Oeh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

Dalam keseharian untuk wong Palembang, istilah “jahat hati” (sering diucapakan- jahat ati); bukan sekadar ungkapan biasa. Ia hidup dari pengalaman, dari cerita-cerita kecil yang berulang, dan dari rasa kecewa yang tidak pernah benar-benar hilang. Istilah ini merujuk pada seseorang yang tampak baik di luar: ramah, sopan, bahkan meyakinkan, tetapi menyimpan niat yang tidak lurus di dalam hati. Wajah boleh teduh, kata-kata boleh manis, namun tindakan sering kali berbicara sebaliknya. Inilah ironi yang pelan-pelan menjadi kebiasaan yang diterima dengan setengah pasrah.

Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan antarindividu, tetapi juga terasa dalam lingkup yang lebih luas, terutama ketika menyangkut orang-orang yang memiliki wewenang. Harapan masyarakat sebenarnya sederhana: mereka ingin diperlakukan dengan adil dan jujur. Namun, ketika yang dihadapi justru sikap yang berbeda antara tampilan dan kenyataan, maka kepercayaan pun mulai terkikis. Orang menjadi ragu, bahkan untuk hal-hal yang sebelumnya dianggap biasa; sebagai ilustrasi kita simak dialog berikut:

Di sebuah warung kopi sederhana, percakapan seperti ini terdengar.
“Sekarang ni susah nian nak percaya samo wong, kelihatannyo bae, eh di belakang banyak cerito,” kata seorang pria sambil memutar gelas kopinya.
“Iyo, kadang yang paling rapi itulah yang paling biso nutup-nutupi,” sahut temannya pelan.
“Makonyo wong kito nyebutnyo ‘jahat hati’. Bukan dak baik di luar, tapi di dalamnyo itu lain.”

Percakapan itu mengalir santai, tetapi sarat makna. Ia mencerminkan keresahan yang dirasakan banyak orang. Bahwa apa yang terlihat tidak selalu sama dengan apa yang sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menjadi lebih waspada, tetapi juga lebih lelah secara batin. Salah satu hal yang sering disorot adalah bagaimana seseorang bisa berada di posisi tertentu. Ketika proses awalnya tidak bersih, maka bayang-bayang ketidakjujuran itu akan terus mengikuti. Rekrutmen yang tidak transparan, adanya praktik yang tidak adil, atau jalur-jalur yang tidak semestinya, menjadi pintu masuk bagi lahirnya masalah yang lebih besar.

Dialog di atas berlanjut;
“Masalahnyo bukan di ujung bae, tapi dari awal masuknyo itu,” ujar seorang pria sambil menghela napas.
“Kalo dari awal sudah dak beres, yo susah nak ngarepke jadi lurus.”

Kalimat itu terasa sederhana, tetapi mengandung kebenaran yang dalam. Seperti bangunan yang berdiri di atas pondasi yang miring, sistem yang dibangun dari ketidakjujuran akan sulit menghasilkan keadilan. Orang yang masuk dengan cara yang salah cenderung membawa pola yang sama dalam menjalankan tugasnya. Jabatan tidak lagi dianggap sebagai amanah, melainkan sebagai peluang.
Perilaku “jahat hati” ini sering kali tidak muncul secara terang-terangan. Ia hadir dalam bentuk yang halus, bahkan terkadang sulit dibuktikan. Proses yang dipersulit tanpa alasan jelas, pelayanan yang tidak maksimal, atau keputusan yang terasa berat sebelah; semua itu menjadi tanda-tanda kecil yang jika dikumpulkan, membentuk gambaran besar.

“Kito ni kadang cuma biso ngeraso bae, dak biso buktikenyo,” kata seorang pria.
“Tapi rasonyo itu dak pernah salah.”

