Archive for category: Opini

Pak Djarwo, Bagaimana Saya Bisa Lupa?

Oleh Udo Z Karzi

DI negeri ini, orang sering lupa. Lupa janji saat kampanye. Lupa utang setelah gajian. Lupa sejarah setelah jadi pejabat. Dan yang paling sering: lupa kepada guru setelah merasa pintar.

Karena itu, ketika membaca tulisan Juwendra Asdiansyah tentang Prof. Dr. Sudjarwo berjudul “Prof Sudjarwo: Yang Siap Dilupakan, Yang Mengukir Keabadian” (Wartalampung.id, 20 Mei 2026), saya justru berpikir: bagaimana mungkin saya bisa lupa kepada Pak Djarwo?

Lupa itu perlu syarat. Pertama, orang yang mau dilupakan memang tidak meninggalkan jejak. Kedua, kita memang tak pernah benar-benar bersentuhan dengannya. Ketiga, kita malas mengenang.

Nah, masalahnya, Pak Djarwo itu meninggalkan jejak di kepala saya. Dan jejak itu bukan sekadar tanda tangan di lembar absensi kuliah.

Ia adalah dosen saya di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Mengajar Metode Penelitian Sosial (MPS) dan sosiologi perdesaan. Dua mata kuliah yang sebenarnya bisa sangat mengerikan bila diajarkan dengan wajah birokratis, suara datar, dan diktat lusuh hasil fotokopi generasi ketujuh.

Tapi, Pak Djarwo beda.

Ia mengajar seperti orang yang percaya bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar kumpulan teori untuk ujian semester, melainkan alat memahami manusia. Dan manusia itu makhluk yang rumit, absurd, lucu, kadang tolol, tapi menarik diteliti.

Saya masih ingat salah satu hal yang paling membekas dari mata kuliah MPS: pendekatan sejarah dalam penelitian sosial. Dari situ saya makin menyukai sejarah apa saja. Sejarah politik, sejarah kebudayaan, sejarah sastra, bahkan sejarah orang putus cinta.

Sebab, sejarah membuat kita paham mengapa sesuatu terjadi. Dan, lebih penting lagi: mengapa sesuatu terus berulang.

Masalahnya memang begitu. Manusia ini makhluk keras kepala. Sudah berkali-kali sejarah menunjukkan akibat keserakahan, penyalahgunaan kuasa, kebodohan kolektif, tapi tetap saja diulang dengan penuh percaya diri. Mungkin karena manusia merasa dirinya generasi paling canggih. Padahal cuma generasi terbaru dari spesies yang sama-sama suka mengulangi kesalahan.

Itu pelajaran penting dari Pak Djarwo. Bukan sekadar teori sosiologi. Tapi cara memandang kehidupan.

Dan yang paling saya suka: beliau melarang mahasiswa mencatat saat kuliah.

Ini revolusioner.

Di kampus-kampus kita, mahasiswa biasanya sibuk mencatat sampai lupa mendengar. Tangan bergerak cepat, otak parkir. Dosen ngomong apa, tidak penting. Yang penting catatan penuh supaya bisa difotokopi sebelum ujian.

Pak Djarwo justru meminta kami mendengarkan. Menyimak. Mencerna. Setelah itu baru materi boleh difotokopi.

Kalau rajin mengumpulkan materi kuliah, jadilah diktat. Tapi Pak Djarwo tidak menjadi “diktat-or” yang menjadikan mahasiswa sebagai pasar fotokopian wajib. Ini penting dicatat. Sebab di republik pendidikan kita, kadang ada dosen yang lebih semangat menjual diktat daripada memperbarui isi kuliah.

Ada dosen yang tiap tahun mengajar teori lama dengan semangat purbakala, tetapi diktatnya berganti cover terus supaya mahasiswa tak bisa pinjam kakak tingkat.

Ekonomi kreatif memang luar biasa.

Beruntung kami punya Pak Djarwo.

Dan keberuntungan berikutnya: beliau bukan hanya dosen yang mengajar. Beliau menulis.

Nah, di sinilah masalah besar dunia akademik kita sebenarnya.

Banyak dosen bisa bicara panjang lebar di seminar, tetapi ketika menulis, kalimatnya seperti truk pengangkut batu gagal nanjak: berat, berisik, lalu mundur perlahan. Ada tulisan akademik yang setelah dibaca tiga paragraf membuat pembaca merasa bersalah telah lahir ke dunia. Padahal menulis itu mestinya menyampaikan pikiran, bukan menyembunyikannya.

Karena itu saya sepakat dengan Juwendra: dosen yang benar-benar bisa menulis dengan baik memang tidak banyak.

Pak Djarwo termasuk yang langka itu.

Ketika saya menjadi jabrik (penanggung jawab rubrik) halaman Opini di Lampung Post, sayalah yang kerap memuat tulisan-tulisannya.

Eh, redaktur Opini Lampost itu silih berganti. Seingat saya nama-nama redaktur Opini di Lampost di antaranya: Fajrun Najah Ahmad, Heri Wardoyo, Uten Sutendy, Heri Mulyadi, Rahmat Sudirman, Hesma Eryani, Budi Hutasuhut, Sudarmono, sampai SW Teofani. Sebuah zaman ketika koran masih dibaca sambil ngopi, bukan sambil rebahan sambil mengutuk algoritma media sosial.

Dan saya ingat para penulis yang rutin mengirim opini. Pak Djarwo, tentu saja. Juga Syarief Makhya, Nanang Trenggono, sampai Ari Darmastuti yang menulis meski jarang. Maaf, Bu Ari. Hehee…

Yang menarik dari tulisan-tulisan Pak Djarwo ialah nadanya. Tenang. Santun. Tidak menggebu-gebu seperti status Facebook orang baru menemukan teori konspirasi.

Sebagai sosiolog, ia tidak memaki-maki masyarakat. Ia mengajak pembaca merenung. Tidak menggurui, tetapi mempersilakan orang berpikir. Di tengah dunia yang makin berisik, tulisan model begitu justru terasa mewah.

Sekarang kita hidup di zaman semua orang ingin menjadi komentator tercepat. Semua ingin viral. Semua merasa harus marah tiap hari. Bahkan orang belum selesai membaca berita sudah siap menghina di kolom komentar.

Pak Djarwo justru mengingatkan bahwa kecendekiaan tidak harus gaduh. Bahwa pikiran jernih sering lahir dari suara yang tenang.

Ini kata Pak Djarwo yang dikutip Juwendra: “Jarang yang mau membaca (tulisan saya) karena banyak orang begitu membaca istilah filsafat langsung ambil posisi minggir sebelum berjalan.”

Kalimat ini lucu sekaligus menyedihkan. Kita memang bangsa yang cepat minder terhadap istilah-istilah intelektual. Baru membaca kata “epistemologi”, orang langsung merasa dikejar setan akademik. Padahal filsafat itu sebenarnya cuma usaha manusia memahami hidup secara lebih serius.

Masalahnya, kita sudah terlalu lama dididik untuk takut berpikir rumit. Kita lebih suka slogan daripada perenungan. Lebih suka kutipan pendek daripada membaca buku utuh. Lebih suka video 30 detik daripada esai 1.000 kata.

Dan ironisnya, di tengah budaya instan itu, masih ada orang seperti Pak Djarwo yang tekun menulis dengan kesabaran seorang guru.

Maka bagaimana saya bisa lupa?

Apalagi buku Ngilo karya beliau masih tertata rapi di Lepau Buku saya. Buku kumpulan opini yang terbit tahun 2014 itu bukan sekadar kumpulan tulisan koran. Ia semacam rekaman batin seorang intelektual yang mengamati masyarakat dengan mata teduh.

Saya kadang berpikir, mungkin memang nasib banyak guru besar yang baik adalah perlahan-lahan disisihkan oleh zaman yang lebih menghargai sensasi daripada kebijaksanaan.

Tapi ada yang tak dipahami zaman: tulisan yang baik punya umur panjang. Ia bisa melampaui tepuk tangan seminar. Melampaui jabatan. Melampaui baliho akademik. Dan dalam hal itu, Pak Djarwo mungkin benar-benar sedang mengukir keabadian.

Sedangkan kita? Kita cuma sedang sibuk scrolling.

Prof. Sudjarwo, Puncak Ilmu Pengetahuan adalah Adab

kado Ulang Tahun ke-73 

PROFESOR Dr. Sudjarwo, M.S. memang telah memasuki usia kepala tujuh. Namun, soal semangat menulis dan ketajaman berpikir, banyak anak muda mungkin masih tertinggal jauh darinya.

Setiap ada persoalan sosial yang menjadi polemik, baik di daerah maupun nasional, pisau analisis sosiologisnya selalu hadir mengiris tajam. Menariknya, ketajaman itu tidak pernah terasa melukai.

Saya sering dibuat kagum. Baru saja saya berniat mengirim pesan WhatsApp untuk membahas isu yang sedang ramai, tulisannya sudah lebih dulu masuk ke redaksi Heloindonesia.com.

Kadang saya sampai berpikir, jangan-jangan beliau bukan manusia biasa, melainkan “AI” (artificial intellegence) sungguhan dalam dunia nyata, dunia literasi.

Meminjam penilaian penggiat literasi Gunawan Handoko, tulisan Guru Besar Universitas Malahayati itu setajam silet, tetapi tetap menjaga kesantunan. Kritik-kritiknya argumentatif, berbasis teori, tanpa harus menyebut nama atau jabatan pihak yang dikritik.

Bagi Prof. Sudjarwo, tampaknya bukan siapa orangnya yang penting dibedah, melainkan persoalannya. Ia bermain di wilayah konsep dan gagasan. Adab akademik selalu dikedepankan. Kritik disampaikan dengan pemikiran, bukan makian.

Penilaian itu rasanya tidak berlebihan. Lebih dari setengah abad hidup di dunia akademik telah menempa dirinya menjadi ilmuwan yang analitik sekaligus menjunjung tinggi etika.

Di Universitas Lampung (Unila), ia mendedikasikan diri selama 43 tahun sebelum melanjutkan pengabdiannya di Universitas Malahayati hingga hari ini.

Nilai-nilai itu sangat terasa saat beliau menyampaikan pidato valediktori atau pidato perpisahan sebagai guru besar dan aparatur sipil negara di Unila, di Aula K FKIP Unila pada 31 Mei 2023.Dalam pidatonya, beliau berkata:
Ilmuwan itu akan bermakna manakala lakunya menunjukkan akhlakul karimah, karena puncak ilmu itu pada adab yang didasari etika.”

Kalimat itu bukan sekadar nasihat. Prof. Sudjarwo menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Seberat dan serumit apa pun polemik di masyarakat, ia mampu membedahnya dengan tajam tanpa membuat siapa pun merasa dipermalukan.

Energinya dalam menulis pun seperti tak pernah habis. Rasanya beliau justru gelisah jika terlalu lama menyimpan gagasan di kepala. Dari era media cetak tahun 1980-an hingga zaman media online hari ini, tulisan-tulisannya terus mengalir. Dari masa artikel masih dihargai honor lumayan hingga era “media bokek”, semangatnya tetap sama: menulis untuk mencerahkan.

Kadang saya membayangkan, Prof. Sudjarwo baru bisa menikmati secangkir teh dengan tenang setelah gagasannya terbit di media. Adrenalin menulisnya masih sanggup diadu dengan anak-anak muda.

Karya-karyanya pun tidak sedikit. Saat memasuki masa purnabakti dari Unila, beliau meluncurkan buku berjudul Legacy, yang memuat kisah perjalanan hidup sejak masa kecil, kumpulan opini di berbagai media, hingga testimoni dari sahabat, kolega, dan para jurnalis.

Selama aktif mengajar dan meneliti, Prof. Sudjarwo dikenal sangat produktif menulis buku, terutama di bidang metodologi penelitian, ilmu sosial, dan pendidikan. Ia juga pernah dipercaya bergabung dalam Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta tim ad hoc sertifikasi guru demi pengembangan mutu pendidikan Indonesia.

Bagi beliau, seorang akademisi dan guru besar adalah ilmuwan yang seharusnya berada di wilayah ontologi—wilayah persepsi yang bebas nilai. Sebab ketika seorang ilmuwan terlalu larut dalam wilayah epistemologi dan aksiologi, penilaian subjektif akan mudah masuk dan mengaburkan kejernihan berpikir.

Karena itu, menurut Prof. Sudjarwo, laku seorang begawan adalah berusaha tidak menyakiti orang lain sambil terus memperbaiki diri sendiri. Sebab manusia tidak pernah tahu kapan hari terakhirnya di bumi.

Dengan sederhana ia menjelaskan:
“Ontologi adalah ilmu, epistemologi adalah otak, dan aksiologi adalah hati. Melayani dengan hati, berpikir dengan otak, dan bertindak dengan ilmu, maka kita adalah profesor kehidupan.”

Seorang jurnalis senior pernah menilai Prof. Sudjarwo memiliki kemampuan menulis di atas rata-rata, dengan mata yang jeli dan rasa ingin tahu yang besar—seorang pencari makna di balik realitas.

Dan memang, warisan pemikiran yang telah beliau tinggalkan begitu banyak. Entah sudah berapa ratus doktor lahir dari bimbingannya. Entah berapa gunung skripsi, tesis, dan disertasi yang mendapatkan sentuhan tangan dinginnya. Semua itu menjadi amal ilmu yang akan terus mengalir.

Pembaca tulisan-tulisannya pun tidak terhitung jumlahnya. Banyak orang mendapatkan inspirasi, wawasan, bahkan cara pandang baru tentang kehidupan dari gagasan-gagasan yang beliau tulis.

Setelah menguasai berbagai jurus dan melihat luasnya dunia persilatan, seorang pendekar sejati justru menyadari bahwa tidak ada lagi yang perlu disombongkan. Puncak tertinggi dari sebuah perjalanan bukanlah keangkuhan, melainkan kesadaran diri dan kerendahan hati.

Terima kasih, Pak Sudjarwo, atas semua pemikiran yang telah mengalir kepada publik. Tulisan-tulisan itu bukan hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membuka cakrawala dan dimensi kehidupan banyak orang.

Hari ini, 20 Mei 2026, Prof. Sudjarwo genap berusia 73 tahun. Tak ada hadiah istimewa yang bisa saya berikan selain doa: semoga Profesor selalu sehat, panjang umur, tetap bernas dalam berpikir, dan terus menyalakan cahaya ilmu bagi generasi berikutnya.

Selamat ulang tahun, Profesor idolaku.
Tabik puuun. ***

Prof. Dr. H. Sudjarwo, M.S. adalah guru besar tetap dalam bidang Ilmu Sosial/Pendidikan di Universitas Lampung (Unila) yang lahir di Lubuk Linggau pada 20 Mei 1953. Beliau telah memasuki masa purnabakti pada pertengahan tahun 2023 dan melanjutkan dedikasi ilmu pengetahuannya ke Universitas Malahayati.

Berikut adalah ringkasan profil dan riwayat perjalanan karier beliau:

Riwayat Pendidikan

S1 / Doktorandus: Universitas Sriwijaya (1980)
S2 / M.S.: Universitas Padjadjaran (1993)
S3 / Doktor: Universitas Padjadjaran (1997) [1, 2]

Riwayat Jabatan & Kariir

Guru Besar: FKIP Universitas Lampung (dikukuhkan sebagai profesor pada tahun 2006)

Direktur: Pascasarjana Universitas Lampung

Dekan: FKIP Universitas Lampung

Ketua Program Studi: Pascasarjana Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Unila.

menjelang senja

Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lampung ( malahayati.ac.id ) – Tanggal 20 Mei 2026 bukan sekadar angka dalam kalender. Ia hadir sebagai penanda perjalanan panjang yang kini mencapai usia tujuh puluh tahun lebih: sebuah usia yang sarat dengan pengalaman, pengujian, dan pemaknaan. Jika masa muda dahulu dipenuhi dengan ambisi dan keinginan untuk menaklukkan dunia, maka di usia ini, hidup terasa lebih seperti ruang hening untuk memahami dunia dan diri sendiri. Tidak lagi berlari, melainkan berhenti sejenak untuk melihat ke belakang, menimbang, dan kemudian menerima.

Perjalanan hidup yang telah dilalui bukanlah jalan yang rata. Ia penuh dengan onak dan duri, tikungan tajam, serta tanjakan yang melelahkan. Ada masa ketika langkah terasa ringan, seakan segala sesuatu berpihak. Namun, tidak sedikit pula saat di mana hidup terasa begitu berat, bahkan untuk sekadar melangkah satu langkah ke depan. Dalam rentang waktu yang panjang ini, saya menyadari bahwa penderitaan dan kebahagiaan bukanlah dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari satu kenyataan yang sama, yaitu: kehidupan itu sendiri.

Ketika menengok ke masa lalu, luka-luka yang dulu terasa begitu dalam kini tampak berbeda. Ia tidak lagi sekadar menyakitkan, tetapi juga mengandung pelajaran yang tak ternilai. Dari kegagalan, saya belajar tentang keterbatasan diri. Dari kehilangan, saya memahami arti kehadiran. Dari kesalahan, saya mengenal pentingnya kejujuran dan kerendahan hati. Hidup, pada akhirnya, adalah guru yang keras namun jujur; ia tidak pernah memberi tanpa sekaligus menguji.

Di usia ini, saya mulai melihat bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dikejar tanpa henti. Ia bukan sesuatu yang bisa dimiliki secara permanen. Kebahagiaan datang seperti angin yang berhembus; kadang lembut, kadang tak terasa, dan sering kali pergi tanpa peringatan. Dulu, saya mungkin terlalu sibuk mencarinya di tempat-tempat yang jauh, dalam pencapaian besar atau pengakuan dari orang lain. Kini, saya justru menemukannya dalam hal-hal sederhana: keheningan pagi, tawa kecil bersama anak anak yang kini sudah dewasa, makan berdua di luar bersama istri, diskusi seru dengan para cucu; itu semua lebih dari sekadar rasa cukup.

