Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Hampir setiap pekan kita disuguhi berita bagaimana pejabat tinggi negeri ini terusik oleh kerja-kerja Menteri Keuangan. Bahkan salah seorang petinggi perminyakan “mencak-mencak” menggunakan bahasa vulgar yang tidak elok didengar.

Sebelumnya juga ada pejabat senior yang juga mantan atasan Menteri Keuangan, merasa tidak nyaman dengan kelakuan mantan anak buahnya. Demikian juga ada kepala daerah yang terusik, seolah terzalimi oleh kelakuan Sang Menteri; walaupun sesungguhnya dia membuka kebodohannya sendiri.

Tampaknya fenomena sosial-politik di Indonesia akhir-akhir ini memperlihatkan dinamika menarik yang menggugah kesadaran publik. Banyak pejabat publik tiba-tiba “kebakaran jenggot” setelah tindakan tegas dari Menteri Keuangan mengungkapkan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan praktik kecurangan yang selama ini tersembunyi di balik retorika pelayanan publik.

Ungkapan “kebakaran jenggot” di sini bukan sekadar idiom humor, melainkan metafora filosofis tentang bagaimana kekuasaan, moralitas, dan kebenaran saling berkelindan dalam arena politik modern. Fenomena ini dapat dibaca bukan hanya sebagai peristiwa administratif atau hukum, tetapi sebagai cermin eksistensial dari krisis kejujuran dan tanggung jawab yang melekat dalam struktur kekuasaan kontemporer.

Filsafat kontemporer memandang kekuasaan bukan semata sebagai instrumen untuk mengatur masyarakat, melainkan sebagai medan di mana kebenaran dan kepalsuan bertarung secara halus. Dalam konteks ini, tindakan seorang pejabat tinggi yang berani menyingkap penyimpangan dapat dimaknai sebagai peristiwa pembongkaran tabir: suatu momen ketika kebenaran yang selama ini disembunyikan muncul ke permukaan dan memaksa struktur kekuasaan untuk menatap dirinya sendiri.

Ketika pejabat-pejabat lain “kebakaran jenggot”, itu menandakan bukan hanya ketakutan terhadap konsekuensi hukum, tetapi juga kecemasan eksistensial karena topeng moral yang selama ini dipakai mulai terbakar oleh nyala kebenaran.

Fenomena semacam ini mengingatkan bahwa kekuasaan selalu menyimpan paradoks. Ia menjanjikan kemampuan untuk menciptakan keteraturan, tetapi dalam praktiknya sering menjadi sumber kekacauan moral. Di dalam ruang birokrasi, logika efisiensi dan kepatuhan sering kali menggantikan logika tanggung jawab etis. Pejabat yang semestinya menjadi pelayan publik justru terjebak dalam permainan citra, angka, dan laporan yang tampak indah di permukaan.

Filsafat kontemporer melihat ini sebagai bentuk alienasi baru: individu terasing dari makna sejati pekerjaannya karena sistem mendorongnya untuk lebih peduli pada performa administratif ketimbang integritas. Maka, ketika sistem keuangan negara mulai menuntut transparansi dan akuntabilitas secara ketat, rasa terancam itu muncul bukan karena ketidakadilan, melainkan karena realitas mulai menyingkap kepalsuan yang ada selama ini, sudah dianggap wajar.

Kebakaran jenggot para pejabat itu juga dapat dibaca sebagai krisis identitas. Dalam tatanan sosial modern, posisi pejabat bukan hanya jabatan administratif, melainkan simbol status sosial, penghormatan, dan otoritas moral. Ketika simbol itu terguncang, individu di baliknya harus menghadapi kehampaan eksistensial: siapakah dirinya tanpa kekuasaan itu?

Di sinilah muncul ketakutan mendalam yang jauh melampaui urusan hukum atau karier. Ini adalah ketakutan akan kehilangan makna hidup yang dibangun di atas legitimasi palsu. Dalam kacamata filsafat kontemporer, ini adalah momen dekonstruktif, di mana subjek yang selama ini menganggap dirinya pusat kekuasaan justru disadarkan bahwa ia hanyalah bagian dari jaringan relasi yang lebih besar, dan relasi itu kini menuntut kejujuran.

Tindakan tegas dari otoritas keuangan dalam konteks ini dapat dilihat sebagai momen etis yang langka. Ia mengganggu kenyamanan sistem yang sudah terbiasa dengan kompromi dan penyesuaian moral. Dalam pandangan filosofis, tindakan semacam ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bentuk praksis moral yang menantang tatanan simbolik.

Di tengah budaya birokrasi yang kerap memisahkan etika dari kebijakan, munculnya figur yang menegakkan prinsip dapat menjadi bentuk perlawanan terhadap nihilisme structural; yaitu keadaan ketika nilai-nilai kehilangan bobot karena semuanya bisa dinegosiasikan.

Filsafat kontemporer mengajarkan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang absolut dan tunggal, melainkan hasil dari pergulatan terus-menerus antara wacana dan kekuasaan. Maka, ketika seorang pejabat berani menyingkap penyimpangan, tindakan itu bukan hanya menyingkap fakta, tetapi juga menantang struktur wacana yang telah mapan. Ia mengganggu keseimbangan semu yang selama ini dijaga oleh kompromi diam-diam antara kekuasaan dan kenyamanan. Reaksi “kebakaran jenggot” menunjukkan bahwa tindakan itu berhasil mengguncang fondasi simbolik yang rapuh.

Namun filsafat kontemporer juga mengingatkan bahwa perubahan sejati tidak cukup hanya dengan menyingkap kesalahan individu. Struktur yang memungkinkan penyimpangan itu harus turut dikritik. Ketika sistem insentif, budaya birokrasi, dan mekanisme pengawasan masih memungkinkan penyalahgunaan, maka tindakan moral seorang pejabat hanya menjadi percikan kecil di tengah hutan kering.
Nyala api itu bisa padam, atau sebaliknya, membakar seluruh sistem hingga hangus. Maka tantangan filosofis bagi masyarakat modern adalah bagaimana menjaga agar api kebenaran tidak berubah menjadi bara destruktif, tetapi menjadi cahaya yang menerangi jalan reformasi berkelanjutan.

Pada akhirnya, kebakaran jenggot para pejabat akibat ulah Menteri Keuangan bukan sekadar kisah politik, melainkan kisah tentang manusia. Ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat menipu, bagaimana kebenaran dapat membakar, dan bagaimana moralitas dapat lahir kembali dari puing-puing kebohongan. Dalam pandangan filsafat kontemporer, momen seperti ini adalah titik balik; bukan karena sistem telah bersih, tetapi karena kesadaran akan kerapuhan sistem itu mulai muncul. Dari kesadaran inilah perubahan sejati mungkin dimulai.

Api memang menakutkan, tetapi ia juga menerangi. Di tengah kepanikan para pejabat yang terbakar oleh kebenaran, masyarakat seharusnya tidak hanya menyoraki, tetapi belajar. Sebab setiap manusia, dalam skala kecil maupun besar, memiliki potensi untuk terjebak dalam godaan kekuasaan dan kepalsuan.

Kebakaran jenggot para pejabat adalah cermin bagi kita semua; bahwa dalam kehidupan sosial, integritas bukan sekadar slogan, melainkan perjuangan terus-menerus melawan api dalam diri sendiri. Jika bangsa ini ingin maju, maka nyala api kebenaran itu harus dijaga, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian untuk terus menatapnya tanpa berpaling. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Beberapa hari lalu mendapat kiriman keluhan dari sahabat lama tentang kondisi saat ini, melalui media sosialnya. Beliau mengeluh penggunaan media sosial yang sangat vulgar saat ini oleh banyak kalangan, dan beliau mempertanyakan bagaimana pendidikan etika saat ini yang sudah tergerus oleh teknologi. Rasa malu yang sudah entah minggat kemana, sehingga banyak orang sudah tidak memilikinya. Bisa dibayangkan ucapan bahkan aibnya sendiri diumbar tanpa rasa sungkan, apalagi risi. Keluhan sahabat tadi memicu dawai rasa untuk menuliskan apa yang sedang terjadi dari kacamata filsafat kontemporer.

Dunia maya kini telah menjadi panggung besar tempat manusia menampilkan segala sisi dirinya tanpa batas. Di sana, segala hal mengalir begitu cepat; pikiran, perasaan, bahkan hasrat yang paling pribadi sekalipun. Media sosial yang dahulu digadang sebagai alat untuk memperluas wawasan dan mempererat koneksi antarmanusia, kini tampak seperti ruang yang berisik, vulgar, dan sering kali kehilangan arah moral. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: apakah ini merupakan kegagalan pendidikan? Ataukah justru ini adalah cermin jujur dari wajah pendidikan itu sendiri, yang sejak awal mungkin telah kehilangan jiwanya?

Jika kita menelusuri akar persoalannya, tampak bahwa media sosial bukanlah penyebab tunggal dari lunturnya moralitas. Ia hanyalah media, bagai cermin besar tempat manusia menatap pantulan dirinya sendiri. Namun ketika pantulan itu tampak kabur, penuh dengan ekspresi syahwat, ego, dan narsisisme, maka yang patut disalahkan bukan cerminnya, melainkan wajah yang dipantulkan di dalamnya. Media sosial, dalam hal ini, hanya memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi nilai yang ditanamkan oleh sistem pendidikan dan kebudayaan kita. Ketika seseorang dengan mudah menayangkan tubuhnya, amarahnya, bahkan kehinaannya kepada dunia tanpa rasa malu, maka sesungguhnya ia sedang menegaskan bahwa nilai-nilai tentang rasa hormat, batas, dan tanggung jawab tidak lagi menjadi bagian dari kesadarannya.

