Opini Archives - Universitas Malahayati

Negara Macam Apa Ini?

Oleh: Sudjarwo

*Guru Besar Universitas Malahayati

Ada kalanya sebuah negeri terlihat tenang dari atas, tetapi bergolak di bawah. Dari ruang-ruang kekuasaan, laporan tampak baik, angka-angka terlihat menjanjikan, dan berbagai pencapaian dipamerkan sebagai bukti keberhasilan. Namun di jalanan, di pasar, di desa-desa, dan di kawasan perkotaan yang padat, banyak rakyat justru merasakan kenyataan yang berbeda.

Harga kebutuhan hidup teur melonjak, lapangan pekerjaan tidak selalu tersedia , sementara kesenjangan sosial masih menjadi pemandangan sehari-hari. Harga kedelai meroket sementara tempe tahu yang berbahan baku kedelai adalah makanan mewah untuk rakyat kelas bawah. Akibatnya harga menjadi berlipat; itu pun pemimpin masih tega berkata dolar bukan untuk rakyat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: negara macam apa ini?

Salah satu persoalan terbesar dalam kehidupan berbangsa adalah ketika terjadi jurang persepsi antara penguasa dan rakyat. Ketika para pemimpin merasa keadaan baik-baik saja, tetapi masyarakat merasakan kesulitan yang nyata, maka lahirlah ketidakpercayaan.

Ketidakpercayaan inilah yang perlahan menggerus fondasi kebersamaan nasional. Rakyat tidak hanya membutuhkan statistik yang indah, tetapi juga membutuhkan kenyataan hidup yang benar-benar membaik. Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga bagaimana hasil pembangunan itu dirasakan oleh sebagian besar warga. Bertumbuh yang merata adalah idealisme yang digadang-gadang oleh rakyat jelata.

Saat ini kita menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur mendesak untuk dilakukan, terutama pemeliharaan/perbaikan, investasi terus diupayakan masuk, dan transformasi digital berkembang pesat. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang bergulat dengan biaya hidup yang meningkat, ketidakpastian pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik yang belum merata. Ketika kedua kenyataan itu berjalan bersamaan, muncul ruang bagi berbagai tafsir dan ketidakpuasan.

Dalam situasi seperti itu, selalu ada pihak ketiga yang berusaha memancing di air keruh. Mereka tidak selalu hadir dengan niat memperbaiki keadaan. Sebaliknya, mereka memanfaatkan keresahan rakyat sebagai bahan bakar untuk kepentingan tertentu. Ketika masyarakat kecewa, mereka datang membawa narasi yang terdengar meyakinkan. Ketika rakyat marah, mereka menawarkan kambing hitam. Ketika keadaan rumit, mereka menyederhanakan masalah menjadi sekadar pertarungan antara kawan dan lawan. Padahal persoalan bangsa tidak sesederhana itu.

Bahaya terbesar dari pihak-pihak semacam ini adalah kemampuannya mengubah kritik yang sehat menjadi kebencian yang merusak. Kritik seharusnya menjadi sarana perbaikan, tetapi di tangan mereka berubah menjadi alat untuk memperdalam perpecahan. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam pertentangan yang berkepanjangan. Energi bangsa habis untuk saling menyalahkan, sementara persoalan pokok yang dihadapi rakyat tetap tidak terselesaikan.

Lebih runyam lagi ketika muncul para avonturer politik dan ekonomi. Mereka adalah kelompok yang melihat krisis sebagai peluang emas. Dalam dunia politik, mereka memanfaatkan kegaduhan untuk membangun popularitas dan memperbesar pengaruh.

Mereka tidak selalu peduli pada solusi. Yang penting adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari situasi yang tidak stabil. Semakin gaduh keadaan, semakin besar kesempatan mereka tampil sebagai penyelamat.

Di bidang ekonomi, fenomena serupa juga terjadi. Ketika rakyat mengalami kesulitan, ada pihak yang justru meraup keuntungan dari ketidakpastian. Spekulasi, permainan harga, hingga berbagai praktik yang memanfaatkan kelemahan sistem sering kali berkembang pada saat masyarakat sedang rentan. Akibatnya, beban rakyat semakin berat, sementara sebagian kecil kelompok menikmati keuntungan yang berlipat.

Kita sering kali menghadapi situasi yang memperlihatkan pola semacam ini. Setiap kali terjadi tekanan ekonomi, ketegangan sosial, atau persaingan politik yang tajam, selalu muncul kelompok yang mencoba mengambil manfaat. Sejarah menunjukkan bahwa mereka jarang hadir untuk kepentingan bangsa. Mereka hadir untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kewaspadaan dan kedewasaan dalam menyikapi berbagai informasi maupun ajakan yang beredar.

Namun kesalahan tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada pihak luar atau kelompok oportunis. Pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar. Tidak cukup hanya mengandalkan laporan birokrasi atau angka-angka statistik. Pemimpin harus memahami denyut kehidupan masyarakat secara langsung.

Ketika rakyat mengeluh tentang harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan, atau kesehatan, maka keluhan itu harus diperlakukan sebagai sinyal penting, bukan sekadar gangguan terhadap citra keberhasilan. Dan, tidak bisa diselesaikan dengan pidato di atas podium sambil gebrak-gebrak, apalagi joged-joged, atau bahkan pasang mimik muka sedih.

Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjembatani perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan harus diukur dengan kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Sebaliknya, kritik juga harus disampaikan dengan tanggung jawab, bukan dengan tujuan memperkeruh suasana. Jika kedua hal ini berjalan seimbang, maka ruang gerak para petualang politik dan ekonomi akan semakin sempit.

Sebuah negeri akan tetap kuat bukan karena para pemimpinnya merasa semuanya baik-baik saja, melainkan karena mereka berani melihat kenyataan apa adanya. Sebuah negeri akan tetap utuh bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena seluruh elemen bangsa memiliki kemauan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Dan sebuah negeri akan terhindar dari para pemancing di air keruh serta para avonturer yang haus keuntungan; apabila rakyat dan pemimpinnya sama-sama menjaga akal sehat, kejujuran, dan kepentingan nasional di atas segala-galanya.

Jika suatu hari pertanyaan “negeri macam apa ini?” masih terdengar dari berbagai penjuru, maka jawabannya terletak pada sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan harapan bagi rakyatnya. Sebab pada akhirnya, ukuran sebuah negeri bukanlah apa yang dikatakan oleh para penguasanya, melainkan apa yang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya.

TAHTA DAN FATAMORGANA

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Filsafat manusia mempersoalkan kepemimpinan yang paling mendasar bukanlah bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, melainkan bagaimana ia memahami dirinya sendiri setelah kekuasaan itu berada di tangannya. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin tidak jatuh karena kurang cerdas, kurang berani, atau kurang berpengalaman. Mereka justru jatuh ketika kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan secara jernih. Pada titik itu, mereka tidak lagi dipimpin oleh akal budi yang terbuka, melainkan oleh bayangan diri yang mereka ciptakan sendiri. Bayangan tersebut berupa keyakinan bahwa dirinya paling benar, paling memahami keadaan, dan tidak lagi memerlukan masukan dari orang lain.

Filsafat manusia memandang bahwa setiap individu hidup dalam ketegangan antara kenyataan dan persepsi tentang dirinya. Manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk yang menafsirkan dirinya sendiri. Ia membentuk gambaran mengenai siapa dirinya, apa kemampuannya, dan bagaimana posisinya di hadapan orang lain. Gambaran ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dalam banyak kasus, manusia cenderung membangun citra yang lebih nyaman daripada realitas yang sebenarnya. Ia ingin merasa lebih baik, lebih penting, dan lebih benar daripada yang sungguh-sungguh ada.

Ketika seseorang memperoleh kekuasaan, kecenderungan tersebut sering menjadi semakin kuat. Kekuasaan menghadirkan penghormatan, perhatian, dan berbagai bentuk pengakuan yang dapat membuat seseorang kehilangan jarak kritis terhadap dirinya sendiri. Ia mulai terbiasa mendengar pujian. Ia mulai percaya bahwa keberhasilannya sepenuhnya merupakan hasil keunggulannya sendiri. Sedikit demi sedikit, ia membangun keyakinan bahwa penilaiannya selalu tepat dan keputusannya selalu benar. Pada saat itulah bayangan diri mulai mengambil alih kesadaran.

