Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Sore menjelang petang hampir dapat dipastikan bahwa lantai dasar gedung megah tempat bekerja ini, dipenuhi oleh para karyawan yang akan absen elektronik sebagai penanda waktu pulang. Ada seorang bapak yang sudah siap lebih awal, dan saat diajak berbincang dan diberi pertanyaan “mengapa tampak tergesa-gesa ingin cepat pulang”. Beliau dengan senyum sumringah menjawab “rumah tempat pulang, bukan tempat perang, maka membuat saya rindu pulang”. Jawaban itu sepintas tampak berisi gurauan, namun sejatinya jika kita mau merenungkan sejenak, jawaban itu sangat benar adanya. Untuk itu mari kita bahas dari kacamata filsafat kontemporer.

Eksistensialisme, yang berkembang kuat melalui pemikiran Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, dan Martin Heidegger, memandang bahwa manusia tidak semata-mata “ada” dalam ruang fisik, melainkan menciptakan makna dari ruang tersebut melalui pengalaman. Heidegger dalam karyanya Building, Dwelling, Thinking membedakan antara “tinggal” (dwelling) dan sekadar “bertempat”. Menurutnya, manusia bukan hanya menempati rumah, tetapi hidup dan mengalami keberadaan di dalamnya. Rumah adalah tempat “menjadi manusia”, tempat kita mewujudkan diri secara autentik.

Namun, dalam kondisi modern seperti sekarang, rumah sering kehilangan makna eksistensial ini. Dalam banyak kasus, rumah menjadi tempat keterasingan (alienation) karena relasi antar anggotanya dibangun atas dasar dominasi, keharusan sosial, atau ekspektasi yang tidak manusiawi. Sartre menyebut ini sebagai “hidup dalam pandangan orang lain”; di mana kehadiran orang lain di rumah tidak membebaskan, tetapi menekan eksistensi kita. Maka ketika rumah menjadi tempat perang, itu mencerminkan krisis eksistensial: rumah tidak lagi menjadi ruang otentik untuk menjadi diri sendiri, melainkan medan pertempuran antara kehendak yang saling mendominasi.

Maurice Merleau-Ponty, melalui fenomenologi, menekankan pentingnya pengalaman langsung dan kesadaran embodied. Rumah bukan hanya tempat tinggal secara objektif, tetapi dialami secara mendalam oleh tubuh dan kesadaran manusia. Bagi anak-anak, misalnya, rumah adalah tempat pertama mereka memahami dunia: melalui rasa aman, kasih ibu, atau teguran ayah. Namun ketika rumah penuh dengan kekerasan, makna fenomenologis itu berubah. Tubuh merekam trauma, ketegangan, dan rasa takut sebagai bagian dari rumah. Maka, rumah tak lagi menjadi tempat kembali, melainkan tempat yang ingin dihindari. Oleh karena itu fenomenologi menuntut kita untuk melihat kembali bagaimana makna rumah dibentuk dalam keseharian: apakah sebagai pelukan yang menenangkan, atau sebagai bentakan yang mematahkan. Ketika rumah kehilangan kualitas kehadiran yang menenangkan, maka manusia kehilangan tempat untuk “menjadi” secara utuh.

Sementara itu, feminisme kontemporer, terutama melalui pemikir seperti Simone de Beauvoir, Bell Hooks, dan Judith Butler, melihat rumah bukan hanya sebagai ruang privat, tetapi sebagai arena politik. Di dalam rumah, struktur patriarki sering direproduksi secara sistematis. Simone de Beauvoir dalam The Second Sex menyatakan bahwa perempuan sering dijadikan “the Other” dalam hubungan rumah tangga. Mereka ditentukan oleh peran domestik yang mengikat: istri yang patuh, ibu yang mengabdi, pelayan yang tak terlihat. Oleh sebab itu dalam banyak rumah modern, “perang” yang terjadi adalah manifestasi dari ketimpangan gender: dominasi suami atas istri, eksploitasi kerja rumah tangga tanpa pengakuan, kekerasan dalam rumah tangga yang dibungkam atas nama budaya. Feminisme menolak anggapan bahwa rumah adalah ruang netral; ia adalah tempat kekuasaan bekerja dalam sunyi. Bell Hooks dalam Feminist Theory: From Margin to Center menekankan bahwa transformasi rumah hanya bisa terjadi jika struktur kekuasaan di dalamnya direkonstruksi; dari yang hierarkis menjadi egaliter. Rumah yang damai adalah rumah yang membebaskan semua penghuninya, tanpa paksaan peran yang kaku.

Dalam masyarakat modern, rumah sering kali dibebani dengan ekspektasi material: memiliki rumah besar, interior mewah, perabot mahal. Ini menjadikan rumah sebagai komoditas, bukan tempat kebermaknaan. Pertikaian dalam rumah tangga sering kali berakar dari tekanan ekonomi, tuntutan gaya hidup, atau kegagalan memenuhi standar sosial.

Marcuse berbicara tentang “one-dimensional man”, yaitu manusia yang kehilangan kapasitas kritis karena tenggelam dalam sistem. Dalam konteks rumah, anggota keluarga menjadi satu dimensi: ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai pengurus rumah, anak sebagai produk pendidikan. Peran-peran ini, jika tidak dikritisi, akan melanggengkan ketegangan karena menekan keragaman potensi manusia.

Dalam dunia postmodern, identitas menjadi cair. Rumah tidak lagi menjadi pusat kehidupan yang tetap, karena mobilitas tinggi, digitalisasi, dan disintegrasi keluarga tradisional. Dalam pandangan postmodernisme (melalui pemikir seperti Jean Baudrillard dan Zygmunt Bauman), rumah bukan lagi tempat menetap, tetapi menjadi simbol simulasi; dipoles untuk media sosial, bukan untuk kenyamanan. Baudrillard menyebut fenomena ini sebagai “simulacra”; di mana rumah terlihat bahagia di permukaan (foto keluarga, dekorasi mewah), tetapi kosong secara emosional. Dalam realitas ini, rumah bisa menjadi tempat perang dingin: komunikasi digital menggantikan dialog, performa menggantikan keintiman.

Zygmunt Bauman malah menyebut masyarakat saat ini sebagai “liquid modernity”; di mana semua relasi menjadi rapuh dan fleksibel. Rumah bukan lagi tempat stabil, karena keluarga bisa bubar kapan saja, berpindah kota, atau terpisah ruang oleh teknologi. Dalam dunia cair ini, kita perlu lebih sadar bahwa menjaga rumah sebagai tempat pulang adalah proyek sadar, bukan sesuatu yang terjadi otomatis.

Banyak filsuf kontemporer sepakat bahwa rumah adalah proyek etis; yaitu ruang yang perlu dibangun dengan kesadaran, niat, dan nilai-nilai yang membebaskan. Emmanuel Levinas, misalnya, menekankan etika wajah: melihat yang lain (anggota keluarga) bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang harus dihormati. Kehidupan rumah tangga yang damai lahir dari interaksi etis: saling mendengarkan, tidak memaksakan kehendak, dan bersedia menerima perbedaan. Dalam rumah yang seperti ini, pulang menjadi pengalaman eksistensial yang utuh, bukan kewajiban yang melelahkan.

Pandangan kontemporer, rumah tidak dilihat secara romantis, melainkan sebagai ruang dinamis yang mencerminkan kondisi eksistensial, struktur kekuasaan, dan ideologi zaman. Ketika rumah menjadi tempat perang, itu adalah cerminan bahwa kita belum berhasil menciptakan ruang manusiawi di titik terdekat dalam hidup kita. Oleh karena itu, membangun rumah sebagai tempat pulang berarti melakukan revolusi diam-diam: mengubah pola pikir, membongkar struktur lama, dan menciptakan etika baru dalam hidup bersama. Rumah yang damai bukanlah rumah yang bebas konflik, tapi rumah di mana setiap konflik ditangani dengan cinta, kesadaran, kesabaran, dan penghargaan terhadap sesama. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

BANDARLAMPUNG (malahayati.ac.id): Suasana penuh kebanggaan dan haru menyelimuti ruang perkuliahan Gedung Rektorat Universitas Malahayati pada Selasa (12/8/2025), saat Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran resmi menggelar Yudisium bagi 57 lulusan Sarjana Kedokteran. Acara ini menjadi momen penting bagi para lulusan sebelum melangkah ke tahap berikutnya dalam profesi kedokteran.

