Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Hari-hari ini dunia maya dihebohkan berita seorang tanpa bukti sedikit pun melakukan kejahatan, namun divonis oleh hakim dalam sidang pengadilan dengan jumlah waktu tahun tertentu dan denda tertentu. Alasan yang dijadikan dasar putusan adalah memperkaya pihak ketiga, dan menjalankan paham filosofi tertentu. Sementara filosofi itu sedang dijalankan oleh banyak pihak dimana hakim itu bekerja – bisa jadi hakim sendiri sedang menjalankan paham itu.
Banyak orang geleng kepala, namun apa daya yang benar tidak selamanya menang.
Dalam idealisme moral, kita diajarkan sejak kecil bahwa kebaikan akan menang, kejujuran akan dihargai, dan kebenaran akan selalu muncul sebagai pemenang. Tapi seiring berjalannya waktu, kita menyaksikan realitas lain: orang jujur justru dikorbankan, yang korup justru naik jabatan, yang tulus disingkirkan, dan yang menipu dipuja. Inilah ironi dunia.
Tulisan ini akan mencoba membahas mengapa hal ini terjadi, apa dampaknya bagi nilai-nilai kemanusiaan, serta bagaimana kita tetap bisa berpegang pada kebenaran meski tahu ia tak selalu membawa kemenangan duniawi.
“Yang Benar tidak Selalu Menang”. Kalimat ini bukan pernyataan pesimis, melainkan pengakuan atas realitas sosial dan politik yang sering kali tidak adil. Kemenangan, dalam konteks umum, sering kali ditentukan oleh kekuatan, uang, pengaruh, dan kemampuan manipulasi. Sedangkan kebenaran adalah soal integritas, kejujuran, dan prinsip, hal-hal yang seringkali berjalan lambat dan sunyi. Dan, keduanya sering tidak berjalan seiring, bahkan tidak jarang sering bertentangan.
Lalu mengapa kebenaran bisa kalah? Ada beberapa alasan mengapa kebenaran, meskipun jelas, bisa tetap kalah dalam sistem sosial kita.
Pertama, sistem yang rusak. Banyak institusi tidak lagi berjalan untuk melayani keadilan, melainkan menjadi alat kepentingan yang berkuasa. Dalam sistem seperti ini, kebenaran bisa dikubur oleh kekuasaan.
Kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Yang benar sering tidak punya sumber daya. Sementara yang salah, tapi kuat, bisa menyewa pengacara, membeli opini publik, bahkan menekan hukum; karena memiliki uang yang tak terhitung banyaknya. Sehingga dapat berbuat apa saja, terutama bisa membeli pejabat yang lemah imannya.
Ketiga, publik yang tak peduli. Kebenaran membutuhkan pembela. Namun banyak masyarakat terlalu sibuk atau apatis untuk memperjuangkannya. Dalam ruang kosong itu, kebohongan tumbuh subur. Dan, akhirnya kebohongan dibangun untuk menjadi alasan pembenaran.
Keempat, kebenaran itu mahal. Berpihak pada yang benar sering berarti menanggung risiko: kehilangan pekerjaan, diancam, atau disingkirkan. Tak semua orang siap membayar harga itu.
Dampak dari Kekalahan Kebenaran, adalah: Pertama, melemahnya Kepercayaan pada Hukum dan Sistem.
Kedua, ketika orang melihat bahwa orang jujur dikalahkan dan yang salah bebas, mereka kehilangan kepercayaan pada hukum dan institusi. Ini bisa melahirkan sikap sinis atau bahkan anarki. Dan, tidak jarang menjadi apatis.
Ketiga, frustrasi moral masyarakat. Orang baik menjadi takut bicara. Nilai-nilai moral kehilangan tempat. Kita mulai percaya bahwa untuk menang, kita harus menipu. Ini membunuh etika kolektif.
Keempat, budaya diam dan kompromi. Semakin banyak orang memilih diam demi aman. Mereka lebih memilih bertahan di zona nyaman ketimbang melawan arus demi kebenaran. Dengan alasan menyelamatkan periuk nasi dan keluarga, seolah membenarkan sikapnya.
Saat kebenaran dikalahkan oleh sistem, masih ada satu bentuk kemenangan yang tak bisa dirampas yaitu: kemenangan moral. Ketika seseorang tetap berdiri di pihak yang benar meski dikalahkan, ia menang atas dirinya sendiri. Ia menang atas rasa takut. Ia menang atas rayuan kompromi. Kemenangan moral tidak memberikan harta, tetapi memberikan dignitas atau harga diri. Dan, harga diri adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli.
Apa yang harus kita lakukan saat yang benar tidak menang? Pertama, angan ikut menyerah meskipun pahit. Kebenaran tetap layak diperjuangkan. Karena jika tidak, maka hanya kebohongan yang akan bersuara.
Kedua, dukung mereka yang berani. Whistleblower, aktivis, dan pembela kebenaran perlu dukungan dan bukan hanya tepuk tangan, tapi perlindungan dan solidaritas.
Ketiga, pendidikan moral sejak dini. Generasi baru perlu diajarkan bahwa menang dengan curang bukan kemenangan sejati. Etika harus ditanam sejak sekolah.
Keempat, gunakan suara dan posisi kita. Dalam media sosial selalu ada ruang untuk menyuarakan kebenaran. Jangan biarkan suara kebenaran tenggelam.
“Ironi Dunia: Yang Benar Tidak Selalu Menang” adalah kenyataan yang menyakitkan, tapi bukan alasan untuk menyerah. Kebenaran mungkin tidak menang hari ini, tapi ia meninggalkan jejak. Ia menginspirasi. Ia memperkuat nurani. Dan, seringkali, dalam sunyi, dalam kekalahan yang menyakitkan, kebenaran sedang membangun jalannya sendiri menuju kemenangan yang lebih abadi. Kebenaran yang tidak menang akan diterima dengan kepala tegak sebagai kasatria keadilan. (SJ)
Editor: Gilang Agusman
Maklamo Tula
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Ada teman yang sekalipun sudah lama meninggalkan kota kelahirannya di salah satu daerah wilayah Sumatera Selatan; namun aksen palembangnya sebagai bahasa sehari-hari, masih sangat kental. Pada waktu jumpa ditanya bagaimana perkembangan kehidupannya, terutama masalah ekonomi. Beliau menjawab dengan khas palembangnya “maklamo tula, idak begerak, malah banyak tekornya”, terjemahan bebasnya “masih seperti dulu, tidak bergerak, malah banyak ruginya”. Setelah itu beliau menjelaskan dengan bahasa khasnya tadi bagaimana hidup sekarang semakin susah. Setelah berlalu, istilah yang beliau ungkapkan maklamo tula, masih terngiang, dan itu menginspirasi untuk menulisnya dari kaca mata filsafat manusia.
Dalam bahasa Palembang, ungkapan “Maklamo Tula” menggambarkan kondisi yang stagnan, tidak berubah, dan tetap sama seperti sebelumnya. Istilah ini sering kali digunakan secara sarkastik untuk mengekspresikan kekecewaan kolektif masyarakat, khususnya terhadap keadaan yang dianggap tidak membawa perubahan signifikan dalam kehidupan. Dalam konteks sosial-politik, ungkapan ini menjadi semacam kritik budaya yang kuat, dan tidak selalu frontal, namun menyimpan makna eksistensial dan reflektif yang mendalam.
Dari perspektif eksistensialisme, manusia adalah makhluk yang sadar dan bebas, tetapi juga terjebak dalam absurditas kehidupan yang kadang tidak memberinya makna. Filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus banyak berbicara tentang kegelisahan manusia modern dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika rakyat menggunakan istilah maklamo tula, mereka sedang mengekspresikan kesadaran eksistensial; bahwa harapan mereka terhadap perubahan telah menemui jalan buntu. Mereka merasa hidup dalam suatu realitas sosial yang absurd, di mana perjuangan untuk hidup layak, adil, dan bermartabat selalu menemui tembok birokrasi, korupsi, dan ketidakpedulian dari penguasa. Dalam konteks ini, “maklamo tula” adalah bentuk kesadaran kolektif akan ketiadaan perubahan yang mereka harapkan. Ini adalah sebuah pengalaman eksistensial yang getir: manusia yang sadar akan deritanya, tetapi tidak mampu mengubahnya karena sistem yang membelenggu.
Filsafat Karl Marx mengenalkan konsep alienasi, yaitu keterasingan manusia dari hasil kerjanya, dari dirinya sendiri, dari sesama, dan dari sistem sosial yang tidak manusiawi. Dalam sistem yang gagal memberikan keadilan dan kesejahteraan, rakyat menjadi terasing, tidak merasa menjadi bagian dari pemerintahan yang harusnya mewakili mereka. Ungkapan “maklamo tula” mencerminkan alienasi rakyat terhadap negara. Mereka merasa bahwa suara dan aspirasinya tidak didengar.
Pembangunan yang dijanjikan tidak menyentuh mereka, bantuan yang dijanjikan tidak pernah datang, dan perubahan yang digaungkan hanya menjadi pepesan kosong. Dalam kondisi ini, rakyat kehilangan rasa memiliki terhadap negara. Pemerintah bukan lagi representasi dari kehendak rakyat, tetapi menjadi entitas asing yang tidak menyentuh realitas kehidupan sehari-hari mereka. Rakyat hanya menjadi penonton dari drama kekuasaan yang tidak melibatkan mereka.
Filsuf Gabriel Marcel, seorang eksistensialis, menyebut harapan sebagai unsur spiritual yang membuat manusia tetap manusiawi. Namun, ketika harapan terus-menerus dikhianati oleh kenyataan, manusia akan mengalami apa yang disebut sebagai “keletihan eksistensial”. Rakyat yang telah berkali-kali percaya pada janji kampanye, rencana pembangunan, dan wacana perubahan, akhirnya mengalami kejenuhan, akhirnya mereka menjadi apatis dan sinis.
“Maklamo tula” adalah bentuk pudarnya harapan. Ini bukan hanya sindiran sosial, tetapi sebuah pengakuan kultural bahwa idealisme dan realitas telah terputus. Manusia, dalam hal ini rakyat, berhenti berharap karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Dalam kondisi ini, mereka tidak hanya kecewa, tetapi juga terluka secara moral.
Dalam filsafat, manusia dipandang sebagai makhluk historis, dan ia tidak hidup dalam ruang kosong, tetapi terikat pada sejarah, budaya, dan memori kolektif. Ungkapan seperti “maklamo tula” adalah hasil akumulasi pengalaman historis dalam melihat ketimpangan yang terus berulang.
