Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Seiring diangkatnya Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dikenalkan lah program Merdeka Belajar sebagai upaya mengembangkan kebebasan berpikir dan berekspresi. Program itu kemudian diaplikasikan pada lembaga di negeri ini dengan diluncurkannya kurikulum pendidikan yang baru, yaitu Kurikulum Merdeka pada Februari 2022 lalu. Kurikulum baru itu sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi, bukan berarti siswa tidak perlu belajar lagi.
Adapun tujuan Merdeka Belajar adalah: Pertma, membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Kedua, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar. Ketiga, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.
Keempat, menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka, serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Kelima, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Serangkaian tujuan di atas sebenarnya dasar berpikirnya terinspirasi dari konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia ini, pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga didasarkan pada dasar kemerdekaan yang dikenal dengan istilah Sistem Among, yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan pada peserta didik karena hal tersebut dapat mematikan jiwa merdeka dan kreativitas mereka.
Dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini, baik guru/dosen maupun siswa/mahasiswa diharapkan memiliki jiwa yang bebas dalam hal mengembangkan dan mengeksplorasi potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang oleh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Kalimat terakhir inilah yang menjadi multitafsir dalam pelaksanaan di lapangan, karena disebabkan oleh pemahaman yang beragam, belum esensial terhadap konsep Merdeka Belajar.
Ada tujuh komponen Merdeka Belajar yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari program tersebut. Yaitu: konstruktivisme, inquiry, bertanya, learning community, modelling, refleksi, dan authentic assessment. Ketujuh komponen ini harus dipahami oleh guru/dosen dalam penerapannya, baik saat di muka kelas, maupun saat luar kelas. Dengan kata lain guru/dosen dituntut lebih aktif mengembangkan model pembelajarannya agar peserta didik menjadi tertarik untuk mengembangkan diri.
Kalimat terakhir di atas-lah sebenarnya yang menjadi batu sandungan pelaksanaannya di lapangan. Orientasi pembelajaran masih sepenuhnya ditujukan kepada peserta didik, sementara penyelenggara pembelajaran masih belum tersentuh dengan baik; akibatnya yang merdeka adalah peserta didik; sementara pendidiknya masih belajar merdeka.
Indikasi yang dapat dikemukakan pada halaman yang sangat terbatas ini adalah: pertama, Guru/dosen sebagai pendidik dan pengajar belum sepenuhnya berperan sebagai pendidik. Kegiatan pembelajaran yang dibentang masih sangat berorientasi pada pengajaran, belum pendidikan, sehingga penguasaan materi menjadi nomor satu. Sementara itu aspek transformasi nilai-nilai utama, seperti kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal lainnya masih belum maksimal diberikan. Ini terjadi bukan sepenuhnya kesalahan para pendidik, tetapi lebih dikontribusi oleh lembaga yang mengurus para pendidik.
Pendidik selalu diposisikan oleh lembaga yang mengurus mereka pada posisi atas bawah, bukan setara atau mitra. Akibatnya instruksi sebagai alat ampuh untuk meredam kreativitas sering dilakukan. Iklim kepemimpinan cenderung lebih kepada instruksional dari pada partisipatif.
Kedua, guru/dosen sebagai mediator dan fasilitator dalam pembelajaran belum sepenuhnya terlaksana dengan baik; hal ini disebabkan karena sarana prasarana pendukung yang disediakan lembaga belum begitu memadai; akibatnya inisiatif guru bisa berjalan jika memiliki pimpinan yang mampu menginisiasi kebutuhan pendidikan, walau dalam ukuran minimal.
Ketiga, guru/dosen sebagai pengelola pembelajaran belum semua memahami maksud dan tujuan merdeka belajar seperti yang dikehendaki kementerian. Hal ini harus diakui secara jujur oleh penyelenggara pendidikan, tidak perlu mencari alasan pembenaran, lebih-lebih penyalahan. Kementerian masih belum maksimal dalam memberikan panduan lapangan tentang merdeka belajar. Justru terkesan mereka juga masih belajar merdeka dalam memahami merdeka belajar.
Keempat, guru/dosen sebagai demonstrator merdeka belajar belum sepenuhnya mampu mempertontonkan kepada peserta didik bagaimana sebenarnya merdeka belajar itu; yang ada baru belajar merdeka dalam pengertian suka-suka. Akibatnya jika ada peserta didik yang tidak suka dengan bahan ajar, maka bukan dicarikan solusi untuk mencari jalan keluar bersama; justru yang ada peserta didik harus mendapatkan hukuman, atau dipaksa ikut aturan yang ada. Akibatnya peserta didik dan pendidiknya sama-sama belajar merdeka.
Kelima, guru/dosen sebagai pembimbing dan motivator pembelajaran dalam pelaksanaannya masih bersifat konvensional. Pendekatan humanistic yang menjadi dasar merdeka belajar belum dipahami secara benar, akibatnya yang ada adalah instruksi bukan motivasi.
Keenam, guru/dosen sebagai evaluator belum sepenuhnya memahami esensi dari mengevaluasi Merdeka Belajar; sehingga sistem penilaian masih menggunakan cara lama yang sudah tidak relevan dengan penerapan merdeka belajar. Konsep remediasi yang menjadi tulang punggung sistem penilaian Merdeka Belajar dimaknai berbeda dengan seharusnya. Sehingga guru masih memandang setiap kenaikan kelas harus ada yang tinggal kelas. Dosen masih memiliki anggapan setiap ujian harus ada mahasiswa yang tidak lulus, karena kalau lulus semua seolah-olah menjadi aneh. Padahal prinsip merdeka belajar adalah menghargai setiap capaian yang diperoleh peserta ajar.Tampaknya orientasi merdeka belajar yang sekarang sedang menggarap Perguruan Tinggi dengan keluarnya Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023; menunjukkan bahwa kementerian sedang berkejaran dengan waktu yang tersisa untuk mewujudkan kualitas dengan tanpa mengorbankan kuantitas; walau demikian hal ini masih perlu dicermati lebih lanjut.
Keenam hal di atas paling tidak memberikan sumbangan kepada masih belum dipahaminya konsep Merdeka Belajar secara benar. Oleh sebab itu menimbulkan pertanyaan tersisa apakah sisa waktu yang ada bagi Mas Menteri, dapat digunakan melakukan perbaikan agar programnya tepat sasaran. Pertanyaan lanjut, apakah ada jaminan setelah pemerintahan baru yang akan datang terbentuk, program merdeka belajar akan diteruskan. Belajar dari pengalaman masa lampau kesinambungan program kementerian di negeri ini, termasuk Kementerian Pendidikan, slogan ganti menteri ganti program itu benar adanya.(SJ)
Universitas Malahayati Terus Tingkatkan Kerjasama untuk Pendidikan Berkualitas
Bandar Lampung (malahayati.ac.id): Universitas Malahayati Bandar Lampung terus memperkuat jaringan kerjasamanya dengan berbagai pihak.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut.
Kepala Bagian Kerjasama Universitas Malahayati, Wahid Wahyudi, S. Kep.,Ns.,M. Kes, mengatakan semua kerjasama di dalamnya telah mencukup pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, selain itu juga sebagai komitmen untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada mahasiswa.
Wahid yang juga dosen di prodi keperawatan, menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menghadirkan perubahan positif di dunia pendidikan.
“Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti industri, swasta, pemerintah, lembaga penelitian, dan institusi pendidikan lainnya, menjadi fondasi penting dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi.
Kami percaya bahwa sinergi ini akan memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam dan relevan bagi mahasiswa kami,” terang Wahid, Rabu (6/9/2023).
Wahid menuturkan, diantara langkah konkret yang telah dilakukan Universitas Malahayati diantaranya menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan terkemuka untuk memberikan kesempatan magang, pelatihan, dan kerja sama penelitian kepada mahasiswa serta peningkatan kapasitas untuk dosen dan tenaga pendidik.
“Hal ini membantu mahasiswa memahami dunia kerja dan mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan, serta mendapatkan sertifikat kompetensi,” ujarnya.
Selain itu, Universitas Malahayati juga melakukan penelitian bersama, berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan universitas lain baik nasional maupun internasional telah menghasilkan penelitian-penelitian unggulan yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selanjutnya, pengabdian masyarakat, di mana Universitas Malahayati juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk program-program sosial dan kemanusiaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Wahid menjelaskan, dalam menghadapi era perubahan yang cepat, Universitas Malahayati Bandar Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing dan berkontribusi dalam masyarakat.
“Semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi akan terus menjadi fokus utama Universitas Malahayati,” ungkap Wahid. (451/**)
Hadiri Seminar Nasional dan Pelantikan, Universitas Malahayati dan FAME Lampung Sepakati Kerjasama
Bandar Lampung (malahayati.ac.id): Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung Dr. dr. Achmad Farich, M.M menghadiri acara Seminar Nasional dan Pelantikan Pengurus Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (FAME) DPW Lampung di GSG Polinela, Selasa (5/9/2023).
Seminar bertema “Penguatan Tata Kelola Dan Digitalisasi Desa Menuju Indonesia Emas 2045”, dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara FAME dan Universitas Malahayati, Polinela, dan beberapa perguruan tinggi di Lampung.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung Dr. dr. Achmad Farich, M.M mengatakan, FAME merupakan forum akademisi dan praktisi yang professional, konsisten dan berintegritas di bidang akuntansi, manajemen dan ekonomi dan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul dan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.
“FAME perlu memiliki peran dalam meningkatkan kebermanfaatannya melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah seperti pengabdian kepada masyarakat, pelatihan, dan seminar, baik yang bersifat nasional maupun internasional,” kata rektor.
Rektor Achmad Farich berharap seluruh pengurus FAME DPW Lampung dapat bersinergi dan bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan berkontribusi untuk masyarakat Lampung pada khususnya dan Indonesia serta dunia pada umumnya.
Direktur Politeknik Negeri Lampung Prof. Dr. Ir. Sarono, M.Si. dalam sambutannya mengucapkan, terima kasih atas kehadiran para rektor, tamu undangan dan pengurus FAME ke Politeknik Negeri Lampung.
“Saya sungguh bahagia karena Politeknik Negeri Lampung ketempatan kegiatan seminar nasional dan juga pelantikan pengurus Forum Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi DPW Lampung periode 2003 – 2005,” ucap direktur.
Prof. Sarono mengatakan Polinela merupakan Politeknik Pendidikan Vokasi di mana saat ini mahasiswa Politeknik Negeri Lampung sebanyak 6.029 dan dosen 314 orang.
“Jika bapak dan Ibu ingin belajar tentang pertanian bisa datang langsung ke Politeknik Negeri Lampung,” imbaunya.
Prof. Sarono mengucapkan selamat kepada pengurus FAME Lampung yang akan dilantik, dan mendoakan apa yang dihasilkan dari kegiatan di Polinela akan bernilai ibadah.
Sedangkan, Ketua Umum FAME Indonesia Dr. Danny Amrul Ichdan, S.E., M.Sc. menjelaskan FAME merupakan satu-satunya organisasi yang menyatukan akuntansi dan manajemen. Di mana misi besarnya membuat produk unggulan dari para anggotanya, bukan hanya wadah berkumpul, asosiasi yang hanya menggelar seminar workshop, tapi bagaimana seminar dan workshop itu dapat menghasilkan karya.
“Dengan banyak karya, siapa nanti yang akan support tentu perusahaan, di sinilah bagaimana seminar-seminar dapat menghasilkan karya, serta bagaimana dosen dapat magang dan masuk dalam perencanaan di sebuah perusahaan,” katanya
Pembicara seminar diantaranya, Dr. Ivanovich Agusta, S.P., M.Si. (Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Desa Tertinggal, dan Transmigrasi), Prastowo (Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran), dan Dr. Khairudin, M.S.Ak. (Dosen dan Praktisi Universitas Bandar Lampung).
Hadir mendampingi Rektor Universitas Malahayati, Wakil Rektor 4 bidang kerjasama Unversitas Malahayati Drs. Suharman, M.Pd, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajamen Universitas Malahayati Dr. Rahyono, S. Sos., MM, Kepala Humas Emil Tanhar, S.E. (451/**)
Pelayanan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Beasiswa KIP Kuliah Masih Dibuka
Segera daftarkan diri anda bergabung menjadi mahasiswa Universitas Malahayati dengan Beasiswa KIP KULIAH. Universitas Malahayati membuka beberapa Program Studi yang dapat ditempuh dengan beasiswa KIP KULIAH, antara lain :
1. Prodi S1 AKUNTANSI
3. Prodi S1 TEKNIK SIPIL
4. Prodi S1 TEKNIK LINGKUNGAN
5. Prodi S1 TEKNIK MESIN
6. Prodi S1 TEKNIK INDUSTRI
Informasi Lengkap Beasiswa KIP Kuliah 2023 dapat menghubungi, Ricko Gunawan, M. Kes (0852-7990-0901). Rudi Winarno, S.Kep.,ns.,M.Kes (0822-8210-8899)
Semua Bisa Kuliah ! (gil/humasmalahayatinews)
Kesehatan dan Pendidikan
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Kesehatan dan pendidikan. Dua kata itu tampaknya bagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan memaknai satu sama lain.Tulisan ini memberi batasan pendidikan menggunakan konsep Ki Hadjar Dewantara yaitu: mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani.
