Bandar Lampung (malahayati.ac.id): Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung, Dr. Achmad Farich, dr., MM., resmi melepas keberangkatan 583 mahasiswa mengikuti Kuliah Kerja Lapangan Pembelajaran Pengabdian Masyarakat (KKLPPM) Tahun 2024, Senin, 5 Agustus 2024.

Para mahasiswa ini akan bertugas di 40 pekon di Kabupaten Tanggamus selama 30 hari, mulai dari 5 Agustus hingga 5 September 2024.

Dalam arahannya, Rektor berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk selalu menaati aturan yang berlaku di pekon tempat mereka melaksanakan kuliah kerja lapangan.

“Wajib mengikuti aturan yang ada, selain itu juga sebagai ajang membuktikan diri bahwa kita mampu menjadi generasi yang siap menyambut Indonesia emas 2045,” ucapnya.

Dr. Achmad Farich juga menekankan bahwa para mahasiswa merupakan sumber daya manusia yang lahir di era sekarang dan harus siap menghadapi tantangan menuju Indonesia emas 2045 melalui kemandirian baik dalam ilmu, sikap, maupun pengalaman.

“Buktikan bahwa kalian siap untuk menerapkan ilmu ini di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rektor meminta para mahasiswa untuk menjaga nama baik almamater dan tidak berperilaku di luar kebiasaan yang ada di pekon.

“Kalian harus mampu beradaptasi dengan budaya di pekon tempat kalian kuliah kerja lapangan, jangan sampai cara bergaul kalian menimbulkan konflik di tempat kalian bertugas,” pesan Rektor.(*)

 

Editor: Asyihin

Bandar Lampung (malahayati.ac.id): Universitas Malahayati Bandar Lampung mendapatkan penghargaan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan dalam acara puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tingkat Provinsi di halaman kantor BKKBN Perwakilan Lampung, Kamis, 1 Agustus 2024.

Penghargaan ini diterima Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Prof. Erna Listyaningsih, SE., Ph. D., mewakili Rektor Dr. Achmad Farich, dr., MM.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi Universitas Malahayati dalam mengimplementasikan program Mahasiswa Penting dan Dharma Karya Kencana. Kedua program ini dinilai berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu kependudukan khususnya isu stunting.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika Universitas Malahayati. Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memajukan kependudukan di Lampung terutama dalam penanganan stunting,” ujar Prof. Erna Listyaningsih.

Selain Universitas Malahayati, beberapa perguruan tinggi lainnya juga mendapat apresiasi serupa, namun Universitas Malahayati berhasil menonjol berkat inovasi dan keberlanjutan program-programnya yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Acara puncak Harganas ke-31 tingkat Provinsi ini dihadiri pejabat pemerintah, pimpinan NGO, serta penggiat kesehatan yang ada di provinsi Lampung. (*)

 

Editor: Asyihin

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Saat pulang dari salah satu kota kecamatan terujung perbatasan Kabupaten Lampung Utara  menuju Bandarlampung sekitar pukul duapuluh dua malam karena baru selesai menghadiri acara keluarga; kami berdua harus menembus pekatnya malam. Asumsi yang dibangun jika perjalanan malam, maka diharapkan cepat sampai, cepat istirahat karena bisa melaju kecepatan kendaraaan dengan maksimal. Adrinalin kami walau sudah tidak muda lagi masih cukup kuat untuk berpetualang, dan kali ini driver diambil alih oleh Kepala Polisi Dapur, karena penulis kurang enak badan maka bertugas menjadi navigator; walaupun sering diomelin oleh driver karena tidak sesuai dengan seleranya; tetapi tetap asyik-asyik saja.

Ternyata impian dan perhitungan untuk berjalan malam itu tidak tepat, karena ada variable lain yang tidak pernah dibayangkan dan tidak masuk dalam input prediksi; yaitu arak-arakan panjang truk besar pengangkut Baru Bara. Kendaraan besar ini menyerupai Gajah berjalan beriringan. Anehnya mereka tidak beriringan dua atau tiga; paling tidak mereka empat kendaraan, dan berjalan sangat lambat posisi di jalur yang dengan jarak satu kendaraan dengan kendaraan lainnya berdempetan, sehingga tidak ada celah untuk masuk jika kita memotong dan mendadak harus ambil jalur mereka. Tentu saja keadaan ini sangat menyulitkan bagi kendaraan lain yang harus mendahului karena sesuatu dan lain hal. Akibatnya kendaraan lain harus mengalah dibelakang mereka yang panjangnya bisa mencapai berpuluh kendaraan.