Pendidikan yang sejati seharusnya tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga menumbuhkan kebijaksanaan. Namun yang terjadi kini, pendidikan lebih sering berperan sebagai pabrik pengetahuan, yaitu mengajarkan manusia untuk memahami rumus, teori, dan konsep, tapi tidak untuk memahami dirinya sendiri. Manusia didorong untuk menjadi cerdas, produktif, dan kompetitif, tetapi tidak diarahkan untuk menjadi arif, sadar, dan beradab. Maka tak heran jika hasilnya adalah generasi yang pandai memanfaatkan teknologi, namun kehilangan arah dalam menggunakannya. Mereka mampu mengolah gambar, kata, dan algoritma, tetapi tak mampu mengolah makna, rasa, dan tanggung jawab.

Dari sudut pandang filsafat kontemporer, krisis moral di media sosial bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia adalah gejala dari krisis yang lebih dalam: hilangnya pusat nilai dalam kehidupan manusia modern. Dunia digital hidup dalam logika yang serba cepat, instan, dan visual. Nilai-nilai moral yang sejatinya tumbuh dalam permenungan dan refleksi menjadi tidak kompatibel dengan ritme digital yang tak memberi ruang bagi jeda. Segalanya harus segera: berpikir cepat, bereaksi cepat, menilai cepat. Dalam situasi seperti itu, moralitas yang membutuhkan kedalaman justru dianggap tidak relevan. Manusia menjadi seperti bayangan yang bergerak cepat tanpa arah, mengikuti arus data dan tren tanpa sempat bertanya: untuk apa semua ini?

Pendidikan moral yang diajarkan di sekolah sering kali berhenti pada tataran normative, yaitu sekadar daftar larangan dan perintah. Ia tidak lagi berbicara kepada hati dan kesadaran manusia, melainkan hanya kepada kepatuhan formal. Maka ketika individu masuk ke dunia yang tidak memiliki pengawasan langsung, seperti media sosial, ia kehilangan orientasi. Tanpa rasa takut pada otoritas eksternal, ia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya: produk dari pendidikan yang gagal menanamkan kesadaran moral intrinsik. Dalam arti itu, benar bahwa kebobrokan moral di media sosial adalah kegagalan pendidikan, tetapi bukan kegagalan yang terjadi di ruang kelas belaka. Ia adalah kegagalan kolektif; kegagalan keluarga, masyarakat, bahkan sistem nilai yang menopang kehidupan bersama kita.

Menyalahkan pendidikan semata juga tidak cukup. Ada dimensi lain yang harus disadari: teknologi digital sendiri dibangun di atas logika kapitalisme global yang memonetisasi perhatian. Setiap klik, setiap gambar vulgar, setiap ekspresi emosi ekstrem memiliki nilai ekonomi. Platform digital dirancang untuk menstimulasi bagian otak yang haus akan penghargaan instan. Dalam ekosistem semacam ini, nilai moral tidak memiliki tempat yang menguntungkan secara finansial. Maka tidak mengherankan bila yang paling cepat menyebar adalah yang paling sensasional, bukan yang paling bernilai. Dalam arus itu, individu yang telah kehilangan kesadaran etis akan mudah terseret, mengira bahwa popularitas adalah ukuran kebermaknaan.

Ironisnya, di tengah kebisingan media sosial, manusia modern justru semakin kesepian. Ia mengumbar diri bukan karena percaya diri, tetapi karena haus pengakuan. Ia berteriak di ruang digital karena tak lagi mampu mendengar dirinya sendiri. Dalam kondisi ini, pendidikan moral seharusnya tidak lagi berbicara dengan bahasa hukuman dan dogma, melainkan dengan bahasa kesadaran dan empati. Ia harus mengajarkan manusia untuk menatap ke dalam, menyadari keterbatasannya, dan menghargai martabat dirinya sendiri.
Maka, pada akhirnya, apa yang kita saksikan di media sosial bukan hanya kegagalan pendidikan, melainkan juga kesempatan bagi manusia untuk memulai kembali. Dunia digital telah memperlihatkan betapa rapuhnya kita, dan kesadaran atas kerapuhan itu seharusnya menjadi titik tolak untuk membangun sistem pendidikan yang lebih manusiawi, pendidikan yang mengajarkan bagaimana menggunakan kebebasan dengan bijak, bagaimana menjaga kehormatan diri di tengah keterbukaan tanpa batas, dan bagaimana menjadi manusia yang utuh di tengah arus data yang melenakan.

Kebebasan yang sejati bukanlah kebebasan untuk menelanjangi diri, melainkan kebebasan untuk memilih tetap bermartabat ketika semua orang kehilangan rasa malu. Jika media sosial kini menjadi ruang yang vulgar, maka solusinya bukan dengan menutup ruang itu, melainkan dengan membuka kesadaran kita sendiri. Karena pada akhirnya, pendidikan moral yang paling hakiki tidak diajarkan di sekolah, melainkan dimulai dari keberanian untuk menatap diri dan bertanya: sudahkah aku benar-benar manusia di tengah dunia yang begitu bebas ini? Jawabannya kembali kepada hati nurani kita masing-masing yang paling dalam. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman