhnya bergerak melalui ruang diskusi rasional, melainkan dipengaruhi kekuatan media, buzzer digital, dan kepentingan ekonomi tertentu. Masyarakat sering menerima informasi yang telah dikonstruksi sedemikian rupa untuk membangun legitimasi penguasa atau melindungi kepentingan pemilik modal. Dalam keadaan seperti ini, kebenaran menjadi kabur karena realitas politik lebih banyak dibentuk oleh pencitraan daripada substansi.

Kepemilikan media oleh kelompok tertentu membuat pengetahuan publik tidak sepenuhnya netral. Informasi dapat diarahkan untuk membangun citra positif terhadap kekuasaan atau menjatuhkan lawan politik. Bahkan di media sosial, opini publik sering dibentuk melalui propaganda digital yang dimainkan secara sistematis. Akibatnya, masyarakat kesulitan membedakan antara fakta, kepentingan politik, dan manipulasi informasi. Pengetahuan tidak lagi lahir dari proses refleksi kritis, tetapi dari arus informasi yang terus diulang hingga dianggap sebagai kebenaran.

Di Indonesia masa kini, keberhasilan politik juga sering diukur melalui keberhasilan ekonomi. Orang kaya dianggap layak memimpin karena dinilai sukses dan berpengalaman mengelola bisnis. Sebaliknya, pejabat yang memiliki kedekatan dengan pengusaha dianggap mampu membawa investasi dan pembangunan. Cara berpikir seperti ini membentuk epistemologi baru dalam masyarakat: kekayaan dipandang sebagai tanda kapasitas kepemimpinan. Padahal kemampuan memperoleh keuntungan ekonomi tidak selalu identik dengan kemampuan menghadirkan keadilan sosial atau keberpihakan kepada rakyat kecil.

Perkembangan teknologi digital memperparah keadaan tersebut. Politik berubah menjadi pertunjukan citra yang dipenuhi simbol kemewahan, popularitas, dan pencapaian ekonomi. Media sosial membuat masyarakat lebih mudah tertarik pada tampilan visual daripada kualitas moral seorang pemimpin. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi berisiko kehilangan kedalaman substansinya karena pilihan politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi persepsi yang dibangun melalui media dibanding kesadaran kritis terhadap persoalan sosial yang nyata.

Secara aksiologis, hubungan erat antara penguasa dan pengusaha di Indonesia masa kini menimbulkan pertanyaan besar mengenai nilai dasar kehidupan bernegara. Apakah kekuasaan masih dijalankan demi kesejahteraan rakyat, atau hanya menjadi alat mempertahankan kepentingan elite tertentu? Nilai utama demokrasi semestinya adalah keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap masyarakat lemah. Namun ketika politik terlalu dekat dengan modal, nilai-nilai tersebut sering tergeser oleh pragmatisme ekonomi dan kepentingan investasi.

Konsekuensinya terlihat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ketimpangan ekonomi semakin terasa, sementara akses terhadap kekuasaan hanya dimiliki kelompok tertentu yang memiliki modal besar. Politik menjadi mahal sehingga masyarakat biasa semakin sulit memasuki ruang kekuasaan tanpa dukungan finansial kuat. Dalam situasi ini, demokrasi kehilangan semangat partisipatifnya dan cenderung berubah menjadi arena kompetisi elite.

Lebih jauh, fenomena ini memunculkan krisis moral dalam masyarakat Indonesia. Kesuksesan semakin diukur melalui kekayaan, jabatan, dan kedekatan dengan kekuasaan. Nilai pengabdian kepada rakyat perlahan tergeser oleh orientasi keuntungan pribadi. Politik dipandang sebagai jalan memperoleh akses ekonomi, bukan sebagai ruang perjuangan etis demi kepentingan bersama. Akibatnya, generasi muda dapat tumbuh dengan pandangan bahwa kekuasaan adalah alat memperkaya diri, bukan amanat moral yang harus dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, Indonesia masa kini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi saling menyatu dalam struktur sosial modern. Ontologi menunjukkan perubahan hakikat kekuasaan menjadi sarana dominasi ekonomi, epistemologi memperlihatkan bagaimana pengetahuan publik dibentuk melalui media dan kepentingan elite, sedangkan aksiologi menyingkap krisis nilai yang muncul akibat penyatuan politik dan modal. Karena itu, masyarakat Indonesia memerlukan kesadaran kritis agar demokrasi tidak sepenuhnya dikuasai logika pasar, dan negara tetap berpihak pada keadilan sosial serta martabat rakyatnya. Semoga.
Salam Waras (R-1)

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Pada sebuah desa yang tenang di salah satu kabupaten provinsi ini, terjadi sebuah peristiwa yang tampaknya sederhana namun menyimpan pertanyaan besar tentang kemanusiaan. Sebuah keluarga yang selama ini mengritik program makan bergizi gratis dengan harapan agar pelaksanaannya menjadi lebih baik, justru harus menerima kenyataan pahit: dua anak mereka kehilangan hak atas makanan di sekolah karena orang tuanya dianggap terlalu banyak cakap. Dalam peristiwa kecil ini, sesungguhnya tersimpan tragedi besar tentang relasi antara negara, manusia, moralitas, dan kekuasaan.

Filsafat manusia selalu memandang bahwa manusia bukan sekadar makhluk biologis yang membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Manusia adalah makhluk yang memiliki martabat, kesadaran, akal budi, dan kebebasan berpikir. Karena itu, kritik bukanlah ancaman terhadap kehidupan bersama, melainkan bagian dari kodrat manusia yang berpikir dan merasa bertanggung jawab atas lingkungan sosialnya.

Ketika seseorang mengkritik kebijakan publik dengan niat memperbaiki, ia sedang menjalankan tanggung jawab moralnya sebagai manusia yang sadar bahwa kekuasaan dapat keliru, pejabat bisa salah. Kritik lahir dari kepedulian, bukan kebencian. Ia adalah bentuk cinta yang tidak mau membiarkan sesuatu berjalan menuju kerusakan.

Pada kehidupan yang sehat, kritik seharusnya diterima sebagai cermin. Tidak semua kritik memang benar, tetapi hak untuk menyampaikan pandangan adalah fondasi penting dalam kehidupan manusia yang bermartabat. Kekuasaan yang dewasa akan menjawab kritik dengan perbaikan atau dialog, bukan dengan hukuman tersembunyi. Sebab ketika kritik dibalas dengan intimidasi, yang sesungguhnya tampak bukan kekuatan, melainkan ketakutan kekuasaan terhadap suara rakyatnya sendiri.

Persoalan menjadi jauh lebih tragis ketika hukuman sosial tidak menimpa pengkritik secara langsung, melainkan anak-anak yang tidak memiliki hubungan dengan perdebatan politik orang dewasa. Di titik inilah akal sehat kehilangan pijakannya. Anak dijadikan medium pembalasan, seolah-olah hak untuk makan dapat dicabut demi menjaga kewibawaan pihak tertentu. Padahal, dalam pandangan etika kemanusiaan, anak adalah pribadi yang harus dilindungi dari konflik kepentingan orang dewasa. Anak tidak boleh memikul beban politik yang bahkan belum mampu mereka pahami.

Mengorbankan anak demi membungkam kritik adalah bentuk kemerosotan moral yang sangat dalam. Di sana terdapat kegagalan melihat manusia sebagai tujuan, bukan alat. Filsafat moral mengajarkan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kepentingan tertentu. Ketika seorang anak kehilangan hak atas makanan hanya karena pandangan orang tuanya, maka anak itu telah diperlakukan bukan sebagai pribadi yang utuh, melainkan sebagai alat tekanan sosial. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan hati nurani.