Rasa yang dimaksud adalah intuisi sosial, sesuatu yang terbentuk dari pengalaman berulang. Ketika terlalu sering berhadapan dengan hal yang sama, masyarakat belajar mengenali pola, meskipun tidak selalu bisa menjelaskannya secara rinci. Yang menjadi persoalan, kondisi ini bisa menyebar. Lingkungan yang membiarkan praktik tidak jujur akan perlahan membentuk kebiasaan baru. Orang yang awalnya memiliki niat baik bisa berubah karena tekanan, atau karena merasa bahwa itulah satu-satunya cara untuk bertahan. Akhirnya, “jahat hati” tidak lagi menjadi sifat individu semata, tetapi menjadi bagian dari budaya yang sulit dihindari.

“Kadang bukan kareno nak jadi jahat, tapi kareno keadaan yang makso,” ujar salah satu dari mereka.
“Iyo, tapi kalo terus dibiarke, samo bae jadi kebiasaan.”

Di sinilah letak bahayanya. Ketika sesuatu yang salah mulai dianggap biasa, maka batas antara benar dan tidak benar menjadi kabur. Masyarakat pun semakin sulit berharap pada perubahan, karena yang terlihat adalah pola yang terus berulang.

Namun, di tengah semua itu, masih ada harapan. Tidak semua orang seperti yang digambarkan. Masih ada mereka yang bekerja dengan jujur, yang berusaha menjaga integritas meskipun berada dalam lingkungan yang tidak mudah. Mereka mungkin tidak banyak terlihat, tetapi keberadaan mereka penting.

“Masih ado yang lurus, cuma kadang kalah banyak,” kata seorang pria.
“Tapi kalo yang lurus tetap bertahan, pasti ado harapan.”

Harapan itu mungkin tidak besar, tetapi cukup untuk menjaga agar kepercayaan tidak hilang sepenuhnya. Perubahan memang tidak bisa terjadi dalam waktu singkat, tetapi bisa dimulai dari hal-hal mendasar. Salah satunya adalah memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan dengan bersih dan transparan. Selain itu, pengawasan yang konsisten juga penting agar setiap tindakan bisa dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, istilah “jahat hati” menjadi semacam pengingat kolektif. Bahwa penampilan tidak selalu mencerminkan isi hati. Bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dari kata-kata, tetapi dari tindakan yang nyata. Dan bahwa masyarakat berhak mendapatkan keadilan, tanpa harus merasa curiga setiap saat.

“Yang penting kito jangan melok-melok jadi dak benar,” kata seorang pria sambil berdiri dari kursinya.
“Iyo, mulai dari diri dewek bae dulu. Pelan-pelan jugo biso berubah.”

Kalimat itu sederhana, tetapi menyimpan kekuatan. Di tengah berbagai kekecewaan, masih ada pilihan untuk tetap jujur. Dan mungkin, dari situlah perubahan bisa benar-benar dimulai; dari hati yang tidak “jahat,” meskipun berada di dunia yang sering kali sebaliknya.
Salam Waras (R-2)

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Kegiatan di usia senja saat ini yang paling utama adalah berbuat amal sebanyak-banyaknya, dan meminimalkan kesalahan sekuat tenaga. Oleh karena itu terfikir untuk membuat program berhimpun yang sedikit untuk dimanfaatkan berbanyak. Ternyata program seperti ini tidak semua orang mampu memahami esensi dari “memberi kepada yang kurang, berbagai kepada yang membutuhkan”. Di tengah derasnya arus modernitas, manusia sering kali dihadapkan pada pilihan-pilihan moral yang sederhana namun menentukan arah hidupnya. Anehnya, dalam banyak situasi, ajakan untuk berbuat baik justru disambut dengan keraguan, penundaan, bahkan penolakan. Sebaliknya, peluang untuk berbuat curang atau mengambil jalan pintas sering diterima dengan cepat tanpa banyak pertimbangan. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan pola pikir yang semakin mengakar dalam kehidupan manusia masa kini.

