Katek Jero

Oleh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

(Bandar Lampung) – Beberapa waktu lalu ada sahabat lama mengomentari artikel penulis di suatu media online dengan bahasa Palembang “katek jeronyo wong mak iniari kurupsi”; yang terjemahan bebasnya tidak ada kapoknya orang sekarang untuk korupsi. Diksi yang beliau pakai membangkitkan kenangan lama saat hidup di kota Palembang. Dan, diksi ini dipakai manakala orang sudah sangat kesal terhadap suatu keadaan, dengan melampiaskan kemarahan dalam wilayah verbal. Baiklah kita telusuri secara filosofis makna diksi itu.

Penggunaan ungkapan “katek jero” dalam bahasa palembang, yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang tidak pernah jera/kapok meskipun sudah berkali-kali menerima akibat dari perbuatannya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perilaku buruk yang terus diulang, seolah-olah pengalaman, hukuman, maupun rasa malu tidak lagi memiliki daya untuk mengubah sikap. Ungkapan tersebut terasa sangat relevan ketika melihat berbagai persoalan yang terus berulang di negeri ini, terutama dalam perkara korupsi yang seperti tidak pernah menemukan ujungnya.

Setiap hari masyarakat disuguhi berita tentang proses hukum terhadap pelaku korupsi. Ruang-ruang sidang dipenuhi perkara yang melibatkan penyalahgunaan jabatan, penggelapan anggaran, suap, dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya. Berkas demi berkas dibuka, fakta demi fakta diungkap, dan vonis demi vonis dijatuhkan. Namun yang mengherankan, semua itu seolah tidak mampu menghentikan lahirnya kasus-kasus baru. Ketika satu perkara selesai diperiksa, perkara lain muncul. Ketika satu pelaku menjalani hukuman, pelaku baru bermunculan. Fenomena ini membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa korupsi tetap tumbuh di tengah ancaman hukuman yang nyata.

Jawabannya mungkin dapat ditemukan dalam ungkapan sederhana tadi “katek jero”. Ada kecenderungan sebagian orang untuk menganggap bahwa keuntungan yang diperoleh dari perbuatan buruk jauh lebih besar daripada risiko yang akan dihadapi. Kesempatan untuk memperoleh kekayaan secara cepat sering kali mengalahkan pertimbangan moral maupun hukum. Bahkan pertimbangan ajaran agama pun mereka langgar. Akibatnya, pengalaman melihat orang lain ditangkap dan dipenjara tidak lagi menjadi pelajaran. Peristiwa itu hanya dianggap sebagai nasib buruk yang menimpa orang lain, bukan sebagai peringatan yang harus direnungkan.

Lebih dari itu, korupsi bukan sekadar persoalan individu. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kadang memberi ruang bagi perilaku tersebut. Ketika integritas tidak dihargai, ketika transparansi lemah, dan ketika pengawasan tidak berjalan secara optimal bahkan bisa diajak kerjasama, maka korupsi menemukan tempat yang subur untuk berkembang. Dalam kondisi seperti itu, seseorang yang awalnya ragu dapat tergoda untuk mengikuti kebiasaan yang dianggap lumrah. Lambat laun, pelanggaran berubah menjadi budaya, dan budaya itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih memprihatinkan lagi adalah dampak korupsi yang sesungguhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, atau pelayanan publik lainnya dapat berkurang karena diselewengkan. Akibatnya, kualitas layanan menurun dan rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan. Korupsi bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan, melainkan juga tentang kesempatan yang hilang, harapan yang pupus, dan kesejahteraan yang tertunda.

Ironisnya, meskipun dampak tersebut begitu nyata, masih ada orang yang tetap memilih jalan yang sama. Mereka menyaksikan bagaimana pelaku korupsi dipermalukan di depan publik, menjalani proses hukum yang panjang, kehilangan jabatan, bahkan kehilangan kehormatan di mata keluarga dan masyarakat. Namun semua kenyataan itu tidak cukup untuk menghentikan niat melakukan pelanggaran. Seolah-olah ada keyakinan bahwa mereka tidak akan tertangkap, atau bahwa mereka lebih cerdik daripada mereka yang sudah lebih dahulu tersandung kasus serupa.

Sikap katek jero inilah yang menjadi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Hukuman yang berat memang penting, tetapi hukuman saja tidak cukup. Perubahan harus dimulai dari cara pandang terhadap amanah dan tanggung jawab. Jabatan bukanlah sarana untuk memperkaya diri, melainkan kepercayaan yang harus dijaga. Kekuasaan bukanlah kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi, melainkan alat untuk melayani kepentingan masyarakat. Tanpa perubahan nilai dan karakter, berbagai upaya penegakan hukum hanya akan menjadi pekerjaan yang terus berulang.

Pendidikan juga memegang peranan penting. Kejujuran, tanggung jawab, dan rasa malu terhadap perbuatan tercela harus ditanamkan sejak dini. Masyarakat yang menghargai integritas akan lebih sulit ditipu oleh praktik-praktik korup. Sebaliknya, jika keberhasilan hanya diukur dari kekayaan tanpa memperhatikan cara memperolehnya, maka korupsi akan selalu menemukan pembenaran.

Korupsi akan terus muncul selama masih ada orang yang katek jero, yang mengabaikan pengalaman, menutup mata terhadap akibat, dan memilih keuntungan sesaat dibandingkan tanggung jawab jangka panjang. Karena itu, perjuangan melawan korupsi sesungguhnya bukan hanya soal menangkap pelaku, melainkan juga membangun kesadaran agar setiap orang mampu belajar dari kesalahan yang sudah begitu sering terjadi. Jika kesadaran itu tumbuh, maka ungkapan katek jero tidak lagi menjadi gambaran negeri ini, melainkan sekadar pengingat tentang masa lalu yang berhasil ditinggalkan.
Salam Waras (R-2)

SAKITNYA ITU DI SINI

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Saat tulisan ini masih di layar tulis, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindakan tangkap tangan di salahsatu kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Mirisnya, sudah empat kepala daerah di kabupaten itu terseret masalah korupsi. Sedih, prihatin, pedih entah apalagi, melihat bangsa ini. Tidak salah jika kita mengelus dada sambil berkata “sakitnya itu di sini”. Mereka tidak belajar dari pengalaman lampau untuk berbuat baik, malah meneruskan dosa masa lampau.