Sedangkan kesehatan atau sehat menggunakan batasan Fertman, & Allensworth. Yakni, kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Dengan kata lain, memanusiakan manusia itu tidak hanya berpendidikan tetapi juga harus sehat jasmani rohani. Manusia yang sehat jasmani rohani itu diperoleh dari mereka yang pendidikannya baik, sehingga menyadari perlunya sehat. Mereka yang sehat jasmani dan rohani; akan memerlukan pendidikan yang baik.
Kesehatan dan pendidikan adalah dwitunggal dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain. Hal ini juga ditekankan dalam undang-undang; bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Semua itu adalah pendukung kesiapan seseorang untuk menerima proses pendidikan di dalam dirinya. Internalisasi nilai inilah yang melatarbelakangi dasar pandangan bahwa pendidikan itu berlangsung sepanjang hayat, yang juga berarti manusia butuh sehat sepanjang hayat.
Karena kesehatan dan pendidikan adalah dasar kehidupan; maka tidak salah jika rakyat akan menuntut kepada negara akan terjamin keduanya dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain layanan kesehatan gratis, layanan pendidikan gratis itu bukan program unggulan akan tetapi program keharusan dari negara untuk rakyatnya. Hanya karena ini merupakan makanan empuk untuk para politisi, maka keduanya dijadikan amunisi untuk menjual diri menarik simpati; sehingga mendapat keuntungan menangguk suara bagi kepentingan diri dan kelompoknya.
Atas dasar kerangka pemikiran di atas, sebentar lagi kontestasi politik di negeri ini akan berlangsung. Pesta rakyat akan digelar dalam rangka memilih wakil mereka di parlemen dan pemimpin tertinggi negeri ini. Tidaklah salah jika tolok ukur Kesehatan dan Pendidikan dijadikan pendulum guna mengukur tingkat kesungguhan mereka untuk mensejahterakan rakyat.
Selama ini kesehatan dan pendidikan gratis secara jujur harus kita evaluasi bersama, apakah sudah sesuai dengan azaz yang sesungguhnya. Berdasarkan studi lapangan kesehatan gratis belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Beberapa layanan dasar kesehatan masih harus perlu dievaluasi menyeluruh. Kendala administrative, pengadaan obat-obatan, sampai dengan manajemen pelayanan; masih banyak yang centangperenang. Ini dibuktikan ada rumah sakit daerah justru tidak mampu melayani warganya dengan baik karena manajemennya tidak baik. Padahal rumah sakit plat merah adalah garda depan pada aspek pelayanan bagi seluruh warga wilayahnya.
Pendidikan yang didengungkan gratis, ternyata di lapangan sekalipun lembaga pendidikan diberi subsidi, ternyata uang sekolah/kuliah harganya selangit. Perekrutan siswa baru atas nama kemiskinan, ternyata mematikan sekolah-sekolah swasta. Seharusnya subsidi siswa miskin tidak dimaknai harus sekolah di sekolah negeri.
Kerakusan perguruan tinggi negeri dalam menerima mahasiswa baru, sampai-sampai membunuh perguruan tinggi swasta. Rasio dosen dan mahasiswa sudah bukan lagi menjadi pertimbangan rasional. Program dibuat begitu beragam, ternyata hanya untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya atas nama pemerataan pendidikan, tidak pernah menghitung beban kerja guru/dosen. Rasio dosen dan mahasiswa tidak pernah dijadikan dasar pengambil kebijakkan, karena ada jalan gratis sementara yang selalu dipakai yaitu program dosen kontrak. Sehingga, pendidikan di lembaga-lembaga negeri seolah-olah merupakan penjelmaan kapitalis baru yang dilindungi negara. Sementara perguruan swasta harus berjuang ekstra keras, sebab harus menempa bahan baku yang tersisa agar menjadi produk utama. Untung di sana banyak “malaikat-malaikat juru selamat” yang memberi bantuan, sehingga mereka sedikit agak tertolong.
