Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Di negeri ini, paradoks kian terasa nyata: jalan yang tampak terang justru menjadi ruang di mana banyak orang tersesat. Terang, yang seharusnya menjadi simbol kejelasan, kebenaran, dan harapan, kini kerap menjelma menjadi ilusi yang membingungkan arah. Fenomena ini semakin jelas dalam berbagai aspek kehidupan, dari cara berpikir masyarakat, dinamika sosial, hingga arah kebijakan publik, terutama dalam beberapa tahun terakhir.

Kita hidup di era informasi yang berlimpah. Setiap detik, berbagai kabar, opini, dan narasi berseliweran tanpa henti. Sekilas, ini adalah kemajuan: masyarakat memiliki akses luas terhadap pengetahuan. Namun, di sini letak persoalannya. Terang yang berlebihan tanpa penyaring yang bijak berubah menjadi silau. Banyak orang merasa melihat dengan jelas, padahal sebenarnya hanya terpapar pantulan cahaya yang menipu. Kebenaran menjadi relatif, dan persepsi sering kali mengalahkan fakta. Dalam kondisi seperti ini, banyak yang tersesat bukan karena kekurangan informasi, melainkan karena terlalu banyak informasi yang tidak terkelola, sehingga jalan yang terang berubah menjadi labirin tanpa petunjuk arah.

Akibatnya, ruang publik kini dipenuhi dengan kebisingan yang sulit dibedakan mana yang substansial dan mana yang sekadar sensasi. Berbagai narasi saling bertabrakan, dan masyarakat dihadapkan pada dilema antara menerima apa yang tampak meyakinkan atau mempertanyakan kebenarannya. Banyak yang memilih jalan mudah: mempercayai apa yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, alih-alih mencari kebenaran yang lebih mendalam. Fenomena ini semakin memperlihatkan bahwa tersesat bukan sekadar masalah individu, tetapi juga masalah kolektif. Jalan yang terang bukan lagi simbol pencerahan, melainkan jebakan bagi yang lalai menimbang mana cahaya yang asli dan mana cahaya yang menipu.

Selain itu, budaya instan yang semakin mengakar turut memperparah keadaan. Banyak yang menginginkan hasil cepat tanpa proses yang matang. Dalam terang yang serba cepat ini, kedalaman berpikir sering kali dikorbankan. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kerja keras tergeser oleh ambisi sesaat. Orang berlomba-lomba tampil di permukaan, membangun citra yang gemerlap, namun rapuh di dalam. Terang yang seharusnya menerangi justru menutupi kekosongan. Fenomena ini terlihat jelas dalam interaksi sosial sehari-hari maupun praktik ekonomi yang mengutamakan keuntungan sesaat dibanding keberlanjutan dan tanggung jawab jangka panjang.

Di ranah sosial, polarisasi menjadi semakin tajam. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi kekayaan justru berubah menjadi jurang pemisah. Masing-masing kelompok merasa berada di jalan yang benar, didukung oleh “terang” versi mereka sendiri. Dialog berubah menjadi debat tanpa ujung, dan empati tergantikan oleh kecurigaan. Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sedang tersesat bersama, merasa benar, namun kehilangan arah kebersamaan. Akibatnya, ruang untuk kolaborasi, inovasi, dan kompromi menyempit, sehingga masyarakat lebih mudah terjebak dalam konflik berkepanjangan yang sebenarnya bisa dihindari jika ada kesadaran kritis dan saling mendengar.

Tidak hanya itu, kepercayaan publik terhadap berbagai institusi juga mengalami ujian berat. Ketika transparansi yang dijanjikan tidak sejalan dengan kenyataan, terang yang diharapkan berubah menjadi bayangan yang membingungkan. Masyarakat menjadi skeptis, bahkan sinis. Mereka melihat, tetapi tidak lagi percaya. Dan ketika kepercayaan memudar, arah kolektif pun menjadi kabur. Dalam kondisi seperti ini, kesesatan bukan lagi sekadar metafora, melainkan realitas yang menghambat kemajuan. Terang yang seharusnya menjadi pemandu justru menjadi cermin yang memantulkan ketidakpastian. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kesesatan ini mulai dianggap normal. Ketika standar moral diturunkan, dan penyimpangan dianggap bagian dari realitas yang tak terelakkan. Dalam kondisi ini, terang tidak lagi menjadi tujuan, melainkan sekadar alat untuk membenarkan langkah yang keliru. Banyak orang tidak lagi bertanya apakah mereka berada di jalan yang benar, tetapi hanya apakah mereka terlihat benar di mata orang lain. Kehidupan publik dan pribadi menjadi lebih tentang citra daripada substansi, lebih tentang tampilan daripada kebenaran.

Meski demikian, harapan masih ada. Justru di tengah terang yang menyesatkan ini, kebutuhan akan kejernihan menjadi semakin mendesak. Masyarakat perlu kembali pada kemampuan dasar: berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan berani mempertanyakan apa yang tampak jelas. Terang sejati bukanlah yang paling menyilaukan, melainkan yang mampu menunjukkan arah dengan jujur. Mereka yang mampu memilah mana yang sekadar cahaya palsu dan mana yang benar-benar menuntun akan menjadi kunci agar negeri ini tidak semakin tersesat.

Pendidikan memiliki peran penting dalam hal ini. Bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan karakter dan cara berpikir. Generasi yang mampu memilah informasi, memahami konteks, dan menjunjung nilai-nilai kebenaran akan lebih tahan terhadap ilusi terang yang menyesatkan. Mereka tidak mudah terbawa arus, dan mampu menjadi penunjuk arah bagi yang lain. Pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi soal membentuk warga yang kritis, berintegritas, dan mampu berkontribusi pada kebaikan bersama.

Selain itu, penting membangun kembali ruang dialog yang sehat. Perbedaan tidak harus dihapuskan, tetapi perlu dikelola dengan bijak. Mendengarkan menjadi sama pentingnya dengan berbicara. Dalam dialog yang terbuka dan jujur, terang dapat kembali berfungsi sebagai alat untuk saling memahami, bukan untuk saling mengalahkan. Dengan cara ini, masyarakat dapat mulai menemukan arah yang sama, bukan sekadar jalan-jalan terang yang menyesatkan.

Pada akhirnya, tersesat di jalan yang terang adalah peringatan bahwa tidak semua yang tampak jelas adalah benar. Diperlukan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita bisa keliru, dan keberanian untuk mencari arah yang lebih tepat.

Negeri ini tidak kekurangan cahaya, tetapi membutuhkan lebih banyak kebijaksanaan dalam menggunakannya. Terang seharusnya membimbing, bukan membutakan. Ketika kita mampu melihat dengan jernih, barulah kita bisa berjalan dengan pasti; tidak lagi tersesat, meski berada di tengah cahaya yang paling terang sekalipun.

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Beberapa hari lalu salah seorang Guru Besar Yang Amat Terpelajar bidang hukum dari salah satu Universitas Negeri kebanggaan daerah ini; mengomentari artikel yang penulis dedah di media online. Beliau mengatakan bahwa hakekat dari tulisan itu “Bagai Bisma Ditengah Korawa”; atas ijin beliau tema itu diangkat pada kajian berikut ini untuk diberi kerangka dan daging analisis, tentu sangat singkat karena keterbatasan ruang dan aturan pada media online.

Dalam epos Mahabharata, sosok Bisma berdiri sebagai simbol kebijaksanaan, kesetiaan, dan pengorbanan. Ia bukan sekadar ksatria yang sakti, tetapi juga figur yang terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang tidak sepenuhnya ia setujui. Keputusan Bisma untuk tetap berada di pihak Korawa, meskipun mengetahui bahwa kebenaran lebih dekat kepada Pandawa, menciptakan dilema moral yang abadi: apakah kesetiaan kepada institusi dan janji lebih penting daripada keberpihakan kepada kebenaran?. Pertanyaan ini tidak hanya relevan dalam kisah klasik, tetapi juga mencerminkan kondisi kekinian Indonesia. Dalam berbagai sektor; politik, birokrasi, bahkan dunia akademik, kita menemukan banyak “Bisma-Bisma” modern: individu yang memiliki integritas dan kapasitas, namun terjebak dalam sistem yang penuh kompromi moral.

Bisma adalah korban dari sumpahnya sendiri. Ia bersumpah untuk setia kepada takhta Hastinapura, siapa pun yang mendudukinya. Sumpah ini menjadikannya pelindung Korawa, meskipun ia menyadari kebobrokan moral Duryodana dan sekutunya. Dalam konteks ini, Bisma bukan tokoh jahat, melainkan sosok tragis. Ia tahu mana yang benar, tetapi memilih untuk tidak bertindak karena terikat oleh loyalitas struktural.

Di Indonesia, fenomena ini dapat dilihat dalam praktik politik dan birokrasi. Banyak pejabat publik yang memahami adanya penyimpangan; korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan, namun memilih diam. Mereka terikat oleh loyalitas kepada atasan, partai, atau jaringan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, kebenaran sering kali dikalahkan oleh kepentingan stabilitas dan kelangsungan posisi.

Loyalitas dalam budaya Indonesia sering dipandang sebagai nilai luhur. Namun, ketika loyalitas tidak diimbangi dengan keberanian moral, ia dapat berubah menjadi alat pembenaran atas ketidakadilan. Bisma mengajarkan bahwa kesetiaan tanpa refleksi kritis dapat membawa seseorang menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Lebih jauh lagi, Bisma juga merepresentasikan dilema generasi tua dalam menghadapi perubahan. Ia adalah penjaga tradisi, simbol tatanan lama yang mulai rapuh. Sementara itu, Pandawa dapat dilihat sebagai representasi pembaruan, nilai-nilai keadilan yang lebih progresif. Dalam konteks Indonesia, kita melihat ketegangan serupa antara generasi lama yang mempertahankan status quo dan generasi muda yang mendorong reformasi.

Namun, berbeda dengan Bisma yang memilih bertahan hingga akhir di pihak Korawa, masyarakat Indonesia memiliki peluang untuk tidak mengulangi tragedi tersebut. Reformasi 1998, misalnya, menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi ketika keberanian kolektif mengalahkan ketakutan. Meski demikian, tantangan belum sepenuhnya selesai. Praktik oligarki, politik uang, dan lemahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa “lingkaran Korawa” masih eksis dalam berbagai bentuk.

Dalam dunia birokrasi, misalnya, seorang pegawai negeri yang idealis sering kali dihadapkan pada tekanan untuk mengikuti arus. Menolak perintah atasan yang tidak etis bisa berarti kehilangan karier. Dalam dunia politik, kader partai yang kritis bisa tersingkir karena dianggap tidak loyal. Situasi ini menciptakan dilema yang mirip dengan yang dialami Bisma: antara mempertahankan integritas atau menjaga posisi. Namun, ada perbedaan penting. Bisma hidup dalam sistem monarki absolut, di mana pilihan individu sangat terbatas. Sementara itu, Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan ruang bagi partisipasi dan kritik. Artinya, tanggung jawab moral tidak bisa sepenuhnya dialihkan kepada sistem. Individu tetap memiliki ruang untuk bersuara, meskipun risikonya tidak kecil.

Dalam hal ini, penting untuk menafsirkan ulang makna loyalitas. Loyalitas seharusnya tidak hanya ditujukan kepada individu atau institusi, tetapi juga kepada nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebenaran, dan kepentingan publik. Jika Bisma dapat memilih untuk menafsirkan sumpahnya secara lebih fleksibel, misalnya dengan tetap setia kepada Hastinapura tetapi menolak ketidakadilan, mungkin tragedi Bharatayuddha bisa diminimalkan. Pelajaran dari Bisma juga relevan dalam konteks kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk setia, tetapi juga berani mengambil sikap. Dalam banyak kasus di Indonesia, kita melihat pemimpin yang memilih jalan aman: tidak membuat keputusan kontroversial demi menjaga popularitas atau stabilitas politik. Padahal, kepemimpinan sejati sering kali menuntut keberanian untuk melawan arus.

Selain itu, masyarakat sebagai kolektif juga memiliki peran penting. Dalam Mahabharata, perang besar terjadi karena akumulasi ketidakadilan yang tidak diselesaikan sejak awal. Jika masyarakat Indonesia bersikap apatis terhadap penyimpangan, maka lingkaran Korawa akan terus berulang. Sebaliknya, jika ada kesadaran kolektif untuk menuntut akuntabilitas, maka ruang bagi “Bisma-Bisma” untuk bersikap benar akan semakin terbuka.

Pada akhirnya, kisah Bisma bukan sekadar cerita tentang kesetiaan, tetapi juga peringatan tentang bahaya kompromi moral. Ia mengingatkan kita bahwa menjadi baik saja tidak cukup; keberanian untuk berpihak pada kebenaran adalah hal yang lebih penting. Dalam konteks Indonesia hari ini, kita dihadapkan pada pilihan yang serupa: apakah akan menjadi bagian dari sistem yang tidak adil, atau berani mengambil risiko untuk memperbaikinya.

Bisma mungkin tidak bisa mengubah nasibnya, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan arah kita sendiri. Dengan menempatkan kebenaran di atas loyalitas sempit, Indonesia dapat keluar dari lingkaran Korawa dan menuju tatanan yang lebih adil dan bermartabat. Pertanyaan tersisa siapa Bisma-nya, dan siapa Korawa-nya; mari kita tanyakan pada Pak Dalang yang sedang bersandar di pinggir Kotak.

Salam Waras

Oleh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

BANDAR LAMPUNG ( malahayati.ac.id )  – Beberapa waktu lalu saat persidangan satu kasus di Lampung, ternyata ada barang bukti yang hilang (atau dihilangkan ?), sehingga tampak ada kejanggalan seolah mantan pejabat tinggi bisa “baku atur” di meja persidangan dengan sistem yang ada. Akibat dari cara-cara seperti ini bisa membuat orang yang disangkakan berada pada wilayah “orang salah di tempat yang benar”.

Ada satu bentuk ketidakadilan yang terasa lebih sunyi namun menghantam lebih dalam: ketika kebenaran perlahan menghilang, bukan karena tidak ada, tetapi karena sengaja dihapus dari ruang pembuktian. Dalam banyak kasus hukum, masyarakat sering diyakinkan bahwa proses berjalan sesuai aturan. Penangkapan dilakukan, barang bukti disita, dan publik disuguhi gambaran seolah keadilan sedang ditegakkan. Namun, apa yang terjadi ketika barang bukti yang pada awalnya bernilai miliaran rupiah tiba-tiba lenyap saat persidangan berlangsung ?
Fenomena ini bukan sekadar kejanggalan administratif. Ia adalah cerminan dari rapuhnya integritas sistem hukum ketika berhadapan dengan kepentingan besar. Barang bukti seharusnya menjadi fondasi utama dalam membuktikan kesalahan seseorang. Tanpa itu, proses hukum kehilangan pijakan objektifnya. Ketika bukti yang begitu signifikan bisa hilang tanpa penjelasan yang transparan, maka yang dipertanyakan bukan hanya satu kasus, melainkan keseluruhan sistem yang menopangnya.

Dalam situasi seperti ini, publik tidak hanya menyaksikan sebuah persidangan, tetapi juga sebuah pertunjukan yang membingungkan. Di satu sisi, ada narasi awal yang kuat tentang dugaan pelanggaran, lengkap dengan angka-angka fantastis yang menggambarkan besarnya kerugian atau nilai yang terlibat. Di sisi lain, saat memasuki tahap pembuktian, narasi tersebut perlahan memudar. Bukti yang seharusnya memperkuat tuduhan justru tidak lagi terlihat. Seolah-olah, apa yang sebelumnya dianggap nyata berubah menjadi sesuatu yang samar dan sulit dibuktikan.
Lebih mengkhawatirkan lagi ketika kondisi ini membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Dengan tidak adanya bukti yang cukup, seseorang dapat dengan mudah menyatakan dirinya tidak bersalah. Secara hukum, hal ini mungkin sah. Namun secara moral, publik menyimpan tanda tanya besar. Apakah benar tidak ada kesalahan, ataukah kesalahan tersebut berhasil disembunyikan dengan rapi?

Ketimpangan ini menciptakan ironi yang pahit. Orang-orang dengan posisi, kekuasaan, atau pengaruh tertentu tampak memiliki kemampuan untuk “membersihkan” diri mereka dari tuduhan, bahkan ketika indikasi awal begitu kuat. Sementara itu, individu yang tidak memiliki kekuatan serupa sering kali harus menghadapi proses hukum dengan segala keterbatasan, bahkan ketika mereka tidak bersalah. Di sinilah ungkapan “orang benar di tempat yang salah” menemukan relevansinya dalam bentuk yang berbeda.

Kasus hilangnya barang bukti dalam kasus yang melibatkan mantan orang nomor satu di Lampung; juga menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola penegakan hukum. Dari proses penyitaan hingga penyimpanan, setiap tahapan seharusnya memiliki pengawasan ketat. Namun kenyataannya, celah tersebut tetap ada dan dapat dimanfaatkan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas membuat publik sulit mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ketika informasi tidak terbuka, spekulasi pun berkembang, dan kepercayaan terhadap institusi semakin terkikis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum tidak hanya berbicara tentang benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana kebenaran itu dibuktikan. Dalam banyak kasus, kebenaran tidak cukup hanya “ada”; ia harus ditunjukkan melalui mekanisme yang diakui secara hukum. Ketika mekanisme ini terganggu, maka kebenaran kehilangan kekuatannya. Ia menjadi lemah, bahkan bisa dikalahkan oleh konstruksi narasi yang lebih kuat meskipun tidak sepenuhnya jujur.

Di sisi lain, masyarakat sebagai pengamat sering kali berada dalam posisi yang sulit. Mereka melihat adanya kejanggalan, tetapi tidak memiliki akses untuk membuktikannya. Ketidakpastian ini menciptakan rasa frustrasi kolektif. Orang-orang mulai mempertanyakan apakah hukum masih berpihak pada keadilan, atau justru telah menjadi alat yang dapat dimanipulasi oleh mereka yang memiliki kepentingan.
Pada akhirnya, hilangnya barang bukti dalam sebuah kasus besar bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan moral dan sistemik. Ia menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki secara mendasar.

Tanpa pembenahan yang serius, kejadian serupa akan terus berulang, dan setiap pengulangan akan semakin mengikis kepercayaan publik. Keadilan seharusnya tidak bergantung pada siapa yang diadili, tetapi pada fakta yang ada. Ketika fakta itu sendiri bisa menghilang, maka keadilan berada dalam posisi yang sangat rentan. Dalam kondisi seperti ini, yang tersisa hanyalah harapan bahwa suatu hari nanti sistem dapat berdiri lebih kuat, lebih transparan, dan lebih berani menghadapi kebenaran, seberat apa pun konsekuensinya. Selama hal itu belum terwujud, maka cerita tentang orang benar di tempat yang salah akan terus ada, dalam berbagai bentuk dan versi. Dan setiap cerita tersebut adalah pengingat bahwa keadilan bukan sesuatu yang bisa dianggap selesai, melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan, dijaga, dan diawasi oleh semua pihak.
Salam Waras (R-2)