Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Beberapa hari lalu ada media online yang memuat bagaimana warga kota ini yang sudah usia sembilan tahun tidak sekolah karena kemiskinan. Di sisi lain ada program pengentasan masyarakat miskin dengan program Bina Lingkungan untuk menyekolahkan anak-anak kurang beruntung ke sekolah negeri. Sementara di pihak sana begitu banyak sekolah swasta yang tutup karena tidak mendapatkan murid. Sekolah negeri bagai rumah besar yang tidak berpagar.

Lebih memukau lagi perguruan tinggi negeri yang menggunakan program “Kapal keruk” menerima mahasiswanya dengan berbagai program, sehingga jumlah mahasiswa yang diterima tidak sebanding dengan dosen dan fasilitas yang dimiliki. Atas nama pemerataan dan kesempatan berpendidikan, jelas akan mengabaikan mutu, dan ini terbukti manakala ada pengukuran akan kualitas, ternyata perguruan tinggi swasta yang dikelola dengan baik, menduduki ranking pertama. Sehingga silogisme yang dipakai selama ini memerlukan koreksi yang tidak mungkin dipertahankan lagi.

Perguruan tinggi swasta dan sekolah swasta mendapatkan dampak yang luar biasa menderitanya karena, karena pemahaman yang kurang tepat akan makna kesempatan memperoleh pendidikan. Selama ini swasta hanya diberi “label mitra” oleh pemerintah; bahkan yang menyakitkan saat ada pertemuan, ada petinggi yang nyeletuk kalau tidak punya modal jangan buka sekolah. Mereka lupa akan marwah pendidikan; bagaimana satu sekolah berlabel kebangsaan yang digagas tokoh pendidikan negeri ini; menyebar ke seluruh negeri jauh sebelum Indonesia Merdeka; itu hanya bermodalkan tekad membangun bangsa.Ternyata setelah memerdekakan bangsanya, mereka harus menerima pahitnya kebijaksanaan.

Tidak bisa dipungkiri ada sebagian pendidikan swasta yang komersial, namun perlu juga dipahamkan jika swasta tidak dikelola dengan sistem komersial dalam arti hakekat, maka tidak mungkin lembaga pendidikannya akan berjalan. Bisa dibayangkan dengan jumlah peserta didik yang sedikit, harus mempekerjakan pendidik yang baik, dan menghasilkan lulusan terbaik. Sementara fasilitas dan segala sesuatu sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan harus disiapkan. Jika lembaga swasta ini semata-mata hanya mengandalkan pendapatan dari uang sekolah, tentu semua mengetahui bahwa itu adalah jalan menuju kematian.

Tampak sekali bahwa kebijakkan pemerintah berkaitan dengan pendidikan belum melaksanakan prinsip berkeadilan. Semua akan ditangani sendiri, padahal tangan yang dimiliki terbatas. Sementara jika ada pihak swasta yang berinisiatif untuk mengambil peran, sudah dicurigai duluan. Jika ada pihak ketiga yang membuka kekurangan dari sistem penyelenggaraan, maka dicurigai bahkan tidak jarang diintimidasi.

Pihak penyelenggara pendidikan pemerintah seolah-olah dikesankan selalu terbaik, padahal tidak semuanya benar. Lebih menyedihkan lagi kita masih sering mendapat informasi kemajuan atau prestasi yang diperoleh swasta, sering tidak mendapatkan pengakuan yang layak. Jika-pun ada, itu hanya sebagian kecil dengan tujuan kesan diskriminasi tidak mencolok.

Sudah waktunya untuk memikirkan pendidikan yang berkeadilan baik dalam hal kualitas, kuantitas maupun pemerataan. Program biling bisa diteruskan namun tidak monopoli negeri, biarkan swasta berperan asal kasihkan anggarannya kepada mereka dengan mematuhi mekanisme yang ada. Program “Kapal keruk” untuk perguruan tinggi negeri, sudah seharusnya dihentikan; berikan keleluasaan perguruan tinggi swasta juga berperan lebih aktif, dan jika memungkinkan pilihan studi dan ujian bersama bisa dilakukan karena akreditasinya sama. Atau menggunakan skema lain sehingga perguruan tinggi swasta dan negeri pada banyak hal bisa mengerjakan bersama, baik nasional, regional maupun local.

Negeri ini tidak cukup memiliki slogan pendidikan untuk semua, tetapi juga pendidikan yang berkeadilan, baik dalam pengertian pelayanan, partisipasi, maupun dalam tatakelola. Kebijakan yang adil bisa saja belum berkeadilan; oleh sebab itu perlu ada usaha bersama dengan tidak menafikan hakikat masing-masing. Kita tidak mungkin membesarkan gajah sama dengan membesarkan semut, atau menyemutkan gajah dan menggajahkan semut. Biarkan gajah besar dengan caranya, dan semutpun besar dengan caranya.

Tulisan ini pasti akan mengundang perdebatan, dan itu pertanda kita berfikir dan memiliki kepedulian terhadap negeri. Namun perdebatan yang memberi solusi adalah perdebatan cerdas bukan saling menindas; apalagi hanya sekedar mencari popularitas. (SJ)

 

Bandar Lampung (Malahayati.ac.id): Universitas Malahayati Bandar Lampung menggelar kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun akademik 2023/2024 dengan meriah di Graha Bintang, Selasa (26/9/2023).

Acara resmi dibuka Rektor Universitas Malahayati, Dr. Achmad Farich, dr., M.M., dan diikuti 2.397 mahasiswa baru, bertema, “Menjadi Mahasiswa Berkarakter, Humanis, dan Religius di Era Digital.”

Dalam sambutannya, Rektor Dr. Achmad Farich mengungkapkan kebanggaan atas kehadiran mahasiswa baru di Universitas Malahayati.

“Saat ini kalian telah resmi menjadi bagian dari Universitas Malahayati, yang merupakan kebanggaan bagi seluruh sivitas akademik,” kata rektor.

Rektor juga menggarisbawahi peran universitas dalam mengenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru yang datang dari berbagai wilayah.

Pengalaman di sekolah dan di perguruan tinggi tentu berbeda, di mana di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa akan mengeksplorasi konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka,”

“Kalian tidak hanya dituntut untuk memahami ilmu utama atau kompetensi inti, tetapi juga diharapkan untuk menjelajahi ilmu tambahan yang sesuai dengan minat dan aspirasi masing-masing,” ucapnya.

Rektor berharap mahasiswa telah mendapatkan gambaran yang jelas tentang peran mereka di lingkungan kampus.

Rektor juga mendorong mahasiswa untuk berkomunikasi secara aktif dengan pihak kampus, menekankan pentingnya kolaborasi dalam perjalanan akademik mereka.

Dalam acara PKKMB yang meriah ini, sejumlah pejabat dari Universitas Malahayati Bandar Lampung turut hadir, memberikan dukungan dan semangat kepada mahasiswa baru. (451/**)

Bandar Lampung (malahayati.ac.id): Wakil Rektor 1 Universitas Malahayati, Muhammad, S. Kom., M.M., membuka acara Sosialisasi Program Magister dan Program Doktor Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Acara ini berlangsung di Malahayati Career Center (MCC), Senin, (25/9/2023).

Dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 Universitas Malahayati, Muhammad, mendorong peserta untuk fokus dan mencatat informasi yang disampaikan pemateri dari FKUI.

Ia menjelaskan pentingnya mencatat ilmu yang diberikan, karena ilmu yang bermanfaat tidak selalu dapat diulang pada pertemuan berikutnya.

Warek 1, Muhammad juga menyatakan harapannya agar para mahasiswa dapat menemukan jalan dan kemudahan melanjutkan studi hingga ke jenjang magister dan doktoral.

“Saat ini kalian sedang berjuang mengejar sarjana dokter, mungkin nanti masih ada yang ingin melanjutkan lagi ke S2 Prodi Ilmu Biomedik hingga ke jenjang S3 doktoral,” ucapnya.

Kuliah umum pada acara ini disampaikan Ketua Program Magister Ilmu Biomedik FKUI, Prof. dr. Wawaimuli Arozal, MBiomed., Pharm.D.

Prof. dr. Wawaimuli menjelaskan bahwa tujuan kehadirannya bersama tim adalah untuk mensosialisasikan program Magister dan doktoral ilmu biomedik kepada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Malahayati.

“Mahasiswa yang telah lulus sarjana diharapkan dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang magister dan doktor di FKUI,” ujarnya.

Acara juga dihadiri sejumlah pejabat dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, termasuk Ketua Program Magister Ilmu Biomedik FKUI, Dr. Fadilah, SSi, MSi., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Biomedik FKUI, Prof. Dr. rer. nat. Dra. Asmarinah, MS., serta Sekertaris Program Studi Doktor Ilmu Biomedik FKUI, dr. Rahimi Syaidah, PhD. (451/**)

Bandar Lampung (malahayati.ac.id): Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung, Dr. Achmad Farich, dr., M.M., mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Institut Kesehatan Indonesia Jakarta dalam acara wisuda, Minggu (24/9/2023).

Rektor Dr. Achmad Farich mengungkapkan kebanggaan dan penghargaan atas capaian para lulusan Institut Kesehatan Indonesia  (IKI) Jakarta.

“Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Institut Kesehatan Indonesia yang telah menyelesaikan perjalanan pendidikan. Ini awal dari perjalanan karier dalam dunia kesehatan,” ucap rektor.

Dengan visi dan misi yang kuat, Universitas Malahayati dan Institut Kesehatan Indonesia telah bekerja sama untuk mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan dunia kesehatan yang semakin kompleks.