Salah satu penyebab utama dari sikap ini adalah kecenderungan manusia untuk selalu mencari kenyamanan. Berbuat baik sering kali membutuhkan pengorbanan, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun materi. Ketika diajak bersedekah, misalnya, banyak orang merasa berat karena harus mengurangi apa yang mereka miliki. Mereka mulai memunculkan berbagai alasan: kebutuhan belum tercukupi, masa depan belum pasti, atau bahkan menunggu momen yang dianggap “lebih tepat”. Padahal, di sisi lain, kesempatan untuk melakukan kebaikan tidak selalu datang dua kali.

Berbeda halnya ketika dihadapkan pada peluang untuk berbuat curang. Dalam situasi seperti ini, manusia cenderung tergoda oleh hasil instan. Keuntungan yang cepat, meski diperoleh dengan cara yang tidak benar, sering kali tampak lebih menarik dibandingkan hasil dari proses panjang yang jujur. Tanpa disadari, pola pikir ini mencerminkan orientasi hidup yang terlalu berfokus pada hasil, bukan pada nilai atau proses.

Selain itu, perkembangan teknologi dan gaya hidup modern juga turut memperkuat kecenderungan ini. Segala sesuatu kini serba cepat dan instan. Makanan bisa dipesan dalam hitungan menit, informasi bisa diakses dalam sekejap, dan hiburan tersedia tanpa batas. Akibatnya, manusia menjadi terbiasa dengan kepuasan instan. Ketika dihadapkan pada kebaikan yang membutuhkan proses dan kesabaran, mereka merasa enggan. Sebaliknya, keburukan yang menawarkan hasil cepat menjadi lebih mudah diterima.

Faktor lingkungan juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Ketika seseorang berada di lingkungan yang permisif terhadap kecurangan, ia akan lebih mudah membenarkan tindakan tersebut. Misalnya, dalam dunia kerja, praktik manipulasi atau ketidakjujuran kadang dianggap sebagai hal yang lumrah. Orang yang jujur justru dianggap naif atau kurang cerdas. Dalam kondisi seperti ini, tekanan sosial dapat mendorong seseorang untuk   mengikuti arus, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi.

Lebih jauh lagi, ada kecenderungan manusia untuk menunda kebaikan karena merasa memiliki banyak waktu. Hidup seolah dianggap panjang dan penuh kesempatan. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Waktu terus berjalan tanpa bisa dihentikan, dan kesempatan yang terlewat tidak selalu bisa diulang. Penundaan demi penundaan akhirnya menjadi kebiasaan, hingga kebaikan hanya tinggal niat tanpa realisasi.

Ironisnya, manusia sering kali menyadari bahwa hidup ini sementara, tetapi kesadaran tersebut tidak selalu diiringi dengan tindakan nyata. Ada semacam jarak antara apa yang diketahui dan apa yang dilakukan. Pengetahuan tentang pentingnya berbuat baik tidak otomatis mendorong seseorang untuk melakukannya. Di sinilah letak persoalan utamanya: bukan pada kurangnya pemahaman, melainkan pada lemahnya komitmen.

Untuk mengubah pola pikir ini, diperlukan kesadaran yang lebih dalam tentang makna hidup. Kebaikan seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan. Sama halnya dengan tubuh yang membutuhkan makanan, jiwa manusia juga membutuhkan kebaikan untuk tetap hidup dan bermakna. Sedekah, misalnya, bukan sekadar memberi kepada orang lain, tetapi juga melatih keikhlasan dan mengikis sifat egois.

Selain itu, penting untuk membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Kebaikan tidak harus selalu dalam bentuk besar. Hal-hal sederhana seperti membantu sesama, berkata jujur, atau menepati janji adalah langkah awal yang dapat membentuk karakter. Dengan membiasakan diri untuk segera melakukan kebaikan tanpa menunda, manusia dapat melatih dirinya untuk melawan kecenderungan negatif. Lingkungan yang positif juga sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki integritas dan semangat untuk berbuat baik dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus pengingat. Dalam lingkungan seperti ini, kebaikan menjadi norma, bukan pengecualian.

Pada akhirnya, pilihan ada di tangan setiap individu. Apakah akan terus menunda kebaikan dan mengejar keuntungan sesaat, atau mulai mengubah pola pikir dan menjadikan kebaikan sebagai prioritas. Hidup yang singkat seharusnya menjadi alasan untuk berbuat lebih banyak kebaikan, bukan sebaliknya. Manusia masa kini dihadapkan pada tantangan yang kompleks, tetapi juga memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Dengan kesadaran, komitmen, dan lingkungan yang mendukung, pola pikir yang cenderung menunda kebaikan dapat diubah. Sebab, pada akhirnya, yang akan dikenang bukanlah seberapa cepat seseorang meraih keuntungan, melainkan seberapa banyak kebaikan yang telah ia lakukan selama hidupnya.

Salam Waras

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Beberapa hari lalu ada pembaca artikel penulis di media ini berkomentar bahwa kondisi saat ini serasa “Burgo Kuah Cuko”. Komentar itu menarik, dan tulisan ini mencoba menelisiknya secara filosofis. Di tengah keberagaman kuliner Nusantara, burgo dikenal sebagai hidangan khas Palembang dengan kuah santan yang gurih dan lembut berbumbu ikan gabus. Ia sederhana, namun punya keseimbangan rasa yang pas di lidah. Sementara, Cuko adalah kuah khas Pempek yang juga asli kuliner Palembang dengan cita rasa, pedas, manis menyatu.

Bayangkan jika burgo disajikan dengan kuah cuko, perpaduan itu mungkin terdengar kreatif, tetapi bagi banyak orang justru terasa janggal. Analogi “Burgo Kuah Cuko” ini dapat menjadi cara yang tajam untuk membaca berbagai fenomena di Indonesia masa kini, khususnya dalam melihat arah kebijakan, cara penyelesaian masalah, dan relasi antara pusat dan daerah.

Dalam konteks kebijakan publik, “Burgo Kuah Cuko” menggambarkan kondisi ketika solusi yang diterapkan tidak selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat. Banyak kebijakan dirancang dengan niat baik, bahkan dibungkus dengan semangat kemajuan dan modernisasi. Namun, ketika diterapkan, kebijakan tersebut terasa asing di lapangan. Misalnya, dorongan digitalisasi yang merata di seluruh wilayah, tanpa mempertimbangkan kesenjangan infrastruktur dan literasi teknologi.

Di satu sisi, kota-kota besar mungkin siap menerima perubahan ini, tetapi di sisi lain, daerah dengan akses terbatas justru tertinggal lebih jauh. Seperti Burgo yang kehilangan jati dirinya saat dipadukan dengan cuko, kebijakan yang tidak kontekstual akan sulit diterima oleh masyarakat.

Fenomena ini juga menunjukkan kecenderungan penggunaan solusi seragam untuk berbagai persoalan yang berbeda. Dalam praktiknya, pendekatan seperti ini memang lebih mudah secara administratif dan politis. Satu kebijakan bisa diterapkan ke seluruh wilayah tanpa perlu penyesuaian yang rumit. Namun, kemudahan tersebut seringkali mengorbankan efektivitas.

Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang unik. Masalah yang muncul pun beragam, sehingga membutuhkan pendekatan yang spesifik. Ketika semua persoalan diberi “cuko” yang sama, hasilnya bukan penyelesaian, melainkan penumpukan masalah baru.