Secara jujur harus diakui bahwa program kesehatan dan pendidikan pemerintahan sekarang belum menunjukkan performa yang diharapkan. Kondisi covid yang baru saja berlalu ternyata meneguhkan kekurangan yang kita miliki terutama pada bidang pengelolaan anggaran. Tidak ada yang terbebas dari penyimpangan penggunaan anggaran dari kedua program utama tadi. Sampai-sampai ada kepala dinas kesehatan yang harus bolak-balik dipanggil lembaga anti rasuah.
Kita masih perlu memperbaiki regulasi ke depan untuk bidang kesehatan dan pendidikan; kita memerlukan pemimpin yang punya komitmen untuk memperbaiki sumberdaya manusia melalui kedua bidang tad i. Kita memerlukan rakyat yang sehat dan berpendidikan baik; oleh sebab itu tidak salah kedua kriteria ini menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pemimpin masa depan.
Kesehatan dan pendidikan tidak lagi cukup dimaknai dengan label gratis karena itu memang perintah undang-undang, akan tetapi perlu dimaknai merata yang berkeadilan, dan berkualitas. Merata saja tidak berkeadilan, maka seperti saat ini banyak subsidi silang menjadi salah sasaran. Seharusnya berkualitas bukan dimaknai mahal, sebab berkualitas tidak selamanya mahal manakala negara bisa hadir ditengah sebagai regulator pendorong agar pendidikan dan kesehatan betul-betul seperti apa yang kita kehendaki di atas.
Tulisan ini tidak menafikan bahwa sudah banyak infrastruktur dibangun, ekonomi terjaga dari gempuran inflasi; namun perlu diingat bahwa semua itu ke depan untuk mengelola dan menjaganya memerlukan orang yang sehat dan berpendidikan. Jika kedua hal itu tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, terutama aspek kualitas dan pemerataannya, maka apa yang kita capai hari ini dalam waktu singkat akan menjadi monument tanpa makna.
Tidak salah jika sebagian kita nanti akan berpikir dalam pemilihan apapun, akan melihat programnya apakah mereka peduli pendidikan dan kesehatan. Jika tidak, mereka tidak sudi memilih adalah risiko yang harus dibayar. Hanya yang bersangkutan dan Tuhan yang mengetahui saat ada dalam bilik suara. (SJ)
Kadipaten Maling
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Syahdan di negeri para Mbilung, seorang Adipati duduk di singgasana dalam kondisi gundah gulana. Ia memikirkan cara mengatur strategi agar para penggawa kadipaten dapat melakukan korupsi dan maling uang rakyat tidak tampak mencolok. Sang Adipati merasa terganggu jika ada nayaka praja melakukan korupsi tetapi ketahuan. Menurutnya, itu adalah kebodohan yang tidak dapat ditoleransi. Jika itu terjadi berarti pemasukan untuk pribadi sang Adipati menjadi berkurang. Lebih-lebih lagi jika sampai ke pengadilan, terpaksa sandiwara dilanjutkan berjilid-jilid.
Hukuman maksimal diberlakukan agar kelihatan Sang Adipati serius memberantas kejahatan keuangan, namun seiring perjalanan waktu harus diatur dengan segala macam upaya bagaimana hukuman tadi bisa dijalani hanya sesingkat-singkatnya. Bisa melalui banding, remisi, atau apapun namanya yang penting hukuman berkurang.
Kadipaten maling seperti ini harus tampak gemah ripah loh jinawi. Kegiatan pembangunan harus terus digalakkan. Sebab, jika tidak ada kegiatan maka tidak tercipta peluang untuk mengeruk dana. Kalau pembangunan menggunakan istilah hulu dan hilir, maka permalingan pun harus dengan cara yang sama. Bermula dari perencanaan kegiatan atau proyek di lembaga yang mengurus perencanaan. Saat itu sudah dimulai dengan bahasa sandi “ini milik siapa, ini titipan siapa”.
Selanjutnya saat pelelangan, proses diatur agar perusahaan pemenang adalah sejalur dengan perencanaan. Demikian juga saat eksekusi di lapangan, pengerjaan harus mereka yang ada pada payung perencanaannya. Ini baru disebut “proyek strategis”. Peruntukan dan nilai uangnya harus jelas alurnya.