Pada perspektif filsafat, sikap merasa paling benar bukanlah tanda kebijaksanaan, melainkan tanda keterbatasan kesadaran. Orang yang sungguh memahami kehidupan akan menyadari bahwa pengetahuannya selalu terbatas. Semakin luas wawasan seseorang, semakin ia memahami bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Sebaliknya, mereka yang menganggap dirinya mengetahui segala sesuatu sering kali terjebak dalam kepastian yang semu. Mereka tidak lagi mencari kebenaran, tetapi hanya mencari pembenaran atas keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya.

Dari sinilah muncul kecenderungan untuk menolak kritik dan menghindari pandangan yang berbeda. Kritik dipandang sebagai ancaman terhadap kewibawaan. Nasihat dianggap sebagai bentuk perlawanan. Orang yang tidak setuju dicurigai memiliki motif tersembunyi. Akibatnya, pemimpin mulai mengelilingi dirinya dengan mereka yang selalu mengangguk dan menyetujui apa pun yang dikatakannya. Lingkungan seperti ini menciptakan ruang gema, yaitu keadaan ketika seseorang hanya mendengar pantulan suaranya sendiri dan menganggap pantulan tersebut sebagai kenyataan.

Filsafat dialog mengajarkan bahwa manusia bertumbuh melalui perjumpaan dengan orang lain. Kesadaran tidak berkembang dalam kesendirian, melainkan melalui pertukaran gagasan, perdebatan, dan koreksi. Kebenaran tidak ditemukan dengan menutup telinga, tetapi dengan membuka diri terhadap kemungkinan bahwa orang lain mungkin melihat sesuatu yang luput dari perhatian kita. Oleh karena itu, pemimpin yang menolak mendengar sesungguhnya sedang menghalangi perkembangan dirinya sendiri. Ia kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum kesalahan itu berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Di balik kesombongan intelektual sering tersembunyi ketakutan yang mendalam. Banyak pemimpin tampak sangat percaya diri, tetapi sebenarnya sedang berusaha melindungi dirinya dari rasa cemas. Mereka takut dianggap gagal, takut kehilangan pengaruh, atau takut dipandang tidak kompeten. Karena ketakutan tersebut, mereka berusaha mempertahankan citra bahwa dirinya selalu benar. Setiap kritik dianggap mengancam identitas yang telah dibangun. Akibatnya, mereka lebih memilih menolak kenyataan daripada mengakui kemungkinan bahwa dirinya keliru.

Keadaan ini menciptakan keterasingan yang bersifat filosofis. Manusia menjadi terpisah dari realitas karena lebih percaya pada gambaran yang ada dalam pikirannya daripada fakta yang ada di hadapannya. Ia tidak lagi melihat dunia sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana yang ingin dilihatnya. Keputusan-keputusan yang diambil pun semakin jauh dari kenyataan objektif. Yang dipertahankan bukan lagi kebenaran, melainkan ego. Yang dijaga bukan lagi kepentingan bersama, melainkan citra diri yang rapuh.

Pada tradisi filsafat, refleksi diri dipandang sebagai jalan untuk menghindari jebakan tersebut. Refleksi bukan sekadar mengingat tindakan masa lalu, tetapi keberanian untuk mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap benar. Seorang pemimpin yang reflektif mampu menerima kenyataan bahwa dirinya tidak sempurna. Ia tidak merasa terancam ketika dikritik. Sebaliknya, ia melihat kritik sebagai kesempatan untuk memahami dirinya dengan lebih baik. Kesadaran semacam ini melahirkan kerendahan hati intelektual, yaitu kemampuan untuk mengakui bahwa pemahaman manusia selalu memiliki batas.

Kerendahan hati bukan berarti kelemahan. Dalam filsafat manusia, kerendahan hati justru merupakan bentuk kekuatan yang paling matang. Hanya orang yang memiliki keberanian moral yang mampu mengakui kesalahannya sendiri. Hanya orang yang memiliki kedewasaan intelektual yang mampu menerima bahwa pandangannya mungkin perlu diperbaiki. Dari sikap inilah lahir kebijaksanaan yang sejati, yaitu kemampuan untuk terus belajar meskipun telah memiliki kekuasaan, pengalaman, dan pengetahuan yang luas.

Tragedi terbesar dalam kepemimpinan bukanlah kehilangan jabatan atau kekuasaan, tetapi ketika seseorang kehilangan hubungan dengan kenyataan karena terlalu mencintai bayangan dirinya sendiri. Ketika bayangan itu dianggap sebagai kebenaran, kesombongan akan menggantikan kebijaksanaan dan ketakutan akan menyamar sebagai keyakinan. Filsafat manusia mengingatkan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh seberapa tinggi kedudukannya, melainkan oleh kemampuannya mengenali keterbatasan dirinya. Sebab hanya manusia yang mampu mengatasi ilusi tentang dirinya sendiri yang dapat memimpin dengan kejernihan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab yang sejati.

Salam Waras

Sekolah Kok Bodong

Penulis Prof Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati

BEBERAPA hari terakhir ini, media massa di Lampung, termasuk media yang kita baca ini dan digawangi Herman Batin Mangku (HBM), memuat berita bahwa sekolah yang digagas oleh Pemkot Bandarlampung dengan mengatasnamakan Yayasan Siger Karya Bunda dibubarkan dengan alasan substansial.

Bahkan berita terakhir yang langsung diturunkan oleh HBM, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengambilalih penyelamatan peserta didik yang ada di sana dengan memindahbelajarkan serta membiayai segala sesuatunya ke sekolah swasta yang ditunjuk.

Ternyata pimpinan kota ini dalam menyelesaikan masalah pendidikan tidak bisa “mencak-mencak” seperti saat diskusi banjir beberapa waktu lalu.

Penulis jadi ingat tahun lalu beberapa penggiat pendidikan sudah mengingatkan diantaranya Gino Vanoli, Gunawan Handoko, dan masih banyak lagi. Beliau-beliau mengingatkan bahwa sekolah tersebut berada pada wilayah “abu-abu”.

Namun atas nama kekuasaan pimpinan kota ini “maju tak gentar”. Akhirnya, terbukti sekolah itu illegal. Dan, bagaimana dana yang sudah digelontorkan oleh pemerintah kota; tentu itu adalah bentuk anomaly yang harus dipermasalahkan oleh yang bewenang, jika mereka tidak “tuli”.

Kasus sekolah yang ternyata tidak memiliki dasar hukum yang jelas, jika disadari ini merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan. Apalagi jika sejak awal sudah ada berbagai pihak yang mengingatkan bahwa keberadaan sekolah tersebut bermasalah dari sisi perizinan maupun administrasi.

Sayangnya, peringatan-peringatan itu sering kali dianggap sebagai kritik yang berlebihan atau bahkan dipandang sebagai upaya menghambat program yang sedang berjalan. Akibatnya, suara-suara yang seharusnya menjadi bahan evaluasi justru diabaikan.

Pada praktik penyelenggaraan pendidikan, legalitas bukan sekadar urusan administrasi. Legalitas adalah jaminan bahwa sebuah lembaga pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh negara.

Di dalamnya terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga tata kelola kelembagaan.

Semua itu dibuat bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan hak mereka atas pendidikan yang berkualitas dan diakui secara resmi.

Ketika sebuah sekolah beroperasi tanpa legalitas yang memadai, risiko yang muncul bukan hanya menyangkut nama baik lembaga tersebut. Yang paling dirugikan adalah para siswa dan orang tua.

Mereka telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya dengan harapan memperoleh pendidikan yang sah. Namun ketika persoalan legalitas terungkap, masa depan siswa menjadi taruhannya.

Mereka bisa menghadapi ketidakpastian terkait pengakuan ijazah, proses perpindahan sekolah, hingga kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Lebih dari itu, keberadaan sekolah bodong juga mencerminkan lemahnya pemahaman akan pendidikan dari pemerintah kota, sekaligus kearogansian atas nama kekuasaan.

Sulit dibayangkan bagaimana sebuah lembaga pendidikan dapat beroperasi selama berbulan-bulan tanpa ada kepastian hukum yang jelas.

Jika benar sejak awal telah muncul berbagai peringatan dari masyarakat maupun pemerhati pendidikan, maka seharusnya dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara menyeluruh.

Fenomena ini juga mengajarkan bahwa popularitas sebuah program tidak selalu sejalan dengan kebenaran administratif dan hukum. Sebuah sekolah bisa saja memiliki gedung yang megah, promosi yang gencar, dan jumlah siswa yang banyak.

Namun semua itu tidak otomatis menjadikannya sah secara hukum. Dalam negara yang menjunjung tata kelola yang baik, setiap kebijakan dan program harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tujuan yang baik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur yang benar.

Masyarakat juga perlu mengambil pelajaran penting dari peristiwa semacam ini. Orang tua hendaknya lebih kritis sebelum mendaftarkan anak ke sebuah lembaga pendidikan. Informasi mengenai izin operasional, status akreditasi, dan pengakuan resmi perlu dipastikan terlebih dahulu.

Sikap kritis bukan berarti tidak mendukung program pendidikan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk melindungi masa depan anak-anak. Kepercayaan masyarakat merupakan aset yang sangat berharga dan tidak boleh disalahgunakan.

Di sisi lain, para penyelenggara pendidikan harus memahami bahwa membangun kepercayaan publik membutuhkan transparansi. Setiap proses perizinan, status kelembagaan, dan dokumen pendukung semestinya dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi akan mencegah munculnya kecurigaan sekaligus memperkuat legitimasi lembaga pendidikan di mata publik. Ketika semua dilakukan secara terbuka, tidak ada ruang bagi spekulasi maupun kontroversi yang berkepanjangan.

Kasus sekolah bodong juga menjadi pengingat bahwa pendidikan bukanlah arena untuk bereksperimen dengan mengabaikan aturan. Pendidikan menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Kesalahan dalam tata kelola pendidikan dapat meninggalkan dampak yang panjang dan luas.

Kerugian yang dialami siswa tidak selalu dapat diperbaiki hanya dengan pernyataan maaf atau penjelasan administratif. Ada waktu yang terbuang, ada harapan yang terganggu, dan ada kepercayaan publik yang sulit dipulihkan.

“Sekolah kok bodong” pernyataan ini seharusnya menjadi refleksi bersama bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini, terutama pemerintah kota. Pendidikan harus dibangun di atas fondasi kejujuran, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Tanpa ketiga hal tersebut, sekolah tidak akan menjadi tempat mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan sumber masalah yang justru merugikan mereka yang seharusnya dilindungi.
Setiap program pendidikan harus mengedepankan legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa sebuah sekolah yang diharapkan menjadi tempat menimba ilmu ternyata menyimpan persoalan mendasar mengenai keabsahannya.

Sebab, dalam dunia pendidikan, kepercayaan adalah segalanya. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang tersisa hanyalah pertanyaan yang sulit dijawab: bagaimana mungkin sebuah sekolah bisa berdiri dan berjalan, bahkan didanai oleh pemerintah yang sah; tetapi ternyata bodong?

Entahlah…tapi nyata itu ada. ***

Negeri Tuli

Oleh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lampung ( malahayati.ac.id ) – Salah satu tanda kemunduran sebuah bangsa bukanlah ketika ia kekurangan sumber daya, melainkan ketika ia kehilangan kemampuan untuk mendengar. Lebih parah lagi ketika nasihat yang lahir dari pengalaman, kompetensi, dan kepedulian justru disambut dengan cacian, hinaan, dan kemarahan. Pada titik itulah akal sehat mulai tersingkir, digantikan oleh fanatisme yang membutakan. Padahal si pemberi kritik lebih dulu lahir dan pengalaman dibandingkan diri yang jadi orokpun belum.

Kita sering menyaksikan fenomena yang memprihatinkan. Seorang mantan pejabat tinggi yang memiliki rekam jejak, pengalaman panjang, serta pemahaman mendalam tentang tata kelola negara menyampaikan masukan kepada pemimpin yang sedang berkuasa. Masukan tersebut tidak selalu berupa pujian. Kadang berupa kritik, peringatan, atau evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat. Dalam negara yang sehat, hal seperti ini seharusnya dianggap sebagai kontribusi berharga. Kritik yang konstruktif adalah bagian dari mekanisme perbaikan. Tidak ada pemerintahan yang sempurna, sehingga masukan dari mereka yang pernah berada di posisi strategis semestinya menjadi bahan pertimbangan.

Namun sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih mendiskusikan substansi gagasan yang disampaikan, sebagian pendukung memilih menyerang pribadi pemberi masukan. Mereka tidak menjawab argumen dengan argumen, tetapi membalasnya dengan ejekan. Mereka tidak membantah data dengan data, tetapi menggantinya dengan kemarahan dan kebencian. Seakan-akan setiap kritik adalah ancaman yang harus dimusnahkan, bukan pandangan yang perlu dipertimbangkan.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Kesetiaan kepada tokoh tertentu perlahan berubah menjadi kultus yang menolak segala bentuk koreksi. Dalam kondisi seperti ini, seseorang tidak lagi dinilai berdasarkan isi perkataannya, melainkan berdasarkan apakah ia berada di pihak yang dianggap kawan atau lawan. Jika dianggap lawan, maka semua pendapatnya salah. Jika dianggap kawan, maka semua tindakannya benar. Logika semacam ini bukan ciri masyarakat dewasa, melainkan gejala kemunduran cara berpikir.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian orang tampak kehilangan kemampuan untuk membedakan kritik dengan kebencian. Mereka menganggap setiap masukan sebagai serangan. Padahal kritik yang lahir dari kepedulian sering kali justru menjadi bentuk cinta yang paling tulus terhadap negara. Orang yang peduli akan berani mengingatkan ketika melihat kesalahan. Sebaliknya, orang yang hanya ingin menyenangkan penguasa akan terus memuji meskipun kebijakan yang diambil membawa masalah.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin besar justru dikelilingi oleh orang-orang yang berani berbeda pendapat. Mereka memahami bahwa kekuasaan memiliki keterbatasan. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat seluruh persoalan dari semua sudut pandang. Karena itu, kritik menjadi kebutuhan, bukan ancaman. Sebuah pemerintahan yang anti kritik lambat laun akan terjebak dalam ruang gema, tempat hanya suara yang menyenangkan yang terdengar, sementara peringatan dan kenyataan diabaikan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kualitas diskusi publik. Ketika ruang publik dipenuhi makian, fitnah, dan serangan personal, maka yang mati bukan hanya etika, tetapi juga nalar. Orang-orang yang sebenarnya memiliki pengetahuan dan pengalaman akhirnya enggan berbicara karena khawatir menjadi sasaran perundungan. Akibatnya, ruang publik kehilangan suara-suara berkualitas dan justru dikuasai oleh mereka yang paling keras berteriak.

Kondisi ini mencerminkan penyakit sosial yang semakin mengakar, yaitu merasa paling benar dan menolak introspeksi. Sebagian orang begitu yakin dengan pendapatnya sehingga tidak lagi bersedia mendengar pandangan lain. Mereka menganggap dirinya sebagai pemilik kebenaran mutlak. Padahal dalam kehidupan demokratis, tidak ada individu atau kelompok yang memiliki monopoli atas kebenaran. Setiap gagasan harus diuji melalui dialog, argumentasi, dan keterbukaan pikiran.
Ironisnya, mereka yang paling sering menyerukan persatuan justru menjadi pihak yang paling mudah memecah belah ketika berhadapan dengan kritik. Mereka membangun tembok permusuhan terhadap siapa saja yang berbeda pandangan. Akibatnya, bangsa ini semakin sulit menemukan titik temu karena perbedaan dianggap sebagai dosa, bukan sebagai kenyataan yang harus dikelola dengan kedewasaan.

Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang selalu memuji pemimpinnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengoreksi dirinya sendiri. Kemajuan lahir dari keberanian untuk mengakui kekurangan, bukan dari kebiasaan menutup mata terhadap kesalahan. Jika setiap kritik dibalas dengan cacian, maka yang sesungguhnya sedang dirusak bukanlah reputasi sang pengkritik, melainkan masa depan bangsa itu sendiri.

Sudah saatnya masyarakat belajar kembali menghargai perbedaan pendapat. Mendengar bukan berarti setuju, tetapi menunjukkan kedewasaan. Menghormati kritik bukan berarti melemahkan dukungan kepada pemimpin, melainkan memperkuat kualitas pemerintahan. Sebab pemimpin yang baik membutuhkan masukan yang jujur, bukan tepuk tangan yang membius.
Ketika nasihat diperlakukan sebagai musuh dan pujian dijadikan candu, maka saat itulah sebuah bangsa sedang berjalan menuju kemunduran tanpa disadari. Dan jika keadaan ini terus dibiarkan, yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang bukan budaya berpikir, melainkan budaya memaki. Bukan tradisi berdialog, melainkan tradisi membungkam. Sebuah negeri yang semakin ramai oleh suara, tetapi semakin sepi oleh kebijaksanaan.
Salam Waras (R-1)

WISANGGENI MINTA NEGERI

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Di antara tokoh-tokoh besar dalam dunia pewayangan, Wisanggeni menempati posisi yang istimewa. Ia dikenal sebagai putra Arjuna dan Dewi Dresanala yang memiliki kesaktian luar biasa sejak lahir. Dalam berbagai lakon, Wisanggeni digambarkan sebagai sosok yang cerdas, berani, tegas, dan sulit dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan banyak ksatria yang tunduk pada tata aturan istana, Wisanggeni justru sering mempertanyakan keputusan yang dianggapnya tidak adil. Karena itulah ia kerap dipandang sebagai tokoh yang mewakili suara kebenaran yang lahir dari nurani, bukan dari kepentingan politik. Salah satu lakon yang menarik untuk direnungkan adalah “Wisanggeni Minta Negeri”, sebuah kisah yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang hak, pengakuan, dan keadilan. Walaupun cerita ini tidak ada pada Pakem Utama, dan merupakan “Carangan” para dalang saja.

Secara harfiah, permintaan Wisanggeni atas sebuah negeri dapat dipahami sebagai keinginan memperoleh wilayah kekuasaan sebagaimana para ksatria lainnya. Namun dalam pemaknaan yang lebih mendalam, negeri dalam kisah tersebut adalah simbol dari ruang hidup yang layak, kesempatan untuk berperan, serta pengakuan atas kapasitas dan keberadaan seseorang. Wisanggeni tidak sekadar meminta tanah atau tahta kerajaan Hastina yang diduduki Doryudana; tetapi, dia sedang mengajukan pertanyaan mendasar kepada sistem yang berlaku: apakah mereka yang memiliki kemampuan, pengabdian, dan integritas telah memperoleh tempat yang semestinya di negeri ini ?.

Pertanyaan itu terasa sangat relevan dengan kondisi kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah perubahan jaman yang begitu cepat, lahir generasi yang tumbuh dengan akses informasi yang luas, pendidikan yang lebih baik, dan kesadaran kritis yang semakin tinggi. Mereka memahami berbagai persoalan bangsa bukan hanya dari satu sudut pandang, melainkan dari beragam perspektif yang mereka peroleh setiap hari. Kesadaran tersebut melahirkan harapan besar terhadap masa depan, sekaligus kegelisahan ketika kenyataan tidak selalu sejalan dengan janji yang pernah disampaikan.

Pada konteks ini sosok Wisanggeni menemukan relevansinya. Ia adalah lambang keberanian untuk bertanya dan menagih. Ia tidak menerima begitu saja keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan. Ketika hak dan pengakuan belum diberikan, ia memilih menyampaikan tuntutannya secara terbuka. Sikap ini sering disalahpahami sebagai bentuk pembangkangan. Padahal dalam filsafat pewayangan, keberanian menggugat ketidakadilan justru merupakan bagian dari laku ksatria yang sejati.

Banyak orang muda hari ini menunjukkan karakter yang serupa. Mereka menagih komitmen yang pernah dijanjikan tentang pemerataan kesejahteraan, kesempatan kerja yang lebih luas, pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, pelayanan publik yang baik, serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Tuntutan itu bukan lahir dari keinginan untuk merusak, melainkan dari harapan agar negeri bergerak ke arah yang lebih baik. Mereka ingin memastikan bahwa janji bukan sekadar kata-kata yang diucapkan saat memperoleh dukungan, melainkan diwujudkan dalam kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lakon “Wisanggeni Minta Negeri” juga mengandung kritik yang halus terhadap struktur kekuasaan yang kadang terlalu nyaman dengan dirinya sendiri. Dalam banyak kisah pewayangan, Wisanggeni hadir sebagai pengingat bahwa kekuasaan tanpa koreksi berpotensi menjauh dari tujuan awalnya. Karena itu, keberadaan sosok yang berani mengingatkan menjadi penting. Sebuah negeri tidak akan berkembang apabila semua orang hanya mengangguk dan menyetujui. Kemajuan justru lahir dari keberanian untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan mengoreksi kekeliruan yang terjadi.

Dari sudut pandang filosofis, Wisanggeni dapat dipahami sebagai representasi energi pembaruan. Ia adalah simbol generasi yang tidak puas hanya menjadi pewaris keadaan, melainkan ingin menjadi pencipta masa depan. Dalam banyak peristiwa sejarah, perubahan besar memang sering lahir dari kelompok yang berani mempertanyakan kemapanan. Mereka tidak selalu diterima pada awalnya, bahkan kerap dicurigai. Namun justru dari keberanian itulah lahir gagasan-gagasan baru yang mendorong kemajuan.

Kisah Wisanggeni juga mengajarkan bahwa tuntutan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Meminta negeri berarti siap memikul beban negeri. Menagih perubahan berarti bersedia ikut menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Kritik yang baik bukan hanya menunjukkan apa yang salah, tetapi juga menawarkan jalan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengamat atau pengkritik. Mereka juga harus hadir sebagai pelaku yang menghadirkan karya, inovasi, dan solusi nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, mereka yang memegang amanah kekuasaan perlu memandang kritik sebagai bagian dari kesehatan demokrasi. Ketika suara-suara muda muncul dengan berbagai tuntutan dan pertanyaan, yang dibutuhkan bukanlah sikap defensif, melainkan kesediaan untuk mendengar. Sebab sering kali suara yang paling keras lahir dari kepedulian yang paling besar. Anak-anak muda yang bersuara sesungguhnya sedang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki harapan terhadap negerinya.

“Wisanggeni Minta Negeri” bukan sekadar cerita tentang seorang ksatria yang menginginkan wilayah kekuasaan. Lakon ini merupakan refleksi tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin, antara harapan dan kenyataan, antara janji dan tanggung jawab. Negeri yang diminta Wisanggeni dapat dimaknai sebagai cita-cita tentang masyarakat yang adil, terbuka, dan memberi ruang bagi setiap orang untuk berkembang sesuai kemampuannya.

Ketika banyak anak muda hari ini menagih komitmen yang pernah dijanjikan kepada mereka, sesungguhnya gema suara Wisanggeni kembali terdengar. Ia hadir dalam bentuk keberanian untuk bertanya, mengingatkan, dan menuntut perbaikan. Bukan untuk merebut negeri, melainkan untuk memastikan bahwa negeri ini tetap berjalan menuju tujuan yang dicita-citakan bersama. Sebab sebuah bangsa akan tetap hidup selama masih ada generasi yang peduli, berani bersuara, dan tidak lelah memperjuangkan keadilan bagi semua. Salam Waras.

Negeri Palsu

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lampung ( malahayati.ac.id ) – Menjelang Idhul Adha lalu ada seorang jurnalis profesional yang sangat mumpuni pada bidangnya, dan sangat jago buat menulis, beliau ngudoroso (bahasa Jawa yang makna bebasnya kegiatan ngobrol sama diri sendiri dalam hati); mengatakan bahwa banyak pihak yang tiba-tiba pandai menulis bagus, ternyata dibantu oleh program buatan yang sedang marak sekarang.

“Obrolan sanubari” sang jurnalis tadi ditanggapi banyak teman, termasuk penulis, bahwa hal seperti itu sedang mewabah di negeri palsu. Bahkan, kini kepalsuan justru dilakukan terang-terangan, seolah menjadi bagian normal dari kehidupan bersama. Yang dipalsukan bukan lagi sekadar tanda tangan atau dokumen kecil, melainkan hal-hal yang seharusnya menjadi fondasi moral sebuah bangsa: pendidikan, ekonomi rakyat, ibadah, bahkan ilmu pengetahuan.

Kepalsuan itu sebenarnya secara filosofis selalu lahir dari dua hal: yaitu keserakahan dan pembiaran. Keserakahan mendorong orang mencari keuntungan tanpa kerja keras, sementara pembiaran membuat kebohongan tumbuh tanpa rasa takut. Dalam keadaan seperti itu, kejujuran menjadi sesuatu yang dianggap bodoh. Orang yang bekerja sungguh-sungguh kalah cepat dibanding mereka yang memanipulasi keadaan.

Masyarakat perlahan belajar bahwa penampilan lebih penting daripada isi, simbol lebih dihargai daripada kualitas, dan citra lebih menentukan daripada integritas.

Ijazah palsu bukan hanya soal lembar kertas. Ia adalah pengkhianatan terhadap pendidikan itu sendiri. Pendidikan seharusnya menjadi jalan pembentukan karakter, disiplin, dan kemampuan berpikir. Namun ketika ijazah dapat dibeli atau direkayasa, maka ilmu kehilangan makna. Gelar tidak lagi mencerminkan kemampuan, melainkan sekadar akses terhadap kekuasaan dan pekerjaan.

Akibatnya, ruang publik dipenuhi orang-orang yang mungkin memiliki jabatan, tetapi miskin kompetensi. Mereka berbicara tentang masa depan tanpa pemahaman, mengambil keputusan tanpa kapasitas, dan memimpin tanpa keteladanan. Mereka yang paling dirugikan adalah yang belajar dengan jujur selama bertahun-tahun, sebab usaha mereka terasa tidak ada nilainya di tengah budaya manipulasi.

Di sektor ekonomi rakyat, kepalsuan juga menemukan bentuknya sendiri. Nama koperasi yang seharusnya menjadi simbol gotong royong dan kesejahteraan bersama justru dipakai untuk menipu masyarakat kecil. Bagaimana tidak, bangunan koperasi diletakkan pada tempat yang bukan tempatnya; di atas gunung, di lereng jurang, di tengah tambak, di tepi kuburan, dan masih banyak lagi keanehan.

Belum lagi rakyat yang dibiarkan berjuang sendiri, mencari modal sendiri, mencari pelanggan sendiri; begitu kelihatan sedikit bisa bernapas, datang petugas pajak untuk memalak mereka. UMKM yang seharusnya dibina malah dibinasakan.

Pada urusan ibadah kepalsuan tetap mendapat tempat. Dibeli dari anggaran negara, yang berarti itu uang rakyat, justru hewannya atas nama pejabat tertinggi negeri ini. Padahal kurban seharusnya menjadi simbol keikhlasan dan pengorbanan. Ketika ibadah dicemari penipuan, yang akan rusak adalah nilai spiritual masyarakat. Main cantiknya; ketika hari penyembelihan tiba, kawan terbang ke luar negeri atas nama tugas negara. Padahal di dalam negerinya sendiri tugas masih amat sangat berjibun.

Paling menyedihkan lagi adalah ketika kepalsuan merambah dunia akademik menyangkut riset dan ilmu pengetahuan. Ilmu seharusnya menjadi cahaya bagi kemajuan bangsa, tetapi kini ada penelitian yang dibuat dengan pola menipu, data yang dimanipulasi, dan publikasi dikejar hanya demi mendapatkan cuan. Angka-angka disusun bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk dimanipulasi. Bahkan jati diri penelitipun ikut dimanipulasi alias dipalsukan. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa maju jika fondasi pengetahuannya dibangun di atas kebohongan ?. Secara filosofis jika hakekat ontologis sudah dipalsukan; maka tinggal menunggu saja kehancuran peradaban akademik suatu negara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepalsuan bukan lagi perilaku individu semata, melainkan sudah menjadi budaya yang merembes ke berbagai lini kehidupan. Kita hidup di zaman ketika banyak orang lebih sibuk terlihat hebat daripada benar-benar menjadi hebat. Media sosial memperparah keadaan dengan memberi panggung besar bagi pencitraan. Banyak orang rela memoles kehidupan agar tampak sukses, religius, pintar, dan peduli, meski kenyataannya kosong.

Masyarakat akhirnya terbiasa menilai sesuatu dari kemasan, bukan dari isi. Dalam situasi seperti itu, kebohongan menjadi mudah diterima karena orang lebih menyukai ilusi daripada kenyataan. Joged di atas panggung dua tahun lalu yang kita saksikan, ternyata hasilnya derai air mata yang kita tuai hari ini.

Kepercayaan adalah fondasi utama kehidupan berbangsa. Tanpa kepercayaan, pendidikan kehilangan wibawa, ekonomi kehilangan stabilitas, ibadah kehilangan makna, dan ilmu pengetahuan kehilangan kehormatan. Masyarakat yang saling curiga akan sulit bersatu membangun masa depan. Semua orang akan sibuk melindungi diri masing-masing karena tidak lagi yakin pada sistem maupun sesama warga.

Sebuah bangsa tidak menjadi besar karena banyaknya slogan yang diproduksi, melainkan karena keberanian mempertahankan kebenaran yang harus ditegakkan kapanpun juga. Negeri yang dipenuhi kepalsuan mungkin masih tampak megah dari luar, tetapi rapuh di dalam. Cepat atau lambat, kebohongan akan runtuh oleh beratnya sendiri. Pertanyaannya tersisa adalah: ketika semua topeng itu jatuh, apakah negeri ini masih memiliki cukup orang jujur untuk menyelamatkannya ?

Entahlah.

Ketika Kekuasaan Berhenti Mendengar

Oleh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lampung ( malahayati.ac.id ) – Pagi menjelang siang terjadi diskusi kecil lewat piranti media sosial dengan seorang penulis, sekaligus penggiat demokrasi. Bermula dari remeh-temeh persoalan ringan, kemudian naik kelevel yang lebih “ngeri-ngeri sedap”; karena bicara masalah negara. Tampaknya ada sekelompok kepentingan yang mencoba “memancing diair keruh”; berharap friksi oposisi berubah menjadi pembenci kepada pemerintahan yang sah. Diskusi itu meluas menyangkut pimpinan negeri yang tidak mau mendengar kritik , dan sampai pada peluang adanya kudeta sunyi atau kudeta merayap yang dilakukan oleh kelompok yang punya kepentingan. Dari diskusi tadi memancing penulis untuk menelisik lebih jauh, tentu bersumber dari referensi yang ada, itupun sebatas dari sudut pandang filsafat manusia.

Sejarah politik menunjukkan bahwa keruntuhan kualitas pemerintahan jarang diawali oleh perebutan kekuasaan secara terbuka. Dalam banyak kasus, kemunduran justru berawal dari proses yang lebih halus, lebih sistematis, dan sering kali tidak disadari oleh para pelaku utamanya. Proses tersebut terjadi ketika kekuasaan secara perlahan kehilangan kemampuan untuk mendengar kritik, menerima koreksi, dan mengakomodasi pandangan yang berbeda. Pada titik inilah apa yang dapat disebut sebagai “kudeta sunyi” mulai berlangsung, yakni kudeta terhadap akal sehat dan mekanisme pengendalian kekuasaan itu sendiri.

Fenomena tersebut biasanya tidak ditandai oleh hadirnya oposisi yang kuat, melainkan oleh melemahnya keberanian di lingkungan internal kekuasaan. Ketika seorang pemimpin semakin yakin bahwa intuisi pribadinya lebih unggul dibandingkan nasihat para ahli, maka proses pengambilan keputusan akan bergeser dari pendekatan rasional menuju pendekatan personalistik. Dalam situasi demikian, kebijakan publik tidak lagi ditentukan oleh kualitas ar gumentasi, melainkan oleh kedekatan terhadap pusat kekuasaan.