Selain itu, “Burgo Kuah Cuko” juga mencerminkan minimnya proses uji coba dan evaluasi sebelum sebuah kebijakan diterapkan secara luas. Dalam dunia kuliner, seorang koki tidak akan langsung menyajikan menu baru kepada banyak orang tanpa mencicipinya terlebih dahulu. Ada proses eksperimen, penyesuaian rasa, dan pengujian. Namun dalam kebijakan publik, langkah-langkah ini sering dilewati atau dilakukan secara terbatas. Program diluncurkan secara besar-besaran tanpa pilot project yang memadai. Akibatnya, ketika kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai harapan, masyarakatlah yang menanggung dampaknya. Rasa yang tidak pas itu sudah terlanjur tersaji.

Lebih jauh, analogi ini juga menyentuh persoalan identitas dan arah pembangunan. Burgo dengan kuah santan bukan sekadar makanan, tetapi bagian dari warisan budaya yang mencerminkan kearifan lokal. Ketika identitas ini diubah secara sembarangan, yang hilang bukan hanya rasa, tetapi juga makna. Dalam konteks negara, hal ini dapat dikaitkan dengan kecenderungan mengadopsi model atau tren global tanpa penyaringan yang matang.

Modernisasi memang penting, tetapi tidak semua hal dari luar bisa langsung diterapkan begitu saja. Jika nilai-nilai dasar dan kearifan lokal diabaikan, pembangunan justru berisiko kehilangan arah dan tidak lagi berpijak pada kebutuhan masyarakat sendiri.

Namun demikian, penting untuk diakui bahwa perubahan dan inovasi tetap diperlukan. Burgo tidak harus selalu disajikan dengan cara yang sama sepanjang waktu. Eksperimen dalam kuliner bisa menghasilkan kreasi baru yang menarik, selama dilakukan dengan pemahaman yang baik terhadap bahan dan rasa. Begitu pula dalam kebijakan publik.

Adaptasi terhadap perkembangan zaman adalah hal yang tidak terhindarkan. Tantangannya adalah bagaimana melakukan inovasi tanpa mengorbankan prinsip dasar dan tanpa mengabaikan konteks lokal. Perubahan yang berhasil adalah perubahan yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan.

Dalam situasi Indonesia masa kini, keseimbangan tersebut menjadi semakin penting. Di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial yang cepat, tekanan untuk bergerak maju seringkali sangat besar. Namun, kemajuan yang terburu-buru tanpa perencanaan yang matang justru dapat menimbulkan ketimpangan baru. Kebijakan yang terlihat progresif di atas kertas belum tentu efektif di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih reflektif dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan.

Mendengarkan masyarakat menjadi kunci utama. “Lidah rakyat” adalah indikator paling jujur dalam menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak. Ketika masyarakat merasa kebijakan tersebut relevan dan bermanfaat, penerimaan akan muncul dengan sendirinya. Sebaliknya, jika kebijakan terasa asing dan memberatkan, resistensi tidak dapat dihindari. Proses dialog yang terbuka antara pembuat kebijakan dan masyarakat dapat membantu memastikan bahwa setiap “hidangan” yang disajikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Pada akhirnya, “Burgo Kuah Cuko” bukan sekadar kritik, tetapi juga pengingat. Bahwa dalam mengelola negara yang besar dan beragam, tidak ada resep tunggal yang bisa digunakan untuk semua situasi. Setiap persoalan membutuhkan pendekatan yang tepat, setiap daerah membutuhkan perhatian yang spesifik, dan setiap kebijakan membutuhkan proses yang matang. Dengan memahami hal ini, diharapkan arah pembangunan dapat menjadi lebih selaras dengan realitas, lebih adil bagi semua, dan lebih terasa “pas” di hati masyarakat.

Seperti dalam memasak, kunci keberhasilan bukan hanya pada bahan yang digunakan, tetapi juga pada cara meraciknya. Jika rasa sudah seimbang, maka hidangan tidak hanya akan diterima, tetapi juga dinikmati. Begitu pula dengan kebijakan, ketika dirancang dengan tepat, diuji dengan baik, dan disesuaikan dengan kebutuhan, ia tidak hanya akan berjalan, tetapi juga membawa manfaat yang nyata.