Manusia sebagai makhluk kritis tidak bisa dipisahkan dari sejarahnya. Ketika rakyat mengucapkan “Maklamo Tula”, mereka sesungguhnya sedang mengekspresikan kesadaran historis atas siklus kekecewaan yang terus berulang. Ini adalah kritik yang tidak bisa diabaikan, sebab ia lahir dari perenungan yang panjang, bukan sekadar emosi sesaat.
“Maklamo Tula” menjadi cermin bahwa tanggung jawab etis pemimpin telah diabaikan. Rakyat tidak menuntut kemewahan; mereka hanya ingin keadilan, pelayanan publik yang manusiawi, dan kesempatan yang adil untuk hidup layak. Ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka yang muncul bukan hanya kekecewaan, tetapi juga krisis moral.
Filsafat manusia menegaskan bahwa martabat manusia tidak boleh dikorbankan oleh sistem apa pun. Ketika rakyat bangkit dari sikap pasif dan menjadi pelaku perubahan, maka kekuasaan yang lalai tidak akan lagi memiliki legitimasi moral. Sebagaimana dikatakan oleh filsuf Martin Heidegger, bahasa adalah rumah bagi keberadaan. Ketika rakyat mengucapkan “Maklamo Tula”, mereka sedang mendiami realitas melalui bahasa, dan mengekspresikan makna hidup mereka yang penuh luka, harapan, dan penantian. Apakah kita akan tetap berada pada posisi ini, semua berpulang pada kita baik secara individu maupun kolektif. Salam Waras (SJ)
Editor: Gilang Agusman
Rektor Universitas Malahayati, Dr. Muhammad Kadafi Lepas 1.420 Mahasiswa KKL-PPM 2025 ke Tanggamus
BANDARLAMPUNG (malahayati.ac.id): Rektor Universitas Malahayati, Dr. Muhammad Kadafi, SH., MH, secara resmi melepas keberangkatan 1.420 mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Lapangan Pembelajaran Pengabdian Masyarakat (KKL-PPM) Tahun 2025. Seremoni pelepasan berlangsung khidmat dan penuh semangat di pelataran Gedung Rektorat Universitas Malahayati pada Rabu, 30 Juli 2025.
Selama 40 hari ke depan, para mahasiswa akan diterjunkan langsung ke tengah masyarakat, tepatnya di 5 kecamatan dan 70 pekon (desa) yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanggamus, Lampung. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi civitas akademika Universitas Malahayati dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di desa-desa yang membutuhkan sentuhan inovasi, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat.
Dalam sambutannya, Rektor Dr. Muhammad Kadafi menyampaikan bahwa KKL-PPM bukan sekadar program rutin akademik, melainkan bentuk nyata pengabdian dan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga sikap selama berada di lapangan.
“KKL-PPM adalah ladang praktik bagi ilmu yang kalian peroleh di bangku kuliah. Jaga attitude, berbudaya di mana pun kalian berada, dan beradaptasilah dengan masyarakat. Jadikan ini sebagai momentum pembelajaran sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat Tanggamus,” tegas Rektor.
Lebih lanjut, Rektor juga berpesan kepada para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) agar senantiasa mendampingi dan membimbing mahasiswa dengan optimal. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga membawa manfaat yang luas bagi semua pihak yang terlibat.
“Saya titip kepada para DPL untuk terus mengawal mahasiswa. Semoga KKL-PPM ini menjadi berkah untuk kita semua, mempererat hubungan kampus dengan masyarakat, dan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi mahasiswa,” tandasnya.
Program KKL-PPM tahun ini mengangkat tema besar “Gerakan Kampus Berdampak pada Penanganan Stunting Tanggamus 2025”. Mahasiswa dari berbagai program studi akan melaksanakan berbagai kegiatan edukatif, promotif, dan preventif sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Mulai dari penyuluhan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan ibu dan anak, hingga pelatihan manajemen organisasi desa.
Keberangkatan serentak ini juga menjadi simbol semangat kolaborasi lintas sektor yang terus dibangun Universitas Malahayati. Dengan semangat “mengabdi dan berdampak,” para mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mampu menyatu dengan masyarakat dan memberikan kontribusi yang relevan, solutif, dan berkelanjutan.
Selamat bertugas para mahasiswa KKL-PPM 2025. Bawa nama baik almamater, berikan yang terbaik untuk masyarakat, dan jadikan pengabdian ini sebagai pijakan awal menjadi insan profesional yang berintegritas. (gil)
Editor: Gilang Agusman
ICESH 2025 Jadi Forum Internasional Strategis Bahas Interseksi Ekonomi dan Hukum Lingkungan
Konferensi bergengsi ini mengangkat tema besar “Sustainable Development Goals: The Intersection of Economic Policies and Environmental Law” yang menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan ekonomi dan hukum lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Dari Indonesia, turut hadir para akademisi dan praktisi terkemuka: Assoc. Prof. Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. – Universitas Lampung, Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. – Universitas Lampung, Dr. (Cand.) Tri Umaryani, S.P., M.Si. – Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.
Konferensi ini secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Malahayati, Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., dan dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas termasuk Wakil Rektor I hingga IV, kepala LPPM, LPMI, BAAK/BAAU Humas dan Protokol, serta para dekan fakultas di lingkungan kampus.
ICESH 2025 diwarnai oleh kehadiran 281 pemateri, baik oral maupun poster, dari lebih dari 15 universitas dalam dan luar negeri, termasuk dari: Universitas Dokuz Eylül – Turki, King’s College London – Inggris, Pemerintah Daerah Kurdistan – Irak, Universitas Peking – Tiongkok, Universitas Walailak – Thailand.
Menariknya, rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak 25 Juli dengan Klinik Pelatihan yang dipandu langsung oleh Dr. Memiyanti Abdul Rahim, membahas teknik tinjauan sistematis dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam riset akademik.
ICESH 2025 juga didukung oleh sponsor-sponsor terpercaya, seperti: Bank Syariah Indonesia (BSI), BNI, PT Prabutirta Jaya Lestari, PT HES Cipta Kreasi, dan Ayam Bebek Haji Soleh.
Puncak kegiatan diisi dengan presentasi paralel dan pameran poster yang berlangsung di lantai 6 Gedung Graha Bintang. Dalam sesi ini, panitia akan memberikan penghargaan kepada Artikel Terbaik, Presenter Terbaik, dan Poster Terbaik, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi ilmiah para peserta.
Dr. Febrianty menambahkan dengan semangat kolaborasi lintas negara dan lintas disiplin, ICESH 2025 menjadi bukti komitmen Universitas Malahayati dalam mendorong penelitian dan pendidikan yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Harapannya, konferensi ini dapat melahirkan pemikiran-pemikiran strategis untuk menjawab tantangan global—baik di bidang ekonomi, sosial, hukum, maupun lingkungan”. tandasnya.
Selamat dan sukses untuk ICESH 2025! Semoga semangat inovasi dan kolaborasi terus tumbuh demi dunia yang lebih adil, hijau, dan berkelanjutan. (gil)
Editor: Gilang Agusman
Dosen Universitas Malahayati, Rissa Afni Martinouva Resmi Sandang Gelar Doktor
Dalam sidang terbuka tersebut, Dr. Rissa berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul:
“Konstruksi Tanggung Jawab Produk yang Menjamin Kepastian Hukum dalam Perjanjian Pembelian Rumah Subsidi.”
Penelitian ini berangkat dari kegelisahan terhadap ketidakpastian hukum yang kerap dialami oleh konsumen rumah subsidi, khususnya terkait tanggung jawab pengembang terhadap produk rumah yang dijual. Disertasi ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di bidang properti, dengan menekankan pentingnya adanya jaminan hukum yang kuat terhadap kualitas produk rumah subsidi dalam kerangka perjanjian jual beli.
Adapun jajaran penguji yang hadir dalam sidang terbuka tersebut terdiri dari para pakar di bidang hukum, yaitu, Ketua Penguji: Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si, Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H, Dr. M. Fakih, S.H., M.S, Prof. Dr. I. Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H, Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum, Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
“Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para promotor, penguji, dan seluruh pihak yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, doa, dan motivasi kepada saya. Gelar ini saya persembahkan untuk keluarga, sivitas akademika Universitas Malahayati, dan semua pihak yang percaya bahwa ilmu hukum harus terus berkembang untuk menjawab tantangan masyarakat. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk dunia pendidikan, praktik hukum, dan masyarakat luas,” ujar Dr. Rissa penuh haru.
Rektor Universitas Malahayati dan seluruh sivitas akademika turut mengucapkan selamat atas pencapaian akademik ini. Keberhasilan Dr. Rissa menjadi teladan dan motivasi bagi seluruh dosen serta mahasiswa untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.
Dengan diraihnya gelar doktor ini, Universitas Malahayati semakin memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencetak akademisi unggul yang siap berperan aktif dalam menjawab dinamika hukum dan masyarakat di era modern. (gil)
Editor: Gilang Agusman
Rektor Universitas Malahayati Resmi Membuka The 2nd International Conference on Economy, Social, and Humanities (ICESH 2025)
Dengan tema “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Titik Temu antara Kebijakan Ekonomi dan Hukum Lingkungan,” ICESH 2025 menjadi forum penting yang mempertemukan para pakar lintas negara dan disiplin ilmu, untuk merumuskan gagasan serta solusi dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di era modern.
Konferensi ini, lanjut Dr. Kadafi, bukan sekadar forum ilmiah biasa, melainkan ruang dialog strategis yang mempertemukan para pemikir untuk membahas sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui perspektif hukum dan kebijakan.
“Kita perlu mencetak ekonom yang memahami ekologi, dan ahli hukum yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Inilah esensi dari kolaborasi lintas disiplin,” ujar Dr. Kadafi dalam pidatonya.
Dr. Kadafi juga menegaskan bahwa universitas memiliki peran moral dalam mengarahkan arah pembangunan, serta menjembatani pengetahuan akademik dengan implementasi nyata. “Penelitian akademik tidak seharusnya hanya tersimpan dalam jurnal—ia harus hadir dalam kebijakan publik, memengaruhi tata kelola, mendukung masyarakat, serta membentuk generasi pemikir dan pelaku masa depan,” tegasnya.
Lebih dari sekadar forum akademik, ICESH 2025 diharapkan menjadi titik tolak bagi kolaborasi jangka panjang berupa penelitian bersama, pertukaran mahasiswa, hingga advokasi kebijakan berbasis riset.
Semoga konferensi ini menjadi ajang pertukaran gagasan yang produktif, pemantik kolaborasi lintas negara, serta fondasi kuat menuju pembangunan yang adil, lestari, dan inklusif. (gil)
Editor: Gilang Agusman
Ironi Dunia
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Hari-hari ini dunia maya dihebohkan berita seorang tanpa bukti sedikit pun melakukan kejahatan, namun divonis oleh hakim dalam sidang pengadilan dengan jumlah waktu tahun tertentu dan denda tertentu. Alasan yang dijadikan dasar putusan adalah memperkaya pihak ketiga, dan menjalankan paham filosofi tertentu. Sementara filosofi itu sedang dijalankan oleh banyak pihak dimana hakim itu bekerja – bisa jadi hakim sendiri sedang menjalankan paham itu.
Banyak orang geleng kepala, namun apa daya yang benar tidak selamanya menang.
Dalam idealisme moral, kita diajarkan sejak kecil bahwa kebaikan akan menang, kejujuran akan dihargai, dan kebenaran akan selalu muncul sebagai pemenang. Tapi seiring berjalannya waktu, kita menyaksikan realitas lain: orang jujur justru dikorbankan, yang korup justru naik jabatan, yang tulus disingkirkan, dan yang menipu dipuja. Inilah ironi dunia.
Tulisan ini akan mencoba membahas mengapa hal ini terjadi, apa dampaknya bagi nilai-nilai kemanusiaan, serta bagaimana kita tetap bisa berpegang pada kebenaran meski tahu ia tak selalu membawa kemenangan duniawi.
“Yang Benar tidak Selalu Menang”. Kalimat ini bukan pernyataan pesimis, melainkan pengakuan atas realitas sosial dan politik yang sering kali tidak adil. Kemenangan, dalam konteks umum, sering kali ditentukan oleh kekuatan, uang, pengaruh, dan kemampuan manipulasi. Sedangkan kebenaran adalah soal integritas, kejujuran, dan prinsip, hal-hal yang seringkali berjalan lambat dan sunyi. Dan, keduanya sering tidak berjalan seiring, bahkan tidak jarang sering bertentangan.
Lalu mengapa kebenaran bisa kalah? Ada beberapa alasan mengapa kebenaran, meskipun jelas, bisa tetap kalah dalam sistem sosial kita.
Pertama, sistem yang rusak. Banyak institusi tidak lagi berjalan untuk melayani keadilan, melainkan menjadi alat kepentingan yang berkuasa. Dalam sistem seperti ini, kebenaran bisa dikubur oleh kekuasaan.
Kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Yang benar sering tidak punya sumber daya. Sementara yang salah, tapi kuat, bisa menyewa pengacara, membeli opini publik, bahkan menekan hukum; karena memiliki uang yang tak terhitung banyaknya. Sehingga dapat berbuat apa saja, terutama bisa membeli pejabat yang lemah imannya.
Ketiga, publik yang tak peduli. Kebenaran membutuhkan pembela. Namun banyak masyarakat terlalu sibuk atau apatis untuk memperjuangkannya. Dalam ruang kosong itu, kebohongan tumbuh subur. Dan, akhirnya kebohongan dibangun untuk menjadi alasan pembenaran.
Keempat, kebenaran itu mahal. Berpihak pada yang benar sering berarti menanggung risiko: kehilangan pekerjaan, diancam, atau disingkirkan. Tak semua orang siap membayar harga itu.
Dampak dari Kekalahan Kebenaran, adalah: Pertama, melemahnya Kepercayaan pada Hukum dan Sistem.
Kedua, ketika orang melihat bahwa orang jujur dikalahkan dan yang salah bebas, mereka kehilangan kepercayaan pada hukum dan institusi. Ini bisa melahirkan sikap sinis atau bahkan anarki. Dan, tidak jarang menjadi apatis.
Ketiga, frustrasi moral masyarakat. Orang baik menjadi takut bicara. Nilai-nilai moral kehilangan tempat. Kita mulai percaya bahwa untuk menang, kita harus menipu. Ini membunuh etika kolektif.
Keempat, budaya diam dan kompromi. Semakin banyak orang memilih diam demi aman. Mereka lebih memilih bertahan di zona nyaman ketimbang melawan arus demi kebenaran. Dengan alasan menyelamatkan periuk nasi dan keluarga, seolah membenarkan sikapnya.
Saat kebenaran dikalahkan oleh sistem, masih ada satu bentuk kemenangan yang tak bisa dirampas yaitu: kemenangan moral. Ketika seseorang tetap berdiri di pihak yang benar meski dikalahkan, ia menang atas dirinya sendiri. Ia menang atas rasa takut. Ia menang atas rayuan kompromi. Kemenangan moral tidak memberikan harta, tetapi memberikan dignitas atau harga diri. Dan, harga diri adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli.
Apa yang harus kita lakukan saat yang benar tidak menang? Pertama, angan ikut menyerah meskipun pahit. Kebenaran tetap layak diperjuangkan. Karena jika tidak, maka hanya kebohongan yang akan bersuara.
Kedua, dukung mereka yang berani. Whistleblower, aktivis, dan pembela kebenaran perlu dukungan dan bukan hanya tepuk tangan, tapi perlindungan dan solidaritas.
Ketiga, pendidikan moral sejak dini. Generasi baru perlu diajarkan bahwa menang dengan curang bukan kemenangan sejati. Etika harus ditanam sejak sekolah.
Keempat, gunakan suara dan posisi kita. Dalam media sosial selalu ada ruang untuk menyuarakan kebenaran. Jangan biarkan suara kebenaran tenggelam.
“Ironi Dunia: Yang Benar Tidak Selalu Menang” adalah kenyataan yang menyakitkan, tapi bukan alasan untuk menyerah. Kebenaran mungkin tidak menang hari ini, tapi ia meninggalkan jejak. Ia menginspirasi. Ia memperkuat nurani. Dan, seringkali, dalam sunyi, dalam kekalahan yang menyakitkan, kebenaran sedang membangun jalannya sendiri menuju kemenangan yang lebih abadi. Kebenaran yang tidak menang akan diterima dengan kepala tegak sebagai kasatria keadilan. (SJ)
Editor: Gilang Agusman
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati Gelar Yudisium Magister, Strata I, dan Profesi, Siapkan Lulusan Kompeten, Berintegritas, dan Siap Mengabdi
Sebanyak 34 mahasiswa resmi diyudisium pada momen tersebut, menandai keberhasilan mereka menempuh proses akademik yang panjang dan penuh tantangan. Kehadiran para pimpinan universitas menambah khidmat dan istimewanya acara, di antaranya Wakil Rektor II, Drs. Nirwanto, M.Kes, Wakil Rektor IV, Drs. Suharman, M.Pd., M.Kes, serta Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Dr. Lolita Sary, SKM., M.Kes, beserta jajaran wakil dekan, ketua program studi, dan para dosen.
“Selamat kepada seluruh peserta yudisium. Kalian telah sampai di satu titik penting dalam perjalanan hidup. Jadilah lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tangguh, beretika, dan mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Salam hormat kami juga kepada para orang tua yang telah menjadi bagian penting dalam pencapaian ini. Lanjutkan perjuangan kalian sebagai insan kesehatan yang terbaik,” ujar Drs. Nirwanto penuh semangat.
“Kalian adalah harapan bangsa di bidang kesehatan. Menjadi kompeten saja tidak cukup. Kita butuh tenaga kesehatan yang juga berintegritas, jujur, dan memiliki semangat pengabdian. Teruslah belajar, jangan pernah berhenti berkembang, dan buktikan bahwa kalian bisa memberi dampak nyata di tengah masyarakat,” ujar Dr. Lolita dalam sambutan yang menginspirasi.
Yudisium kali ini juga menjadi momentum refleksi, sekaligus langkah awal bagi para lulusan untuk memasuki dunia profesional. Universitas Malahayati, melalui Fakultas Ilmu Kesehatan, terus berkomitmen untuk mencetak tenaga kesehatan yang siap menghadapi tantangan global, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dedikasi untuk negeri. (gil)
Editor: Gilang Agusman
Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Gelar Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Keluarga Nasional ke-32
Dipimpin langsung oleh Dr. dr. Hidayat, SpPK, Subsp.P.I.(K), M.Kes, selaku Wakil Dekan Non Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, kegiatan ini sukses menjaring antusiasme tinggi dari peserta yang hadir. Sekitar 100 orang mengikuti rangkaian acara, yang terdiri dari sesi edukasi bertema “Sehat di Usia Menjelang Lansia” serta layanan pemeriksaan kesehatan preventif.
Dalam kegiatan ini, tim medis dari Universitas Malahayati terdiri atas para dokter pendidik dan mahasiswa klinik (co-assisten) yang bersemangat melayani masyarakat. Adapun dokter yang turut andil dalam kegiatan ini antara lain: dr. Mardheni Wulandari, M.Kes, dr. Nia Triswanti, M.Kes, dr. Mulat Muliasih, SpPK, M.Kes
Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini juga menjadi momen istimewa bagi Universitas Malahayati. Dalam kesempatan tersebut, Universitas Malahayati menerima penghargaan sebagai Perguruan Tinggi Swasta Peduli Kependudukan (PTPK) dari BKKBN Provinsi Lampung. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi nyata Universitas Malahayati dalam bidang kesehatan dan kependudukan di tengah masyarakat.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara tim Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati dan Kepala BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsi, S.Sos., M.Si, sebagai simbol sinergi antara dunia akademik dan institusi pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Sukses selalu untuk Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati dan BKKBN Provinsi Lampung! (gil)
Editor: Gilang Agusman
Merawat Guru
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Saat menghadiri undangan para siswa yang empat puluh lima tahun lalu masih menggunakan pakaian seragam putih biru dan putih abu-abu, serta masih sangat aktif, bahkan terkadang melampaui batas. Kini mereka sudah berusia di atas enampuluh tahun, bahkan sudah pada pensiun. Tetapi mereka tetap amat sangat menghormati guru-gurunya. Sebagai contoh saat dalam perjalanan yang cukup memakan waktu, menuju obyek wisata sejarah; ada guru sepuh yang terganggu kesehatannya. Mereka bahumembahu merawat sang guru, seperti merawat orang tuanya sendiri. Ditengah arus distorsi terhadap penghargaan pada guru; mereka tetap menunjukkan entitas yang berbeda. Mereka mengesampingkan perbedaan keyakinan personal, tetapi berbicara atas kemanusiaan, yang hidup dalam keberagaman.
Mereka memposisikan guru bukan hanya pengajar di ruang kelas, tapi juga penjaga nilai, penuntun akal budi, dan pengukir masa depan. Walupun saat ini banyak kita jumpai di tengah masyarakat di balik semua jasanya, guru justru kerap menjadi korban sistem yang lebih mengutamakan angka dibandingkan nilai, administrasi dibandingkan makna, dan efisiensi dibandingkan hubungan manusiawi.
Dalam perspektif filsafat manusia, guru adalah lebih dari sekadar profesi. Ia adalah bagian dari proses eksistensial manusia menjadi diri. Seorang anak tidak lahir sebagai manusia yang utuh; ia dibentuk melalui relasi dengan orang lain; dan salah satu relasi terpenting itu adalah dengan guru. Guru hadir sebagai pemandu dalam pencarian makna, menuntun manusia muda memahami dunia dan diri mereka sendiri. Tanpa guru, kita hanya memiliki potensi; dengan guru, potensi itu diberi arah.
Filsuf Martin Buber membedakan dua jenis hubungan manusia: Aku-Engkau dan Aku-Itu. Dalam relasi Aku-Engkau, kita melihat sesama sebagai subjek yang setara dan patut dihargai. Sebaliknya, dalam relasi Aku-Itu, kita memperlakukan orang lain sebagai alat atau objek. Sayangnya, banyak guru hari ini mengalami relasi Aku-Itu dari masyarakat dan sistem pendidikan. Mereka dibebani tugas administratif yang tak ada habisnya, diukur hanya lewat hasil ujian, dan kadang diperlakukan layaknya pegawai pabrik. Tidak heran jika kelelahan mental dan kehilangan makna menjadi gejala umum di kalangan guru.
Filsuf Emmanuel Levinas berbicara tentang pentingnya wajah dalam hubungan antarmanusia. Ketika kita memandang wajah orang lain, kita dipanggil untuk bertanggung jawab atasnya. Wajah guru adalah wajah yang telah puluhan tahun selalu memberi, tetapi tidak berharap untuk diberi. Tanggung jawab kita pada guru bukan hanya sekadar menggaji layak. Lebih dalam dari itu, kita memiliki tanggung jawab moral untuk merawatnya secara emosional, sosial, dan spiritual. Guru bukan robot pengajar, tapi manusia yang juga membutuhkan empati, dukungan, dan pengakuan.
Dalam sistem pendidikan modern, guru kerap terjepit antara idealisme dan tuntutan sistem. Kurikulum yang kaku, target yang menekan, dan budaya yang menilai segalanya dari hasil tes membuat pendidikan kehilangan rohnya. Filsuf Paulo Freire mengkritik sistem seperti ini sebagai “pendidikan gaya bank”, di mana para siswanya dianggap celengan kosong yang harus diisi, dan guru hanya sebagai pengisi. Padahal pendidikan sejati adalah relasi yang hidup antara manusia. Guru adalah rekan dialog yang membangkitkan kesadaran kritis murid. Ketika kita merawat guru, kita bukan hanya menolong individu, tapi juga memulihkan ruh pendidikan itu sendiri. Guru adalah salah satu profesi yang paling bermakna, karena seluruh hidupnya diabdikan untuk orang lain.
Merawat guru adalah menjaga agar mereka tetap menemukan makna dalam pekerjaannya. Kita perlu menciptakan ruang di mana guru bisa berkembang, dihargai, dan diberi kesempatan untuk terus memperbaharui ilmunya. Karena guru yang merasa dimanusiakan akan melahirkan generasi yang lebih manusiawi.
Seringkali kita bicara soal masa depan bangsa, namun melupakan orang-orang yang justru mempersiapkan masa depan itu setiap hari: itulah para guru. Merawat guru bukan sekadar program pemerintah atau slogan seremoni Hari Guru. Ini adalah panggilan etis setiap insan yang pernah disentuh oleh pengajaran.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan hanya “apa yang sudah guru berikan kepada kita?”, tapi juga “apa yang telah kita lakukan untuk merawat mereka?”. Filsafat manusia mengajarkan bahwa manusia sejati adalah mereka yang peduli, yang sadar bahwa keberadaannya bergantung pada yang lain.
Terimakasih untuk semua wahai anakdidikku, kalian telah menunjukkan sikap terbaikmu terhadap kami. Semoga keberkahan hidup akan selalu melimpah kepada kalian. Kami guru merasa bangga jika kalian menjadi orang sukses dalam berkehidupan, dan kami orang pertama yang merasa sedih jika kalian mendapatkan musibah kehidupan. Selamat menjadi orang-orang baik. Salam Waras (SJ)
Editor: Gilang Agusman
Ketika Pemimpin Terjebak Data
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Pemimpin tertinggi negeri ini saat bicara kemiskinan dan pengangguran sangat berapi-api, karena mendapat laporan data dari lembaga bawahannya semua dalam kondisi “baik-baik saja”. Beliau tidak salah karena selama ini ukuran itu menjadi semacam “dewa keberhasilan” dari suatu pekerjaan. Sebab, di era digitalisasi dan big data, statistik telah menjadi semacam “kompas” dalam dunia kepemimpinan. Data statistik dianggap mampu menunjukkan arah, mengukur dampak, serta merumuskan solusi untuk berbagai persoalan sosial. Dalam teori administrasi modern, penggunaan data sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas kebijakan publik. Namun, ada satu aspek penting yang sering kali terabaikan dalam proses ini, yaitu, kemanusiaan.