Filsafat politik sejak lama mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk lupa pada batas moralnya sendiri. Karena itu masyarakat membutuhkan ruang untuk berbicara dan mengoreksi. Kritik sesungguhnya bukan tanda kebencian terhadap negara, melainkan tanda bahwa rakyat masih peduli. Orang yang benar-benar tidak peduli justru akan memilih diam dan membiarkan semuanya berjalan tanpa arah. Maka ketika suara kritik dibalas dengan penghukuman, negara sedang mengirim pesan berbahaya bahwa kepatuhan lebih dihargai daripada kejujuran.

Filsafat moral juga mengajarkan bahwa keadilan harus bersifat universal. Hak seorang anak untuk memperoleh makanan tidak boleh bergantung pada sikap politik keluarganya. Jika hak itu bisa dicabut hanya karena perbedaan pendapat, maka yang hilang bukan sekadar jatah makan, melainkan prinsip dasar tentang kesetaraan manusia. Negara kemudian tidak lagi berdiri di atas hukum dan moral, tetapi di atas suka dan tidak suka. Inilah awal dari lahirnya ketakutan sosial, ketika masyarakat mulai berpikir bahwa diam lebih aman daripada jujur.

Paling menyedihkan dari peristiwa semacam ini bukan hanya rasa lapar yang mungkin muncul, melainkan luka batin yang tertanam dalam diri anak. Anak-anak belajar tentang dunia bukan melalui buku filsafat, melainkan melalui pengalaman konkret sehari-hari.

Mereka belajar tentang keadilan dari cara orang dewasa memperlakukan mereka. Ketika mereka melihat bahwa orang tuanya dihukum karena berbicara, mereka akan menyerap pesan bahwa kejujuran bisa berbahaya. Ketika mereka melihat makanan dapat dicabut karena kritik, mereka akan belajar bahwa kekuasaan lebih penting daripada keadilan.

Luka seperti ini tidak selalu terlihat. Ia tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi menetap dalam ingatan. Anak mungkin akan tumbuh dengan rasa takut untuk berbicara. Mereka bisa kehilangan rasa percaya terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Dari sinilah lahir generasi yang terbiasa berpura-pura setuju demi keamanan hidupnya sendiri. Padahal masyarakat yang sehat justru membutuhkan warga yang berani berpikir dan menyampaikan pendapat secara terbuka.

Ada ironi yang sangat tajam dalam peristiwa ini. Program makan bergizi gratis sejatinya lahir dari gagasan kemanusiaan: bahwa anak-anak harus tumbuh sehat tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarga. Tetapi ketika program itu dijadikan alat untuk membedakan siapa yang layak menerima berdasarkan sikap politik keluarganya, maka tujuan mulianya berubah menjadi paradoks. Bantuan yang seharusnya membangun solidaritas malah melahirkan rasa takut.

Kebaikan kehilangan nilai moralnya ketika disertai ancaman tersembunyi. Sesuatu tidak lagi dapat disebut bantuan kemanusiaan apabila ia menuntut kepatuhan sebagai syarat diam-diam.

Dalam sejarah manusia, kekuasaan yang menolak kritik selalu percaya bahwa stabilitas dapat dijaga melalui pembungkaman. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa ketakutan tidak pernah melahirkan masyarakat yang sehat. Ketakutan hanya menciptakan diam yang rapuh. Orang mungkin berhenti berbicara, tetapi luka sosial terus tumbuh di dalam hati. Dan ketika anak-anak mulai merasa negaranya tidak adil kepada mereka, sesungguhnya negara sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada citra politik: ia kehilangan kepercayaan generasi masa depan.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah negara bukan hanya terletak pada banyaknya program yang dibagikan, melainkan pada cara negara memperlakukan manusia yang berbeda pendapat. Sebab kemanusiaan diuji bukan ketika kita berhadapan dengan orang yang memuji, tetapi ketika kita menghadapi orang yang mengkritik.

Jika kritik dibalas dengan penghukuman terhadap anak-anak, maka yang sedang terluka bukan hanya satu keluarga, melainkan nurani bersama. Dan ketika nurani mulai kalah oleh rasa takut, peradaban sesungguhnya sedang bergerak mundur. Semoga masih ada kewarasan di negeri ini.