Turut hadir dan memberikan sambutan, Wakil Rektor I Universitas Malahayati, Prof. Dr. Dessy Hermawan, S.Kep., Ns., M.Kes. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan rasa bangga atas capaian para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan sarjananya dengan baik.

“Hari ini bukan hanya sekadar akhir dari perjalanan studi, tetapi awal dari pengabdian di dunia kesehatan. Saya berharap para lulusan membawa nama baik almamater, bekerja dengan hati, dan menjunjung tinggi etika profesi,” ujar Prof. Dessy.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran, Dr. Hidayat, dr., SpPK, Subsp.P.I.(K), M.Kes, menekankan pentingnya integritas dan pembelajaran berkelanjutan dalam profesi kedokteran.

“Menjadi dokter bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hidup. Teruslah belajar, beradaptasi dengan perkembangan ilmu, dan selalu berempati kepada pasien,” pesannya kepada para lulusan.

Tak ketinggalan, Ketua Program Studi Pendidikan Dokter, Dr. Tessa Syahrini, dr., M.Kes, mengungkapkan apresiasinya atas kerja keras para mahasiswa yang kini telah resmi menyandang gelar Sarjana Kedokteran.

“Perjalanan kalian penuh tantangan, tetapi hari ini membuktikan bahwa kegigihan dan komitmen akan membuahkan hasil. Saya percaya kalian semua mampu menjadi dokter yang profesional, berilmu, dan berakhlak mulia,” tuturnya.

Acara yudisium berlangsung khidmat, diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada para lulusan, disertai sesi foto bersama keluarga dan dosen. Momen ini menjadi titik awal baru bagi para dokter muda Universitas Malahayati untuk melanjutkan ke tahap pendidikan profesi, sebelum benar-benar mengabdi di tengah masyarakat.

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Beberapa hari belakangan ini kondisi badan sedang tidak baik-baik saja. Demam sedang menghampiri, dan seolah diutus oleh-Nya untuk memerintahkan penulis agar istirahat. Namun melihat, membaca, meresapi peristiwa sosial Kabupaten Pati yang berseliweran di media sosial, ujung jari tidak mau berhenti untuk menulis luberan ide yang ada di kepala. Hal itu terjadi karena dalam disiplin ilmu yang penulis geluti, peristiwa semacam itu terjadi karena masyarakat Pati mengalami “luka sosial”.

Luka sosial adalah trauma kolektif yang timbul dari ketidakadilan struktural, pengabaian aspirasi masyarakat, dan tindakan kekuasaan yang arogan. Belajar dari Kabupaten Pati di mana konflik antara pemerintah dan warga menciptakan ketegangan sosial yang mendalam.

Luka ini bukan hanya masalah lokal, tetapi mengancam integritas nasional bila tidak segera ditangani secara adil dan beradab. Arogansi Bupati Pati yang menantang rakyatnya, dan keterlalujumawaan sekretaris daerah, membuat terluka hati dan perasaan rakyatnya; terutama yang sudah ikut berjuang memenangkan sang bupati saat pemilukada. Mereka semula berharap pemimpin yang diusung akan membawa kemaslahatan bersama; ternyata di perjalanan, sang pemimpin berbalik arah, dengan menantang rakyatnya untuk berdemo, 50 ribu orangpun akan dilayani, sekalipun pada akhirnya meminta maaf. Namun, jejak digital tidak akan bisa hapus begitu saja.

Tulisan ini tidak ingin memperkeruh situasi, tetapi ingin mendapatkan hikmah dari peristiwa yang sedang berjalan. Menurut filsafat sosial, luka sosial adalah kondisi terganggunya kohesi sosial akibat praktik kekuasaan yang melukai rasa keadilan, martabat, dan partisipasi warga. Luka ini bersifat laten, sulit dideteksi secara kuantitatif, tetapi sangat berbahaya. Ia dapat mengendap dalam memori kolektif masyarakat dan menjadi bahan bakar bagi kemarahan, radikalisme, separatisme, atau apatisme politik.

Axel Honneth, seorang filsuf kontemporer dari mazhab Frankfurt, menjelaskan bahwa luka sosial terjadi ketika pengakuan (recognition) terhadap martabat individu dan kelompok diabaikan. Manusia sebagai makhluk moral, membutuhkan pengakuan atas eksistensinya, baik dalam bentuk hukum, sosial, maupun cinta kasih. Ketika pengakuan ini gagal diberikan oleh negara atau masyarakat dominan (dlam hal ini pejabat), maka timbul penghinaan moral, yang menyebabkan luka kolektif mendalam. Ini ditunjukkan dengan bagaimana rakyat melawan SatPol PP Kabupaten Pati yang semena-mena melakukan penindasan pada mereka.

Dalam konteks Kabupaten Pati dan daerah-daerah serupa, tampak jelas bahwa luka sosial dipicu oleh monopoli kekuasaan dan komunikasi. Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja tidak hanya secara koersif, tetapi juga melalui wacana. Ketika para pemimpin menyebarkan narasi tunggal, seperti dalih “pembangunan demi rakyat”; sembari menutup ruang dialog, mereka memaksa masyarakat menelan realitas yang tidak mereka pilih. Ketika masyarakat bersuara, mereka dilabeli “pengganggu ketertiban”, “provokator”, atau “tidak tahu diri”, dan lain sebagainya; inilah bibit dari luka sosial itu.

Sementara itu, Max Weber mengingatkan tentang krisis legitimasi kekuasaan. Ketika otoritas (baik legal-rasional maupun karismatik) disalahgunakan, kekuasaan kehilangan dasar moralnya. Warga masyarakat tidak lagi taat karena menganggap penguasa tidak lagi mewakili mereka. Jika ini terus berlanjut, maka yang muncul bukan kepatuhan, tetapi perlawanan diam-diam atau terbuka.

Émile Durkheim mengajarkan bahwa masyarakat bertahan karena ada solidaritas sosial; baik karena kesamaan (solidaritas mekanik), maupun keterkaitan fungsional (solidaritas organik). Namun, luka sosial menghancurkan kedua jenis solidaritas ini. Masyarakat menjadi saling curiga, antarkelompok saling menyalahkan, dan antara rakyat dan negara terbentuk jurang emosional yang dalam. Akibatnya terbangun tembok “apa yang dikatakan pejabat sekalipun benar, akan rakyat anggap salah” dan sebaliknya “apa yang rakyat sampaikan sekalipun itu benar, pejabat menganggap itu bentuk penolakkan”.

Luka sosial yang dibiarkan berlarut-larut bisa bermetamorfosis menjadi dua hal yang sama berbahayanya: Pertama, apatisme politik: masyarakat tidak lagi percaya bahwa sistem dapat mewakili mereka. Partisipasi dalam pemilu menurun, dialog politik melemah, dan pengawasan terhadap pemerintah lumpuh. Negara berjalan tanpa koreksi dari rakyat.

Kedua, radikalisme dan populisme: sebagian lain memilih jalur ekstrim. Mereka masuk ke kelompok-kelompok yang menjanjikan “keadilan alternatif”, kadang dalam bentuk radikal. Mereka bisa tertarik pada ideologi keagamaan, etnisitas, atau bahkan gerakan separatis. Ini bukan karena ideologi itu sendiri, tetapi karena ketidakpercayaan total pada negara.

Oleh sebab itu dalam konteks globalisasi dan kompetisi geopolitik, negara yang mengalami konflik internal, luka sosial, dan keterpecahan identitas menjadi sangat rentan. Negara-negara asing, perusahaan multinasional, dan aktor non-negara dapat memanfaatkan ketegangan ini untuk meraih keuntungan; baik secara ekonomi, politik, maupun strategis.
Luka sosial membuka celah infiltrasi wacana asing, radikalisasi lewat media sosial, atau dominasi ekonomi lewat proyek-proyek besar yang justru memperdalam ketimpangan. Ini adalah lingkaran setan yang sulit dihentikan bila luka sosial tidak segera ditangani.

Oleh karena itu Axel Honneth menekankan pentingnya pengakuan tiga dimensi: cinta dan perhatian (personal), hak hukum (legal), dan solidaritas sosial (komunitas). Negara harus kembali mengakui rakyat sebagai subjek bermartabat, bukan objek kebijakan.

Martha Nussbaum menekankan bahwa kebijakan publik harus dilandasi empati dan etika emosi. Rasa marah dan sakit hati warga adalah sinyal bahwa ada ketimpangan moral. Negara harus menjawabnya bukan dengan represi, tetapi dengan empati: mendengar, meminta maaf, dan memperbaiki.
Negara harus membangun ruang diskusi yang setara bagi semua elemen bangsa. Masyarakat tidak hanya dilibatkan, tetapi diberdayakan.

Deliberasi yang sehat akan melahirkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kasus Pati dan daerah-daerah lain bisa menjadi titik balik jika para pemimpin berhenti bersikap arogan, dan mulai mengakui bahwa rakyat adalah subjek moral, bukan statistik pembangunan. Negara harus kembali pada akar: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan hanya mengurus investasi dan pertumbuhan angka.

Luka sosial bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Ia adalah alarm etis bahwa negara telah menjauh dari rakyat. Jika alarm ini terus diabaikan, maka kehancuran bukan lagi kemungkinan, dia menjadi keniscayaan. Filsafat sosial memberi kita alat untuk membaca, memahami, dan menyembuhkan luka itu: melalui empati, pengakuan, dialog, dan keadilan. Negara tidak bisa berdiri hanya di atas hukum dan ekonomi. Ia harus berdiri di atas kepercayaan, solidaritas, dan legitimasi moral yang dibangun dari relasi manusiawi antara rakyat dan pemimpinnya. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

BANDARLAMPUNG (malahayati.ac.id): Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Universitas Malahayati. Kali ini datang dari Devi Wulandari (23410074), mahasiswi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, yang sukses meraih Juara 1 pada Kejuaraan LAMPUNG KICKBOXING CHAMPIONSHIP 2025 kategori Full Contact -56kg Senior Putri.

Kejuaraan ini berlangsung di GOR PKOR Way Halim, Bandar Lampung, pada Jumat, 25 Juli 2025 dan diikuti oleh atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah di Lampung. Devi tampil gemilang sejak babak penyisihan, menunjukkan teknik yang matang, mental juara, serta stamina yang prima hingga akhirnya berhasil menaklukkan lawan-lawannya di partai final.

Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi Devi, namun juga mengharumkan nama Universitas Malahayati di kancah olahraga daerah. Dengan dedikasi dan latihan yang konsisten, Devi membuktikan bahwa mahasiswa juga bisa berprestasi di luar bidang akademik.

Dalam wawancara, Devi menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa meraih juara di ajang ini. Terima kasih kepada pelatih, keluarga, teman-teman, dan tentunya Universitas Malahayati yang selalu memberikan dukungan. Semoga prestasi ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman mahasiswa lain untuk terus berusaha meraih mimpi, baik di bidang akademik maupun non-akademik.” – Devi Wulandari

Universitas Malahayati mengapresiasi pencapaian Devi dan berharap semakin banyak mahasiswa yang mengukir prestasi di berbagai bidang, membawa semangat “Bersama Membangun Prestasi dan Mengharumkan Nama Bangsa”. (gil)

Editor: Gilang Agusman