Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Satu episode cerita Ramayana versi pedalangan Jawa berjudul “Romo Tambak” bisa diaktualkan secara kontradiktif saat ini. Kisah ini sesungguhnya bersumbu kepada kekuatan cinta Rama kepada Sinta. Terkesan sepele, tetapi dalam perjalanan dan perjuangannya begitu sarat makna.
Judul pada tulisan ini sengaja dibuat konfrontatif karena ada peristiwa aktual yang mungkin saja terinspirasi dari dongeng Ramayana ini. Judulnya Pagar Laut. Saya yakin, awal kisah ini juga bersumbu dari cinta, lebih tepatnya cinta kepada dunia.

Romo Tambak mengangkat perjuangan Prabu Ramawijaya (Rama) bersama para sekutunya dari bangsa Wanara (kera), dalam membangun jalur menuju Alengka untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Di tangan para pujangga Jawa, cerita ini diperkaya dengan narasi dan tambahan tokoh dan nuansa kearifan lokal.

Alur kisah diawali dengan kabar baik yang datang dari Anoman kepada Rama. Kethek (kera) putih ini membawa berita bahwa Dewi Sinta, kekasih Rama berada di Taman Argasoka di Kerajaan Alengka. Kabar ini A-1, kata Anoman. Mendengar itu, rasa rindu Rama yang amat dalam kepada kekasih hatinya tak terbendung. Rama memutuskan untuk menjemput Dewi Sinta yang saat itu dalam penguasaan Rahwana. Ia mengatur siasat, menggalang dukungan, dan mempersiapkan penyerangan.

Pasukan sudah siap, perjalanan dimulai, dan satu dua rintangan diatasi. Namun, pada suatu titik, mereka dihadapkan pada kendala besar, yakni lautan luas yang memisahkan wilayah tempat Rama berada (biasanya digambarkan di kawasan India Selatan) dengan Pulau Alengka.

Rama bersemedi di tepi laut, memohon restu kepada Bethara Baruna (dewa penguasa lautan) agar memberikan jalan bagi pasukannya untuk menyeberang. Pada awalnya, Samodra Raja tidak memberikan tanggapan. Rama, dalam kemarahannya, berniat menembakkan panah pusaka untuk mengeringkan lautan. Ketegangan ini membuat Bethara Baruna akhirnya muncul dan memberikan saran kepada Rama agar membangun tambak (bendungan) dengan bantuan para monyet.

Dengan perintah Rama, para wanara mulai membangun tambak menggunakan batu-batu besar yang diambil dari gunung dan hutan. Dalam versi Jawa, proses ini dipenuhi dengan adegan heroik dan humor, karena para kera sering digambarkan memiliki karakter unik. Mereka dibagi tugas spesifik. Anoman menjadi pemimpin utama, ia mengatur pembagian tugas dengan sigap. Sugriwa dan Subali diberi mandat memimpin pasukan dengan kekuatan besar untuk membawa batu. Anggada, Jembawan, dan para wanara lainnya memiliki peran mempercepat pembangunan tambak.

Dalam beberapa versi pedalangan, Rahwana mencoba menggagalkan pembangunan tambak dengan mengirimkan pasukan raksasa atau menciptakan badai. Namun, para munyuk berhasil menghalau gangguan tersebut dengan bantuan Hanoman dan Rama yang melindungi pekerjaan mereka.
Setelah usaha keras, tambak akhirnya selesai dan jalur menuju Alengka terbuka.

Tambak ini sering disebut sebagai Romo Tambak. Romo bermakna ayah atau pemimpin, merujuk pada Rama sebagai pelindung dan pembimbing dalam perjuangan ini. Untuk kata “Romo” sampai hari ini melekat pada keluarga Jawa panggilan kepada ayah atau orang yang dituakan dan sangat dihormati.
Seperti potongan video, cerita Romo Tambak ini dipotong sampai di sini dulu. Sebab, pesan yang ingin disampaikan dalam konteks ini adalah makna moral tentang bagaimana sesuatu yang semula dianggap mustahil bisa terwujud dengan kerja keras dan kebersamaan. Dan nilai-nilai itu sangat melekat dalam budaya Jawa.

Nilai-nilai itu adalah, pertama, semangat gotong royong. Kesuksesan pembangunan tanggul tambak yang membelah laut menuju Alengka adalah simbol kerja sama yang sangat kuat. Para wanara yang bekerja tanpa pamrih mencerminkan nilai gotong royong yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Jawa.

Kedua, keimanan pada kekuatan Ilahi. Keajaiban batu yang mengapung karena nama Rama menggambarkan kekuatan doa dan keimanan. Nama Rama sebagai lambang kebaikan dan keadilan menjadi kekuatan spiritual yang mengatasi batas-batas fisik.

Ketiga, keseimbangan alam dan manusia. Hubungan antara manusia, alam, dan dewa (Samodra Raja) mencerminkan pandangan kosmologis Jawa yang menekankan harmoni.

Kita tinggalkan dulu cerita Romo Tambak yang memang berbasis dongeng. Namun, tampaknya ada yang mengadopsi dongeng ini ke dalam realita kita berbangsa. Bukan Romo Tambak, tetapi Tambak Laut atau lebih dikenal dengan sebutan pagar laut. Celakanya, kisah nyata ini memiliki makna yang kontradiksi dengan nilai yang disampaikan melalui kisah Ramayana.
Bisa dibayangkan ternyata “menambak Laut” yang semula ditafsir sebagai tindakan kepahlawanan, ternyata di alam nyata justru sebaliknya. Bahkan menjadi perusak ekosistem yang ada, dengan berkedok untuk kepentingan yang lebih besar.

Selama sepuluh tahun kita ternina bobok dengan tampilan yang sederhana seolah tanpa dosa, ternyata lautpun bisa dipagar sampai tiga puluh kilometer; bahkan itu tidak hanya di satu tempat. Di beberapa tempat di negeri ini laut sudah berpagar, dan tanpa ada protes dari manapun.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama ini dikenal garang, ternyata bisa abai dengan pagar laut yang terus bertambah dan merebak di mana-mana.
Atas nama reklamasi, pengamanan wilayah, dan entah apalagi; semua bisa dilakukan; bahkan surat resmi dari negarapun ada. Setelah terbuka dan diambil tindakan; tidak satupun pejabat yang mau bertanggungjawab. Padahal mereka sudah terima “cuan” saat itu entah dengan atas nama “uang apa”. Dan, anehnya ada pejabat tinggi saat menjabat mengeluarkan surat izin resmi, begitu di tanya, jawabannya ringan bagai kapas “saya tidak tahu”. Seolah berlaku hukum sosial kalau tanggung jawab sifatnya ke bawah, kalau uang sifat ke atas.

Kita tinggal tunggu apakah “langit” di negeri ini sudah juga disertifikatkan, karena bisa jadi nantinya orang memiliki lahan tidak berikut langitnya. Atau menjual langitnya saja, tidak berikut lahan atau bangunan dibawahnya; karena negeri ini sudah mendekati menjadi “negeri dongeng”. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Secara umum, konsep “memberatkan” dalam ilmu sosial sering kali digunakan untuk mengeksplorasi hubungan kekuasaan, ketimpangan, dan ketidakadilan yang menciptakan beban tambahan dalam kehidupan individu atau kelompok. Sementara itu dalam Sosiologi kita kenal konsep beban struktural, yaitu: ketidakadilan sistemik atau ketimpangan sosial-ekonomi yang dapat memberatkan kelompok rentan, seperti buruh, perempuan, atau kaum miskin.

Bencana alam yang berakibat menjadikannya bencana sosial karena dampak langsung ada pada yang disebut di atas. Oleh karena itu bencana alam bisa saja terjadi hanya sekejap, tetapi akibat yang ditimbulkan menjadi munculnya bencana sosial yang berlangsung bisa memakan waktu yang lama dan melelahkan. Oleh karena itu kehadiran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan kebijakan serta sumberdaya adalah sesuatu keharusan; terutama untuk jangka panjang.

Hanya mendatangi, tidak untuk menindaklanjuti kunjungan kepada para korban bencana, adalah pekerjaan pencitraan belaka. Mereka tidak memerlukan ucapan “kasihan”, akan tetapi lebih kepada tindakan nyata; akan diberi apa, dan kelak akan bagaimana. Mereka lebih butuh kepastian akan nasib diri dan keluarganya pascabencana; yang semua ini pada umumnya jika ditanyakan kepada pejabat yang berwenang, akan menjawab kompak “sedang kami pikirkan”.

Lebih menyedihkan lagi jika “mereka ditinggal” oleh pemimpin yang dipilihnya, hanya karena alasan “jadwal tidak bisa diubah”. Kemustahilan seperti ini menjadikan masyarakat makin menjauh; sehingga bisa jadi mereka akan apatis serta tidak peduli lagi dengan apa yang mereka yakini selama ini baik. Bisa dibayangkan sampai waktu cukup lama yang hadir hanya bantuan, tidak muncul orang yang selama ini di gadang-gadang. Pada hal kehadiran fisik adalah pengobat luka relasi sosial yang bisa saja terjadi karena kelalaian selama ini.
Namun kelihatannya posisi rakyat tetap sebagai sub-ordinat yang memang menjadi obyek untuk “dikerjain”; oleh karena itu cara kooptasi yang dilakukan penguasa semakin sempurna manakala informasi dapat dikuasai atau paling tidak diminimalisir.