Waktu, yang dahulu terasa begitu luas, kini terasa semakin terbatas. Hari-hari tidak lagi berlalu tanpa makna; setiap detik memiliki bobotnya sendiri. Kesadaran akan keterbatasan ini menghadirkan perspektif baru. Bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisi waktu yang ada. Ada keinginan yang semakin kuat untuk tidak menyia-nyiakan sisa perjalanan ini, bukan dengan mengejar lebih banyak, tetapi dengan menjalani lebih dalam dan berbagi lebih banyak.

Kematian, yang dulu mungkin terasa sebagai sesuatu yang jauh dan menakutkan, kini hadir sebagai kenyataan yang tak terelakkan. Ia bukan lagi bayangan gelap yang harus dihindari, melainkan bagian dari siklus kehidupan yang wajar. Dalam kesadaran ini, muncul suatu bentuk penerimaan yang perlahan menenangkan. Bahwa pada akhirnya, setiap perjalanan pasti memiliki titik akhir. Dan mungkin, yang terpenting bukanlah kapan hari akhir itu datang, melainkan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehadirannya.

Refleksi ini juga membawa saya kembali pada hubungan dengan sesama. Ada begitu banyak wajah yang pernah hadir dalam hidup; sebagian masih ada, namun kebanyakan dari mereka telah berpulang. Setiap pertemuan meninggalkan jejak, setiap perpisahan menyisakan cerita. Dalam perjalanan ini, tidak semua hubungan berjalan mulus. Ada kesalahpahaman, ada luka yang mungkin belum sepenuhnya sembuh. Namun, di usia ini, muncul kesadaran bahwa memaafkan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kebebasan. Melepaskan beban masa lalu justru membuat langkah menjadi lebih ringan.

Saya juga mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu diukur dengan pencapaian besar. Dunia sering kali menilai keberhasilan dari apa yang tampak: jabatan, kekayaan, atau pengakuan. Namun, dalam keheningan refleksi, saya menemukan bahwa makna hidup sering kali tersembunyi dalam hal-hal yang tidak terlihat. Menjadi pribadi yang jujur, yang berusaha berbuat baik kepada sesama mahluk, meskipun tidak selalu dihargai, menurut saya itu adalah bentuk keberhasilan yang sesungguhnya.

Usia tujuh puluh lebih ini membawa saya pada kesederhanaan yang lebih dalam. Keinginan untuk memiliki semakin berkurang, digantikan oleh keinginan untuk memahami. Hidup tidak lagi tentang mengumpulkan, tetapi tentang melepaskan. Melepaskan ambisi yang tidak lagi relevan, melepaskan beban yang tidak perlu, dan bahkan melepaskan ego yang selama ini tanpa sadar mengikat. Dalam proses inilah, saya menemukan kedamaian yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya.

Menjelang senja kehidupan, ada dorongan untuk merapikan segala sesuatu. Bukan hanya hal-hal yang tampak, tetapi juga yang tersembunyi dalam hati. Ada keinginan untuk berdamai dengan masa lalu, untuk mengakui kesalahan tanpa harus tenggelam dalam penyesalan, dan untuk menerima diri apa adanya. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi terasa perlu; seperti menyiapkan diri untuk perjalanan panjang yang akan datang.

Akhirnya, ulang tahun kali ini bukanlah sekadar peringatan bertambahnya usia. Ia adalah momen perenungan yang mendalam, sebuah titik di mana kehidupan dilihat dengan kejernihan yang mungkin tidak dimiliki di masa lalu. Dalam keheningan ini, saya menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar sempurna, tetapi selalu memiliki makna bagi mereka yang mau melihatnya. Dan, ketika saat itu benar-benar tiba, ketika kehidupan mencapai ujungnya, saya berharap dapat menyambutnya dengan ketenangan. Bukan karena tidak ada ketakutan, tetapi karena telah belajar menerima. Bukan karena tidak ada penyesalan, tetapi karena telah berusaha menjalani hidup dengan sepenuh hati. Dalam kesadaran itu, senja tidak lagi terasa sebagai akhir yang menakutkan, melainkan sebagai bagian indah dari menuju perjalanan abadi. Jika diri larut dalam fana yang sunyi, Lenyaplah aku, tinggallah Dia Yang Abadi. Jika hijab tersingkap di ujung perjalanan, Hamba dan Tuhan menyatu dalam pengenalan. Salam Keabadian (R-1)

Rakyat, Dolar, dan Retorika

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Pidato seorang pemimpin seharusnya menjadi ruang penjernihan nalar publik, bukan panggung pelampiasan emosi yang mengaburkan persoalan. Ketika seorang pemimpin berbicara tanpa teks lalu menyatakan bahwa masyarakat desa tidak membutuhkan dolar, dan bahwa orang yang resah terhadap kenaikan nilai dolar hanyalah pihak yang ingin menjatuhkan pemerintah; maka yang muncul bukan sekadar kontroversi politik, melainkan persoalan serius tentang cara berpikir dalam memahami ekonomi dan demokrasi. Pernyataan semacam itu terdengar sederhana dan populis, tetapi sesungguhnya mengandung penyederhanaan yang berbahaya terhadap kenyataan ekonomi yang jauh lebih kompleks.

Pada teori ekonomi makro, hubungan masyarakat dengan dolar tidak pernah sesempit urusan bepergian ke luar negeri atau transaksi perdagangan internasional yang hanya dilakukan pengusaha besar. Nilai tukar dolar memengaruhi harga barang impor, bahan baku industri, pupuk, energi, alat kesehatan, hingga biaya logistik.

Ketika dolar naik dan mata uang domestik melemah, dampaknya menjalar ke hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat desa yang sering dianggap jauh dari urusan ekonomi global. Petani membeli pupuk yang sebagian bahan bakunya bergantung pada impor. Nelayan membutuhkan solar dan suku cadang mesin yang harganya terpengaruh kurs. Pedagang kecil membeli barang yang distribusinya terhubung dengan biaya transportasi dan energi. Bahkan harga kebutuhan pokok dapat bergerak naik akibat tekanan nilai tukar.

Karena itu, mengatakan masyarakat desa tidak perlu memikirkan dolar menunjukkan cara pandang yang terlalu sempit terhadap sistem ekonomi modern. Dunia saat ini saling terhubung. Ekonomi desa tidak berdiri terpisah dari ekonomi nasional, apalagi ekonomi global.

Kenaikan dolar bukan hanya urusan elite kota atau investor pasar modal. Dampaknya bisa masuk hingga ke dapur rumah tangga sederhana melalui kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Pemahaman dasar seperti ini justru telah menjadi pengantar umum dalam ekonomi makro yang dipelajari mahasiswa pada tahap awal pendidikan mereka.

Masalah menjadi lebih serius ketika keresahan publik terhadap naiknya dolar dianggap sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar ketidaktepatan analisis ekonomi, melainkan kekeliruan logika berpikir. Kritik terhadap keadaan ekonomi bukan otomatis bentuk kebencian terhadap negara atau permusuhan terhadap pemerintah.

Dalam masyarakat demokratis, kritik adalah bagian dari mekanisme pengawasan sosial. Warga berhak khawatir ketika harga naik, daya beli menurun, lapangan kerja menyempit, atau nilai mata uang melemah. Kekhawatiran itu lahir dari pengalaman hidup sehari-hari, bukan selalu dari motif politik tersembunyi.

Sayangnya, pidato emosional sering membangun narasi hitam-putih: siapa yang mendukung dianggap patriotik, sedangkan yang mengkritik dianggap ingin merusak. Cara berpikir seperti ini merupakan kesesatan logika yang berbahaya karena memindahkan fokus dari substansi persoalan menuju penyerangan terhadap motif orang lain. Dalam logika argumentatif, hal semacam itu dikenal sebagai pengalihan isu dari isi kritik kepada karakter atau niat pengkritik. Padahal benar atau salahnya kritik seharusnya diuji melalui data, fakta, dan argumentasi, bukan melalui tuduhan bahwa pengkritik memiliki agenda politik tertentu.

Retorika emosional memang efektif membangkitkan tepuk tangan sesaat. Kalimat-kalimat sederhana yang memihak “rakyat kecil” terdengar menarik di telinga publik. Namun kepemimpinan tidak cukup dibangun dengan efek dramatik pidato yang disertai joged. Kepemimpinan membutuhkan kemampuan membaca realitas secara jernih, terutama dalam bidang ekonomi yang menyangkut kehidupan jutaan orang. Ketika persoalan ekonomi dijelaskan dengan cara terlalu simplistis, masyarakat justru kehilangan kesempatan memahami akar masalah yang sebenarnya.

Lebih berbahaya lagi jika pemimpin mulai membiasakan diri melihat kritik sebagai ancaman personal. Sikap seperti itu dapat melahirkan budaya anti-kritik di lingkungan kekuasaan. Para pendukung menjadi terbiasa menyerang setiap suara berbeda, sementara pejabat di sekitar pemimpin cenderung hanya menyampaikan laporan yang menyenangkan telinga. Akibatnya, pemerintah kehilangan kemampuan mendeteksi masalah sejak dini karena kritik dianggap musuh, bukan masukan.