Masalah utama dari kepercayaan diri yang berlebihan bukanlah optimisme, melainkan ilusi infalibilitas, yaitu keyakinan bahwa seseorang tidak mungkin salah. Dalam tradisi politik modern, tidak ada ancaman yang lebih berbahaya dibandingkan keyakinan bahwa kekuasaan telah mencapai tingkat kebijaksanaan yang tidak lagi memerlukan kritik. Ketika hal tersebut terjadi, kritik tidak lagi dipandang sebagai instrumen koreksi, melainkan sebagai bentuk pembangkangan. Nasihat dianggap gangguan. Sementara pujian diterima sebagai konfirmasi bahwa seluruh kebijakan telah berjalan sesuai arah yang benar. Salah satu ciri kepemimpinan model ini ialah; jika mendapat masukan, apalagi kritik, belum selesai lawan bicara, sudah mencelah, dan memaksakan pembenarannya sendiri.

Akibatnya, ruang deliberasi mengalami penyempitan. Diskusi yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan berubah menjadi mekanisme reproduksi persetujuan. Para pembantu kekuasaan tidak lagi berlomba menghadirkan solusi terbaik, melainkan berlomba menghadirkan kalimat yang paling menyenangkan untuk didengar. Dalam kondisi demikian, loyalitas memperoleh posisi yang lebih tinggi dibandingkan kompetensi, sedangkan kepatuhan lebih dihargai daripada kejujuran intelektual.

Ironisnya, situasi semacam ini sering dianggap sebagai bukti stabilitas politik. Tidak adanya perbedaan pendapat dipersepsikan sebagai kesatuan visi. Tidak adanya kritik dianggap sebagai keberhasilan kepemimpinan. Padahal dalam perspektif kelembagaan, hilangnya kritik justru merupakan indikator melemahnya kesehatan sistem politik. Sebuah pemerintahan yang sehat bukanlah pemerintahan yang bebas kritik, melainkan pemerintahan yang mampu mengelola kritik sebagai sumber perbaikan.

Dalam konteks tersebut, ancaman terbesar bagi sebuah negara bukanlah perlawanan dari luar, melainkan terbentuknya ruang gema kekuasaan. Ruang gema muncul ketika seorang pemimpin hanya mendengar informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri. Fakta-fakta yang tidak sejalan disaring sebelum mencapai pusat pengambilan keputusan. Laporan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan direduksi. Data yang menunjukkan kegagalan disajikan dengan bahasa yang lebih lunak. Pada akhirnya, pemimpin tidak lagi berhadapan dengan realitas, melainkan dengan representasi realitas yang telah dimodifikasi oleh para penjaga akses kekuasaan.

Kondisi tersebut menciptakan paradoks yang menarik. Semakin besar kekuasaan seseorang, semakin sedikit informasi jujur yang diterimanya. Semakin tinggi posisi politiknya, semakin besar kemungkinan ia hidup dalam konstruksi kenyataan yang berbeda dari pengalaman masyarakat sehari-hari. Dalam situasi seperti itu, kebijakan publik berisiko kehilangan relevansinya karena dirumuskan berdasarkan persepsi yang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi objektif di lapangan.

Lebih jauh lagi, kepercayaan diri yang tidak disertai kesediaan untuk mendengar kritik berpotensi menghasilkan apa yang oleh ilmuwan politik disebut sebagai overconfidence trap. Pemimpin mulai menganggap keberhasilan masa lalu sebagai jaminan keberhasilan masa depan. Setiap peringatan dianggap berlebihan. Setiap kekhawatiran dipandang sebagai pesimisme. Setiap kritik dicurigai memiliki motif politik. Akhirnya banyak orang yang berbeda dimasukkan penjara tanpa mengetahui apa salahnya. Akibat lanjut kapasitas untuk melakukan evaluasi diri melemah secara signifikan.

Argumentasi filosofis mengatakan bahwa banyak pemimpin justru merasa paling kuat pada saat mereka sedang kehilangan instrumen koreksi. Mereka merasa memperoleh dukungan penuh ketika tidak ada lagi yang berani berbeda pendapat. Mereka menganggap situasi terkendali ketika seluruh laporan menunjukkan hasil positif. Mereka percaya sistem berjalan sempurna ketika tidak ada suara yang mengganggu kenyamanan kekuasaan. Padahal yang sedang terjadi mungkin sebaliknya: sistem telah kehilangan kemampuan untuk menyampaikan kabar buruk kepada puncak kekuasaan.

Di sinilah kudeta sunyi menemukan bentuknya yang paling nyata. Kudeta tersebut tidak dilakukan oleh oposisi, tidak pula oleh kelompok bersenjata. Kudeta itu berlangsung melalui normalisasi budaya kepatuhan yang berlebihan, pengabaian terhadap kritik, serta penguatan lingkungan politik yang hanya memproduksi persetujuan. Yang direbut bukanlah kursi kekuasaan, melainkan kemampuan kekuasaan untuk melihat dirinya sendiri secara jernih.

Oleh karena itu, ukuran kematangan seorang pemimpin tidak terletak pada seberapa banyak pujian yang diterimanya, melainkan pada seberapa besar kesediaannya mendengar pandangan yang tidak menyenangkan. Sebab sejarah berulang kali memperlihatkan bahwa kekuasaan jarang runtuh karena terlalu banyak kritik. Sebaliknya, kekuasaan sering kali tersandung karena terlalu lama mempercayai bahwa dirinya tidak memerlukan kritik sama sekali. Ketika keyakinan tersebut mengakar, maka yang berlangsung bukan lagi sekadar kesalahan politik, melainkan proses perlahan yang menyerupai kudeta terhadap nalar dalam jantung kekuasaan itu sendiri.

Secara filosofis kudeta seperti ini sangat berbahaya, lebih berbahaya dari kudeta apapun. Pada moment satu Juni sebagai hari lahirnya falsafah bangsa yang diberi nama Pancasila ini; mari kita sadar diri bahwa tidak ada satupun bangsa luar sana yang rela melihat bangsa ini damai. Mari kita bersatu padu dalam menyelamatkan negeri ini dari kehancuran; sekalipun kita secara entitas memiliki perbedaan. Salam Waras (R-2)

LORONG SUNYI DI HARI LIBUR

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Saat menjelang libur panjang Idhul Adha lalu, sementara menunggu jemputan, maklum sudah menjadi taman kakek-kakek, berbincang dengan seorang karyawan yang bertugas pada level bawah. Saat ditanya mau kemana libur panjang, mukanya tampak sekilas agak berubah, dan tidak lama menghela nafas dalam-dalam. Beliau berkata lirih mengatakan bahwa libur terlalu lama itu malapetaka baginya. Tentu jawaban ini mendorong untuk bertanya lebih dalam, dan ternyata semua itu berkaitan dengan berkurangnya pendapatan mereka.

Bagi banyak orang, libur panjang adalah berkah yang selalu ditunggu. Kalender yang dipenuhi tanggal merah terasa seperti pintu menuju kebahagiaan kecil setelah hari-hari panjang yang melelahkan. Jalanan dipenuhi kendaraan yang membawa keluarga pulang ke kampung halaman, pusat perbelanjaan dipenuhi wajah-wajah gembira, dan rumah-rumah kembali hidup oleh percakapan yang selama ini tertunda oleh kesibukan. Orang-orang merasa memiliki alasan untuk bernapas lebih pelan, tidur lebih lama, dan melupakan sejenak kerasnya tuntutan hidup. Libur panjang dianggap sebagai kesempatan untuk kembali menjadi manusia yang utuh setelah terlalu lama dipaksa menjadi mesin.

Namun kebahagiaan tidak pernah dibagi secara merata, disitulah letak adilnya Sang Maha Pencipta. Di balik suasana ramai dan penuh tawa itu, ada sedikit orang yang justru merasa terjebak dalam hari-hari yang terlalu sunyi. Libur panjang tidak datang sebagai hadiah, melainkan sebagai tekanan yang bergerak perlahan di dalam kepala. Ketika aktivitas berhenti, pikiran mulai berjalan tanpa arah. Ketika pekerjaan menghilang sementara, ketakutan yang selama ini tertutup rutinitas mulai bermunculan satu demi satu.