Sakitnya itu di sini,  adalah ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan luka yang tidak tampak oleh mata, tetapi terasa begitu menghunjam dalam hati. Ungkapan tersebut menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan kondisi bangsa yang sedang menghadapi berbagai persoalan akibat maraknya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan negara. Rasa sakit yang dimaksud bukan hanya milik individu, melainkan rasa kecewa kolektif yang dirasakan oleh masyarakat ketika harapan akan kehidupan yang lebih baik berulang kali dikhianati oleh mereka yang seharusnya mengemban amanah rakyat.

Bangsa yang besar dibangun di atas fondasi kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap negara lahir dari keyakinan bahwa setiap kebijakan dibuat untuk kepentingan umum, setiap anggaran dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan setiap pejabat menjalankan tugasnya dengan integritas. Namun, ketika korupsi menjadi berita yang hampir setiap hari terdengar, kepercayaan tersebut perlahan terkikis. Rakyat mulai mempertanyakan ke mana arah pembangunan, siapa yang sebenarnya menikmati hasil kekayaan negara, dan mengapa kesejahteraan yang dijanjikan terasa semakin jauh dari kenyataan.

Korupsi bukan sekadar tindakan mengambil uang negara secara melawan hukum. Dampaknya jauh lebih luas dan merusak. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan berbagai fasilitas publik akhirnya tidak sampai kepada masyarakat. Akibatnya, kualitas pelayanan publik menurun, pembangunan berjalan lambat, dan kesenjangan sosial semakin melebar. Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang bergantung pada layanan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Ketika seorang anak harus belajar di ruang kelas yang rusak, ketika pasien kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, atau ketika masyarakat harus menghadapi infrastruktur yang tidak memadai, sesungguhnya mereka sedang menanggung akibat dari perilaku tidak bertanggung jawab sebagian penyelenggara negara. Rasa sakit itu hadir dalam bentuk kesempatan yang hilang, harapan yang pupus, dan masa depan yang menjadi tidak pasti. Luka tersebut mungkin tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh jutaan orang.

Selain korupsi, pelanggaran etika dalam kehidupan bernegara juga menjadi sumber kekecewaan yang mendalam. Etika merupakan pedoman moral yang seharusnya menjadi dasar setiap tindakan seorang pemimpin dan pejabat publik. Ketika etika diabaikan, kekuasaan cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kepentingan rakyat yang semestinya menjadi prioritas justru tersisihkan oleh ambisi, keuntungan politik, dan kepentingan sesaat.

Pelanggaran etika dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, hingga tindakan yang tidak mencerminkan sikap kenegarawanan. Meskipun tidak selalu melanggar hukum, tindakan semacam ini dapat merusak kepercayaan publik. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang cerdas dan kompeten, tetapi juga pemimpin yang mampu memberikan teladan dalam kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada bangsa.

Ketika rakyat menyaksikan berbagai pelanggaran etika terjadi tanpa adanya rasa malu atau tanggung jawab, muncul perasaan bahwa nilai-nilai keadilan semakin kehilangan tempat dalam kehidupan berbangsa. Rasa sakit itu semakin mendalam ketika hukum terasa tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat dapat kehilangan optimisme dan keyakinan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik masih mungkin terjadi.

Akan tetapi rasa sakit tidak seharusnya membuat bangsa ini menyerah. Justru dari rasa sakit itulah kesadaran kolektif dapat tumbuh. Sejarah menunjukkan bahwa banyak perubahan besar lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap kondisi yang tidak adil. Kesadaran akan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus terus diperkuat dalam setiap lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Harapan akan masa depan bangsa tidak boleh padam hanya karena ulah segelintir orang. Masih banyak individu yang bekerja dengan tulus untuk kepentingan masyarakat dan berusaha menjaga nilai-nilai moral dalam menjalankan tugasnya. Mereka menjadi bukti bahwa integritas masih hidup dan masih memiliki tempat dalam kehidupan bernegara.

Ungkapan “sakitnya itu di sini” menggambarkan luka batin yang dirasakan rakyat ketika amanah yang diberikan kepada para penyelenggara negara disalahgunakan. Rasa sakit itu lahir dari harapan yang dikhianati, dari keadilan yang terasa jauh, dan dari kesejahteraan yang belum sepenuhnya terwujud. Akan tetapi, rasa sakit tersebut juga dapat menjadi pengingat bahwa bangsa ini membutuhkan lebih banyak kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan. Hanya dengan itulah kepercayaan rakyat dapat dipulihkan, dan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat dapat benar-benar tercapai.

Salam Waras

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALAHAYATI GELAR YUDISIUM DAN SUMPAH DOKTER PERIODE 76

BANDAR LAMPUNG ( malahayati.ac.id ) – Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Malahayati sukses menyelenggarakan upacara Yudisium dan Sumpah Dokter Periode 76 yang berlangsung khidmat di Gedung Graha Bintang, Kampus Universitas Malahayati, Bandar Lampung (10/06/2026).

Acara sakral ini menandai dikukuhkannya para lulusan baru yang siap mendedikasikan diri dan mengabdi sebagai dokter di tengah masyarakat, memperkuat pilar kesehatan nasional dengan kompetensi dan etika luhur profesi.

Hadir dalam upacara penting tersebut jajaran pimpinan universitas, fakultas, dan yayasan, di antaranya:

Dr. Tessa Sjahriani, dr., M.Kes. (Dekan Fakultas Kedokteran), Prof. Dr. Dessy Hermawan, Ns., M.Kes,. (Wakil Rektor 1 Bidang Akademik), Romy Juansyah, S.ST., M.T. (Ketua PMB sekaligus Perwakilan Yayasan), Abdurrohman Izzuddin, dr., Sp.J. (Wakil Dekan Bidang Akademik), Ade Utia Detty, dr., M.Kes. (Ketua Program Studi Profesi Dokter), Anggunan, dr., M.M. (Sekretaris Program Studi Profesi Dokter), Rakhmi Rafie, dr., M.Kes. (Ketua Program Studi Pendidikan Dokter), Nita Sahara, dr., M.Kes., Sp.PA. (Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter).

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Dr. Tessa Sjahriani, dr., M.Kes., menyampaikan rasa bangga yang mendalam kepada seluruh yudisium profesi dokter periode ke-76 ini. Beliau menekankan bahwa gelar dokter yang disandang hari ini merupakan awal dari tanggung jawab kemanusiaan yang sesungguhnya.

“Yudisium dan sumpah dokter ini bukan sekadar seremoni kelulusan, melainkan sebuah ikrar sakral tanggung jawab moral dan profesi ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat. Kami di jajaran dekanat senantiasa berkomitmen menjaga kualitas lulusan FK Universitas Malahayati agar tidak hanya unggul secara akademis dan klinis, tetapi juga memiliki integritas serta empati yang tinggi dalam melayani sesama,” ujar Dr. Tessa Sjahriani.

Beliau juga berpesan agar para dokter baru terus menjaga nama baik almamater dan tidak pernah berhenti belajar, mengingat dinamika ilmu kedokteran yang terus berkembang pesat.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Malahayati, Prof. Dr. Dessy Hermawan, Ns., M.Kes,.memberikan apresiasi atas capaian akademis para lulusan serta konsistensi FK dalam mempertahankan mutu pendidikan kedokteran yang berdaya saing.

“Sumpah Dokter Periode 76 ini menjadi bukti nyata bahwa Universitas Malahayati terus melahirkan tenaga medis yang kompeten dan siap mengabdi di berbagai penjuru negeri. Pihak rektorat akan selalu mendukung penuh penguatan kurikulum, fasilitas, dan riset di Fakultas Kedokteran agar ekosistem akademik kita terus melahirkan dokter-dokter handal yang adaptif terhadap kemajuan teknologi kesehatan modern,” tegas Prof. Dessy Hermawan dalam arahannya.

Apresiasi dan dukungan senada juga disampaikan oleh Romy Juansyah, S.ST., M.T. selaku Ketua PMB sekaligus Perwakilan Yayasan. Beliau menegaskan komitmen pihak yayasan dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan kedokteran yang representatif guna memastikan proses belajar-mengajar berjalan optimal demi mencetak lulusan terbaik.

Prosesi yudisium diakhiri dengan pembacaan lafal sumpah dokter dengan khidmat, diikuti dengan pemberian ucapan selamat serta sesi dokumentasi bersama jajaran pimpinan di atas panggung kehormatan Graha Bintang Universitas Malahayati.

Editor : Chandra fajar zakaria (cfz)

Tingkatkan Kualitas SDM, Universitas Malahayati dan Universitas Diponegoro Jalin Kolaborasi Strategis

SEMARANG ( malahayati.ac.id ) – Universitas Malahayati (UNMAL) dan Universitas Diponegoro (UNDIP) resmi menggelar audiensi strategis guna menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) serta Perjanjian Kerjasama (PKS). Pertemuan ini berfokus pada kolaborasi antara Fakultas Ilmu Kesehatan UNMAL dan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP di ruang tamu rektor, gedung widya puraya lt. 2, kampus Tembalang Universitas Diponogoro Semarang pada tanggal 2 juni 2026.

​Rektor Universitas Malahayati, Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjadi langkah konkret dalam penguatan riset, tata kelola, serta kolaborasi akademik maupun non-akademik. Ia berharap sinergi ini mampu mendongkrak kualitas lulusan serta pengembangan SDM di lingkungan Universitas Malahayati.
​”Kami berharap kolaborasi ini dapat meningkatkan pengembangan SDM di Unmal, penguatan kolaborasi riset, tata kelola serta bentuk lainnya… sehingga mampu meningkatkan kualitas lulusan Universitas Malahayati,” ujar Dr. Muhammad Kadafi.

​Sinergi Hadapi Tantangan Global
​Bak gayung bersambut, Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi antar-perguruan tinggi sangat krusial dalam membangun kualitas SDM di Indonesia, salah satunya demi menggenjot Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi.
​Prof. Suharnomo juga menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi tantangan global guna mengakselerasi kemajuan bangsa. Di tengah kompleksnya tantangan pendidikan nasional, kerja sama yang saling menopang diyakini dapat membawa Indonesia menjadi destinasi pendidikan internasional.

​Sebagai langkah awal, implementasi kerja sama ini akan diinisiasi oleh Fakultas Ilmu Kesehatan UNMAL dan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNDIP yang berfokus pada pengembangan SDM serta pembenahan tata kelola di FIK UNMAL.

​Daftar Delegasi yang Hadir
​Pertemuan penting ini dihadiri oleh jajaran pimpinan tertinggi dari kedua universitas, antara lain:

​Perwakilan Universitas Diponegoro (UNDIP) : Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. (Rektor), Prof. Dr.rer.nat. Ir. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. (Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan), ​Prof. Dr. Budiyono, S.KM., M.Kes. (Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat), Dr. I Made Bayu Dirgantara, S.E., M.M. (Wakil Direktur Inovasi dan Kerja Sama), Mas Anantha Budhy Prakosa, S.T., M.Si. (Manajer Tata Usaha Direktorat Inovasi dan Kerja Sama), Novian Rustamaji, S.Kom. (Supervisor Kerja Sama) Perwakilan Universitas

Perwakilan Malahayati (UNMAL) : Dr. Muhammad Kadafi, S.H., M.H. (Rektor), Nirwanto, M.Kes. (Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM), Eng. Rina Febriani, S.T., M.T., PhD. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan), Drs. Suharman, M.Pd., M.Kes. (Wakil Rektor Bidang Humas dan Kerjasama), Dr. Lolita Sary, M.Kes. (Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan), Kepala Bagian Kerjasama Universitas Malahayati

 

Hasil Utama Pertemuan (Output)

  • Inisiasi Awal Kerjasama: Kolaborasi akan dimulai secara konkret oleh FIK UNMAL dan FKM UNDIP yang berfokus pada pengembangan SDM dan penguatan tata kelola di lingkungan FIK UNMAL.

  • Fokus Pengembangan UNMAL: Pertemuan ini menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas Universitas Malahayati melalui:

    • Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

    • Penguatan kolaborasi riset dan penelitian.

    • Perbaikan tata kelola institusi.

    • Pelaksanaan program akademik maupun non-akademik lainnya untuk mendongkrak kualitas lulusan UNMAL.

  • Kontribusi Terhadap Pendidikan Nasional: UNDIP berkomitmen mendukung UNMAL dalam upaya bersama meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia.

  • Visi Strategis Bersama: Kedua universitas sepakat untuk membangun kesepahaman dalam menghadapi tantangan global, dengan target jangka panjang ikut andil membawa Indonesia menjadi destinasi pendidikan internasional.

Sebagai penutup, rangkaian audiensi ditutup dengan sesi ramah tamah yang hangat di antara jajaran pimpinan kedua universitas. Momen penuh keakraban ini kemudian diabadikan dalam sesi foto bersama sebagai simbol sinergi dan komitmen kuat yang telah disepakati. Pertemuan ini diharapkan menjadi pondasi awal yang kokoh bagi Universitas Malahayati dan Universitas Diponegoro untuk terus berjalan beriringan dalam mencetak generasi unggul serta memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Editor : Chandra fajar zakaria (cfz)

KUNJUNGAN INDUSTRI PRODI MANAJEMEN UNIVERSITAS MALAHAYATI DI PT BUKIT ASAM TBK TARAHAN PORT

BANDAR LAMPUNG ( malahayati.ac.id ) – Dalam rangka menyelaraskan teori perkuliahan dengan praktik nyata di dunia industri, mahasiswa Program Studi (Prodi) Manajemen angkatan 2024 konsentrasi Marketing berjumlah 19 mahasiswa melaksanakan kunjungan industri ke PT Bukit Asam Tbk Tarahan Port pada Selasa, 9 Juni 2026.
Kunjungan strategis ini diinisiasi untuk memenuhi agenda praktis pada mata kuliah Manajemen Inovasi dan Pemasaran Internasional. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa diharapkan dapat melihat langsung bagaimana proses rantai pasok global dan inovasi operasional dijalankan oleh salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia.
Kedatangan rombongan akademis ini disambut hangat oleh jajaran top manajemen PT Bukit Asam Tbk Tarahan Port. Hadir langsung menerima kunjungan di antaranya:
1.Hengky Burmana (General Manager)
2.Hamdani (Manager SDM & Umum)
3.Hasan (Manager Operasi)
4.Candra Irawan (Manager Perawatan)
5.Yuliarmansyah (Spesialis Humas)
6.Sulaiman (Engineer Kajian Operasi Teknik)

Dalam sambutannya, Manager SDM & Umum PT Bukit Asam Tbk Tarahan Port, Hamdani, mengapresiasi antusiasme para mahasiswa. Beliau memaparkan bagaimana Tarahan Port memainkan peran krusial sebagai gerbang distribusi batu bara domestik maupun internasional, serta pentingnya inovasi teknologi berkelanjutan dalam menjaga daya saing global. Sebelumnya, beliau juga menjadi pembicara pada rangkaian Maxfair 2026 yang diselenggarakan pada hari Senin 08 Juni 2026 di Universitas Malahayati.
Rombongan mahasiswa didampingi langsung oleh Ketua Program Studi Manajemen, Dr. Febrianty, S.E., M.Si., bersama tim dosen pengampu mata kuliah terkait, yaitu Euis Mufahamah, S.E., M.Ak., Ayu Nursari, S.E., M.E., Reza Hardian Pratama, S.E., M.M., dan Ketut Sukra Yadnya, M.M (Dosen Praktisi yang telah berpengalaman bekerja selama 33 tahun di PT Bukit Asam Tbk Tarahan Port).
“Kunjungan ini merupakan jembatan penting bagi mahasiswa konsentrasi marketing. Di sini mereka belajar bahwa pemasaran internasional tidak hanya soal menjual produk, tetapi juga tentang manajemen logistik yang efisien, inovasi operasional, dan bagaimana membangun reputasi perusahaan di kancah global,”.
Selain mendapatkan pemaparan materi dari Hasan (Manager Operasi), mengenai sistem operasional pelabuhan dan pengelolaan ekspor impor di PT Bukit Asam Tbk Tarahan Port, selanjutnya Engineer Kajian Operasi Teknik, Bpk. Sulaiman dan dilengkapi oleh Yuliarmansyah (Spesialis Humas) yang menambah literasi mahasiswa terkait pengadaan bahan baku dan distribusi
mahasiswa juga terlibat aktif dalam sesi diskusi interaktif. Banyak mahasiswa menggali lebih dalam terkait strategi adaptasi PT Bukit Asam terhadap tren green energy dan tantangan pasar internasional.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan pertukaran plakat sebagai simbol kerja sama yang erat antara dunia pendidikan dan sektor industri terutama dalam bentuk penyelenggaraan program magang mahasiswa, narasumber dan dosen praktisi. Akhirnya, sebagai penutup rangkaian kunjungan ini, kami diberikan kesempatan untuk berkeliling langsung di area operasional PT Bukit Asam Tbk Tarahan Port dengan harapan mahasiswa Prodi Manajemen memiliki pandangan yang lebih luas dan siap menjadi inovator pemasaran yang kompeten di masa depan.

Editor : Chandra Fz

HPU Universitas Malahayati dan Dinkes Bandar Lampung Kolaborasi dalam “Gerakan Kebugaran Jasmani

 

BANDAR LAMPUNG (malahayati.ac.id) – Tim Health Promoting University Universitas Malahayati (HPU Unmal) berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung sukses menggelar kegiatan “Gerakan Kebugaran Jasmani” pada Rabu pagi (10/6/2026). Kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesehatan fisik ini berlangsung semarak di Pelataran Parkir Universitas Malahayati.

Agenda ini merupakan wujud nyata dari implementasi kerja sama yang telah terjalin erat antara pihak universitas dengan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan masyarakat kampus yang lebih sehat dan bugar.

Sejak pagi hari, pelataran parkir kampus sudah dipadati oleh para peserta. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran rektorat Universitas Malahayati, staf, serta perwakilan mahasiswa dari seluruh Program Studi (Prodi) yang tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian senam dan aktivitas kebugaran.

Sambutan rektor universitas malahayati yang diwakili oleh Kepala LPMI Universitas Malahayati, Dr. M. Arifki Zainaro, Ns., M.Kep., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan pandangannya mengenai pentingnya standardisasi mutu berbasis kesehatan di lingkungan kampus.

“Kami di LPMI sangat mendukung penuh program yang dicanangkan oleh HPU ini. Kampus yang bermutu tidak hanya dilihat dari aspek akademik, tetapi juga dari kualitas kesehatan dan kesejahteraan civitas academicanya. Kegiatan pagi ini merupakan indikator positif bahwa Universitas Malahayati berkomitmen menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang sehat serta kondusif,” ujar Dr. M. Arifki Zainaro.

Dalam sambutan Ketua HPU Universitas Malahayati yang diwakili oleh Andoko, S.Kep., Ns., M.Kes., disampaikan bahwa gerakan kolaboratif ini diinisiasi dengan komitmen kuat untuk membawa dampak positif langsung bagi publik, khususnya bagi civitas akademica Malahayati.

Di tempat terpisah, Ketua HPU Universitas Malahayati, Dr. Lolita Sary, memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan acara pagi ini. Beliau menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda musiman.

“Kegiatan Gerakan Kebugaran Jasmani ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan literasi kesehatan masyarakat serta sebagai upaya pembudayaan hidup sehat secara berkelanjutan,” ungkap Dr. Lolita Sary dalam keterangan tertulisnya.

Melalui sinergi lintas institusi yang telah berjalan sukses pagi tadi, HPU Universitas Malahayati berharap dapat terus menjadi pelopor dalam mengampanyekan gaya hidup sehat.

Kehadiran aktif dari pihak rektorat, staf, hingga perwakilan mahasiswa dari berbagai prodi hari ini membuktikan adanya kesadaran bersama untuk mendukung program kesehatan strategis pemerintah daerah, sekaligus menjadikan olahraga sebagai bagian dari budaya sehari-hari di lingkungan kampus.

Editor : Chandra fz

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Malahayati Gelar Maxfair 2026

BANDAR LAMPUNG ( malahayati.ac.id ) – Fakultas Ekonomi dan Manajemen, khususnya Program Studi Manajemen Universitas Malahayati, resmi membuka rangkaian kegiatan akbar Maxfair Management 2026 pada Senin, 8 Juni 2026. Mengangkat tema “Career Pathways in the Management Era: From Insight to Impact across Finance, Human Resources, Entrepreneurship, and Marketing”, acara ini menjadi jembatan strategis yang mempertemukan inovasi mahasiswa dengan kebutuhan industri modern.

Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Romi J, S.E., M.Sos., selaku Kepala PMB Universitas Malahayati sekaligus perwakilan Yayasan dan Rektorat. Perhelatan ini juga dihadiri oleh jajaran Wakil Rektor, Ketua LPPM, Ketua LPMI, serta panitia gabungan dosen dan mahasiswa yang dipimpin oleh Ibu Ayu Nursari, S.E., M.E.

Kehadiran mitra strategis dari OJK Lampung, PLN, PTBA, Pegadaian, Bank Mandiri, perwakilan Kadin, hingga universitas sahabat seperti Unila, Darmajaya, dan UBL kian menegaskan luasnya kolaborasi dalam acara ini.

Untuk menandai dimulainya acara, tiga tokoh penting memberikan pandangan dan komitmen mereka terhadap pelaksanaan Maxfair 2026:

1. Bapak Romi Junanto, S.E., M.Sos. (Perwakilan Rektor Universitas Malahayati) 

“Universitas Malahayati terus berkomitmen mendukung wadah-wadah kreatif yang mampu memperpendek jarak antara dunia kampus dan dunia kerja. Melalui Maxfair 2026 ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya siap secara teori, tetapi benar-benar memiliki daya saing dan mentalitas pemimpin yang adaptif di era bisnis yang dinamis. Universitas mengapresiasi penuh sinergi luar biasa dengan para mitra industri yang hadir hari ini.”

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Dr. Rahyono, S.Sos., M.M.,

“Kegiatan ini merupakan representasi dari wajah kurikulum masa kini di fakultas kami. Kami mendorong setiap program studi untuk terus menelurkan inovasi nyata. Maxfair ini menjadi pembuktian bahwa mahasiswa kami mampu memproduksi luaran akademis yang berkualitas dan diakui. Ini adalah langkah konkret fakultas dalam mendukung visi universitas menuju ekosistem akademik yang unggul.”

3. Dr. Febrianty, S.E., M.Si. selaku Kepala Program Studi Manajemen 

“Maxfair Management 2026 adalah implementasi nyata dari Outcome-Based Education (OBE). Ini adalah upaya sistematis jangka panjang kami untuk memperkuat ekosistem akademik melalui tiga pilar: Fasilitasi Karier, Transfer Pengetahuan, dan Penguatan Jejaring Industri. Apa yang dipamerkan hari ini adalah buah kerja keras mahasiswa dari 18 mata kuliah yang terintegrasi.”

Unjuk Karya Berbasis OBE dan Jobfair Nasional

Sesuai dengan basis kurikulum Outcome-Based Education (OBE), Maxfair 2026 menjadi panggung pembuktian dengan memamerkan hasil karya mahasiswa dari 18 mata kuliah yang berbeda. Luaran nyata yang berhasil dicapai meliputi :

59 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* berupa desain poster dan banner inovatif.
42 HKI* dalam bentuk booklet dan chapter book.
29 publikasi artikel ilmiah* siap saji.
Berbagai video edukasi interaktif yang menghiasi area pameran.

Guna menyelaraskan luaran tersebut dengan penyerapan tenaga kerja, disediakan pula fasilitas *Jobfair* nasional dengan metode walk-in interview. Sejumlah perusahaan besar seperti PKSS, Honda, Maxim, PNM, Indosat, dan Bank Mandiri turut membuka stan untuk menjaring talenta terbaik dari Universitas Malahayati.

Selain pameran karya dan bursa kerja, rangkaian acara ini juga dimeriahkan oleh  Management Career Summit 2026  bertajuk “Shaping Future Leader In Dynamic Business World”. Talkshow edukatif yang dibagi menjadi dua sesi ini menghadirkan para praktisi top dari PLN, PT Bukit Asam (PTBA), OJK, Bank Mandiri, Pegadaian, hingga Haloca Beauty untuk memberikan wawasan langsung mengenai peta jalan karier masa depan kepada para peserta.

Rangkaian pembukaan yang dipersiapkan matang selama 1,5 bulan ini ditutup dengan pembacaan pantun apresiasi dari pihak program studi kepada seluruh sponsor dan pendukung acara, dengan harapan besar agar sinergi ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

Editor : Chandra fz

Negara Macam Apa Ini?

Oleh: Sudjarwo

*Guru Besar Universitas Malahayati

Ada kalanya sebuah negeri terlihat tenang dari atas, tetapi bergolak di bawah. Dari ruang-ruang kekuasaan, laporan tampak baik, angka-angka terlihat menjanjikan, dan berbagai pencapaian dipamerkan sebagai bukti keberhasilan. Namun di jalanan, di pasar, di desa-desa, dan di kawasan perkotaan yang padat, banyak rakyat justru merasakan kenyataan yang berbeda.

Harga kebutuhan hidup teur melonjak, lapangan pekerjaan tidak selalu tersedia , sementara kesenjangan sosial masih menjadi pemandangan sehari-hari. Harga kedelai meroket sementara tempe tahu yang berbahan baku kedelai adalah makanan mewah untuk rakyat kelas bawah. Akibatnya harga menjadi berlipat; itu pun pemimpin masih tega berkata dolar bukan untuk rakyat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: negara macam apa ini?

Salah satu persoalan terbesar dalam kehidupan berbangsa adalah ketika terjadi jurang persepsi antara penguasa dan rakyat. Ketika para pemimpin merasa keadaan baik-baik saja, tetapi masyarakat merasakan kesulitan yang nyata, maka lahirlah ketidakpercayaan.

Ketidakpercayaan inilah yang perlahan menggerus fondasi kebersamaan nasional. Rakyat tidak hanya membutuhkan statistik yang indah, tetapi juga membutuhkan kenyataan hidup yang benar-benar membaik. Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga bagaimana hasil pembangunan itu dirasakan oleh sebagian besar warga. Bertumbuh yang merata adalah idealisme yang digadang-gadang oleh rakyat jelata.

Saat ini kita menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur mendesak untuk dilakukan, terutama pemeliharaan/perbaikan, investasi terus diupayakan masuk, dan transformasi digital berkembang pesat. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat yang bergulat dengan biaya hidup yang meningkat, ketidakpastian pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik yang belum merata. Ketika kedua kenyataan itu berjalan bersamaan, muncul ruang bagi berbagai tafsir dan ketidakpuasan.

Dalam situasi seperti itu, selalu ada pihak ketiga yang berusaha memancing di air keruh. Mereka tidak selalu hadir dengan niat memperbaiki keadaan. Sebaliknya, mereka memanfaatkan keresahan rakyat sebagai bahan bakar untuk kepentingan tertentu. Ketika masyarakat kecewa, mereka datang membawa narasi yang terdengar meyakinkan. Ketika rakyat marah, mereka menawarkan kambing hitam. Ketika keadaan rumit, mereka menyederhanakan masalah menjadi sekadar pertarungan antara kawan dan lawan. Padahal persoalan bangsa tidak sesederhana itu.

Bahaya terbesar dari pihak-pihak semacam ini adalah kemampuannya mengubah kritik yang sehat menjadi kebencian yang merusak. Kritik seharusnya menjadi sarana perbaikan, tetapi di tangan mereka berubah menjadi alat untuk memperdalam perpecahan. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam pertentangan yang berkepanjangan. Energi bangsa habis untuk saling menyalahkan, sementara persoalan pokok yang dihadapi rakyat tetap tidak terselesaikan.

Lebih runyam lagi ketika muncul para avonturer politik dan ekonomi. Mereka adalah kelompok yang melihat krisis sebagai peluang emas. Dalam dunia politik, mereka memanfaatkan kegaduhan untuk membangun popularitas dan memperbesar pengaruh.

Mereka tidak selalu peduli pada solusi. Yang penting adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari situasi yang tidak stabil. Semakin gaduh keadaan, semakin besar kesempatan mereka tampil sebagai penyelamat.

Di bidang ekonomi, fenomena serupa juga terjadi. Ketika rakyat mengalami kesulitan, ada pihak yang justru meraup keuntungan dari ketidakpastian. Spekulasi, permainan harga, hingga berbagai praktik yang memanfaatkan kelemahan sistem sering kali berkembang pada saat masyarakat sedang rentan. Akibatnya, beban rakyat semakin berat, sementara sebagian kecil kelompok menikmati keuntungan yang berlipat.

Kita sering kali menghadapi situasi yang memperlihatkan pola semacam ini. Setiap kali terjadi tekanan ekonomi, ketegangan sosial, atau persaingan politik yang tajam, selalu muncul kelompok yang mencoba mengambil manfaat. Sejarah menunjukkan bahwa mereka jarang hadir untuk kepentingan bangsa. Mereka hadir untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kewaspadaan dan kedewasaan dalam menyikapi berbagai informasi maupun ajakan yang beredar.

Namun kesalahan tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada pihak luar atau kelompok oportunis. Pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar. Tidak cukup hanya mengandalkan laporan birokrasi atau angka-angka statistik. Pemimpin harus memahami denyut kehidupan masyarakat secara langsung.

Ketika rakyat mengeluh tentang harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan, atau kesehatan, maka keluhan itu harus diperlakukan sebagai sinyal penting, bukan sekadar gangguan terhadap citra keberhasilan. Dan, tidak bisa diselesaikan dengan pidato di atas podium sambil gebrak-gebrak, apalagi joged-joged, atau bahkan pasang mimik muka sedih.

Negara yang sehat adalah negara yang mampu menjembatani perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan harus diukur dengan kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Sebaliknya, kritik juga harus disampaikan dengan tanggung jawab, bukan dengan tujuan memperkeruh suasana. Jika kedua hal ini berjalan seimbang, maka ruang gerak para petualang politik dan ekonomi akan semakin sempit.

Sebuah negeri akan tetap kuat bukan karena para pemimpinnya merasa semuanya baik-baik saja, melainkan karena mereka berani melihat kenyataan apa adanya. Sebuah negeri akan tetap utuh bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena seluruh elemen bangsa memiliki kemauan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Dan sebuah negeri akan terhindar dari para pemancing di air keruh serta para avonturer yang haus keuntungan; apabila rakyat dan pemimpinnya sama-sama menjaga akal sehat, kejujuran, dan kepentingan nasional di atas segala-galanya.

Jika suatu hari pertanyaan “negeri macam apa ini?” masih terdengar dari berbagai penjuru, maka jawabannya terletak pada sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan harapan bagi rakyatnya. Sebab pada akhirnya, ukuran sebuah negeri bukanlah apa yang dikatakan oleh para penguasanya, melainkan apa yang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya.

 

TAHTA DAN FATAMORGANA

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Filsafat manusia mempersoalkan kepemimpinan yang paling mendasar bukanlah bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, melainkan bagaimana ia memahami dirinya sendiri setelah kekuasaan itu berada di tangannya. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin tidak jatuh karena kurang cerdas, kurang berani, atau kurang berpengalaman. Mereka justru jatuh ketika kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan secara jernih. Pada titik itu, mereka tidak lagi dipimpin oleh akal budi yang terbuka, melainkan oleh bayangan diri yang mereka ciptakan sendiri. Bayangan tersebut berupa keyakinan bahwa dirinya paling benar, paling memahami keadaan, dan tidak lagi memerlukan masukan dari orang lain.

Filsafat manusia memandang bahwa setiap individu hidup dalam ketegangan antara kenyataan dan persepsi tentang dirinya. Manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk yang menafsirkan dirinya sendiri. Ia membentuk gambaran mengenai siapa dirinya, apa kemampuannya, dan bagaimana posisinya di hadapan orang lain. Gambaran ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dalam banyak kasus, manusia cenderung membangun citra yang lebih nyaman daripada realitas yang sebenarnya. Ia ingin merasa lebih baik, lebih penting, dan lebih benar daripada yang sungguh-sungguh ada.

Ketika seseorang memperoleh kekuasaan, kecenderungan tersebut sering menjadi semakin kuat. Kekuasaan menghadirkan penghormatan, perhatian, dan berbagai bentuk pengakuan yang dapat membuat seseorang kehilangan jarak kritis terhadap dirinya sendiri. Ia mulai terbiasa mendengar pujian. Ia mulai percaya bahwa keberhasilannya sepenuhnya merupakan hasil keunggulannya sendiri. Sedikit demi sedikit, ia membangun keyakinan bahwa penilaiannya selalu tepat dan keputusannya selalu benar. Pada saat itulah bayangan diri mulai mengambil alih kesadaran.

Pada perspektif filsafat, sikap merasa paling benar bukanlah tanda kebijaksanaan, melainkan tanda keterbatasan kesadaran. Orang yang sungguh memahami kehidupan akan menyadari bahwa pengetahuannya selalu terbatas. Semakin luas wawasan seseorang, semakin ia memahami bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Sebaliknya, mereka yang menganggap dirinya mengetahui segala sesuatu sering kali terjebak dalam kepastian yang semu. Mereka tidak lagi mencari kebenaran, tetapi hanya mencari pembenaran atas keyakinan yang telah dimiliki sebelumnya.

Dari sinilah muncul kecenderungan untuk menolak kritik dan menghindari pandangan yang berbeda. Kritik dipandang sebagai ancaman terhadap kewibawaan. Nasihat dianggap sebagai bentuk perlawanan. Orang yang tidak setuju dicurigai memiliki motif tersembunyi. Akibatnya, pemimpin mulai mengelilingi dirinya dengan mereka yang selalu mengangguk dan menyetujui apa pun yang dikatakannya. Lingkungan seperti ini menciptakan ruang gema, yaitu keadaan ketika seseorang hanya mendengar pantulan suaranya sendiri dan menganggap pantulan tersebut sebagai kenyataan.

Filsafat dialog mengajarkan bahwa manusia bertumbuh melalui perjumpaan dengan orang lain. Kesadaran tidak berkembang dalam kesendirian, melainkan melalui pertukaran gagasan, perdebatan, dan koreksi. Kebenaran tidak ditemukan dengan menutup telinga, tetapi dengan membuka diri terhadap kemungkinan bahwa orang lain mungkin melihat sesuatu yang luput dari perhatian kita. Oleh karena itu, pemimpin yang menolak mendengar sesungguhnya sedang menghalangi perkembangan dirinya sendiri. Ia kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum kesalahan itu berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Di balik kesombongan intelektual sering tersembunyi ketakutan yang mendalam. Banyak pemimpin tampak sangat percaya diri, tetapi sebenarnya sedang berusaha melindungi dirinya dari rasa cemas. Mereka takut dianggap gagal, takut kehilangan pengaruh, atau takut dipandang tidak kompeten. Karena ketakutan tersebut, mereka berusaha mempertahankan citra bahwa dirinya selalu benar. Setiap kritik dianggap mengancam identitas yang telah dibangun. Akibatnya, mereka lebih memilih menolak kenyataan daripada mengakui kemungkinan bahwa dirinya keliru.

Keadaan ini menciptakan keterasingan yang bersifat filosofis. Manusia menjadi terpisah dari realitas karena lebih percaya pada gambaran yang ada dalam pikirannya daripada fakta yang ada di hadapannya. Ia tidak lagi melihat dunia sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana yang ingin dilihatnya. Keputusan-keputusan yang diambil pun semakin jauh dari kenyataan objektif. Yang dipertahankan bukan lagi kebenaran, melainkan ego. Yang dijaga bukan lagi kepentingan bersama, melainkan citra diri yang rapuh.

Pada tradisi filsafat, refleksi diri dipandang sebagai jalan untuk menghindari jebakan tersebut. Refleksi bukan sekadar mengingat tindakan masa lalu, tetapi keberanian untuk mempertanyakan asumsi yang selama ini dianggap benar. Seorang pemimpin yang reflektif mampu menerima kenyataan bahwa dirinya tidak sempurna. Ia tidak merasa terancam ketika dikritik. Sebaliknya, ia melihat kritik sebagai kesempatan untuk memahami dirinya dengan lebih baik. Kesadaran semacam ini melahirkan kerendahan hati intelektual, yaitu kemampuan untuk mengakui bahwa pemahaman manusia selalu memiliki batas.

Kerendahan hati bukan berarti kelemahan. Dalam filsafat manusia, kerendahan hati justru merupakan bentuk kekuatan yang paling matang. Hanya orang yang memiliki keberanian moral yang mampu mengakui kesalahannya sendiri. Hanya orang yang memiliki kedewasaan intelektual yang mampu menerima bahwa pandangannya mungkin perlu diperbaiki. Dari sikap inilah lahir kebijaksanaan yang sejati, yaitu kemampuan untuk terus belajar meskipun telah memiliki kekuasaan, pengalaman, dan pengetahuan yang luas.

Tragedi terbesar dalam kepemimpinan bukanlah kehilangan jabatan atau kekuasaan, tetapi  ketika seseorang kehilangan hubungan dengan kenyataan karena terlalu mencintai bayangan dirinya sendiri. Ketika bayangan itu dianggap sebagai kebenaran, kesombongan akan menggantikan kebijaksanaan dan ketakutan akan menyamar sebagai keyakinan. Filsafat manusia mengingatkan bahwa kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh seberapa tinggi kedudukannya, melainkan oleh kemampuannya mengenali keterbatasan dirinya. Sebab hanya manusia yang mampu mengatasi ilusi tentang dirinya sendiri yang dapat memimpin dengan kejernihan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab yang sejati.

Salam Waras

Sekolah Kok Bodong

Penulis Prof Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati

BEBERAPA hari terakhir ini, media massa di Lampung, termasuk media yang kita baca ini dan digawangi Herman Batin Mangku (HBM), memuat berita bahwa sekolah yang digagas oleh Pemkot Bandarlampung dengan mengatasnamakan Yayasan Siger Karya Bunda dibubarkan dengan alasan substansial.

Bahkan berita terakhir yang langsung diturunkan oleh HBM, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengambilalih penyelamatan peserta didik yang ada di sana dengan memindahbelajarkan serta membiayai segala sesuatunya ke sekolah swasta yang ditunjuk.

Ternyata pimpinan kota ini dalam menyelesaikan masalah pendidikan tidak bisa “mencak-mencak” seperti saat diskusi banjir beberapa waktu lalu.

Penulis jadi ingat tahun lalu beberapa penggiat pendidikan sudah mengingatkan diantaranya Gino Vanoli, Gunawan Handoko, dan masih banyak lagi. Beliau-beliau mengingatkan bahwa sekolah tersebut berada pada wilayah “abu-abu”.

Namun atas nama kekuasaan pimpinan kota ini “maju tak gentar”. Akhirnya, terbukti sekolah itu illegal. Dan, bagaimana dana yang sudah digelontorkan oleh pemerintah kota; tentu itu adalah bentuk anomaly yang harus dipermasalahkan oleh yang bewenang, jika mereka tidak “tuli”.

Kasus sekolah yang ternyata tidak memiliki dasar hukum yang jelas, jika disadari ini merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan. Apalagi jika sejak awal sudah ada berbagai pihak yang mengingatkan bahwa keberadaan sekolah tersebut bermasalah dari sisi perizinan maupun administrasi.

Sayangnya, peringatan-peringatan itu sering kali dianggap sebagai kritik yang berlebihan atau bahkan dipandang sebagai upaya menghambat program yang sedang berjalan. Akibatnya, suara-suara yang seharusnya menjadi bahan evaluasi justru diabaikan.

Pada praktik penyelenggaraan pendidikan, legalitas bukan sekadar urusan administrasi. Legalitas adalah jaminan bahwa sebuah lembaga pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh negara.

Di dalamnya terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga tata kelola kelembagaan.

Semua itu dibuat bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan hak mereka atas pendidikan yang berkualitas dan diakui secara resmi.

Ketika sebuah sekolah beroperasi tanpa legalitas yang memadai, risiko yang muncul bukan hanya menyangkut nama baik lembaga tersebut. Yang paling dirugikan adalah para siswa dan orang tua.

Mereka telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya dengan harapan memperoleh pendidikan yang sah. Namun ketika persoalan legalitas terungkap, masa depan siswa menjadi taruhannya.

Mereka bisa menghadapi ketidakpastian terkait pengakuan ijazah, proses perpindahan sekolah, hingga kelanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Lebih dari itu, keberadaan sekolah bodong juga mencerminkan lemahnya pemahaman akan pendidikan dari pemerintah kota, sekaligus kearogansian atas nama kekuasaan.

Sulit dibayangkan bagaimana sebuah lembaga pendidikan dapat beroperasi selama berbulan-bulan tanpa ada kepastian hukum yang jelas.

Jika benar sejak awal telah muncul berbagai peringatan dari masyarakat maupun pemerhati pendidikan, maka seharusnya dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara menyeluruh.

Fenomena ini juga mengajarkan bahwa popularitas sebuah program tidak selalu sejalan dengan kebenaran administratif dan hukum. Sebuah sekolah bisa saja memiliki gedung yang megah, promosi yang gencar, dan jumlah siswa yang banyak.

Namun semua itu tidak otomatis menjadikannya sah secara hukum. Dalam negara yang menjunjung tata kelola yang baik, setiap kebijakan dan program harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tujuan yang baik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur yang benar.

Masyarakat juga perlu mengambil pelajaran penting dari peristiwa semacam ini. Orang tua hendaknya lebih kritis sebelum mendaftarkan anak ke sebuah lembaga pendidikan. Informasi mengenai izin operasional, status akreditasi, dan pengakuan resmi perlu dipastikan terlebih dahulu.

Sikap kritis bukan berarti tidak mendukung program pendidikan, melainkan bentuk tanggung jawab untuk melindungi masa depan anak-anak. Kepercayaan masyarakat merupakan aset yang sangat berharga dan tidak boleh disalahgunakan.

Di sisi lain, para penyelenggara pendidikan harus memahami bahwa membangun kepercayaan publik membutuhkan transparansi. Setiap proses perizinan, status kelembagaan, dan dokumen pendukung semestinya dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi akan mencegah munculnya kecurigaan sekaligus memperkuat legitimasi lembaga pendidikan di mata publik. Ketika semua dilakukan secara terbuka, tidak ada ruang bagi spekulasi maupun kontroversi yang berkepanjangan.

Kasus sekolah bodong juga menjadi pengingat bahwa pendidikan bukanlah arena untuk bereksperimen dengan mengabaikan aturan. Pendidikan menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Kesalahan dalam tata kelola pendidikan dapat meninggalkan dampak yang panjang dan luas.

Kerugian yang dialami siswa tidak selalu dapat diperbaiki hanya dengan pernyataan maaf atau penjelasan administratif. Ada waktu yang terbuang, ada harapan yang terganggu, dan ada kepercayaan publik yang sulit dipulihkan.

“Sekolah kok bodong” pernyataan ini seharusnya menjadi refleksi bersama bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini, terutama pemerintah kota. Pendidikan harus dibangun di atas fondasi kejujuran, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Tanpa ketiga hal tersebut, sekolah tidak akan menjadi tempat mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan sumber masalah yang justru merugikan mereka yang seharusnya dilindungi.
Setiap program pendidikan harus mengedepankan legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa sebuah sekolah yang diharapkan menjadi tempat menimba ilmu ternyata menyimpan persoalan mendasar mengenai keabsahannya.

Sebab, dalam dunia pendidikan, kepercayaan adalah segalanya. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang tersisa hanyalah pertanyaan yang sulit dijawab: bagaimana mungkin sebuah sekolah bisa berdiri dan berjalan, bahkan didanai oleh pemerintah yang sah; tetapi ternyata bodong?

Entahlah…tapi nyata itu ada. ***