Padahal sejarah menunjukkan banyak negara mengalami kemunduran bukan karena terlalu banyak kritik, melainkan karena kekuasaan menolak mendengar kritik. Ketika semua keresahan publik ditafsirkan sebagai upaya menjatuhkan pemerintah, ruang dialog menjadi sempit. Masyarakat dipaksa memilih antara loyalitas mutlak atau dicap sebagai lawan. Situasi seperti ini tidak sehat bagi demokrasi maupun bagi kualitas kebijakan publik.

Pemimpin yang matang seharusnya mampu membedakan antara serangan politik dan kritik rasional. Tidak semua orang yang mempertanyakan kebijakan ekonomi memiliki niat buruk. Banyak warga hanya ingin hidup lebih stabil, harga tidak melonjak, dan masa depan terasa lebih pasti. Bahkan, kritik keras sekalipun dapat menjadi cermin penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi diri. Dalam demokrasi, pemimpin bukan sosok yang harus selalu dipuji, melainkan pelayan publik yang wajib siap diuji oleh pendapat rakyatnya sendiri.

Karena itu, yang dibutuhkan masyarakat bukan pidato yang menyederhanakan masalah atau memancing emosi massa, melainkan penjelasan yang jujur dan berbasis pengetahuan. Pemimpin perlu menghadirkan ketenangan melalui argumentasi yang rasional, bukan dengan menuduh pihak yang resah sebagai musuh negara. Kemampuan berbicara tanpa teks mungkin dapat menunjukkan spontanitas, tetapi spontanitas tanpa kedalaman pemahaman dapat melahirkan pernyataan yang menyesatkan publik.

Pada akhirnya, kualitas sebuah kepemimpinan tidak diukur dari seberapa keras ia berbicara atau seberapa sering ia disoraki pendukungnya. Kualitas kepemimpinan diukur dari kemampuan memahami persoalan secara utuh, menerima kritik dengan kepala dingin, dan menjelaskan keadaan kepada rakyat dengan kejujuran intelektual. Sebab dalam negara demokratis, kritik bukan ancaman bagi pemerintah. Justru ketidakmampuan menerima kritiklah yang sering menjadi ancaman terbesar bagi kehancuran pemerintahan itu sendiri.

 

Negara Takut pada Cerminnya Sendiri

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Ada sesuatu yang rapuh dalam sebuah kekuasaan ketika ia mulai takut pada cerita. Ketakutan itu biasanya tidak lahir dari senjata, pemberontakan, atau ancaman nyata terhadap negara, melainkan justru dari karya seni, film, sastra, dan suara-suara kecil yang berusaha memperlihatkan kenyataan sebagaimana adanya.

Sebuah film tentang pesta babi, tanah, dan manusia yang hidup di bawah bayang-bayang pembangunan bisa mendadak dianggap berbahaya. Ia dihadang, ditolak, dipersulit, bahkan sebelum masyarakat diberi kesempatan untuk menontonnya. Padahal yang sebenarnya sedang dihadapi bukanlah film itu sendiri, melainkan pantulan wajah kekuasaan di depan cermin.

Pembangunan telah lama dijadikan agama baru dalam kehidupan modern. Segala sesuatu diukur dari kecepatan pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi, dan besarnya proyek yang berhasil dibangun. Jalan tol dianggap simbol peradaban. Gedung pencakar langit dipuja sebagai bukti kemajuan. Kawasan industri dipromosikan sebagai masa depan bangsa. Dalam logika seperti ini, manusia perlahan kehilangan tempatnya. Yang penting bukan lagi apakah rakyat hidup dengan bermartabat, melainkan apakah grafik ekonomi terus bergerak naik.

Masalahnya, pembangunan sering bekerja seperti kolonialisme dengan bahasa yang lebih halus. Dulu tanah dirampas atas nama penjajahan; sekarang tanah diambil atas nama investasi. Dulu rakyat dipaksa tunduk dengan senjata; sekarang mereka ditekan dengan regulasi dan propaganda tentang kemajuan. Dulu eksploitasi dilakukan secara terang-terangan; sekarang ia dibungkus dengan pidato tentang kesejahteraan nasional. Yang berubah hanyalah cara dan istilah. Kekerasannya tetap sama.

Di banyak tempat, masyarakat kecil dipaksa meninggalkan ruang hidupnya demi proyek-proyek besar yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Hutan dibuka bukan karena kebutuhan rakyat, tetapi karena kerakusan modal. Laut direklamasi bukan demi nelayan, melainkan demi kota-kota elit yang hanya bisa dinikmati segelintir orang. Kampung digusur bukan karena masyarakat tidak penting, tetapi karena tanah mereka lebih berharga dibanding keberadaan mereka sendiri. Ironinya, semua itu dilakukan sambil mengucapkan kata “demi rakyat”.

Inilah bentuk paling licik dari pembangunan modern: ia tidak datang sebagai penindas yang kasar, tetapi sebagai penyelamat. Ia berbicara tentang masa depan sambil perlahan mencabut manusia dari akar kehidupannya. Ia menjanjikan kemajuan sambil memiskinkan makna hidup masyarakat yang terdampak.

Ketika rakyat menolak, mereka dicap anti-pembangunan. Ketika mereka melawan, mereka dianggap penghambat negara. Padahal yang mereka pertahankan bukan sekadar tanah atau rumah, melainkan hak untuk tetap menjadi manusia di tengah mesin ekonomi yang semakin brutal.

Karena itu karya seni yang jujur menjadi ancaman. Film yang memperlihatkan sisi gelap pembangunan dianggap berbahaya bukan karena ia berbohong, tetapi justru karena ia terlalu dekat dengan kenyataan. Kekuasaan selalu nyaman dengan pujian, tetapi gelisah terhadap kejujuran. Sebab kejujuran memiliki kemampuan menghancurkan ilusi yang selama ini dipelihara secara sistematis. Film, sastra, dan musik yang kritis bukan sekadar produk budaya, melainkan ruang kesaksian bagi mereka yang selama ini dipaksa diam.

Ketika sebuah film dihadang di berbagai tempat, yang sebenarnya sedang dipertontonkan bukan kekuatan negara, melainkan kelemahannya. Negara yang percaya diri tidak takut pada kritik. Negara yang sehat tidak alergi pada karya seni. Hanya kekuasaan yang rapuh yang sibuk membungkam suara-suara berbeda karena takut kehilangan kendali atas narasi. Ketakutan semacam ini menunjukkan bahwa pembangunan telah berubah menjadi doktrin yang tidak boleh disentuh oleh pertanyaan moral.

Lebih menyedihkan lagi, masyarakat perlahan diajarkan untuk menerima pembungkaman itu sebagai sesuatu yang normal. Kita dibiasakan hidup dalam situasi di mana kritik dianggap ancaman, perbedaan dianggap gangguan, dan kesenian harus tunduk pada selera kekuasaan. Padahal, kebudayaan seharusnya menjadi ruang paling bebas bagi manusia untuk mempertanyakan dunia di sekitarnya. Jika seni sudah tidak boleh bicara tentang penderitaan rakyat, lalu untuk apa seni dibiarkan hidup?

Pembangunan tanpa kritik hanya akan melahirkan kesombongan kolektif. Negara merasa dirinya selalu benar. Investor merasa memiliki legitimasi moral untuk mengambil apa pun yang mereka inginkan. Elite politik sibuk merayakan keberhasilan proyek sambil menutup mata terhadap kerusakan sosial yang ditinggalkan. Di titik itu pembangunan berubah menjadi monster yang tidak lagi mengenal batas. Ia menelan apa saja yang menghalangi lajunya, termasuk manusia itu sendiri.

Monster ini memakan segalanya: hutan, sungai, gunung, kampung, bahkan ingatan manusia. Ia menciptakan kota-kota modern yang dingin dan asing, tempat manusia hidup berdampingan tetapi saling terasing. Ia menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kehampaan spiritual. Kita hidup di zaman ketika gedung semakin tinggi, tetapi empati semakin rendah. Kemajuan teknologi melesat, tetapi rasa kemanusiaan tertinggal jauh di belakang.

Paling berbahaya dari semua ini adalah hilangnya kemampuan masyarakat untuk marah. Kita terlalu sering dipaksa percaya bahwa penderitaan adalah harga yang wajar untuk kemajuan. Bahwa penggusuran adalah konsekuensi pembangunan. Bahwa kerusakan lingkungan hanyalah efek samping industrialisasi. Sedikit demi sedikit nurani publik dipatahkan hingga ketidakadilan terasa biasa. Ketika rakyat mulai terbiasa melihat ketimpangan tanpa rasa terganggu, saat itulah kemanusiaan sedang mengalami krisis paling dalam.

Di sinilah karya seni memiliki peran yang tidak tergantikan. Ia mengembalikan rasa tidak nyaman yang sengaja dihilangkan oleh propaganda pembangunan. Ia memaksa masyarakat melihat luka yang selama ini disembunyikan di balik baliho kemajuan. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap proyek besar selalu ada manusia-manusia kecil yang suaranya sengaja dikecilkan. Seni menghidupkan kembali empati yang perlahan mati di tengah hiruk-pikuk pertumbuhan ekonomi.

Sebab sebuah bangsa tidak runtuh ketika ekonominya melemah. Sebuah bangsa runtuh ketika ia kehilangan keberanian untuk mendengar kebenaran tentang dirinya sendiri. Dan ketika negara mulai takut pada film, takut pada kritik, takut pada cerita rakyatnya sendiri, mungkin yang sedang krisis bukan keamanan nasional, melainkan moral kekuasaan itu sendiri. Semoga negeri ini masih banyak yang waras untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi; atau apakah benar yang dikatakan teman jurnalis senior di negeri ini , bahwa kita sudah masuk pada era Orde Baru Plus Plus. Entahlah.

Titipan di Ketinggian

Guru Besar Universitas Malahayati

Gedung di lantai lima tempat penulis berkantor,  jika kita memandang ke bawah maka tampak seperti hamparan keteraturan yang menenangkan. Di kejauhan terlihat lapangan golf dengan hijaunya yang rapi, seolah hidup memang dapat disusun dalam garis-garis tenang tanpa kegelisahan. Sedikit lebih dekat, deretan kendaraan memenuhi tempat parkir: mobil dari merek-merek ternama dunia berdiri berdampingan dengan kendaraan sederhana yang sehari-hari mengangkut manusia mencari nafkah. Di sisi lain, sepeda motor berdesakan; ada yang mengkilap dengan harga tinggi, ada pula yang catnya mulai pudar dan bahkan nyaris kehilangan identitas mereknya. Semua tersusun dalam barisan yang beraturan, seolah menjadi bagian dari kehidupan yang terus berlangsung tanpa henti. Dari atas, semua terlihat indah, harmonis, dan seakan menjadi milik manusia sepenuhnya. Namun sesungguhnya, tidak satu pun benar-benar milik kita.

Pandangan dari ketinggian sering kali menghadirkan kesadaran yang berbeda tentang hidup. Ketika manusia berdiri di bawah, ia mudah larut dalam rasa memiliki. Ia percaya rumahnya adalah miliknya, jabatannya adalah hasil kekuasaannya, dan hartanya adalah bukti keberhasilannya. Tetapi ketika melihat semuanya dari jarak tertentu, muncul kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari arus besar kehidupan. Apa yang selama ini dianggap kepemilikan ternyata lebih menyerupai titipan sementara. Manusia hanya singgah sebentar di dunia, memegang sesuatu untuk beberapa waktu, lalu melepaskannya kembali.

Ironinya, manusia justru membangun identitasnya dari hal-hal yang tidak benar-benar dapat ia kuasai. Kendaraan, jabatan, kantor, dan simbol-simbol kemapanan menjadi ukuran nilai diri. Seseorang merasa tinggi karena memiliki lebih banyak daripada yang lain, padahal waktu dapat merenggut semuanya hanya dalam satu peristiwa kecil. Dunia modern mendorong manusia untuk percaya bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan. Akibatnya, hidup berubah menjadi perlombaan tanpa akhir. Orang bekerja tanpa henti demi menambah sesuatu yang pada akhirnya akan ditinggalkan juga. Di tengah kesibukan itu, manusia lupa bertanya apakah ia benar-benar memiliki hidupnya sendiri.

Pemandangan tempat parkir dari lantai lima sesungguhnya adalah metafora tentang keberadaan manusia. Semua kendaraan itu datang dan pergi. Tidak ada yang menetap selamanya. Hari ini satu kendaraan berada di sana, besok mungkin sudah berpindah tangan atau hilang dari peredaran. Demikian pula manusia. Ia datang ke dunia tanpa membawa apa-apa dan pergi tanpa dapat membawa apa pun. Namun selama hidup, manusia terus bertengkar, iri, dan bahkan saling menghancurkan sesamanya; demi sesuatu yang tidak akan tinggal bersamanya untuk selamanya.

Lebih menarik lagi adalah kenyataan bahwa hilangnya satu benda kecil saja dapat mengguncang sebuah lembaga besar. Sebuah dokumen yang hilang, sebuah kendaraan yang lenyap, atau satu kesalahan kecil dapat menciptakan kepanikan. Dari sini terlihat bahwa sistem kehidupan manusia dibangun di atas rasa kepemilikan yang rapuh. Manusia menciptakan aturan, pengawasan, dan kekuasaan untuk menjaga sesuatu yang sebenarnya fana. Ia takut kehilangan karena kehilangan mengingatkannya bahwa ia tidak pernah benar-benar berkuasa.

Ketakutan kehilangan adalah salah satu kenyataan paling dalam dalam hidup manusia. Ketika seseorang kehilangan harta, ia merasa sebagian dirinya ikut hilang. Ketika kehilangan jabatan, ia merasa harga dirinya runtuh. Bahkan kehilangan benda kecil pun terkadang menimbulkan kemarahan besar. Padahal, rasa sakit itu muncul karena manusia terlalu melekat pada sesuatu yang bersifat sementara. Semakin kuat rasa memiliki, semakin besar pula penderitaan ketika harus melepaskan.

Namun bukan berarti manusia harus menolak dunia atau menjauhi kehidupan material. Dunia tetap penting karena di sinilah manusia menjalani keberadaannya. Kendaraan membawa manusia bekerja, kantor menjadi tempat pengabdian, dan harta membantu memenuhi kebutuhan hidup. Persoalannya bukan pada benda-benda itu, melainkan pada cara manusia memandangnya. Ketika manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, ia akan terjebak dalam kecemasan tanpa akhir. Tetapi ketika ia memandang dunia sebagai amanah sementara, hidup menjadi lebih ringan dan penuh kesadaran.

Kesadaran bahwa segala sesuatu hanyalah titipan melahirkan kerendahan hati. Orang tidak lagi memandang dirinya lebih tinggi hanya karena memiliki lebih banyak. Ia sadar bahwa semua bisa berubah sewaktu-waktu. Kekayaan dapat habis, kesehatan dapat hilang, dan kekuasaan dapat berpindah tangan. Tidak ada yang benar-benar tetap selain perubahan itu sendiri. Kesadaran ini juga menumbuhkan rasa empati. Seseorang tidak akan mudah merendahkan mereka yang hidup sederhana, sebab ia tahu bahwa perbedaan hanyalah keadaan sementara dalam perjalanan hidup.

Dari lantai lima ini, sesungguhnya kita sedang melihat cermin diri kita sendiri. Lapangan golf yang hijau, kendaraan mewah, motor tua, dan lalu-lalang manusia adalah simbol dari perjalanan kehidupan yang penuh perbedaan tetapi memiliki akhir yang sama. Semua bergerak menuju kefanaan. Tidak ada yang mampu membawa dunia bersamanya. Yang tersisa hanyalah jejak sikap selama menjalani hidup: apakah manusia menggunakan titipan itu dengan bijaksana atau justru diperbudak olehnya.

Mungkin karena itu hidup terasa paradoksal. Manusia bekerja keras untuk memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki selamanya. Ia menjaga sesuatu yang suatu hari harus ia tinggalkan. Ia membangun identitas dari hal-hal yang rapuh terhadap waktu. Namun justru di situlah letak makna keberadaan manusia. Kesadaran akan kefanaan mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang dapat dikumpulkan, melainkan seberapa dalam manusia memahami arti keberadaannya sendiri.

Pada akhirnya, dunia memang tampak indah dari ketinggian. Semua terlihat teratur, sibuk, dan penuh pencapaian. Tetapi di balik semua itu, ada kenyataan sunyi bahwa manusia hanyalah pengembara singkat di antara benda-benda yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Kita hidup di dunia, menggunakan banyak hal, menikmati berbagai kemudahan, tetapi semuanya hanyalah persinggahan sementara. Dan mungkin kebijaksanaan terbesar manusia bukanlah saat ia berhasil memiliki banyak hal, melainkan ketika ia mampu menerima bahwa pada akhirnya ia tidak memiliki apa-apa.

Salam Waras

 

Relasi Penguasa dan Pengusaha (Dalam Perspektif Filsafat Sosial Indonesia Kekinian)

Oleh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lamung ( malahayati.ac.id ) – Di Indonesia masa kini, hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi semakin tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penguasa menjadi pengusaha, sementara pengusaha menjadi penguasa, bukan lagi sekadar dugaan atau wacana akademik, melainkan realitas yang dapat dilihat melalui berbagai kebijakan, jaringan bisnis, hingga praktik politik elektoral. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dan modal telah membentuk hubungan yang sangat erat dalam struktur sosial Indonesia modern. Politik tidak lagi berdiri murni sebagai ruang pengabdian kepada rakyat, sementara dunia usaha tidak lagi bergerak semata dalam bidang ekonomi. Keduanya saling memasuki wilayah masing-masing dan membentuk kekuatan baru yang sangat dominan dalam kehidupan bernegara.

Pada konteks Indonesia masa kini, kekuasaan sering berjalan beriringan dengan kepentingan ekonomi. Banyak pejabat memiliki hubungan dengan perusahaan besar, baik secara langsung maupun melalui keluarga dan jaringan tertentu. Di sisi lain, banyak pelaku usaha memasuki dunia politik dengan tujuan memperoleh pengaruh yang lebih luas (celah paling lebar ada pada legeslatif). Akibatnya, batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi menjadi semakin sulit dibedakan. Negara yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi seluruh rakyat perlahan berubah menjadi arena perebutan pengaruh antara elite politik dan elite ekonomi.
Secara ontologis, fenomena ini menunjukkan perubahan hakikat kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan yang idealnya lahir dari amanat rakyat demi menciptakan keadilan sosial kini sering dipahami sebagai sarana memperluas dominasi ekonomi. Jabatan publik bukan hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai akses terhadap sumber daya, proyek, dan jaringan bisnis. Sementara itu, kekuatan ekonomi tidak lagi sekadar berfungsi menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga menentukan arah kebijakan politik kekuasaan.

Hakikat Negara-pun mengalami pergeseran. Negara tidak sepenuhnya hadir sebagai pelindung rakyat kecil, melainkan sering tampak lebih dekat dengan kelompok yang memiliki modal besar. Hal ini dapat terlihat dari berbagai kebijakan yang lebih menguntungkan investor dibanding masyarakat bawah. Pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan investasi memang dipromosikan sebagai simbol kemajuan nasional, tetapi di balik itu sering muncul persoalan ketimpangan sosial, penggusuran, kerusakan lingkungan, hingga melemahnya akses masyarakat kecil terhadap ruang hidupnya sendiri. Ontologi kekuasaan di Indonesia masa kini akhirnya memperlihatkan bahwa negara semakin dipengaruhi logika ekonomi pasar.

Fenomena ini juga memperlihatkan perubahan dalam cara manusia dipandang dalam kehidupan sosial. Rakyat tidak lagi selalu diposisikan sebagai subjek utama demokrasi, tetapi sering menjadi objek mobilisasi politik dan pasar ekonomi. Dalam musim pemilu, masyarakat diperebutkan melalui citra, bantuan sosial, dan strategi media. Setelah kekuasaan diperoleh, rakyat kembali diposisikan sebagai angka statistik pembangunan atau konsumen dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kehidupan politik menjadi sangat transaksional karena relasi antara kekuasaan dan masyarakat dibangun lebih atas dasar kepentingan daripada kesadaran etis.

Dari sisi epistemologi, persoalan utama di Indonesia masa kini terletak pada produksi pengetahuan dan pembentukan opini publik. Informasi politik tidak lagi sepenuhnya bergerak melalui ruang diskusi rasional, melainkan dipengaruhi kekuatan media, buzzer digital, dan kepentingan ekonomi tertentu. Masyarakat sering menerima informasi yang telah dikonstruksi sedemikian rupa untuk membangun legitimasi penguasa atau melindungi kepentingan pemilik modal. Dalam keadaan seperti ini, kebenaran menjadi kabur karena realitas politik lebih banyak dibentuk oleh pencitraan daripada substansi.

Kepemilikan media oleh kelompok tertentu membuat pengetahuan publik tidak sepenuhnya netral. Informasi dapat diarahkan untuk membangun citra positif terhadap kekuasaan atau menjatuhkan lawan politik. Bahkan di media sosial, opini publik sering dibentuk melalui propaganda digital yang dimainkan secara sistematis. Akibatnya, masyarakat kesulitan membedakan antara fakta, kepentingan politik, dan manipulasi informasi. Pengetahuan tidak lagi lahir dari proses refleksi kritis, tetapi dari arus informasi yang terus diulang hingga dianggap sebagai kebenaran.

Di Indonesia masa kini, keberhasilan politik juga sering diukur melalui keberhasilan ekonomi. Orang kaya dianggap layak memimpin karena dinilai sukses dan berpengalaman mengelola bisnis. Sebaliknya, pejabat yang memiliki kedekatan dengan pengusaha dianggap mampu membawa investasi dan pembangunan. Cara berpikir seperti ini membentuk epistemologi baru dalam masyarakat: kekayaan dipandang sebagai tanda kapasitas kepemimpinan. Padahal kemampuan memperoleh keuntungan ekonomi tidak selalu identik dengan kemampuan menghadirkan keadilan sosial atau keberpihakan kepada rakyat kecil.

Perkembangan teknologi digital memperparah keadaan tersebut. Politik berubah menjadi pertunjukan citra yang dipenuhi simbol kemewahan, popularitas, dan pencapaian ekonomi. Media sosial membuat masyarakat lebih mudah tertarik pada tampilan visual daripada kualitas moral seorang pemimpin. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi berisiko kehilangan kedalaman substansinya karena pilihan politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi persepsi yang dibangun melalui media dibanding kesadaran kritis terhadap persoalan sosial yang nyata.

Secara aksiologis, hubungan erat antara penguasa dan pengusaha di Indonesia masa kini menimbulkan pertanyaan besar mengenai nilai dasar kehidupan bernegara. Apakah kekuasaan masih dijalankan demi kesejahteraan rakyat, atau hanya menjadi alat mempertahankan kepentingan elite tertentu? Nilai utama demokrasi semestinya adalah keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap masyarakat lemah. Namun ketika politik terlalu dekat dengan modal, nilai-nilai tersebut sering tergeser oleh pragmatisme ekonomi dan kepentingan investasi.

Konsekuensinya terlihat dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ketimpangan ekonomi semakin terasa, sementara akses terhadap kekuasaan hanya dimiliki kelompok tertentu yang memiliki modal besar. Politik menjadi mahal sehingga masyarakat biasa semakin sulit memasuki ruang kekuasaan tanpa dukungan finansial kuat. Dalam situasi ini, demokrasi kehilangan semangat partisipatifnya dan cenderung berubah menjadi arena kompetisi elite.

Lebih jauh, fenomena ini memunculkan krisis moral dalam masyarakat Indonesia. Kesuksesan semakin diukur melalui kekayaan, jabatan, dan kedekatan dengan kekuasaan. Nilai pengabdian kepada rakyat perlahan tergeser oleh orientasi keuntungan pribadi. Politik dipandang sebagai jalan memperoleh akses ekonomi, bukan sebagai ruang perjuangan etis demi kepentingan bersama. Akibatnya, generasi muda dapat tumbuh dengan pandangan bahwa kekuasaan adalah alat memperkaya diri, bukan amanat moral yang harus dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, Indonesia masa kini memperlihatkan bagaimana kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi saling menyatu dalam struktur sosial modern. Ontologi menunjukkan perubahan hakikat kekuasaan menjadi sarana dominasi ekonomi, epistemologi memperlihatkan bagaimana pengetahuan publik dibentuk melalui media dan kepentingan elite, sedangkan aksiologi menyingkap krisis nilai yang muncul akibat penyatuan politik dan modal. Karena itu, masyarakat Indonesia memerlukan kesadaran kritis agar demokrasi tidak sepenuhnya dikuasai logika pasar, dan negara tetap berpihak pada keadilan sosial serta martabat rakyatnya. Semoga.
Salam Waras (R-1)

Luka di Sepiring Nasi

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Pada sebuah desa yang tenang di salah satu kabupaten provinsi ini, terjadi sebuah peristiwa yang tampaknya sederhana namun menyimpan pertanyaan besar tentang kemanusiaan. Sebuah keluarga yang selama ini mengritik program makan bergizi gratis dengan harapan agar pelaksanaannya menjadi lebih baik, justru harus menerima kenyataan pahit: dua anak mereka kehilangan hak atas makanan di sekolah karena orang tuanya dianggap terlalu banyak cakap. Dalam peristiwa kecil ini, sesungguhnya tersimpan tragedi besar tentang relasi antara negara, manusia, moralitas, dan kekuasaan.

Filsafat manusia selalu memandang bahwa manusia bukan sekadar makhluk biologis yang membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Manusia adalah makhluk yang memiliki martabat, kesadaran, akal budi, dan kebebasan berpikir. Karena itu, kritik bukanlah ancaman terhadap kehidupan bersama, melainkan bagian dari kodrat manusia yang berpikir dan merasa bertanggung jawab atas lingkungan sosialnya.

Ketika seseorang mengkritik kebijakan publik dengan niat memperbaiki, ia sedang menjalankan tanggung jawab moralnya sebagai manusia yang sadar bahwa kekuasaan dapat keliru, pejabat bisa salah. Kritik lahir dari kepedulian, bukan kebencian. Ia adalah bentuk cinta yang tidak mau membiarkan sesuatu berjalan menuju kerusakan.

Pada kehidupan yang sehat, kritik seharusnya diterima sebagai cermin. Tidak semua kritik memang benar, tetapi hak untuk menyampaikan pandangan adalah fondasi penting dalam kehidupan manusia yang bermartabat. Kekuasaan yang dewasa akan menjawab kritik dengan perbaikan atau dialog, bukan dengan hukuman tersembunyi. Sebab ketika kritik dibalas dengan intimidasi, yang sesungguhnya tampak bukan kekuatan, melainkan ketakutan kekuasaan terhadap suara rakyatnya sendiri.

Persoalan menjadi jauh lebih tragis ketika hukuman sosial tidak menimpa pengkritik secara langsung, melainkan anak-anak yang tidak memiliki hubungan dengan perdebatan politik orang dewasa. Di titik inilah akal sehat kehilangan pijakannya. Anak dijadikan medium pembalasan, seolah-olah hak untuk makan dapat dicabut demi menjaga kewibawaan pihak tertentu. Padahal, dalam pandangan etika kemanusiaan, anak adalah pribadi yang harus dilindungi dari konflik kepentingan orang dewasa. Anak tidak boleh memikul beban politik yang bahkan belum mampu mereka pahami.

