Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Di tengah malam sunyi dinihari gawai penulis berdering. Ada pemberitahuan dari seorang rekan bahwa ada seorang sohib yang tertimpa musibah kehidupan. Tentu saja berita itu membuat syok. Hanya ldoa yang keluar dari mulut. Semoga dimudahkan segala persoalannya.

Di tengah arus kehidupan yang deras, manusia seringkali terlempar ke dalam keadaan yang tidak pernah dia duga. Dia bisa jatuh tanpa sebab yang jelas, tanpa langit untuk menyaksikan runtuhnya diri; dia pun bisa naik tanpa usaha nyata, tanpa tangga untuk dipijak. Fenomena ini bukan hanya paradoks eksistensial, melainkan cerminan dari suatu kenyataan yang lebih dalam: manusia hidup dalam suatu ruang di mana logika kadang kalah oleh absurditas, dan perjuangan tidak selalu berjalan linier menuju hasil.

Manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya, sadar akan tempatnya di dunia, serta sadar akan kemungkinan-kemungkinan yang terbentang di hadapannya. Kesadaran ini menjadikannya mampu merancang hidup, menata langkah, dan mengejar tujuan. Namun, justru karena dia sadar, dia juga tahu bahwa banyak hal di luar kendalinya.

Dalam ruang antara harapan dan kenyataan, terdapat jurang yang kadang-kadang tak dapat dijembatani oleh nalar ataupun kerja keras. Di situlah jatuh yang tak terlihat langitnya dan naik yang tak memiliki tangga menjadi simbol realitas manusia.

Jatuh tanpa langit berarti runtuhnya eksistensi tanpa sebab yang dapat dimengerti. Tidak ada “penyebab utama”, tidak ada narasi besar yang menjustifikasi mengapa seseorang kehilangan segalanya dalam sekejap. Dunia tidak memberi peringatan ketika gempa batin itu datang.

Manusia bisa terlempar dari tempat yang tinggi, dari kedudukan, dari harga diri, dari makna hidup yang ia yakini, dan tidak ada yang menyaksikan atau mencatat momen itu. Langit yang biasanya menjadi simbol pengawasan, saksi spiritual, atau bahkan tempat pengaduan, kini absen. Kejatuhan itu sunyi, tak terlihat, seolah tak penting. Dan justru di situlah kepedihan manusia mencapai puncaknya: dia jatuh, dan tak ada yang tahu.

Sebaliknya, naik tanpa tangga menggambarkan absurditas keberhasilan yang datang tanpa usaha nyata, tanpa peta jalan yang dapat ditiru. Ada yang menemukan dirinya di puncak; diakui, dimuliakan, diberi tempat tinggi, tanpa tahu jalan yang ia lewati. Atau, bahkan lebih tragis, ketika dia tahu bahwa jalan itu bukan miliknya. Dia naik, bukan karena layak, tapi karena kebetulan.

Dunia kadang memberinya keberuntungan, atau sistem yang kacau mengangkatnya tanpa dasar. Dan naik seperti itu menimbulkan kekosongan lain dalam jiwa manusia: dia berada di tempat tinggi, namun tak tahu siapa dirinya sebenarnya.

Fenomena semacam ini bukan hanya peristiwa sosial atau psikologis, melainkan pengalaman eksistensial. Dia menyentuh inti dari makna manusia sebagai makhluk yang mencari tujuan, mencari alasan di balik segala hal. Dalam dunia yang tak terduga, manusia berhadapan dengan absurditas, yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan akan makna dan keheningan dunia. Ketika dia jatuh tanpa langit, dunia tidak menjawab tangisannya.

Ketika dia naik tanpa tangga, dunia tidak memberi peta untuk memahami posisi itu. Dia sendirian, terjebak antara kehampaan dan harapan. Namun justru dalam kejatuhan yang sunyi dan keberhasilan yang absurd itulah, manusia diuji dan dibentuk. Dia dihadapkan pada pertanyaan paling kuno: siapa aku, bila semua yang kukenal hancur? Siapa aku, bila semua yang kumiliki bukan hasil usahaku? Dia tidak lagi bisa mengandalkan dunia untuk menjelaskan dirinya. Maka satu-satunya tempat dia bisa berpaling adalah ke dalam: ke dalam dirinya sendiri, ke dalam ruang sunyi kesadaran, tempat dia bisa menggali ulang dasar dari eksistensinya.

Dalam kesunyian inilah manusia menemukan bahwa nilai dirinya tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh pencapaian maupun kehancuran. Dia mulai menyadari bahwa jatuh dan naik adalah bagian dari siklus yang tidak selalu adil, tidak selalu logis, dan tidak selalu memberi penjelasan. Maka, nilai hidup tidak bisa hanya diletakkan pada hasil, tapi pada keberadaan itu sendiri yaitu; pada bagaimana manusia menyikapi kejatuhan dan keberhasilan.

Dunia memang tak selalu adil. Tidak semua kerja keras membuahkan hasil. Tidak semua kegagalan berakar pada kesalahan. Namun, justru karena itulah manusia tidak hidup semata untuk hasil. Dia hidup untuk menjadi. Menjadi pribadi yang utuh, sadar, dan merdeka dalam berpikir. Bahkan ketika dia tak memiliki langit untuk bersandar atau tangga untuk berpijak.

Kita tidak bisa mengendalikan arah angin zaman. Kita tidak bisa memprediksi kapan kita akan jatuh atau naik. Tapi kita bisa mempersiapkan jiwa kita. Kita bisa melatih kesadaran, memperdalam pemahaman, dan memperkuat nilai. Kita bisa hidup dengan integritas, meskipun dunia tampak tidak peduli. Kita bisa menjadi manusia yang berdiri tegak, bahkan di tengah badai yang membingungkan.

Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa tinggi kita bisa naik atau seberapa parah kita bisa jatuh. Hidup adalah tentang bagaimana kita hadir dalam setiap kondisi itu; dengan kejujuran, dengan keberanian, dan dengan cinta. Dunia boleh kacau, tetapi manusia masih bisa memilih untuk tidak ikut menjadi kacau. Dunia boleh absurd, tapi manusia masih bisa memilih untuk menjadi makna di tengah absurditas itu.

Maka ketika kita jatuh, dan langit pun tak terlihat, mari tetap memilih untuk bangkit. Dan ketika kita naik, dan tak ada tangga yang menopang, mari tetap memilih untuk bersyukur dan membumi. Karena hidup bukanlah perhitungan untung-rugi, tapi perjalanan menjadi manusia yang utuh, yang mampu melihat jauh ke dalam dirinya sendiri dan tetap menemukan alasan untuk bertahan, mencinta, dan memberi arti. Semoga sahabat yang sedang ditimpa musibah kehidupan tetap mampu mencerna makna di balik peristiwa. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

BANDARLAMPUNG (malahayati.ac.id): Kabar membanggakan kembali datang dari Universitas Malahayati. Salah satu dosen terbaik Fakultas Hukum, Dr. Adhitya Rizky Prabowo, S.H., M.H., resmi meraih gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka program doktor ilmu hukum di Universitas Lampung, Rabu (17/9/2025).

Dalam sidang terbuka yang berlangsung khidmat tersebut, Dr. Adhitya Rizky Prabowo memaparkan hasil penelitiannya dengan judul “Keabsahan Formil Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam Menjamin Keadilan Hukum”. Penelitian ini menyoroti aspek penting keabsahan hukum dalam praktik pemberian hak tanggungan, yang berperan besar dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum, khususnya di bidang perjanjian utang-piutang dan kredit perbankan.

Sidang promosi doktor ini dipimpin oleh para guru besar dan pakar hukum dari Universitas Lampung dengan susunan dewan penguji sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A. – Ketua Penguji
2. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. – Sekretaris Penguji
3. Dr. Rani Sri Agustina, S.H., M.H. – Penguji Eksternal
4. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. – Penguji Internal
5. Prof. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum. – Penguji Internal
6. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. – Penguji Internal
7. Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. – Promotor
8. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. – Ko-Promotor

Melalui paparannya, Dr. Adhitya menegaskan bahwa aspek formil dalam surat kuasa membebankan hak tanggungan serta akta pemberian hak tanggungan seringkali menjadi titik krusial dalam praktik hukum di Indonesia. Disertasinya memberikan kontribusi penting untuk memperkuat fondasi keadilan hukum, baik bagi kreditur maupun debitur.

Dengan keberhasilan ini, Universitas Malahayati semakin meneguhkan posisinya sebagai kampus yang konsisten melahirkan akademisi dan peneliti berkualitas. Fakultas Hukum pun menambah daftar panjang dosen bergelar doktor yang diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan penelitian di bidang hukum.

Atas capaian ini, keluarga besar Universitas Malahayati menyampaikan ucapan selamat dan kebanggaan. “Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga dalam praktik hukum untuk masyarakat luas,” demikian harapan yang disampaikan civitas akademika.

Keberhasilan Dr. Adhitya Rizky Prabowo menjadi inspirasi bagi dosen dan mahasiswa untuk terus berprestasi serta berkontribusi dalam dunia akademik maupun profesional. (gil)

Editor: Gilang Agusman

BANDARLAMPUNG (malahayati.ac.id): Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati (Unmal) kembali melanjutkan rangkaian kegiatan akademiknya. Kali ini, mahasiswa memasuki Stase Keperawatan Dasar Profesi (KDP) yang berlangsung di Rumah Sakit Bintang Amin (RSBA) selama dua minggu, mulai 22 September hingga 5 Oktober 2025.

Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan profesi Ners, di mana mahasiswa dituntut untuk mengasah kemampuan dasar keperawatan melalui pengalaman praktik langsung di lapangan.

Dalam sambutannya, Aryanti Wardiyah, Ns., M.Kep., Sp.Kep.Mat menekankan pentingnya kreativitas dan berpikir kritis dalam menjalani stase ini. “Mahasiswa Profesi Ners harus mampu berinovasi serta mengasah daya analisis, khususnya dalam pemenuhan kompetensi pada ranah keperawatan dasar”.

“Hal ini sangat penting agar mereka dapat memberikan pelayanan terbaik di masa depan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RS Bintang Amin, dr. Rahmawati, MPH, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan stase mahasiswa Unmal. Ia menegaskan bahwa mahasiswa Profesi Ners harus selalu tampil profesional.

“Mahasiswa harus lebih cakap, rapi, dan responsif. Hal ini akan menjadi bekal penting bagi mereka untuk terjun ke dunia kerja dan menghadapi dinamika pelayanan kesehatan,” katanya.

Sebelum memasuki stase, mahasiswa juga telah mendapat pengarahan dari Koordinator Stase KDP, Setiawati, Ns., M.Kep., Sp.Kep.Anak. Ia menekankan agar seluruh peserta mengikuti panduan yang sudah tertuang dalam buku kerja. “Selama praktik, mahasiswa diharapkan benar-benar memenuhi target capaian. Buku kerja sudah menjadi pedoman, sehingga tidak ada kebingungan mengenai apa yang harus dilakukan,” pesannya.

Selain sebagai bentuk implementasi kurikulum akademik, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dari kerja sama antara Program Studi Profesi Ners Universitas Malahayati dengan RS Bintang Amin. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi mahasiswa sekaligus mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. (gil)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Akhir-akhir ini bergema adanya upaya untuk menggantikan program Makan Bergizi dengan beras. Tentu dengan alasan yang “rasional” menurut versi pandangan pemerintah. Tampak sekilas program itu menarik dan sekilas tampak sederhana, bahkan menyentuh hati. Siapa yang tak luluh melihat warga miskin mengantri beras, tertawa kecil di depan kamera, lalu menyebut betapa bersyukurnya mereka atas bantuan pemerintah. Namun di balik potret syukur itu, tersimpan tragedi yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih berbahaya dari sekadar kelaparan: lenyapnya martabat manusia yang perlahan-lahan digantikan oleh rasa cukup yang dikondisikan. Kenyang, Tenang, Diam. Tiga kata itu menjadi mantra baru dalam proyek kemanusiaan yang sebenarnya kehilangan ruh.

Di zaman ketika manusia seharusnya semakin sadar akan hak-haknya, kita justru dihadapkan pada pergeseran nilai yang begitu tajam. Bantuan yang idealnya bersifat sementara dan membebaskan, kini menjadi sistemik dan meninabobokan. Beras menjadi alat pemadam gejolak sosial, pelipur lara ekonomi, bahkan alat kontrol politik paling halus. Satu karung beras bisa menjadi pengganti pendidikan tentang hak, kesehatan, kebebasan, dan pemberdayaan. Ia menjadi simbol kepuasan semu; bahwa selama perut kenyang, tak perlu ada yang dipertanyakan. Tak perlu mempersoalkan struktur ekonomi yang timpang. Tak perlu menyuarakan aspirasi yang lebih adil. Karena diam dianggap sebagai bentuk syukur yang paling tinggi.

Kemanusiaan dalam kondisi seperti ini mengalami degradasi. Ia direduksi menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dengan cara paling cepat dan murah, tanpa memperhitungkan efek jangka panjang terhadap kesadaran kolektif. Padahal manusia bukan sekadar tubuh yang lapar, tetapi juga kesadaran yang berkembang. Manusia membutuhkan pangan, itu benar, tapi juga membutuhkan ruang untuk berpikir, bertanya, dan menentukan arah hidupnya sendiri. Ketika negara atau kekuasaan memilih untuk menyelesaikan persoalan dengan hanya memberi beras, itu adalah pilihan politik: bukan untuk membebaskan, tapi untuk menenangkan. Karena manusia yang kenyang lebih mudah dikendalikan daripada manusia yang lapar dan berpikir.

Lebih dari itu, pemberian yang terus-menerus tanpa membentuk kemandirian adalah bentuk relasi yang tidak setara. Ia menempatkan pemberi sebagai sosok yang tinggi, penuh kuasa, dan penentu hidup orang banyak. Sedangkan yang menerima dilatih untuk bersikap patuh, penuh terima kasih, dan tidak banyak menuntut. Dalam sistem semacam ini, muncul ilusi bahwa negara telah hadir dan bekerja untuk rakyat. Padahal yang sebenarnya hadir adalah pengganti dari keadilan: kenyang sesaat. Maka muncul logika sosial baru: selama rakyat diberi makan, maka mereka tidak berhak mengeluh. Kritik dianggap tidak tahu diri. Protes dianggap bentuk pengingkaran terhadap “kebaikan hati” pemberi bantuan.

Pola pikir seperti ini perlahan meracuni kesadaran kolektif. Di satu sisi, rakyat miskin semakin kehilangan kepercayaan diri untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Di sisi lain, mereka yang berada di pusat kekuasaan semakin merasa sah mengatur hidup orang lain tanpa partisipasi, karena merasa telah “berbuat baik.” Keduanya terjebak dalam relasi semu yang jauh dari nilai kemanusiaan sejati.

Di sinilah persoalan etis paling mendasar muncul: apakah tujuan negara hanya untuk membuat rakyatnya kenyang. Ataukah negara harus hadir untuk menjamin kehidupan yang bermakna dan bermartabat. Bantuan beras memang tampak sebagai bentuk keberpihakan, tetapi jika tidak dilandasi dengan agenda transformasi sosial yang transparan dan terbuka, maka dia akan hanya menjadi alat stabilisasi. Ini tidak membawa rakyat keluar dari kemiskinan struktural, tetapi justru memperpanjangnya dalam bentuk yang lebih tersembunyi.

Kondisi semacam ini berbahaya karena ia menciptakan normalisasi yang anomali: bahwa cukup kenyang, cukup. Cukup tenang, beres. Cukup diam, aman. Padahal demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dari rakyat yang berpikir, bersuara, dan berani menuntut yang lebih baik. Bukan dari rakyat yang dibentuk untuk tunduk pada kenyamanan semu. Filsafat kontemporer menolak narasi ini, karena ia tahu bahwa kehidupan bukan sekadar berlangsung, tapi juga harus layak dijalani. Tidak cukup hanya hidup, akan tetapi manusia harus merasa hidup, utuh, dan dihargai.

Dalam praktik ideal, bantuan bukan untuk membuat rakyat tenang, melainkan untuk membuat mereka mampu bergerak. Bantuan seharusnya menjadi batu loncatan, bukan tali pengikat. Ia harus disertai dengan pendidikan, akses terhadap sumber daya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tanpa itu semua, bantuan hanyalah bentuk belas kasihan yang dibungkus dalam sistem. Dan belas kasihan yang sistemik tanpa perubahan struktural hanyalah penjara dengan tembok lembut.

Tugas kita hari ini bukanlah mempertanyakan apakah bantuan beras perlu atau tidak. Bantuan dibutuhkan, terutama dalam situasi krisis. Namun kita harus bertanya lebih jauh: apakah bantuan itu membebaskan? Apakah ia membawa manusia kepada kesadaran baru tentang hak, tanggung jawab, dan masa depan? Atau justru ia mengurung manusia dalam rasa puas yang palsu? Inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus terus diajukan jika kita tidak ingin terjebak dalam peradaban yang menganggap cukup kenyang sebagai tujuan akhir. Dan, perlu dipahami bahwa hakekat membantu itu bukan membuat gradasi baru, akan tetapi tetap dalam kesetaraan; oleh karena itu diperlukan formula agar bantuan itu memanusiakan manusia, bukan sebaliknya. Kenapa kita tidak mau belajar dari sejarah; dahulu ada pola bantuan bernama Padat Karya yang digagas oleh Soedomo saat menjadi Menteri Tenaga Kerja. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Sore itu kebetulan banyak tenaga pengajar yang sudah meninggalkan kampus, karena jam kuliah mereka sudah berakhir. Yang tersisa hanya penulis dengan seorang staf administrasi; seorang lelaki tampan berkacamata tebal, sebagai orang yang diserahi mengurus semua keperluan mahasiswa dari alfa sampai zero. Semua dia kerjakan sendiri dalam sunyi tanpa pamrih, dengan satu harapan semua lancar. Dan, dalam kesendirian di ruang kerja yang nyaman ini, terbayang saat tadi “mucuki” kuliah perdana pada program sarjana. Istilah mucuki dikenal pada dunia pedalangan wayang kulit dimana seorang dalang senior membuka pertunjukkan, dengan segala macam kebesarannya. Kemudian sang senior menepi, selanjutnya digantikan oleh dalang yunior guna menuntaskan cerita babat yang sedang digelar.

Pagi tadi saya terkejut setelah mempersilakan masing-masing mahasiswa untuk menyebutkan latar belakang pendidikan, serta hal-hal lain yang melingkupinya. Ternyata latar belakang pendidikan mereka sangat beragam. Hal itu bisa menjadi sangat aneh jika dikaitkan dengan program studi yang mereka pilih hari ini. Terbayang bagaimana beratnya dosen sebagai tenaga pengajar berhadapan dengan keadaan seperti itu. Dosen harus memiliki jurus metodologis bagai pemain kungfu. Semua harus dilakukan agar transfer ilmu pengetahuan, dan pembentukan kepribadian dapat berjalan bersama.

Di ruang akademik itu, mereka semua diminta untuk berjalan di atas satu garis: garis kelulusan, garis derajat sarjana, garis status yang oleh luar sana disebut sama; “sama dengan lulusan perguruan tinggi negeri”.

Tantangannya bukan hanya pada mereka yang duduk di bangku, tetapi sangat berat bagi yang di muka kelas. Ia bukan semata mengajar, tetapi mengorkestrasikan keberagaman agar menghasilkan harmoni yang tak terlihat, setidaknya kelihatannya serasi di atas kertas ijazah nantinya.

Bagaimana mempertimbangkan keadilan dalam situasi tersebut? Apakah keadilan berarti memperlakukan semua mahasiswa dengan sama persis? Atau adakah keadilan justru memberi perbedaan sesuai kebutuhan dan kondisi?

Filsafat kontemporer telah banyak membincang ini lewat teori-teori yang mencermati prinsip keadilan, kesetaraan, kesetaraan peluang, keadilan distributif, dan keadilan korektif.

Pada senja yang sepi ini, pertanyaan-pertanyaan itu bermunculan dari kepala, menuntut jawaban tidak sekadar teknis, tetapi etis.

Pertama, mempertimbangkan bahwa bukan semua mereka yang datang dengan modal yang sama. Ada yang lahir dari keluarga dengan kemampuan membeli buku pelajaran lengkap, bisa ke les privat, dukungan keluarga dalam bentuk ruang belajar yang nyaman. Ada yang harus berjibaku dengan tugas rumahan, bekerja paruh waktu, atau bahkan menempuh perjalanan jauh setiap hari untuk mencapai kampus.

Ada yang bahasa ibunya bukan bahasa pengantar resmi, sehingga kesulitan menangkap jargon akademik.Bahkan tidak jarang dialek rumah pun masih kental mereka pakai di kampus. Ada yang sejak kecil telah terbiasa meraba-raba bacaan, sementara yang lain nyaris tak pernah melihat buku tebal tebal. Ada yang belum bisa memanfaatkan toilet dengan baik dan benar. Kondisi-kondisi ini bukan sekadar latar; ia mempengaruhi bagaimana kapasitas belajar bisa tumbuh.

Tanpa pengakuan terhadap latar ini, tuntutan “kelulusan dengan standar yang sama” bisa menjadi bentuk kekerasan epistemis, yaitu menuntut sesuatu yang mungkin tidak lengkap sama secara modal mental, material, dan sosial.

Kedua, dosen berada di posisi yang paradoks. Di satu sisi, ada tuntutan institusi: standar minimal yang mesti dijaga agar perguruan tinggi tidak kehilangan reputasi. Dosen harus menilai berdasarkan rubrik, bobot tugas, jumlah SKS, dan kurikulum yang ditetapkan.

Keseragaman dalam kurikulum dimaksudkan untuk menjamin bahwa gelar yang diperoleh lulusan menggambarkan kompetensi tertentu.

Di sisi lain, sebagai manusia yang melihat mahasiswanya bukan angka, ia melihat kemampuan yang tak kasat mata begitu “njomplang”, kerja keras yang di luar hitungan kelas, perjuangan hidup yang dalam diam. Ia tahu bahwa meskipun target adalah “lulus dengan kompetensi”, tidak semua mahasiswanya bisa berjalan di lintasan yang serupa.

Teori keadilan distributif mengajarkan bahwa keadilan tidak selalu berarti identik, melainkan memberi bagian yang sesuai kebutuhan; redistribusi agar ketidaksetaraan bisa dikecilkan. Di samping itu, teori equality of opportunity menekankan bahwa kesempatan harus diakses secara setara sejak awal, bukan hanya saat di puncak seleksi. Tetapi bagaimana mengimplementasikan ini di kampus? Apakah dengan remedial khusus, pemberian sumber belajar tambahan, kebijakan toleran terhadap latar sosial, pengurangan beban biaya, atau fleksibilitas dalam metode pengajaran?

Tentu semua ini memerlukan komitmen moral dan material yang luar biasa beratnya bagi dosen perguruan tinggi swasta.

Senja makin menuju temaram bersamaan bersitan di sanubari muncul keraguan: apakah usaha dosen tersebut tidak akan dianggap memanjakan? Apakah akan ada tuduhan bahwa standar akan direndahkan jika diadakan kompensasi?

Inilah titik ketegangan antara idealisme dan pragmatisme. Filsafat pendidikan kontemporer menolak ide bahwa standar harus dijaga dengan mengabaikan ketidaksetaraan latar belakang.

Sebaliknya, ia menawarkan bahwa standar itu sendiri harus sensitif terhadap konteks; bahwa standar tak boleh menjadi jangkar penghukum yang lemah; ia harus menjadi tongkat yang membantu semua untuk menaiki gunung pendidikan; namun bukti di lapangan jauh panggang dari api.

Keadilan, dalam perspektif pragmatis kontemporer, bukan sekedar pembauran persamaan, melainkan proses transformasi. Proses di mana institusi memperhitungkan bahwa mahasiswa mungkin punya “beban tersembunyi”: kekurangan bahasa, minim bahan ajar, keterbatasan teknologi, tekanan ekonomi, tanggung jawab di rumah. Mahasiswa yang datang dengan “keunggulan modal budaya” tidak diminta mundur; mereka tetap bisa bersinar. Tetapi mereka yang modalnya kurang, perlu diberi pijakan agar tidak terjungkal saat menginjak tangga-tangga pendidikan tinggi yang curam. Dosen menjadi semacam penjaga pintu yang tidak boleh menolak siapapun, tetapi membantu mereka untuk masuk dengan bekal yang cukup.

Gelarnya sama dengan sarjana negeri. Tetapi di hati dosen dan mahasiswa yang berproses dalam keberagaman, ada kisah yang tak tertulis di ijazah: usaha melewati tantangan, melintasi jurang perbedaan sosial, budaya, bahasa, material.

Akhirnya pertanyaan di udara menggema; Apakah kelulusan yang sama akan terasa bermakna jika saat di jalaninya ada yang harus menanggung beban berlipat, bergulat dengan rintangan yang tidak dipercayakan kepada yang lain? Apakah gelar itu menjadi pengakuan keadilan, atau sekadar cap seragam tanpa isi bagi sebagian? Apakah dosen, yang dianggap sebagai dirigen, tidak hanya menggiring ke arah satu tempo standar, tetapi juga mampu meresapi irama yang berbeda, tempo yang berbeda pada tiap mahasiswanya, agar keseluruhan simfoni pendidikan menjadi kaya, penuh nuansa, dan setia pada panggilan kemanusiaan?.

Pertanyaan-pertanyaan seperti menjadi sangat liar dalam benak dosen pengajar di perguruan tinggi swasta; namun mereka terbiasa dengan sunyi untuk mengabdi.

Biarlah senja itu menjadi saksi bahwa perguruan tinggi swasta yang harus memungut sisa-sisa remah-remah dari PTN “hawak”; karena menggunakan pukat harimau dalam menjaring calon mahasiswanya; berjuang menyamakan kualitas lulusannya agar sama dengan mereka, sementara bahan bakunya sisa mereka.

Lalu siapakah sejatinya yang pahlawan? Entahlah. Yang jelas pembedanya adalah kerja akademik dosen perguruan tinggi swasta saat ini menjadi jauh lebih berat. Namun yakinilah bahwa pendidikan tinggi adalah medan bagi manusia-manusia yang berbeda untuk tumbuh menjadi satu generasi yang tidak seragam dalam asal tetapi seragam dalam kepekaan, tanggung jawab, dan harapan, serta bersama menjaga negeri ini dari “para perampok berdasi”. Salam Waras. (SJ)

Editor: Gilang Agusman