Posisi sub-ordinat ini semakin terasa manakala terkait dengan masalah ekonomi; bisa dibayangkan pengusaha besar yang tentu punya modal besar, bisa seenaknya menentukan harga produk hasil pertanian. Hal ini dikarenakan mereka memiliki alat produksi di luar negeri, yang nasilnya dapat untuk mengatur harga, dengan cara “memasukkan” barang milik perusahaan sendiri dengan berbaju “import”. Kondisi ini menjadi subur makmur karena pejabat yang menangani hal ini mendapat upeti.
Rakyat menjadi tersakiti, pejabat membela setengah hati; akhirnya mereka bertindak sendiri dengan terkadang terkesan “anarkhi”. Pada hal sebenarnya mereka menuntut haknya sebagai warga negara, dan meminta negara hadir ditengah mereka.

Pembenaran yang tidak benar terus terjadi; terakhir dengan pongah pengusaha menutup pabriknya untuk tidak menerima hasil pertanian dengan waktu yang tak terbatas. Tentu saja kemarahan rakyat memuncak sampai keubun-ubun mereka. Yang ada hanya dua pilihan, menyelamatkan keluarga atau perang melawan pengusaha.

Semua kita harus memahami bahwa beban berat masyarakat semakin hari semakin memberatkan dalam ukuran skala mereka. Harga yang berkaitan dengan hajat hidup semakin membumbung harganya, sementara harga hasil produk mereka dihargai rendah di pasar karena adanya sistem yang tidak memihak mereka. Untuk itu sudah waktunya untuk memperbaiki seluruh sitem distribusi ekonomi yang membela rakyat, salah satu diantaranya adalah “hadirnya negara” melalui instrument yang dibangun untuk menyelamatkan rakyat.

Tidak berarti selama ini tidak hadir, namun kehadiran yang terbungkus “pencitraan” dan “seolah-olah”; sudah bukan jamannya lagi. Tindakan nyata sangat diperlukan agar mengurangi beban sosial yang memberatkan rakyat kecil, atau paling tidak menguranginya. Sehingga capaian akan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar melalui falsafah hidup bangsa, bukan sekedar bahan hafalan di sekolah. Namun betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat negeri ini tanpa melihat siapa dan apa latar belakang mereka. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

BANDARLAMPUNG (malahayati.ac.id): Universitas Malahayati mengucapkan selamat memperingati peristiwa Isra Mi’raj 1446 H. Peringatan Isra Mi’raj yang jatuh pada tanggal 27 Januari 2025 ini menjadi momen penting untuk merefleksikan makna spiritual dan meningkatkan kualitas iman serta takwa dalam kehidupan sehari-hari.

Rektor Universitas Malahayati, Dr. Muhammad Kadafi, SH., MH., dalam ucapan yang disampaikan melalui pesan resmi, mengajak seluruh keluarga besar Universitas Malahayati untuk mengambil hikmah dari perjalanan agung Nabi Muhammad SAW, baik Isra (perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa) maupun Mi’raj (kenaikan ke langit untuk menerima wahyu).

“Isra Mi’raj adalah momen penting dalam sejarah Islam yang penuh dengan makna. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman, pentingnya ibadah, dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian. Kami berharap, semangat dan hikmah dari Isra Mi’raj dapat menginspirasi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat ibadah, serta menjaga akhlak yang mulia dalam setiap langkah kehidupan,” ujar Dr. Muhammad Kadafi.

Rektor juga mengingatkan pentingnya menjaga kedamaian, toleransi, dan kebersamaan dalam kehidupan kampus, sebagai cerminan dari nilai-nilai yang diajarkan dalam peristiwa Isra Mi’raj. “Semoga peringatan Isra Mi’raj ini semakin mempererat ukhuwah Islamiyah dan membawa keberkahan bagi seluruh keluarga besar Universitas Malahayati. Mari kita jadikan momentum ini untuk meningkatkan kualitas spiritualitas dan menjadi insan yang lebih baik,” tambahnya.