Mengorbankan anak demi membungkam kritik adalah bentuk kemerosotan moral yang sangat dalam. Di sana terdapat kegagalan melihat manusia sebagai tujuan, bukan alat. Filsafat moral mengajarkan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kepentingan tertentu. Ketika seorang anak kehilangan hak atas makanan hanya karena pandangan orang tuanya, maka anak itu telah diperlakukan bukan sebagai pribadi yang utuh, melainkan sebagai alat tekanan sosial. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan hati nurani.

Filsafat politik sejak lama mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk lupa pada batas moralnya sendiri. Karena itu masyarakat membutuhkan ruang untuk berbicara dan mengoreksi. Kritik sesungguhnya bukan tanda kebencian terhadap negara, melainkan tanda bahwa rakyat masih peduli. Orang yang benar-benar tidak peduli justru akan memilih diam dan membiarkan semuanya berjalan tanpa arah. Maka ketika suara kritik dibalas dengan penghukuman, negara sedang mengirim pesan berbahaya bahwa kepatuhan lebih dihargai daripada kejujuran.

Filsafat moral juga mengajarkan bahwa keadilan harus bersifat universal. Hak seorang anak untuk memperoleh makanan tidak boleh bergantung pada sikap politik keluarganya. Jika hak itu bisa dicabut hanya karena perbedaan pendapat, maka yang hilang bukan sekadar jatah makan, melainkan prinsip dasar tentang kesetaraan manusia. Negara kemudian tidak lagi berdiri di atas hukum dan moral, tetapi di atas suka dan tidak suka. Inilah awal dari lahirnya ketakutan sosial, ketika masyarakat mulai berpikir bahwa diam lebih aman daripada jujur.

Paling menyedihkan dari peristiwa semacam ini bukan hanya rasa lapar yang mungkin muncul, melainkan luka batin yang tertanam dalam diri anak. Anak-anak belajar tentang dunia bukan melalui buku filsafat, melainkan melalui pengalaman konkret sehari-hari.

Mereka belajar tentang keadilan dari cara orang dewasa memperlakukan mereka. Ketika mereka melihat bahwa orang tuanya dihukum karena berbicara, mereka akan menyerap pesan bahwa kejujuran bisa berbahaya. Ketika mereka melihat makanan dapat dicabut karena kritik, mereka akan belajar bahwa kekuasaan lebih penting daripada keadilan.

Luka seperti ini tidak selalu terlihat. Ia tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi menetap dalam ingatan. Anak mungkin akan tumbuh dengan rasa takut untuk berbicara. Mereka bisa kehilangan rasa percaya terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Dari sinilah lahir generasi yang terbiasa berpura-pura setuju demi keamanan hidupnya sendiri. Padahal masyarakat yang sehat justru membutuhkan warga yang berani berpikir dan menyampaikan pendapat secara terbuka.

Ada ironi yang sangat tajam dalam peristiwa ini. Program makan bergizi gratis sejatinya lahir dari gagasan kemanusiaan: bahwa anak-anak harus tumbuh sehat tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarga. Tetapi ketika program itu dijadikan alat untuk membedakan siapa yang layak menerima berdasarkan sikap politik keluarganya, maka tujuan mulianya berubah menjadi paradoks. Bantuan yang seharusnya membangun solidaritas malah melahirkan rasa takut.

Kebaikan kehilangan nilai moralnya ketika disertai ancaman tersembunyi. Sesuatu tidak lagi dapat disebut bantuan kemanusiaan apabila ia menuntut kepatuhan sebagai syarat diam-diam.

Dalam sejarah manusia, kekuasaan yang menolak kritik selalu percaya bahwa stabilitas dapat dijaga melalui pembungkaman. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa ketakutan tidak pernah melahirkan masyarakat yang sehat. Ketakutan hanya menciptakan diam yang rapuh. Orang mungkin berhenti berbicara, tetapi luka sosial terus tumbuh di dalam hati. Dan ketika anak-anak mulai merasa negaranya tidak adil kepada mereka, sesungguhnya negara sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada citra politik: ia kehilangan kepercayaan generasi masa depan.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah negara bukan hanya terletak pada banyaknya program yang dibagikan, melainkan pada cara negara memperlakukan manusia yang berbeda pendapat. Sebab kemanusiaan diuji bukan ketika kita berhadapan dengan orang yang memuji, tetapi ketika kita menghadapi orang yang mengkritik.

Jika kritik dibalas dengan penghukuman terhadap anak-anak, maka yang sedang terluka bukan hanya satu keluarga, melainkan nurani bersama. Dan ketika nurani mulai kalah oleh rasa takut, peradaban sesungguhnya sedang bergerak mundur. Semoga masih ada kewarasan di negeri ini.

PASIR DAN KUASA

Guru Besar Universitas Malahayati

Di banyak daerah yang sedang bertumbuh, pasir bukan lagi sekadar material alam. Ia telah berubah menjadi komoditas yang diperebutkan, dipindahkan, diperjualbelikan, lalu dijadikan alat untuk menggerakkan roda ekonomi. Di balik deru mesin pengeruk dan lalu lalang truk pengangkut, terdapat suara lain yang kerap tenggelam: suara lingkungan yang rusak, masyarakat yang kehilangan ruang hidup, dan hukum yang perlahan kehilangan wibawa di hadapan kekuatan modal serta jaringan kekuasaan. Fenomena maraknya penggalian pasir di Kabupaten Lampung Tengah memperlihatkan kenyataan pahit tentang bagaimana alam sering kali diposisikan hanya sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya.

Aktivitas penggalian pasir yang terus meluas membawa dampak yang nyata bagi lingkungan sekitar. Sungai dikeruk tanpa kendali, tebing mengalami abrasi, jalan desa rusak akibat kendaraan bermuatan berat, dan debu beterbangan memasuki rumah-rumah warga setiap hari. Dalam jangka pendek, kerusakan itu mungkin dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai konsekuensi pembangunan. Namun dalam jangka panjang, dampaknya jauh lebih serius. Struktur tanah menjadi rapuh, daerah resapan air berkurang, dan potensi bencana ekologis meningkat. Alam membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk memulihkan dirinya, sementara kerakusan manusia bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan bumi menyembuhkan luka.

Membuat keadaan semakin rumit adalah adanya dugaan bahwa praktik-praktik tersebut berdiri di bawah perlindungan orang-orang kuat. Ketika kekuatan ekonomi bertemu dengan pengaruh politik atau jaringan kekuasaan tertentu, hukum sering kehilangan ketegasannya. Masyarakat yang mencoba mempertahankan lingkungan hidup justru berada pada posisi yang lemah. Mereka dianggap penghambat investasi, pengacau usaha, atau pihak yang tidak memahami kebutuhan ekonomi daerah. Tidak jarang muncul tekanan sosial maupun intimidasi secara halus agar masyarakat memilih diam. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik lingkungan pada akhirnya bukan hanya persoalan alam, melainkan juga persoalan relasi kuasa.

Di tengah kondisi demikian, masyarakat sebenarnya sedang menghadapi dilema besar. Di satu sisi, aktivitas tambang sering dijanjikan sebagai sumber lapangan pekerjaan dan penggerak ekonomi lokal. Sebagian warga memang memperoleh penghasilan dari aktivitas tersebut, baik sebagai pekerja maupun melalui usaha kecil yang ikut bergerak di sekitarnya. Namun di sisi lain, masyarakat juga menyaksikan sendiri dampak kerusakan yang ditinggalkan. Ketika sungai menjadi keruh, ketika hasil pertanian menurun, ketika jalan-jalan desa hancur akibat truk pengangkut pasir, dan ketika sumber air mulai tercemar, masyarakat perlahan sadar bahwa keuntungan ekonomi yang dijanjikan tidak selalu sebanding dengan kerugian ekologis yang harus ditanggung bersama.

Ironisnya, saat masyarakat mencoba meminta kejelasan kepada pemerintah, yang muncul justru saling lempar tanggung jawab. Pemerintah kabupaten menyebut kewenangan berada di tingkat provinsi, sementara pihak provinsi berdalih bahwa pengawasan di lapangan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Akibatnya, persoalan terus berputar tanpa penyelesaian nyata. Dalam ruang abu-abu seperti inilah aktivitas yang merusak lingkungan dapat bertahan dan berkembang. Ketika birokrasi sibuk mencari batas kewenangan, kerusakan alam terus berlangsung tanpa jeda.

Fenomena ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola sumber daya alam. Negara seharusnya hadir sebagai pelindung kepentingan publik, bukan sekadar penonton yang membiarkan ruang hidup masyarakat dikorbankan oleh kepentingan tertentu. Hukum dibuat bukan hanya untuk mengatur administrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara adil dan berkelanjutan. Ketika hukum dapat dinegosiasikan oleh kekuatan modal dan pengaruh tertentu, maka yang lahir bukan lagi keadilan, melainkan ketimpangan. Masyarakat kecil akhirnya merasa bahwa aturan hanya berlaku bagi mereka yang lemah, sementara mereka yang memiliki kekuatan dapat dengan mudah mencari celah untuk menghindarinya.

Kerusakan lingkungan juga tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membawa dampak sosial yang luas dan perlahan menggerus kehidupan masyarakat dari dalam. Konflik horizontal antarwarga dapat muncul karena perbedaan kepentingan. Sebagian masyarakat mendukung tambang karena alasan ekonomi, sementara sebagian lain menolak karena mempertahankan lingkungan hidup. Perpecahan semacam ini membuat solidaritas sosial yang sebelumnya kuat menjadi rapuh. Hubungan antar tetangga dapat renggang hanya karena perbedaan pandangan mengenai keberadaan tambang pasir. Alam yang rusak pada akhirnya juga merusak hubungan antar manusia.

Lebih dari itu, masyarakat lokal sejatinya memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun tentang cara menjaga keseimbangan alam. Sungai bukan hanya sumber material, melainkan sumber kehidupan. Tanah bukan hanya objek ekonomi, melainkan ruang tempat generasi tumbuh dan bertahan hidup. Dalam budaya masyarakat pedesaan, alam memiliki nilai moral yang tidak dapat diukur dengan uang semata. Ketika eksploitasi dilakukan tanpa batas, manusia sebenarnya sedang memutus hubungan moralnya dengan alam. Keserakahan membuat manusia lupa bahwa bumi bukan warisan nenek moyang semata, melainkan titipan untuk anak cucu.

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, keberanian masyarakat untuk bersuara menjadi sangat penting. Kritik terhadap kerusakan lingkungan tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bersama. Pemerintah juga harus berhenti menjadikan persoalan kewenangan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab moral. Sebab bagi masyarakat yang terdampak, yang mereka butuhkan bukan perdebatan administratif, melainkan tindakan nyata untuk melindungi lingkungan hidup mereka. Ketegasan hukum harus hadir tanpa memandang siapa yang berada di belakang sebuah usaha.

Pada akhirnya, persoalan penggalian pasir bukan hanya tentang tambang ilegal atau kerusakan sungai. Ia adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana hukum diuji, dan bagaimana negara sering kali gagal berdiri di pihak rakyat kecil ketika berhadapan dengan kepentingan besar. Alam selalu memberi tanda ketika ia mulai kehilangan keseimbangannya. Persoalannya bukan apakah kerusakan itu akan datang, melainkan apakah manusia mau menyadari sebelum semuanya terlambat. Jika eksploitasi terus dibiarkan tanpa kendali, maka yang akan diwariskan bukan kesejahteraan, melainkan krisis lingkungan yang harus ditanggung oleh generasi mendatang.

Salam Waras

ANTARA SEPI DAN BERTAHAN

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Ada masa ketika hidup berjalan dengan ritme yang terasa pasti, seperti detak jam yang tak pernah terlambat. Pagi buta menjadi awal perjuangan, banyak pedagang membuka toko sebelum matahari terbit, menyambut pembeli yang datang dengan harapan sederhana: memenuhi kebutuhan, bertahan hidup, dan membawa pulang sedikit keuntungan. Senja menjadi penutup hari, ketika tubuh lelah namun hati masih menyimpan keyakinan bahwa esok akan kembali memberi kesempatan. Namun kini, ritme itu seakan terbalik. Siang menjadi waktu berangkat, siang pula menjadi waktu pulang. Pasar yang dulu hidup kini terasa seperti kuburan; sunyi, lengang, dan kehilangan denyutnya.

Perubahan ini bukan sekadar pergeseran jadwal, melainkan perubahan cara hidup yang terasa memaksa. Banyak pedagang yang dulu bergantung pada keramaian pagi; kini harus menerima kenyataan bahwa pembeli tidak lagi datang seperti dulu. Bahkan saat lapak sudah dibuka, waktu berjalan lambat tanpa transaksi berarti. Dagangan yang tersusun rapi sering kali hanya menjadi pajangan, bukan sumber penghidupan. Dalam situasi seperti ini, waktu terasa berjalan sia-sia, sementara kebutuhan hidup terus menunggu untuk dipenuhi tanpa kompromi.

Kelesuan ekonomi yang terjadi saat ini bukan sekadar istilah yang terdengar di berita atau perbincangan formal. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari dengan dampak yang nyata dan terasa. Penurunan daya beli masyarakat membuat banyak orang memilih untuk menahan pengeluaran, membeli seperlunya, bahkan menunda kebutuhan yang sebenarnya penting. Akibatnya, perputaran uang di pasar menjadi tersendat. Pedagang kehilangan pembeli, sementara pembeli sendiri diliputi ketidakpastian.

Pasar tradisional selama ini bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga ruang interaksi sosial yang hidup. Tawa, tawar-menawar, dan percakapan ringan menjadi bagian dari keseharian yang kini perlahan menghilang. Ketika pasar menjadi sepi, yang hilang bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga dinamika sosial yang selama ini menghidupkan suasana. Kesunyian itu terasa lebih dalam karena membawa serta rasa kehilangan yang sulit dijelaskan.

Hidup yang terasa terbalik ini juga membawa dampak pada cara orang memandang masa depan. Jika dulu kerja keras identik dengan hasil yang sepadan, kini hubungan itu tidak lagi terasa jelas. Banyak yang sudah berusaha maksimal, namun hasil yang didapat jauh dari cukup. Hal ini menimbulkan rasa lelah yang bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ketika usaha tidak membuahkan hasil, semangat perlahan terkikis oleh kenyataan yang berulang.

Pada kondisi seperti ini, pertanyaan tentang kepada siapa harus mengeluh menjadi semakin relevan. Keluhan adalah bentuk kejujuran atas apa yang dirasakan, tetapi sering kali tidak menemukan tempat untuk didengar. Di tengah sistem yang terasa jauh dan situasi yang sulit dipahami, keluhan hanya berputar di antara sesama yang sama-sama merasakan beban. Tidak ada jawaban pasti, tidak ada kepastian solusi, hanya ada harapan yang terus dicoba untuk dipertahankan.

Banyak faktor yang memengaruhi kondisi ini, mulai dari perubahan pola konsumsi hingga tekanan ekonomi yang lebih luas. Namun bagi masyarakat kecil, memahami penyebab tidak serta-merta mengurangi beban. Yang dirasakan tetap sama: dagangan tidak laku, pemasukan menurun, dan kebutuhan hidup tetap berjalan. Kompleksitas masalah tidak menghapus kesederhanaan penderitaan yang dirasakan setiap hari.

Di tengah kesulitan ini, kemampuan untuk beradaptasi menjadi hal yang penting, meski tidak mudah dilakukan. Ada yang mencoba menjual dengan cara baru, mencari pelanggan melalui teknologi, atau mengubah jenis dagangan agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun tidak semua memiliki akses, pengetahuan, atau modal untuk melakukan perubahan tersebut. Akibatnya, banyak yang tetap bertahan dengan cara lama sambil berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya.

Ketidakpastian menjadi beban yang paling berat untuk ditanggung. Tidak ada jaminan bahwa esok akan lebih baik, tidak ada kepastian bahwa usaha hari ini akan membawa hasil. Hidup berjalan dalam bayang-bayang kekhawatiran, di mana setiap keputusan terasa penuh risiko. Bahkan untuk hal sederhana seperti menentukan jumlah barang yang harus dibeli untuk dijual kembali menjadi pertimbangan yang sulit.

Namun di balik semua itu, masih ada daya tahan yang menjadi kekuatan utama. Manusia memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi yang tidak ideal. Meski hasil yang didapat tidak seberapa, masih ada upaya untuk terus berjalan. Ini bukan tentang optimisme yang berlebihan, tetapi tentang kebutuhan untuk tetap hidup. Dalam keterbatasan, bertahan menjadi bentuk keberanian yang sering kali tidak terlihat.

Kondisi ini juga mengingatkan bahwa ekonomi bukan hanya tentang angka dan kebijakan, tetapi tentang kehidupan nyata. Setiap penurunan transaksi, setiap toko yang sepi, adalah cerita tentang individu yang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada keluarga yang bergantung pada hasil jualan harian, ada anak-anak yang menunggu biaya sekolah, dan ada harapan sederhana yang terus dijaga meski dalam keadaan sulit.

Hidup yang terasa terbalik ini memang bukan hal yang mudah untuk dijalani. Namun perubahan selalu menjadi bagian dari kehidupan, meski datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Yang bisa dilakukan adalah terus berusaha menyesuaikan diri, menjaga harapan, dan tidak sepenuhnya menyerah pada keadaan. Setiap langkah kecil tetap memiliki arti, meski hasilnya belum terlihat.

Pasar yang sepi hari ini tidak harus menjadi gambaran masa depan yang permanen. Seperti halnya kehidupan, selalu ada kemungkinan untuk berubah. Masa sulit mungkin terasa panjang, tetapi tidak selamanya akan bertahan. Hingga saat itu tiba, yang tersisa adalah ketekunan, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, tetap membawa nilai dan harapan.   Salam Waras