Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Beberapa hari lalu ada pembaca artkel penulis di media daring dengan meninggalkan komentar ungkapan khas Palembang. Bunyi lengkapnya “Negeri Apodio”. Dan, bunyi ini memancing memori lama yang terekam dalam ingatan bagaimana raut muka teman-teman dari Palembang jika mengucapkan ini dalam kondisi kesal.

“Apodio?” adalah sebuah ungkapan yang akrab di telinga masyarakat Palembang. Kata ini sering terlontar ketika seseorang mempertanyakan sesuatu yang dianggap tidak masuk akal, meragukan sebuah pernyataan, atau bahkan mengejek keadaan yang dipandang aneh dan sulit dipercaya.

Dalam percakapan sehari-hari, ungkapan ini tidak sekadar menjadi kata tanya, melainkan telah berkembang menjadi simbol sikap kritis sekaligus sindiran terhadap berbagai fenomena sosial yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat.

Jika ditarik ke dalam makna yang lebih luas, “Negeri Apodio” dapat dibayangkan sebagai sebuah negeri imajiner yang dipenuhi berbagai kejanggalan. Di negeri ini, banyak hal terjadi dengan cara yang terbalik. Sesuatu yang seharusnya sederhana menjadi rumit, sementara yang rumit justru dianggap biasa. Aturan ada, tetapi sering kali hanya menjadi pajangan. Janji diucapkan dengan mudah, namun pelaksanaannya sering menghilang tanpa jejak. Karena itulah, setiap kali muncul peristiwa yang membingungkan, masyarakat spontan bertanya, “Apodio?”

Negeri Apodio bukanlah sebuah tempat yang dapat ditemukan di peta. Ia hidup dalam pengalaman sehari-hari. Negeri ini hadir ketika masyarakat menyaksikan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Ia muncul ketika harapan yang dibangun dengan penuh keyakinan berakhir menjadi kekecewaan. Dalam situasi seperti itu, ungkapan “Apodio?” menjadi cara sederhana untuk mengekspresikan rasa heran, kecewa, sekaligus ketidakpercayaan.

Di negeri ini, informasi beredar sangat cepat. Kabar yang belum tentu benar sering kali dipercaya lebih dahulu daripada fakta yang telah terverifikasi. Pendapat lebih dihargai daripada pengetahuan, dan sensasi lebih menarik perhatian dibandingkan kenyataan.

Akibatnya, masyarakat kerap dihadapkan pada berbagai cerita yang terdengar luar biasa tetapi sulit dibuktikan. Ketika logika tidak lagi menjadi pegangan utama, pertanyaan “Apodio?” kembali terdengar sebagai bentuk perlawanan kecil terhadap kebingungan yang terus berulang.

Negeri Apodio juga menggambarkan kondisi ketika masyarakat terbiasa menyaksikan berbagai kontradiksi. Seseorang dapat berbicara tentang kesederhanaan sambil mempertontonkan kemewahan. Ada yang menyerukan kejujuran tetapi enggan menerima kritik. Ada pula yang menuntut perubahan tanpa pernah mau mengubah dirinya sendiri.

Kontradiksi semacam ini menciptakan ruang bagi lahirnya sindiran-sindiran yang tajam. Dalam budaya tutur masyarakat Palembang, sindiran sering disampaikan dengan cara yang ringan namun mengena. Kata “Apodio?” menjadi salah satu alat untuk mengungkapkan ketidaksetujuan tanpa harus melontarkan kemarahan secara langsung.

Namun Negeri Apodio tidak selalu harus dipandang sebagai gambaran yang sepenuhnya negatif. Kehadiran ungkapan ini justru menunjukkan bahwa masyarakat memiliki daya kritis yang kuat. Mereka tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Mereka mempertanyakan, mengamati, dan menilai berbagai keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Sikap kritis merupakan modal penting dalam kehidupan sosial karena dapat mendorong munculnya kesadaran kolektif untuk memperbaiki keadaan.

Pada banyak kesempatan, humor menjadi cara masyarakat menghadapi kenyataan yang sulit. Ketika persoalan terasa terlalu berat untuk diselesaikan, tawa sering kali menjadi pelipur lara. Negeri Apodio lahir dari tradisi humor semacam itu.

Ia merupakan cermin yang memantulkan berbagai kekurangan manusia, tetapi dipresentasikan melalui bahasa yang ringan dan akrab. Dengan tertawa, masyarakat tidak berarti mengabaikan masalah. Sebaliknya, mereka sedang mengakui keberadaan masalah tersebut sambil menjaga agar kehidupan tetap berjalan.

Pada saat yang sama, Negeri Apodio mengingatkan bahwa setiap orang berpotensi menjadi bagian dari kejanggalan yang mereka kritik. Tidak jarang seseorang menertawakan kesalahan orang lain, padahal ia sendiri melakukan hal yang serupa. Oleh karena itu, ungkapan “Apodio?” sebenarnya dapat diarahkan kepada diri sendiri sebagai bentuk refleksi.

Apakah tindakan yang dilakukan sudah selaras dengan nilai yang diyakini? Apakah kritik yang disampaikan juga diikuti oleh kesediaan untuk memperbaiki diri? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membuat makna Negeri Apodio menjadi lebih dalam daripada sekadar bahan candaan.

Di era modern, Negeri Apodio semakin mudah ditemukan. Perkembangan teknologi memungkinkan berbagai peristiwa tersebar dalam hitungan detik. Kejadian yang dahulu hanya diketahui oleh lingkungan terbatas kini dapat menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat.

Setiap hari masyarakat disuguhi berbagai peristiwa yang memancing rasa heran. Sebagian mengundang tawa, sebagian lagi menimbulkan keprihatinan. Dalam menghadapi arus informasi yang demikian deras, sikap kritis menjadi semakin penting agar masyarakat tidak terjebak dalam kebingungan yang berkepanjangan.

Negeri Apodio adalah metafora tentang kehidupan manusia yang penuh paradoks. Ia menggambarkan kenyataan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai logika dan harapan. Di dalamnya terdapat kritik, sindiran, humor, sekaligus refleksi. Ungkapan sederhana yang sering terdengar dalam percakapan masyarakat Palembang itu menyimpan makna yang jauh lebih luas daripada sekadar pertanyaan. Ia menjadi simbol keheranan terhadap berbagai kejanggalan yang terus muncul dalam kehidupan sosial.

Selama masih ada ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan, selama masih ada peristiwa yang sulit diterima akal sehat, dan selama manusia tetap memiliki kebiasaan mengulangi kesalahan yang sama, Negeri Apodio akan terus hidup. Ia tidak memiliki batas wilayah, tidak memiliki pemerintahan, dan tidak memiliki penduduk tetap. Namun kehadirannya dapat ditemukan di mana saja, setiap kali seseorang memandang sebuah keadaan yang ganjil lalu spontan bertanya, “Apodio?” (*)

Salam Apodio

Oleh: Sudjarwo,

Guru Besar Universitas Malahayati

Bandar Lampung ( malahayati.ac.id ) – Ketika seseorang menyatakan bahwa sepuluh ditambah enam sama dengan tujuh belas di hadapan publik, reaksi pertama yang muncul biasanya adalah keheranan. Kesalahan itu begitu sederhana sehingga bahkan seorang anak sekolah dasar pun dapat segera mengenali bahwa hasil yang benar adalah enam belas. Namun persoalan sesungguhnya bukan terletak pada salah hitung tersebut. Yang lebih menarik untuk diamati adalah bagaimana masyarakat meresponsnya. Apakah kesalahan itu langsung dikoreksi sebagai kekeliruan yang wajar dilakukan manusia, atau justru dicari berbagai alasan untuk membenarkannya? Dari sinilah kita dapat melihat kualitas logika dan budaya berpikir yang berkembang di tengah masyarakat.

Matematika merupakan bahasa paling dasar dari logika. Dalam matematika tidak ada ruang bagi tafsir yang bergantung pada kedudukan, jabatan, popularitas, atau kekuasaan seseorang. Enam ditambah sepuluh tetaplah enam belas, siapa pun yang mengucapkannya. Fakta tersebut tidak berubah karena tekanan politik, dukungan massa, ataupun penghormatan terhadap figur tertentu. Kebenaran matematis berdiri di atas landasan objektif yang tidak bergantung pada siapa pembicaranya. Karena itu, ketika kesalahan sederhana seperti ini terjadi, semestinya yang muncul adalah koreksi, bukan pembenaran.

Masalah muncul ketika sebagian orang mulai memindahkan ukuran kebenaran dari isi pernyataan kepada identitas orang yang mengucapkannya. Dalam ilmu logika, hal ini dikenal sebagai kesesatan otoritas. Sebuah pendapat dianggap benar bukan karena didukung fakta dan alasan yang kuat, melainkan karena berasal dari seseorang yang memiliki pengaruh besar. Cara berpikir seperti ini sangat berbahaya karena perlahan-lahan menggeser posisi logika dari alat pencari kebenaran menjadi alat pembenaran terhadap apa pun yang diucapkan oleh pihak yang dianggap penting.

Fenomena tersebut tidak lahir dalam ruang kosong. Ia tumbuh dari budaya yang terlalu sering menempatkan penghormatan kepada individu di atas penghormatan kepada fakta. Dalam budaya semacam ini, kritik sering dianggap sebagai bentuk permusuhan, sementara koreksi dipandang sebagai tindakan tidak sopan. Akibatnya, kesalahan yang seharusnya dapat diperbaiki dengan mudah justru dipelihara melalui berbagai alasan yang dipaksakan. Orang lebih sibuk mencari pembenaran daripada mencari kebenaran. Padahal, inti dari berpikir logis adalah kesediaan menerima fakta meskipun fakta tersebut tidak sesuai dengan harapan atau kepentingan kita.

Logika mengajarkan bahwa sebuah pernyataan harus dinilai berdasarkan bukti dan konsistensinya. Jika sebuah pernyataan bertentangan dengan fakta yang dapat diverifikasi, maka pernyataan itu harus ditolak atau diperbaiki. Prinsip ini berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Ketika prinsip tersebut ditinggalkan, ruang publik akan dipenuhi oleh klaim-klaim yang tidak lagi diuji berdasarkan kebenaran, melainkan berdasarkan siapa yang mengatakannya.

Dampak dari kebiasaan berpikir seperti ini jauh lebih luas daripada sekadar salah menghitung angka. Jika masyarakat terbiasa menerima kesalahan yang jelas terlihat, mereka akan semakin mudah menerima kesalahan yang lebih rumit dan sulit diperiksa. Kesalahan data, informasi yang menyesatkan, statistik yang dimanipulasi, hingga kebijakan yang tidak rasional dapat lolos tanpa pengawasan yang memadai. Pada akhirnya, kemampuan masyarakat untuk membedakan fakta dan opini akan semakin melemah.

Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya persoalan dalam pendidikan berpikir kritis. Selama ini pendidikan sering lebih menekankan kemampuan menghafal daripada kemampuan bernalar. Banyak orang terbiasa menerima informasi dari otoritas tanpa membiasakan diri untuk menguji validitasnya. Akibatnya, ketika berhadapan dengan pernyataan yang jelas-jelas keliru, sebagian orang tidak segera mempertanyakan isinya. Mereka lebih dahulu mempertimbangkan siapa yang berbicara daripada apa yang dibicarakan. Kebiasaan inilah yang menjadi lahan subur bagi berbagai bentuk kesesatan berpikir.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa kemajuan sebuah bangsa selalu berkaitan dengan keberanian masyarakatnya untuk mempertanyakan, menguji, dan mengoreksi. Ilmu pengetahuan berkembang karena tidak ada gagasan yang dianggap kebal dari kritik. Setiap teori harus siap diuji, setiap pendapat harus siap diperdebatkan, dan setiap kesalahan harus siap diperbaiki. Budaya seperti ini melahirkan masyarakat yang menghargai akal sehat serta menempatkan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pada masyarakat yang sehat secara intelektual, mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, kemampuan menerima koreksi justru menunjukkan kedewasaan berpikir. Tidak ada manusia yang selalu benar. Kesalahan merupakan bagian alami dari kehidupan. Yang menjadi persoalan bukanlah kesalahannya, melainkan sikap ketika menghadapi kesalahan tersebut. Jika kesalahan diakui dan diperbaiki, maka proses pembelajaran terjadi. Namun jika kesalahan dibela mati-matian meskipun bertentangan dengan fakta yang jelas, maka yang lahir adalah kemunduran nalar.

Oleh sebab itu, peristiwa sederhana tentang hasil penjumlahan yang keliru sesungguhnya dapat dibaca sebagai simbol yang lebih besar. Ia menggambarkan pertarungan antara logika dan kultus terhadap figur, antara fakta dan loyalitas, antara akal sehat dan pembenaran. Masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas cara berpikir masyarakatnya. Ketika fakta tetap dihormati meskipun terasa tidak nyaman, maka logika masih memiliki tempat. Namun ketika fakta mulai disesuaikan dengan kepentingan dan kekuasaan, saat itulah kesesatan berpikir perlahan berubah menjadi budaya. Dan ketika sebuah bangsa mulai menganggap kesalahan yang nyata sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan, yang sedang bermasalah bukan lagi hitungannya, melainkan cara berpikir kolektifnya. Dan, ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan bangsa itu sendiri.
Salam Waras (R-1)