Ketika seorang pemimpin terlalu terfokus pada angka dan indikator statistik, ada risiko besar bahwa realitas manusia yang kompleks, dinamis, dan penuh nuansa akan terabaikan. Pemimpin mungkin melihat bahwa angka pengangguran telah menurun, namun tidak menyadari bahwa yang disebut “pekerjaan” adalah kerja kontrak harian tanpa jaminan kesehatan. Pemimpin mungkin puas dengan angka penurunan stunting, tanpa menyadari bahwa metode pengukuran gizi telah berubah demi mempercantik laporan.
Berdasarkan pemahaman literature yang ada bahwa: data statistik memberikan dasar objektif untuk: Menyusun anggaran yang tepat sasaran. Menentukan indikator kinerja pemerintahan. Mengevaluasi dampak suatu program. Merancang kebijakan berdasarkan tren. Contoh: jika data menunjukkan bahwa daerah A memiliki tingkat putus sekolah tertinggi, maka intervensi bisa diarahkan secara cepat dan spesifik ke sana. Ini adalah keunggulan data sebagai alat pengambilan keputusan berbasis bukti. Namun dalam memutuskan suatu kebijakan harus hati-hati, ada banyak hal yang tidak terjangkau oleh pemahaman fenomena. Sebagai contoh ditemukan data kekurangan dokter dengan jumlah tertentu. Kemudian kebijakan diambil dengan membuka sebanyak-banyaknya fakultas kedokteran. Wal hasil mutu lulusan menjadi rendah, jumlah pengangguran dokter di masa depan akan terjadi. Kebijakan yang diambil tidak tepat, sementara data statistiknya sudah benar. Kebijakan yang diambil seharusnya meningkatkan daya tampung dan tetap menjaga kualitas dari fakultas kedokteran yang ada. Tentu kebijakan akademik berbeda dengan kebijakan politik populis, apalagi berbasis proyek serta pencitraan.
Hal ini terjadi karena data menjadi satu-satunya lensa untuk memahami masyarakat. Statistik adalah bentuk abstraksi yang menyederhanakan realitas. Dalam proses penyederhanaan itu, aspek manusia, seperti; emosi, nilai, budaya, rasa sakit, harapan, sering kali terabaikan. Contoh sederhana: data mengatakan “tingkat kemiskinan menurun 3%”, namun tidak menjelaskan bahwa jutaan orang masih harus memilih antara membeli makanan atau obat. Di sinilah letak jebakannya: statistik bisa menciptakan ilusi kemajuan, sementara realitas tetap stagnan atau bahkan memburuk.
Contoh lain: Dalam banyak negara berkembang, bantuan sosial sering diberikan berdasarkan kriteria statistik seperti “pendapatan di bawah garis kemiskinan”. Namun, banyak warga yang tidak tercatat dalam sistem data resmi, misalnya buruh informal atau masyarakat adat, akhirnya tidak menerima bantuan meskipun sangat membutuhkan. Statistik menyatakan bantuan telah menjangkau “95% rumah tangga miskin”, tetapi siapa yang memverifikasi keabsahan data. Di balik data yang tampak indah, tersembunyi lapisan-lapisan eksklusi sosial yang perlu perhatian tersendiri.
Pemerintah sering membanggakan pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum berdasarkan indikator output: “sekian km jalan dibangun”, “sekian jembatan selesai dikerjakan”. Namun tidak jarang proyek ini dibangun di tempat yang tidak dibutuhkan karena alasan politik atau birokrasi. Masyarakat lokal mungkin tidak memiliki akses untuk memberikan suara tentang kebutuhan mereka. Seolah-olah statistik pembangunan menjadi semacam “pelengkap pencitraan”, bukan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan riil.
Kepemimpinan yang baik harus menempatkan manusia sebagai pusat (antroposentris) dari semua kebijakan dan keputusan. Artinya, data boleh digunakan sebagai alat bantu, tapi bukan sebagai tujuan akhir. Ukuran keberhasilan tidak hanya angka, tetapi juga kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Seperti dikatakan oleh filsuf Emmanuel Levinas, hubungan antar-manusia tidak bisa direduksi pada hitung-hitungan rasional. Ada aspek “tatapan wajah”, atau kehadiran manusia lain yang menuntut tanggung jawab etis di luar logika statistik.
Cara paling efektif untuk menghindari dehumanisasi statistik adalah dengan menggabungkan data kuantitatif dengan narasi kualitatif. Cerita dari lapangan, wawancara warga, dan pengalaman langsung harus menjadi bagian dari laporan kebijakan. Sebuah angka tentang kemiskinan akan jauh lebih bermakna jika diiringi dengan kutipan ibu rumah tangga yang harus makan sekali sehari. Cerita memberi warna, rasa, dan kedalaman akan fenomena.
Statistik dengan datanya adalah alat bantu penting. Tapi ia tidak memiliki hati. Ia tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan, ditolak rumah sakit, atau menahan lapar. Itulah mengapa pemimpin tidak boleh menjadi budak statistik. Ia harus menjadi penafsir data dengan hati nurani. Kepemimpinan bukan sekadar soal target dan indikator, tapi tentang keberanian untuk menatap wajah rakyat dan mengatakan: “Saya melihatmu. Saya mendengarmu. Saya bersamamu. Saya akan berbuat sesuatu untuk mu.” Mari kita bangun dunia yang tidak hanya cerdas secara data, tetapi juga bijaksana secara nurani. Salam Waras! (SJ)
Editor: Gilang Agusman