Selain itu, Universitas Malahayati juga mengajak seluruh civitas akademika dan keluarga besar untuk terus menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, serta menjadikan shalat sebagai sarana utama dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Peringatan Isra Mi’raj ini diharapkan dapat memperkuat semangat religius di kampus, serta menjadi pengingat bagi seluruh civitas akademika untuk selalu bersyukur, meningkatkan kualitas ibadah, dan menjaga integritas serta kebersamaan dalam menjalani kehidupan kampus dan masyarakat. (gil)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Tubuh senja seperti saya ini ternyata sudah susah dikondisikan, pagi segar bugar siang jelang sore meriang, mriang dalam Bahasa Jawa, bidapan dalam Bahasa Sumatera Selatan; maring dalam Bahasa Lampung.

Ternyata, usia di atas kepala tujuh, masalah kesehatan sama dengan cuaca, tidak bisa diprediksi alias tidak menentu.

Akan tetapi semua itu alami, usia biologis beriring dengan turunnya daya tahan tubuh. Jadi wajar, jika lamon maring ne jak sihat ne (banyak sakitnya ketimbang sehatnya).

Berbeda dengan pemimpin, harus dibalik: lamon sihat ne jak maring ne. Jika tidak demikian, maka akan terjadi seperti saat ini, antarpimpinan jawabannya berbeda bahkan bertolak belakang.

Seorang pemimpin mengatakan ada pelanggaran, satunya menjawab belum ada laporan, lainnya mengatakan sudah ada ijin. Lebih parah lagi, pemimpin menjawab: saya tidak tahu, kok tanya saya.

Kita menjadi bingung, mereka dalam satu garis komando yang sama tetapi memiliki jawaban yang berbeda. Sebagai contoh kasus pagar laut, antarpejabat saling lempar bola panas seolah melempar tanggung jawab.

Kebiasaan seperti ini menjadi lebih parah lagi jika berlindung pada alasan “saya baru diangkat, jadi belum paham persoalan, nanti akan saya tanyakan pada staf”. Tampak sekali “kemaringan” pejabat model begini, karena menunjukkan tingkat adaptasinya rendah, kemampuan menemukenali persoalan juga parah.

Seolah pejabat seperti ini hanya mau menikmati fasilitas jabatannya, tetapi enggan akan beban kerja, dan tanggung jawab bidangnya.

Bentuk kemaringan yang lain dipertontonkan sebagai contoh adalah sangat terlambatnya informasi yang menjadi tugas dari pejabat berkaitan dengan bencana.

Kota yang kita tinggali ini baru saja ditimpa musibah dengan adanya banjir di hampir semua wilayah. Namun sampai tulisan ini dibuat, siaran resmi dari pemerintah wilayah mana saja yang terkena langsung, terdampak, dan apa yang akan mereka lakukan untuk rakyat dalam jangka panjang semua mak jelas. 

Langkah konferhensif dan koordinatif yang ditunggu tidak pernah terwujud sehingga masing-masing jalan sendiri-sendiri. Akibatnya, tak satu langkah dengan program diperorah programnya sendiri tidak jelas.

Belum lagi masalah penguasaan lahan sampai laut oleh pemilik modal yang sempat bermain mata dengan pejabat. Jika tidak dimuat di media masa secara berseri. Bahkan cenderung jika tidak dimuat berseri semua seolah aman terkendali.

Padahal pagar laut sudah dibentang, pagar tinggi sudah dipasang. Begitu diinvestigasi jurnalis dan dimuat, semua meriang; mulai jurus “saling tunjuk” dilakukan demi penyelamatan.

Tampaknya musibah selalu membawa hikmah itu benar adanya; dengan cara-Nya Tuhan menunjukkan sesuatu kepada mahluk-Nya di dunia ini. Keteledoran yang ditutup-tutupi selama ini akhirnya terkuak bahkan seolah “ditelanjangi” oleh waktu.

Hanya saja, apakah semua pemangku kepentingan mau menyadari, atau tetap asyik berlindung pada “lebih baik maring dari pada sihat”.

Sepertinya harus ada evaluasi menyeluruh kepada sistem pemerintahan yang terbangun sepuluh tahun terakhir, sebab indikasi “pembusukan” dari dalam tampaknya terus terjadi.

Apakah ini penanda bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang tidak patut, akan berakibat hanyut; hanya Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Mari dengan waktu yang ada ini, kita dang lamon ga cawa tapi lamon kerja se helau ini. Namun bukan berarti kita tidak boleh cawa sebab lamun mak cawa tian seago-ago.

Killu maaf lamun wat salah-salah, sebab salah sina pakaian manusia”. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Istilah “meriang” berasal dari bahasa Jawa yang merujuk pada kondisi tubuh yang tidak enak atau merasa sakit, biasanya ditandai dengan demam ringan, menggigil, atau badan terasa lemas. Kondisi ini seringkali dianggap sebagai tanda awal tubuh sedang melawan penyakit, seperti flu atau infeksi ringan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perasaan tubuh yang kurang fit tanpa gejala berat. Dan, kondisi ini sering melanda penulis pada akhir-akhir ini; namun karena semangat untuk hidup dan keinginan selalu berguna untuk kepentingan orang banyak, maka kondisi itu sering terabaikan.

Untuk kali ini kita tidak membicarakan meriang dalam konteks personal, akan tetapi lebih kepada yang lebih luas yaitu sosial; dan dikhususkan lagi kepada para pemangku kepentingan. Karena akhir-akhir ini banyak diantara mereka terkena “meriang sosial” yaitu, situasi di mana seorang pejabat merasa tidak nyaman, tertekan, atau terganggu secara sosial akibat faktor-faktor tertentu di lingkungannya. Pejabat merasa “panas-dingin” karena sorotan media, kritik masyarakat, atau desakan dari berbagai pihak atas kebijakan atau tindakannya.

Bisa dibayangkan tekanan terhadap mereka saat ini sangat luar biasa: Pertama; mereka belum pasti masih dipakai pada periode kepemimpinan hasil pemilihan kepala daerah yang lalu. Bisa saja mereka akan terlempar miniml tergeser, oleh sebab itu saat seperti sekarang mau mengambil kebijakkan apapun, akan merasa takut, sekalipun secara perundangan sudah benar. Penyakit ragu seperti ini terutama bagi pejabat yang tidak memiliki kopetensi, hanya mengandalkan relasi, serta pemberi upeti; sehingga seolah layang-layang putus tali.

Kedua: bencana alam yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana yang ada, dan itu dibawah tanggungjawabnya. Ingin melakukan perbaikan, takut nanti persoalan pertanggungjawaban anggaran dikemudian hari jadi masalah; tidak melakukan juga bermasalah karena dianggap tidak becus. Akhirnya badan jadi meriang karena diam salah, berbuat juga takut salah. Kondisi serba salah ini membuat mereka “cari aman” dengan menghindar atau menghilang.

Ketiga: dengan sistem kementerian yang banyak dan departemen yang baru, mengakibatkan penyesuaian administrasi yang tidak mudah, dan cenderung melambat. Akibatnya sistem belum terbangun secara baik, dan berdampak pada budaya kerja yang belum terbentuk. Menjadi pemimpin dalam situasi seperti ini membuat banyak orang untuk bersikap sangat berhati-hati, karena jika salah melangkah di ujung sana sudah menunggu kejaksaan atau KPK.

Situasi di atas makin membuat “ketakutan” para pemangku kepentingan manakala pimpinan tertinggi hasil pemilihan yang belum dilantik saat ini tidak ada ditempat, karena sesuatu alasan yang tidak dapat diungkapkan. Akibatnya mereka bukan sibuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi memohon-mohon kepada media untuk tidak mengungkapkan hal ini kepada publik.

Ternyata meriang sosial itu lebih sulit obatnya dibandingkan dengan meriang badan, bagi para pejabat yang tidak memiliki maruwah. Bagi mereka yang memilik justru saat ini adalah tempat medan uji nyali bagaimana dia mengimplementasikan dirinya pada kehidupan nyata. Model pejabat seperti ini sangat yakin bahwa Tuhan adalah tempat bersandar untuk segalanya. Kelegowoan pejabat model inilah sebenarnya yang diharapkan dalam menghadapi persoalan; sebab mereka berprinsip “persoalan itu bukan untuk dihindari atau diabaikan, tetapi untuk diselesaikan”. Adapun konsekwensi dari pekerjaan itu sukses atau gagal, jika semua sudah sesuai dengan aturan, maka tinggal skenario Tuhan yang akan berjalan.

Namun sayang model yang terakhir tadi saat ini sudah menjadi sesuatu yang langka. Justru yang ada sekarang cenderung terjadi pembiaran akan semua persoalan yang ada. Jika sudah di viralkan oleh media sosial, baru mereka seolah sibuk. Sehingga jika ada pimpinan lembaga yang lurus dalam bekerja menjadi sesuatu yang aneh; dan tidak jarang yang begini sering dikerjain untuk dicari kesalahannya atau dibuatkan drama, agar yang bersangkutan terjebak menjadi “pemain”.

Ternyata meriang sosial itu sekarang sedang berjangkit dimana-mana, karena rakyat sudah semakin cerdas. Apakah ini bentuk seleksi alam yang di rancang Tuhan untuk mahluk ciptaanNYA; entahlah. Tetapi paling tidak ini merupakan peringatan bagi kita yang sadar akan keterbatasan manusia. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman