Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Ada masa ketika hidup berjalan dengan ritme yang terasa pasti, seperti detak jam yang tak pernah terlambat. Pagi buta menjadi awal perjuangan, banyak pedagang membuka toko sebelum matahari terbit, menyambut pembeli yang datang dengan harapan sederhana: memenuhi kebutuhan, bertahan hidup, dan membawa pulang sedikit keuntungan. Senja menjadi penutup hari, ketika tubuh lelah namun hati masih menyimpan keyakinan bahwa esok akan kembali memberi kesempatan. Namun kini, ritme itu seakan terbalik. Siang menjadi waktu berangkat, siang pula menjadi waktu pulang. Pasar yang dulu hidup kini terasa seperti kuburan; sunyi, lengang, dan kehilangan denyutnya.

Perubahan ini bukan sekadar pergeseran jadwal, melainkan perubahan cara hidup yang terasa memaksa. Banyak pedagang yang dulu bergantung pada keramaian pagi; kini harus menerima kenyataan bahwa pembeli tidak lagi datang seperti dulu. Bahkan saat lapak sudah dibuka, waktu berjalan lambat tanpa transaksi berarti. Dagangan yang tersusun rapi sering kali hanya menjadi pajangan, bukan sumber penghidupan. Dalam situasi seperti ini, waktu terasa berjalan sia-sia, sementara kebutuhan hidup terus menunggu untuk dipenuhi tanpa kompromi.

Kelesuan ekonomi yang terjadi saat ini bukan sekadar istilah yang terdengar di berita atau perbincangan formal. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari dengan dampak yang nyata dan terasa. Penurunan daya beli masyarakat membuat banyak orang memilih untuk menahan pengeluaran, membeli seperlunya, bahkan menunda kebutuhan yang sebenarnya penting. Akibatnya, perputaran uang di pasar menjadi tersendat. Pedagang kehilangan pembeli, sementara pembeli sendiri diliputi ketidakpastian.

Pasar tradisional selama ini bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga ruang interaksi sosial yang hidup. Tawa, tawar-menawar, dan percakapan ringan menjadi bagian dari keseharian yang kini perlahan menghilang. Ketika pasar menjadi sepi, yang hilang bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga dinamika sosial yang selama ini menghidupkan suasana. Kesunyian itu terasa lebih dalam karena membawa serta rasa kehilangan yang sulit dijelaskan.

Hidup yang terasa terbalik ini juga membawa dampak pada cara orang memandang masa depan. Jika dulu kerja keras identik dengan hasil yang sepadan, kini hubungan itu tidak lagi terasa jelas. Banyak yang sudah berusaha maksimal, namun hasil yang didapat jauh dari cukup. Hal ini menimbulkan rasa lelah yang bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ketika usaha tidak membuahkan hasil, semangat perlahan terkikis oleh kenyataan yang berulang.

Pada kondisi seperti ini, pertanyaan tentang kepada siapa harus mengeluh menjadi semakin relevan. Keluhan adalah bentuk kejujuran atas apa yang dirasakan, tetapi sering kali tidak menemukan tempat untuk didengar. Di tengah sistem yang terasa jauh dan situasi yang sulit dipahami, keluhan hanya berputar di antara sesama yang sama-sama merasakan beban. Tidak ada jawaban pasti, tidak ada kepastian solusi, hanya ada harapan yang terus dicoba untuk dipertahankan.

Banyak faktor yang memengaruhi kondisi ini, mulai dari perubahan pola konsumsi hingga tekanan ekonomi yang lebih luas. Namun bagi masyarakat kecil, memahami penyebab tidak serta-merta mengurangi beban. Yang dirasakan tetap sama: dagangan tidak laku, pemasukan menurun, dan kebutuhan hidup tetap berjalan. Kompleksitas masalah tidak menghapus kesederhanaan penderitaan yang dirasakan setiap hari.

Di tengah kesulitan ini, kemampuan untuk beradaptasi menjadi hal yang penting, meski tidak mudah dilakukan. Ada yang mencoba menjual dengan cara baru, mencari pelanggan melalui teknologi, atau mengubah jenis dagangan agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun tidak semua memiliki akses, pengetahuan, atau modal untuk melakukan perubahan tersebut. Akibatnya, banyak yang tetap bertahan dengan cara lama sambil berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya.

Ketidakpastian menjadi beban yang paling berat untuk ditanggung. Tidak ada jaminan bahwa esok akan lebih baik, tidak ada kepastian bahwa usaha hari ini akan membawa hasil. Hidup berjalan dalam bayang-bayang kekhawatiran, di mana setiap keputusan terasa penuh risiko. Bahkan untuk hal sederhana seperti menentukan jumlah barang yang harus dibeli untuk dijual kembali menjadi pertimbangan yang sulit.

Namun di balik semua itu, masih ada daya tahan yang menjadi kekuatan utama. Manusia memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi yang tidak ideal. Meski hasil yang didapat tidak seberapa, masih ada upaya untuk terus berjalan. Ini bukan tentang optimisme yang berlebihan, tetapi tentang kebutuhan untuk tetap hidup. Dalam keterbatasan, bertahan menjadi bentuk keberanian yang sering kali tidak terlihat.

Kondisi ini juga mengingatkan bahwa ekonomi bukan hanya tentang angka dan kebijakan, tetapi tentang kehidupan nyata. Setiap penurunan transaksi, setiap toko yang sepi, adalah cerita tentang individu yang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada keluarga yang bergantung pada hasil jualan harian, ada anak-anak yang menunggu biaya sekolah, dan ada harapan sederhana yang terus dijaga meski dalam keadaan sulit.

Hidup yang terasa terbalik ini memang bukan hal yang mudah untuk dijalani. Namun perubahan selalu menjadi bagian dari kehidupan, meski datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Yang bisa dilakukan adalah terus berusaha menyesuaikan diri, menjaga harapan, dan tidak sepenuhnya menyerah pada keadaan. Setiap langkah kecil tetap memiliki arti, meski hasilnya belum terlihat.

Pasar yang sepi hari ini tidak harus menjadi gambaran masa depan yang permanen. Seperti halnya kehidupan, selalu ada kemungkinan untuk berubah. Masa sulit mungkin terasa panjang, tetapi tidak selamanya akan bertahan. Hingga saat itu tiba, yang tersisa adalah ketekunan, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, tetap membawa nilai dan harapan.   Salam Waras

Oleh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

(Bandar Lampung) – Fenomena pembenaran yang keliru dalam praktik penyelenggaraan negara di Indonesia masa kini tidak sekadar menunjukkan kesalahan prosedural, melainkan mencerminkan gangguan yang lebih dalam pada struktur sosial. Dalam perspektif struktural fungsional, masyarakat dipahami sebagai sistem yang bergantung pada keteraturan, konsensus nilai, dan distribusi fungsi yang seimbang.

Negara, sebagai institusi sentral, memiliki tanggung jawab untuk menjaga integrasi melalui mekanisme representasi dan dialog. Namun, ketika kebijakan lebih sering tampil sebagai bentuk pemaksaan kehendak daripada hasil musyawarah, maka yang terjadi adalah disfungsi struktural. Disfungsi ini tidak selalu tampak sebagai konflik terbuka, tetapi hadir dalam bentuk erosi kepercayaan dan melemahnya kohesi sosial.

Dalam konteks Indonesia masa kini, kecenderungan ini semakin terlihat dalam pola pengambilan keputusan yang menekankan efisiensi teknokratis, tetapi mengabaikan dimensi partisipatif. Rasionalitas yang digunakan tampak logis di permukaan, tetapi sesungguhnya bersifat instrumental. Ia tidak lagi berfungsi sebagai sarana untuk mencari kebenaran bersama, melainkan sebagai alat untuk membenarkan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Di sinilah pembenaran yang tidak benar menemukan momentumnya: argumen dibangun bukan untuk diuji, tetapi untuk menutup ruang kritik. Rasionalitas kehilangan sifat reflektifnya dan berubah menjadi instrumen kekuasaan.

Dari sudut pandang filsafat manusia, kondisi ini menunjukkan penyempitan makna rasionalitas itu sendiri. Manusia Indonesia sebagai warga negara tidak hanya membutuhkan kebijakan yang efektif, tetapi juga pengakuan atas kapasitasnya sebagai makhluk rasional dan bermoral. Ketika aspirasi diabaikan, manusia direduksi menjadi objek administratif. Ia tidak lagi dilihat sebagai subjek yang memiliki kehendak, melainkan sebagai variabel dalam perhitungan kebijakan. Reduksi ini bertentangan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran reflektif, kebebasan, dan tanggung jawab etis.

Implikasi dari kondisi ini tidak berhenti pada level politik, tetapi merambah ke ranah eksistensial. Ketika individu merasa suaranya tidak memiliki arti, maka muncul krisis makna dalam kehidupan sosial. Manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas politik, melainkan sebagai entitas yang terpisah dan tidak diakui. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, krisis makna ini menjadi semakin kompleks karena keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan justru berpotensi berubah menjadi sumber fragmentasi. Tanpa mekanisme dialog yang autentik, pluralitas kehilangan orientasi integratifnya.

Dalam kerangka struktural fungsional, kondisi ini menunjukkan melemahnya fungsi integrasi. Konsensus sosial yang seharusnya menjadi dasar keteraturan tidak lagi dibangun melalui komunikasi yang setara, melainkan melalui dominasi narasi. Konsensus yang dihasilkan bersifat semu: ia tampak stabil, tetapi rapuh karena tidak berakar pada kesepakatan yang tulus. Pembenaran yang tidak benar berfungsi sebagai perekat sementara, tetapi sekaligus mempercepat proses disintegrasi dalam jangka panjang. Sistem sosial menjadi kehilangan kemampuan adaptifnya karena tidak mampu menyerap aspirasi yang berkembang.

Erosi kepercayaan publik menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Kepercayaan adalah fondasi yang memungkinkan sistem sosial berjalan tanpa paksaan berlebihan. Dalam konteks Indonesia masa kini, penurunan kepercayaan terlihat dari meningkatnya skeptisisme terhadap kebijakan publik dan institusi negara. Ketika masyarakat merasa bahwa proses pengambilan keputusan tidak transparan dan tidak inklusif, maka legitimasi negara perlahan melemah. Pembenaran yang tidak benar justru memperdalam krisis ini, karena publik semakin sulit membedakan antara argumen yang jujur dan manipulatif.

Dari perspektif filsafat manusia, krisis kepercayaan ini berkaitan erat dengan hilangnya dimensi etis dalam relasi antara negara dan masyarakat. Relasi tersebut tidak lagi didasarkan pada pengakuan dan kejujuran, melainkan pada kalkulasi kepentingan. Manusia diperlakukan sebagai sarana, bukan tujuan. Ini merupakan bentuk penyimpangan mendasar dari prinsip kemanusiaan, di mana setiap individu seharusnya dihormati sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Ketika prinsip ini diabaikan, maka kehidupan sosial kehilangan dasar moralnya.

Struktural fungsionalisme juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara fungsi pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi, dan pemeliharaan nilai. Dalam konteks Indonesia, ketidakseimbangan terjadi ketika fungsi pencapaian tujuan politik mendominasi, sementara fungsi integrasi dan pemeliharaan nilai terpinggirkan. Kebijakan yang dihasilkan cenderung mengutamakan hasil jangka pendek, tetapi mengabaikan dampak sosial jangka panjang. Pembenaran yang tidak benar menjadi mekanisme untuk menutupi ketimpangan ini, sehingga sistem tampak berjalan normal meskipun sebenarnya mengalami tekanan internal.
Namun demikian, kondisi ini juga membuka ruang refleksi. Tradisi musyawarah yang mengakar dalam kehidupan sosial Indonesia menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat basis kultural untuk membangun kembali konsensus yang autentik. Masalahnya bukan pada ketiadaan nilai, tetapi pada kegagalan mengaktualisasikannya dalam struktur kekuasaan. Oleh karena itu, pemulihan tidak cukup dilakukan melalui perubahan kebijakan semata, tetapi memerlukan reorientasi filosofis tentang manusia dan rasionalitas.

Rasionalitas perlu dikembalikan pada fungsi reflektif dan etisnya. Ia harus menjadi sarana untuk membuka dialog, bukan menutupnya. Ini berarti mengakui bahwa kebenaran dalam ruang publik tidak bersifat tunggal, melainkan hasil dari proses interaksi yang terbuka. Dalam kerangka ini, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga legitim karena melalui proses yang menghormati martabat manusia. Manusia Indonesia perlu ditempatkan kembali sebagai subjek yang aktif dalam kehidupan politik, bukan sekadar objek yang diatur.
Dengan demikian, fenomena pembenaran yang tidak benar dalam penyelenggaraan negara di Indonesia masa kini mencerminkan krisis ganda: disfungsi struktural dan penyimpangan filosofis. Disfungsi terjadi ketika struktur kehilangan kemampuan integratifnya, sementara penyimpangan filosofis muncul ketika rasionalitas direduksi menjadi alat kekuasaan. Keduanya saling memperkuat dan menghasilkan kondisi di mana stabilitas tampak terjaga, tetapi sebenarnya rapuh. Jalan keluar dari krisis ini menuntut keberanian untuk mengembalikan keseimbangan antara struktur dan manusia, antara kekuasaan dan etika, serta antara rasionalitas instrumental dan rasionalitas reflektif. Hanya dengan itu, kehidupan sosial dapat kembali menemukan makna dan arah yang berkeadilan.
Salam Waras (R-1)

Penulis Gunawan Handoko

Pengamat kebijakan publik dari PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Provinsi Lampung, tinggal di Bandarlampung

SATU peristiwa, dua cara menegur. Satu pakai pedang: tajam, langsung, dan menyebut nama. Satu lagi pakai jarum akupuntur: halus, tak sebut nama, tapi nusuk ke saraf filsafat. Keduanya lahir dari kegelisahan yang sama, yakni insiden “bohong semua” di kampus IIB Darmajaya yang terjadi pada Selasa 28 April 2026.

Gaya Pertama Ibarat Pedang

Sesi diskusi pertama ibarat pedang, memilih bicara terang. Eva Diana, sang wali Kota Bandarlampung, menunjuk berkali-kali sambil mengatakan bohong … bohong … bohong ke arah wajah Kepala BBWS Mesuji-Sekampung Elroy Koyari yang ada di sampinya.

Kekuatannya jelas, publik yang awam langsung paham, siapa yang dituding salah apa. Timeline-nya rapih: 28 April insiden, 1 Mei Kementerian PU menyatakan siap gelontorkan Rp5 miliar untuk pembuatan master plan penanggulangan banjir, sebuah dokumen yang seharusnya disiapkan oleh Pemkot sejak dulu-dulu.

Kontras itu jadi tameng. Data resmi dipakai untuk menguji ucapan “bohong semua”. Resikonya tentu ada, pedang rawan melukai kalau diksinya kepleset. Satu kata bernada vonis bisa berujung UU ITE. Karena itu dibutuhkan tameng data super kuat: video, notula, nama pejabat.

Tujuannya satu, dorong aksi cepat. Pemkot, BBWS, DPRD, dipaksa untuk membaca dan bergerak karena namanya disebut.

Gaya Kedua Ibarat Jarum

Kritik tipis-tipis bernama filsafat yang dilakukan Bung Herman Batin Mangku (HBM) berhasil memancing Prof. Sudjarwo menumpahkan isi kepala dan mungkin hatinya. Gayanya memilih jalan santun. Dia tidak menyebut nama maupun jabatan.

Ia main di ranah konsep “bohong”, “kebenaran”, “krisis kepercayaan”. Itulah yang dilakukan Mas Profesor Sudjarwo, guru besar Universitas Malahayati. Adab akademik dikedepankan, kritik disampaikan lewat gagasan, bukan makian.

Sejak tragedi di IBB Darmajaya 28 April 2026, Prof. Sudjarwo sempat bicara lewat 2 tulisan. Nampak ada tanda kegelisahan akademik yang serius. Pertama, berjudul Antara Etika dan Pejabat, tayang 30 April 2026. Beliau kritik tentang perilaku, etika jabatan, dan komunikasi pejaba.

Kutipan kalimatnya: “Ketika sebuah program yang sebenarnya merupakan inisiatifnya sendiri justru disangkal atau dilemparkan kepada pihak lain, terutama dihadapan publik, maka yang terjadi adalah pengaburan tanggung jawab. Ini tidak hanya merugikan institusi yang disalahkan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat”

Tulisan kedua, tayang di Helo Indonesia pada 1 Mei 2026 dengan judul Bohong, Kamu Tukang Bohong, Adagium Bernuansa Filsafat. Dalam tulisan ini Prof Sudjarwo membedah kata “bohong”.

Kutipan kalimatnya: “Tuduhan bohong dapat dengan cepat menyebar dan membentuk opini publik, terlepas apakah tuduhan tersebut benar atau tidak. Dalam konteks ini, bahasa tidak lagi sekedar alat komunikasi, tetapi juga alat kekuasaan.”

Dua tulisan, dua jarum, tapi targetnya sama. Beliau membedah kata “bohong” lewat epistemologi dengan pertanyaan: siapa yang berhak menentukan kebenaran? Bagaimana kalau tuduhan bohong justru menutupi ketidaknyamanan pada fakta?

Tulisan tersebut membangun kesadaran dan mengajak pembaca untuk merenung, bukan sekedar emosi. Kenapa kita gampang menuduh bohong, apa efeknya ke demokrasi.

Semua warga Bandarlampung yang menonton video IIB Darmajaya langsung paham arahnya kemana, walau tak ada satu pun nama yang disebut. Kekuatannya disitu: aman secara hukum, dan marwah akademik terjaga, tapi daya tusuknya tidak kalah dalam dari pedang.

Prof. Sudjarwo mengajak pembaca untuk mikir, bukan marah. Risikonya, orang yang tidak mengikuti kasus bisa gagal paham. Dianggap terlalu “abstrak” buat warga Bandarlampung yang kasurnya masih basah dan perabotannya rusak terendam air.

Tujuan jangka panjang adalah edukasi. Membangun budaya malu kalau pejabat asal tuduh di forum ilmiah dan terhormat.

Pedang untuk Sekarang, Jarum untuk Selamanya.

Bagaimana konteks menentukan senjata? Saat rumah warga kemasukan air setiap hujan, pedang sangat perlu. Publik butuh tahu siapa yang meninggalkan ruang diskusi ketika solusi pengentasan banjir mau dibahas.

Tanpa pedang, insiden 28 April 2026 di IIB Darmajaya mungkin akan menguap jadi gosip. Tapi pedang tidak bisa kerja sendiri. Kalau setiap hari main tebas, kita cuma panen dendam.

Jarum Prof. Sudjarwo sangat perlu untuk menusuk sistem nilai, bahwa forum ilmiah bukan panggung untuk menuduh, tapi meja untuk mengadu data, mengadu argumen. Simbiosisnya sangat indah.

Pedang bikin “bohong semua” menjadi viral. Orang penasaran, lalu baca esai filsafat. Akhirnya mikir: “Oh, ini bahayanya kalau kebenaran dibungkam pakai telunjuk.” Pejabat yang kena pedang masih bisa klarifikasi.

Tapi kalau kena jarum filsafat, reputasinya akan dibedah sampai akar etika. Lebih perih memang, karena yang diadili bukan cuma ucapan, tapi cara berpikir.

Bandarlampung Butuh Pandai Besi dan Tabib.

Pedang berguna untuk menebas kebuntuan, dan jarum mengobati cara pikir. Bandarlampung tak akan bebas banjir kalau kritiknya hanya satu gaya. Butuh penulis kritis yang berani sebut nama untuk menagih aksi hari ini.

Juga butuh Guru Besar seperti Prof. Sudjarwo yang berani bedah makna untuk menjaga marwah esok hari. Karena banjir bukan cuma soal siring mampet, tapi juga soal mulut yang gampang menyebut “bohong”, dan telinga yang susah untuk mendengar.

Dua-duanya harus diobati, dan Bandarlampung perlu pedang dan jarum. Sampai di sini, saya jadi ingat pesan arif Imam Syafi’I dan perlu dicatat, “Aku bisa berdebat dengan 10 orang berilmu, tapi aku kalah dengan 1 orang bodoh karena ia tak paham aturan debat”. Salam takzim Prof Sudjarwo, salam akal waras. ***