Belum lagi berbicara tekanan gandar kendaraan yang begitu berat menekan jalan; bisa dibayangkan jika mereka rata-rata memuat lima belas sampai dua puluh ton, dengan waktu putar lambat, berarti tekanan kepada jalan sangat besar, jadi tidak heran jika jalan raya Lintas Sumatera itu menjadi sangat boros memakan anggaran biaya perawatan, belum lagi ditambah kebocoran anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu; menjadi sempurnalah ekonomi biaya tinggi pada jalur ini.

Pemilik batu bara ternyata adalah warga provinsi sebelah, truk yang membawa menggunakan bahan bakar subsidi untuk rakyat dan dibeli disepanjang jalur Jalan Trans Sumatera wilayah ini. Berarti ongkos mereka murah dari bahan bakar yang mestinya bukan untuk mereka, sayangnya justru ketidakadilan ini dinikmati oknum tertentu dengan mengatasnamakan keamanan dan pengawalan untuk melestarikan dan mensukseskan penyelewengan; diujung sana rakyat yang harus menderita. Manakala mereka teriak dan berunjuk rasa, maka biasanya ada utusan guna meredakan dengan memberi sedikit uang dan juga dengan menakutnakuti. Ujungnya semua diam karena diberi percikan cuan, sementara kerusakan terserah negara. Betapa masif dan tersetrukturnya penyelewengan akan pengelolaan hasil tambang ini. Warna yang hitam membara ternyata adalah emas hitam yang menggiurkan dari rakyat sampai pejabat.

Tentu jalan pikiran di atas akan dipatahkan dengan argumentasi, jika ingin nyaman pakailah jalan TOL, pertanyaan lanjut apakah tempat-tempat yang tidak dilalui TOL harus tetap menderita dan sengsara karena keserakahan. Tampaknya semua ini membenarkan tataregulasi pertambangan di negeri ini perlu pembenahan besar-besaran dari hulu sampai hilir. Pertanyaannya kapan..?. jawabannya sangat simple yaitu …Kapan-Kapan… .

Tak terbayangkan menderitanya rakyat sepanjang jalan yang dilalui “gajah beroda” ini, di samping menghambat lalu lintas, juga menebarkan polusi akibat pembakaran bahan bakar yang sering tidak sempurna, apalagi jika ada sedikit tanjakkan. Belum lagi suara bising yang bersumber dari deruan mesin-mesin diesel kendaraan pengangkut ini pada saat malam hari. Namun yang namanya rakyat ya harus terima semua ini karena jika bersuara atau protes, tidak lama akan didatangi oleh oknum yang mengaku “keamanan” dari para juragan batu bara, tentu dengan ancaman, dan sedikit uang tutup mulut.

Sepertinya tampak luar pengelolaan Batu Bara itu negara dalam negara, dan mereka hanya melihat uang dan uang, tanpa memahami resiko untuk orang lain. Keadaan serupa ini menjadi semakin parah karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dari rakyat sampai pejabat. Lalu apa saja sebenarnya yang dibebankan kepada Pengusaha Batu Bara di negeri ini; berdasarkan penelusuran digital ada sejumlah kuwajiban yang dibebankan kepada mereka yaitu: Pajak Penghasilan (PPh) Badan: Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan tambang. Tarif PPh Badan adalah 22% (per 2021).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. Tarif PPN adalah 11%. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan. Iuran Tetap: Merupakan iuran yang wajib dibayar setiap tahun berdasarkan luas wilayah izin usaha pertambangan (IUP). Iuran Produksi (Royalti): Iuran yang wajib dibayar berdasarkan jumlah produksi batu bara. Besarannya ditentukan oleh pemerintah dan biasanya dihitung berdasarkan persentase dari harga jual batu bara. Pajak Dividen: Jika perusahaan tambang membagikan dividen kepada pemegang saham, pajak atas dividen juga harus dibayarkan.

Selain pajak-pajak tersebut, perusahaan tambang juga harus mematuhi regulasi dan membayar retribusi lain yang mungkin berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat. Pajak dan retribusi ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mendapatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan dan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Bisa jadi tataaturan yang beginilah membuat para pengusaha batu bara menggunakan jurus “dewa mabok” dalam mencari keuntungan, sehingga apapun dilakukan jika itu menguntungkan. Termasuk mengabaikan keselamatan orang lain, dan hancurnya jalan raya; karena mereka merasa sudah dibebani oleh sekian banyak kuwajiban untuk negeri. Pantas saja jika ada pejabat daerah yang ingin menataulang regulasi transportasi batu bara di daerah ini selalu macet ditengah jalan, karena tataaturan yang ada tidak berlaku seimbang antara negara dengan pengelola. Akibatnya kebijakan apapun yang ditempuh akan berjalan setengah hati. Salam waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Kali ini tergelitik juga begitu membaca opini yang ditulis oleh “Begawan Pers Lampung” Herman Batin Mangku (HBM) yang berjudul “Tanpa Kantong Doraemon...” Ciri khas tulisan HBM yang renyah, ringan, tetapi menggigit; sehingga para pembaca dibawa larut dengan suasana batin penulisnya.

Tulisan ini juga akan fokus pada mengulas tulisan HBM dengan “tanpa suasana hati” agar tidak terbawa hanyut bersamanya, walaupun kemungkinan itu sangat kecil; akan tetapi tetap akan diusahakan agar tidak “sebiduk” dengan HBM tetapi tetap sesungai bersamanya.

Sudah sejak lama, HBM mengulas tentang pemilihan daerah khususnya untuk Lampung Satu, bahkan penulis sendiri pernah menimpali satu tulisan HBM berkaitan dengan “Peran Sinder Kebon” dalam pemilihan kepala daerah.

Kemudian HBM bersolo perahu mengkritisi, mengulik pemilihan kepala daerah, dan ada bumbu yang sedikit masuk saat beliau keberatan dengan maskot yang dipilih oleh Lembaga Pemilihan Umum Kota Bandarlampung. Tulisan beliau memancing para pemerhati adat untuk turun gunung.

Namun kali ini untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, belum muncul tulisan-tulisan yang memberi bumbu kepada tulisan HBM agar menjadi lebih renyah. Hal ini terjadi karena penguasaan masalah tampaknya HBM ada di atas rata-rata pemerhati yang ada.

Sehingga pihak yang ingin masuk seolah kekurangan bahan sebagai amunisi, bahkan mungkin karena pertimbangan tertentu sehingga memilih menahan diri.

Penulis mencoba masuk dari pintu lain, yaitu sedikit memberi “bahan penyedap” agar HBM lebih getol lagi mengawal pemilihan kepala daerah. Sengaja kata “pesta demokrasi” tidak dipakai pada poin ini karena yang pesta siapa yang sengsara siapa.

Bahkan pada masa lalu ada teman yang sengaja mengingatkan penulis untuk tidak menggunakan diksi pesta demokrasi, karena yang pesta justru terlibat korupsi.

Belajar dari peristiwa pemilihan umum yang baru lalu, ternyata memberikan sisa pengalaman kolektif dalam masyarakat pemilih.

PERTAMA

Kelompok yang merasa kecewa akan sistem dan cara yang dilakukan panitia pemilihan tingkat pusat yang sampai hari ini menyisakan masalah. Kelompok ini ditengarai akan kurang partisipatif dalam kepemilihan mendatang.

KEDUA

Kelompok yang mengambil keuntungan dari suatu momen. Golongan ini berdoa kalau bisa setiap bulan ada pemilihan, karena mereka akan bersiap menjadi pecundang (istilah HBM “radio canting”). Mereka sekarang sedang mengamati untuk mendekati kemudian menyiapkan penggorengan buat calon yang akan maju.

KETIGA

Kelompok ini mereka yang ada pada posisi “tunggu dan lihat”. Posisi ini banyak ditengarai mereka-mereka yang ada di dalam lingkungan pemerintahan, karena harus superwaspada manakala terjadi “bola muntah” yang membahayakan posisi mereka dipemerintahan kelak.

KEEMPAT

Kelompok terakhir ini adalah kelompok tanpa bentuk. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang kecewa atau dikecewakan saat pemilihan yang lalu. Kelompok ini bersifat individual dan sulit diterka siapa dan dimana keberadaan mereka tetapi bisa “tercium” aromanya.

Karakteristiknya acuh tak acuh, terkesan masa bodoh; namun demi menutup harga diri, tetap saja datang ke tempat pemilihan suara, hanya akan memilih siapa; mereka sendiri tidak tahu.

Dengan kata lain, andai kata hipotesis HBM terbukti bahwa kantong Doraemon tidak ambil peran, maka polarisasi dalam masyarakat minimal akan terjadi empat varian tadi dengan kemungkinan lain terjadi penggabungan varian atau peminimalisiran.

Sementara kelompok dua adalah kelompok dominan. Manakala kantong Doraemon pada menit-menit terakhir akan turun, maka yang akan diuntungkan juga adalah kelompok kedua, karena mereka akan semakin lincah menjadi radio canting, serta menjadi “pembual” yang tangguh.

Keseimpulan sementara siapapun yang akan maju menjadi “Jago” maka kelompok kedualah “pemenang” nya.

Kelompok ini sebelum pertandingan dimulai sudah menang duluan; manakala pertandingan dimulai mereka akan untung berlipat.

Sebagai referensi pada saat pemilihan umum yang lalu ada calon anggota legislatif yang kalah, dan mengaku dananya justru habis untuk membiayai kelompok ini tidak kurang sampai enam digit.

Oleh sebab itu melalui tulisan ini penulis berpesan kepada semua calon tolong tetap dijaga “kewarasan” nalar dan logika. Kepada HBM disampaikan pesan teruskan perjuangan untuk mengawal demokrasi di negeri ini.
Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

BANDARLAMPUNG (malahayati.ac.id): Dalam mempersiapkan KKLPPM Universitas Malahayati 2024, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malahayati Bandarlampung menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Lapangan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (DPL KKLPPM). Selasa (30/07/2024).

Pembekalan ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil LPPM, Ketua Panitia KKLPPM Universitas Malahayati 2024 sebagai penyelenggara dan seluruh Dosen Pendamping Lapangan (DPL). Pada pembukaan kegiatan tersebut, Ketua LPPM Unmal Prof. Erna Listyaningsih, SE, M.Si., Ph.D. mewakili Rektor Universitas Malahayati, menyampaikan dukungannya untuk kegiatan pembekalan DPL.

Prof. Erna Listyaningsih, menegaskan bahwa KKLPPM merupakan salah satu Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diharapkan melalui KKLPPM ini mahasiswa akan mendapatkan berbagai pengalaman di tengah masyarakat.

Materi pertama Pembekalan DPL KKLPPM Universitas Malahayati 2024 disampaikan oleh Koordinator Program KKLPPM, Dr. Lolita Sari,SKM.,M.Kes yang menjelaskan tentang Program KKLPPM Universitas Malahayati 2024 yaitu Mahasiswa Penting Universitas Malahayati Implementasi Model Best Practice Kampung Keluarga Berkualitas (KB).

Materi Pembekalan DPL KKLPPM Unmal 2024 selanjutnya disampaikan oleh Susanto,S.Pd.,M.Pd selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya BKKBN Provinsi Lampung. Dalam penyampaikan Pak Santo menjelaskan tentang Kolaborasi Implementasi Model Best Practice Kampung Keluarga Berkualitas (KB) antara BKKBN Provinsi Lampung,Universitas Malahayati, dan Kabupaten Tanggamus.

Pemaparan materi terakhir, dilanjutkan oleh Prima Dian Furqoni,S.Kep.,Ns.,M.Kes tentang Peraturan Tata Tertib KKLPPM Unmal 2024. (gil)

Editor: Gilang Agusman