Ada orang-orang yang menggantungkan hidup pada pekerjaan harian, pada upah yang datang dari langkah kaki dan tenaga yang dikeluarkan setiap hari. Bagi mereka, libur panjang bukan kesempatan untuk beristirahat, melainkan jeda yang menakutkan. Penghasilan berhenti, sementara kebutuhan tetap berjalan seperti biasa. Tagihan tidak ikut libur. Harga kebutuhan pokok tidak menjadi lebih murah hanya karena kalender menunjukkan hari merah. Hidup tetap meminta biaya, bahkan ketika kesempatan mencari uang sedang ditutup sementara sekalipun.

Di saat banyak orang menikmati makan bersama keluarga, sebagian lainnya duduk dalam diam sambil menghitung sisa uang yang makin menipis. Mereka membuka dompet berkali-kali seolah berharap jumlahnya berubah dengan sendirinya. Mereka memeriksa telepon bukan untuk membaca ucapan liburan, melainkan untuk memastikan apakah masih ada pekerjaan yang mungkin datang secara mendadak. Ada kecemasan yang sulit dijelaskan ketika seseorang sadar bahwa beberapa hari tanpa penghasilan dapat mengubah seluruh keadaan hidupnya.

Kesibukan sebenarnya sering menjadi cara paling sederhana untuk melarikan diri dari ketakutan. Saat tubuh sibuk bekerja, pikiran tidak memiliki cukup ruang untuk memikirkan banyak hal. Manusia merasa hidupnya masih bergerak karena setiap hari memiliki tujuan yang jelas. Namun ketika libur panjang datang dan semua mendadak berhenti, manusia dipaksa duduk bersama dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, banyak suara gelap mulai terdengar lebih jelas.

Bagi sebagian orang, malam saat libur panjang terasa jauh lebih berat dibanding hari biasa. Tidak ada kelelahan pekerjaan yang dapat memaksa tubuh segera tidur. Pikiran justru terus berjalan tanpa henti. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Lampu kamar terasa terlalu redup. Kesunyian seperti duduk di sudut ruangan sambil memperhatikan setiap kecemasan yang muncul perlahan. Ada orang-orang yang terjaga sampai dini hari bukan karena menikmati waktu santai, melainkan karena terlalu takut menghadapi hari esok.

Ironisnya, dunia selalu menganggap libur panjang sebagai waktu yang membahagiakan. Orang yang terlihat murung ketika semua orang sedang bersenang-senang sering dianggap aneh. Padahal tidak semua manusia memiliki rumah yang hangat untuk pulang. Tidak semua orang memiliki keluarga yang mampu mengusir rasa sepi. Ada yang justru merasa semakin kosong ketika terlalu lama berada di rumah. Ada yang merasa hidupnya kehilangan arah ketika rutinitas berhenti mendadak.

Media sosial membuat keadaan terasa lebih menyakitkan. Foto-foto perjalanan, meja makan yang penuh, dan wajah-wajah bahagia muncul tanpa henti di layar medsos. Kebahagiaan orang lain bergerak begitu dekat, tetapi terasa sangat jauh untuk disentuh. Sebagian orang akhirnya hanya menatap layar sambil merasa hidupnya semakin tertinggal. Mereka tidak iri pada kebahagiaan itu, tetapi merasa asing karena tidak mampu merasakan hal yang sama.

Pada akhirnya, libur panjang hanya memperlihatkan keadaan manusia yang sebenarnya. Sebagian menemukan ketenangan dalam jeda, tetapi sebagian lain menemukan ketakutan yang selama ini berhasil disembunyikan oleh kesibukan. Hari-hari yang seharusnya membawa istirahat berubah menjadi lorong sunyi yang dipenuhi bayang keraguan, kecemasan, dan rasa takut akan hidup yang terus bergerak tanpa belas kasihan. Bagi sedikit orang, libur panjang bukan waktu untuk merayakan kebersamaan, melainkan saat ketika kesunyian terasa paling keras dan kehidupan tampak jauh lebih berat daripada hari-hari biasa. Benar kata para ulama terdahulu yang mengatakan bahwa bisa jadi sesuatu itu berkah bagi yang lain, tetapi malapetaka bagi lainnya.

Salam Waras dari lorong waktu

Mengkaji Partitur Orkestrasi Kepsek SMAN 14, 100 Persen Siswa Terima PTN

Penulis Prof. Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lampung ( malahayati.ac.id ) – Ditengah keraguan akan mutu pendidikan di provinsi ini, kita dikejutkan oleh satu berita di media yang digawangi Herman Batin Mangku (HBM) ini, yaitu lolosnya seluruh siswa SMA Negeri 14 Kota Bandarlampung masuk ke Perguruan Tinggi Negeri di republik ini. Terbayang wajah kepala sekolahnya.

Beberapa tahun lalu, penulis diundang beliau dalam satu even pendidikan di sekolahnya. Kepala sekolah bertangan dingin ini sudah menangani entah berapa sekolah, dari yang paling melegenda sampai sekolah pinggiran.

Beliau dengan kepiawaiannya membangun orkestrasi di tempat bertugas. Dan, inilah capaian puncak beliau menjelang masa-masa purna bakti.

Di tengah ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia, keberhasilan sebuah sekolah mengantarkan seluruh siswanya lolos ke PTN merupakan pencapaian yang luar biasa.

Prestasi seperti ini bukan sekadar angka statistik yang membanggakan, melainkan cerminan dari proses panjang yang dibangun melalui budaya sekolah yang sehat, kepemimpinan yang visioner, kerja keras para guru, dan karakter siswa yang kuat.

Kesuksesan tersebut tidak lahir secara tiba-tiba. Di balik capaian seratus persen siswa diterima di perguruan tinggi negeri, terdapat fondasi yang kokoh berupa sinergi antara sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar yang mendukung.

Keberhasilan sebuah sekolah sering kali dimulai dari arah kepemimpinan yang jelas. Kepala sekolah memiliki peran penting sebagai penggerak utama budaya pendidikan.

Sosok pemimpin yang mampu membangun semangat, kedisiplinan, dan visi bersama akan menciptakan suasana sekolah yang hidup dan penuh optimisme.

Pemimpin pendidikan yang baik tidak hanya hadir sebagai administrator, tetapi juga menjadi inspirator bagi guru dan siswa.

Ia memahami bahwa keberhasilan akademik tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan siswa, melainkan membutuhkan sistem yang terorganisasi dan motivasi yang terus dijaga. Soal yang satu ini tidak banyak orang yang mampu melakonkannya.

Kepemimpinan yang baik tidak akan berjalan tanpa dukungan guru-guru yang andal. Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang bersentuhan langsung dengan siswa setiap hari.

Peran mereka tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membangun kepercayaan diri, semangat juang, dan daya tahan mental peserta didik.

Guru yang hebat adalah mereka yang memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan berbeda dan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula.

Keandalan guru terlihat dari kesungguhan mereka mendampingi siswa menghadapi proses seleksi masuk perguruan tinggi yang semakin kompetitif.

Mereka rela meluangkan waktu tambahan di luar jam belajar, memberikan bimbingan intensif, mengadakan latihan soal, hingga menjadi tempat bertanya bagi siswa yang mengalami kesulitan.

Guru yang berdedikasi tidak pernah membiarkan siswa merasa sendiri dalam perjuangannya. Mereka hadir sebagai pembimbing sekaligus motivator yang terus mengingatkan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil.

Selain itu, keberhasilan sekolah juga lahir dari budaya disiplin yang diterapkan secara konsisten. Disiplin bukan hanya soal aturan berpakaian atau ketepatan waktu, tetapi juga tentang komitmen menjalankan proses belajar dengan sungguh-sungguh.

Ketika seluruh warga sekolah memiliki semangat yang sama untuk maju, maka energi positif akan terbentuk dengan sendirinya. Lingkungan seperti inilah yang mampu mendorong siswa mencapai potensi terbaik mereka.

Kondisi ini tercipta tidak datang dari langit, tetapi diciptakan bersama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, dan komite sekolah.

Dengan kata lain, prestasi seratus persen masuk PTN juga menunjukkan bahwa pendidikan yang berhasil tidak semata-mata bergantung pada fasilitas mewah. Yang paling utama adalah kualitas manusia di dalamnya.

Sekolah yang memiliki pemimpin inspiratif, guru berdedikasi, dan siswa berkarakter kuat akan mampu melahirkan prestasi besar meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan pendidikan sejatinya dibangun melalui kerja sama, ketulusan, dan semangat untuk terus berkembang.

Pada akhirnya, keberhasilan seluruh siswa diterima di perguruan tinggi negeri merupakan bukti bahwa mimpi besar dapat diwujudkan ketika semua pihak berjalan bersama.

Kepemimpinan yang kuat memberi arah, guru yang andal memberi ilmu dan semangat, sementara siswa yang rendah hati menjaga proses belajar tetap hidup dan bermakna. Ketiganya menjadi kunci utama lahirnya prestasi yang membanggakan.

Lebih dari sekadar angka kelulusan, keberhasilan ini adalah cermin bahwa pendidikan yang dijalankan dengan hati, kerja keras, dan karakter yang baik akan selalu menghasilkan masa depan yang gemilang.

Semoga pimpinan tertinggi daerah ini dapat mengapresiasi kerja-kerja pendidikan seperti ini.

Salam Waras

Saat Rakyat Menjadi Kurban Abadi

Oleh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lampung ( malahayati.ac.id ) – Gema takbir kembali memenuhi langit dan jalan-jalan dipadati manusia yang membawa harapan, doa, dan keyakinan bahwa pengorbanan adalah jalan menuju kemuliaan. Hewan-hewan kurban disembelih sebagai simbol keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Namun di balik suasana yang khidmat itu, ada pertanyaan yang diam-diam menggantung di kepala: mengapa rakyat seolah tidak pernah berhenti menjadi pihak yang paling sering diminta berkorban?

Entah sudah berapa kali perayaan datang dan pergi dalam bentuk apapun, dan entah sudah berapa banyak kurban disembelih; namun kehidupan sebagian masyarakat tetap berjalan di lorong yang sama. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, lapangan pekerjaan makin sulit diperebutkan, sementara penghasilan tidak bertambah secepat kebutuhan hidup. Banyak orang bekerja sejak matahari belum terbit hingga malam menjelang, tetapi tetap merasa hidupnya hanya cukup untuk bertahan sampai esok hari. Dalam keadaan seperti itu, kata “pengorbanan” terdengar tidak lagi sakral, melainkan seperti kewajiban abadi yang dibebankan kepada rakyat kecil.

Negara sering meminta masyarakat bersabar demi pembangunan, demi stabilitas, demi masa depan yang lebih baik, demi angka statistika yang harus terlihat rapi. Kesabaran itu memang penting, tetapi masalah muncul ketika kesabaran berubah menjadi alasan untuk membiarkan penderitaan berlangsung terlalu lama. Rakyat diminta memahami keadaan ekonomi, menerima kenaikan harga, memaklumi kebijakan yang membebani, dan tetap percaya bahwa semuanya dilakukan demi kepentingan bersama. Ironisnya, mereka yang paling banyak diminta memahami keadaan justru adalah mereka yang hidupnya paling rapuh.

Pergantian pemimpin sering menghadirkan harapan baru. Wajah-wajah baru muncul dengan janji perubahan, perbaikan, dan kesejahteraan. Kampanye dipenuhi kata-kata tentang keberpihakan kepada rakyat kecil. Namun setelah pesta demokrasi usai, kehidupan sehari-hari masyarakat sering kembali berjalan seperti sebelumnya. Pedagang kecil tetap kesulitan mendapatkan pembeli, buruh tetap dihantui ketidakpastian upah, petani tetap bergantung pada cuaca dan harga pasar yang tidak menentu.

Pergantian pemimpin kadang hanya terasa di layar televisi dan media sosial, tetapi belum tentu terasa di dapur rakyat. bahkan jika ada rakyat yang berteriak justru pemimpin tertinggi berteriak “kalau pintar kenapa tidak jadi presiden”. Ini menjadi ironi, semula mengemis, mengiba, menderaikan air mata dihadapan rakyat. Ternyata bak pepatah lama “bagai musang berbulu domba”.

Periuk nasi menjadi simbol paling jujur tentang keadaan masyarakat saat ini. Selama periuk itu masih mengepul, orang akan berusaha bertahan. Tetapi ketika harga beras naik, minyak mahal, dan biaya hidup terus menekan, menjaga agar periuk tidak terbalik saja sudah menjadi perjuangan besar. Banyak keluarga harus mengurangi kebutuhan, menunda keinginan, bahkan mengorbankan kesehatan dan pendidikan demi memastikan makanan tetap tersedia di meja makan. Dalam kondisi seperti itu, kemewahan bukan lagi soal kendaraan atau rumah besar, melainkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tanpa rasa cemas.

Menyedihkan lagi adalah ketika pengorbanan rakyat dianggap hal biasa. Kesulitan hidup perlahan dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Orang miskin dianggap harus bekerja lebih keras, seolah kemiskinan semata-mata akibat kurangnya usaha. Padahal banyak masyarakat telah bekerja tanpa henti dan tetap tidak mampu keluar dari lingkaran kesulitan. Ada sistem yang kadang tidak memberi ruang adil bagi semua orang untuk tumbuh bersama.

Di tengah situasi itu, masyarakat sebenarnya tidak menuntut hal muluk-muluk. Mereka tidak selalu meminta hidup mewah atau fasilitas berlebihan. Banyak orang hanya ingin harga kebutuhan pokok stabil, pekerjaan tersedia, pendidikan terjangkau, layanan kesehatan mudah diakses, dan masa depan anak-anak mereka tidak suram. Mereka hanya ingin hidup dengan tenang tanpa dihantui ketakutan bahwa esok hari akan lebih berat daripada hari ini.

Sayangnya, perhatian terhadap rakyat sering muncul lebih kuat saat momentum politik mendekat. Setelah itu, suara-suara kecil kembali tenggelam di antara pidato dan angka-angka statistik yang terlihat indah di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi diumumkan dengan bangga, tetapi sebagian masyarakat tetap merasa jauh dari kesejahteraan. Ada jarak antara data dan kenyataan. Di satu sisi, pembangunan tampak megah; di sisi lain, masih banyak orang yang harus menghitung uang receh untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Padahal sebuah negara seharusnya hadir untuk mengurangi beban rakyat, bukan sekadar meminta rakyat terus menanggung beban demi negara. Pengorbanan memang bagian dari kehidupan berbangsa, tetapi pengorbanan itu harus dibagi secara adil. Jangan sampai hanya masyarakat kecil yang terus diminta mengencangkan ikat pinggang, sementara sebagian pihak hidup dalam kenyamanan yang jauh dari rasa krisis. Ketidakadilan semacam inilah yang perlahan melahirkan kelelahan sosial dan hilangnya kepercayaan.

Meski demikian, rakyat sering menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dalam keterbatasan, mereka tetap saling membantu. Tetangga berbagi makanan, keluarga saling menopang, dan masyarakat kecil menemukan cara untuk bertahan bersama. Solidaritas tumbuh justru ketika keadaan sulit. Ini menunjukkan bahwa kekuatan bangsa sebenarnya terletak pada rakyatnya yang tidak mudah menyerah.

Namun ketangguhan rakyat tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan mereka terus menderita. Kesabaran masyarakat ada batasnya. Negara membutuhkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kehidupan nyata rakyat, bukan sekadar narasi yang terdengar indah. Kesejahteraan tidak cukup dijanjikan; ia harus dirasakan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Hari raya kurban sejatinya mengajarkan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Semangat itu seharusnya tidak berhenti pada ritual tahunan, melainkan menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara. Mereka yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab semestinya juga belajar berkorban demi kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Sebab jika rakyat terus-menerus menjadi pihak yang paling banyak diminta mengalah, maka kurban tidak lagi menjadi simbol kemuliaan, melainkan lambang panjangnya penderitaan yang belum juga menemukan akhir.
Selamat Idhul Adha. (R-2)

( malahayati.ac.id ) – Gema takbir kembali memenuhi langit dan jalan-jalan dipadati manusia yang membawa harapan, doa, dan keyakinan bahwa pengorbanan adalah jalan menuju kemuliaan. Hewan-hewan kurban disembelih sebagai simbol keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Namun di balik suasana yang khidmat itu, ada pertanyaan yang diam-diam menggantung di kepala: mengapa rakyat seolah tidak pernah berhenti menjadi pihak yang paling sering diminta berkorban?