Rektor Dr. Achmad Farich juga menekankan pentingnya integritas, etika, dan dedikasi dalam profesi kesehatan. Ia berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ini dalam setiap langkah mereka di dunia kesehatan. (451/**)

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Kata ini sebenarnya “biasa-biasa saja” tidak bermakna apapun kalau hanya diposisikan sebagai makna kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Juga bagi anak-anak kecil di Jawa, khususnya Jawa Tengah, kata inipun menjadi istilah dalam permainan sehari-hari. Namun menjadi berubah makna manakala dimasukkan dalam wilayah epistemology dan axiology; karena berubah wilayah yang menjadi tujuan dan kegunaan sebagai esensi atas dipilihnya kata itu.

Sementara pengguna diksi juga akan memberikan bobot makna dari kata “piting” yang dipakai. Jika itu anak-anak yang sedang bermain, maka tentu penggunaan berwilayah pada permainan yang penuh senda gurau. Namun jika itu diucapkan oleh petinggi negeri yang memiliki pasukan, maka makna berubah menjadi perintah. Dan seterusnya sesuai dengan tokoh sentral pengungkap kata tadi.

Tentu saja kata bermakna menjadi tidak masuk akal jika diucapkan oleh mereka yang ada pada posisi tidak untuk mengucapkan itu. Sebagai contoh kata “binatang” tidak bermakna apa-apa kecuali hanya menunjuk mahluk; sementara menjadi berbeda jika itu diucapkan oleh seorang ayah yang sedang marah dengan nada tinggi kepada anaknya, disertai hardikan yang menggelegar.

Dampak dari ucapan-pun menjadi perhatian serius; sebab jika dampaknya melukai personal, masih mungkin bisa meminta maaf. Menjadi berbeda jika dampaknya melukai hati kolektif, maka bisa jadi akan memiliki dampak lanjut yang tidak jarang berakibat fatal. Apalagi permintaan maaf itu disertai dengan narasi pertahanan diri, pembenaran, dan berujung ancaman. Hal ini menunjukkan ketidaktulusan dalam bersikap apalagi berbuat akan maaf, justru sebaliknya menunjukkan kekerdilan sipengucap.

Kita bisa bayangkan jika tindakan itu dikenakan kepada rakyat jelata yang mempertahankan haknya, apapun alasannya, tindakan kekerasan adalah bukan satu-satunya cara untuk menghadapi. Sebab banyak contoh negosiasi-negosiasi konstruktif dapat dibangun untuk dapat digunakan sebagai sarana keputusan bersama. Justru narasa-narasi primordial hanya menyesatkan lambang-lambang komunikasi, yang pada ujungnya menjadi berhadap-hadapan itu-pun hanya membela pemilik modal.

Tampaknya kita harus mereferensi kembali ajaran-ajaran lampau untuk menjadi pemimpin pada level manapun, sebab akhir-akhir ini sering kita jumpai kesesatan berfikir akibat ketidakmampuan logika dalam menemukenali persoalan-persoalan kemasyarakatan yang semakin kompleks. Dan, ditambah lagi dengan tuntutan keadaan akan penguasaan teknologi yang semua sudah menggunakan piranti canggih.

Perlu juga dipahami sekarang ada masyarakat baru yang hadir di dunia ini yang dikenal dengan nitizen. Masyarakat ini tidak dalam bentuk nyata, tetapi dalam bentuk maya, yang memiliki tingkat solidaritas sangat tinggi, dan kemampuan menekanpun luar biasa. Oleh sebab kita tidak bisa lagi bersembunyi manakala berurusan dengan masalah orang-perorang, apalagi jika itu kolektif. Demikian halnya dengan ucapan, perbuatan siapapun kita, bisa terjadi menjadi viral; dan jika sudah seperti ini, maka sudah tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan, dan atau ditutup-tutupi. Justru yang terjadi kita akan dikuliti oleh mereka tanpa mengenal ampun.

Pemerintah bukanlah “penjajah baru” dalam konteks moral, akan tetapi perangkat pelayanan kepada rakyat; sebab pemerintah setiap lima tahun sekali harus memperbaharui mandatnya dihadapan rakyat. Pemerintah bisa silih berganti, tetapi suara rakyat adalah abadi sepanjang masih ada negeri. Oleh sebab itu mari jaga negeri ini dengan salah satu diantara caranya adalah jangan lukai hati rakyat.

Pembangunan yang ide awalnya mensejahterakan, selalu memiliki dampak. Menyakitkan sekali justru manakala dampak itu justru menyengsarakan rakyat, lebih-lebih rakyat diposisikan sebagai korban. Sebagai contoh dampak dari pembangunan kereta cepat, ternyata menyisakan berapa ribu hektar lahan pertanian yang tidak produktif lagi karena lahannya rusak tertimbun material bekas bangunan jalan. Berarti ada kemiskinan baru di sana yang tercipta. Jangan pula akibat “piting” nanti akan ada pengangguran baru, dan jika mereka memilih untuk migrasi, kemudian memilih menjadi warganegara tetangga, jangan salahkan mereka; karena kita telah memporakporandakan marwah mereka. (SJ)