Kadipaten para maling ini sangat khawatir dengan anak muda yang ada di luar posisi. Itu karena mereka sering berbuat aneh-aneh. Tidak jarang mereka mengancam para nayaka yang bertugas menjalankan perintah para juragan. Nayaka harus tampak luar sebagai orang baik. Jika perlu berpakaian layaknya para malaikat, agar tidak terdeteksi bahwa mereka adalah para raja setan. Oleh sebab itu, anak muda instruksinya jangan dimusuhi, tetapi jangan pula dituruti. Maka, diatur strategi model bermain layang-layang, tarik-ulur sampai bosan dan diam.
Adipati sekarang justru lebih pusing dengan istri para nayaka praja yang kemaruk karena memiliki uang banyak. Mereka sering pamer barang-barang mewah, kendaraan mahal, dan jalan-jalan ke luar negeri secara mencolok. Akibatnya, para nayaka terpaksa ditindak, jabatannya dicopot, serta diancam untuk tutup mulut. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai agar tidak menjalar ke atas, tentu akan berujung pada Adipati sendiri.
Susunan kepamongan yang disusun oleh Sang Adipati harus tetap dalam pantauan dan kendalinya. Sebab, hal itu berkaitan dengan “setoran wajib” yang diharuskan agar mereka selamat dari lengseran kursi. Agar tidak tampak sebagai Adipati rakus, maka semua upeti masing-masing memiliki jalur. Jalur ini dibuat sesuai dengan kepentingan, jumlah, dan kegunaan.
Maharaja boleh berganti, karena kedudukannya di awang-awang jauh di sana di Ibu Kota Kerajaan, dia tidak boleh berbuat macam-macam karena semua sudah diatur secara detail. Pusat pemerintahan adalah tempatnya, sementara Adipati penguasa Kadipaten tidak harus ikut Maharaja, terutama soal mengumpulkan cuan. Oleh karena itu, tampak muka harus polos di depan Maharaja, sementara di muka para nayaka praja harus garang.
Menjadi Adipati sama halnya menjadi pemain sandiwara dan harus menjadi pemain watak yang bagus, sehingga seluruh adegan selama periodesasi kepemimpinan nya mesti sempurna. Di atas meja harus bersih dan rapi, namun di bawah meja harus kusut masai. Atau dengan bahasa lain: semua terkesan baik-baik saja, sementara di bawah meja itu semua bagian Adipati tidak ada yang boleh mengganggunya.
Membaca artikel ini tidak perlu baper sebab ini hanya khayalan. Tidak bermaksud menyindir siapapun. Sama halnya kita membaca roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijck karya Hamka. Kapal itu tidak ada. Yang ada adalah imajinasi Hamka tentang sesuatu hal atau peristiwa dalam angannya. (SJ)
Perkuat Harmonisasi Kerja Antar Dosen, FIK Universitas Malahayati Gelar Outbond
Bandar Lampung (malahayati.ac.id): Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Malahayati Bandar Lampung mengadakan kegiatan Outbond dan Capacity Building di Huma Dihi, Eco Park, Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu (2/9/2023).
Kegiatan outbond dan Capacity Building dikuti sebanyak 85 orang terdiri dari Wakil Rektor IV, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Sekretaris, dan Dosen serta staf TU.
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati Bandar Lampung Dr. Lolita Sary, SKM.,M.Kes, mengatakan, kegiatan ini bertujuan membangun harmonisasi kerja melalui peningkatan kemampuan diri, kelompok, dan sistim dalam mencapai target kerja yang sudah tertera di dalam rencana strategi Fakultas Ilmu Kesehatan.
“Secara spesifik, tujuan dikemas dalam metode pembelajaran modern dengan memanfaatkan alam, keakraban, jiwa kepemimpinan, komunikasi empatik, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan sinergisitas kelompok,” ucap Dr. Lolita.
Dr. Lolita menuturkan, metode kegiatan ini dipilih karena memiliki makna, diantaranya, personal effectiveness, dimana dosen dan staf nantinya mampu mengenal kekuatan dan kelemahan diri untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam mencapai prestasi.
Effective team building, dimana dosen dan staf dilatih untuk mengoptimalkan potensi yang ada agar bisa saling bekerjasama, membangun komunikasi yang efektif serta menghadapi hambatan.
Quality leadership, dimana nantinya dosen dan staf dapat menggali potensi kepemimpinan agar mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan serta melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dalam berbagai situasi.
“Kegiatan ini banyak sekali manfaatnya, sehingga harapannya terbangun harmonisasi kerja di FIK dengan target 100% tercapai dari rencana strategi yang telah dibuat. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan rutin setiap awal semester ganjil,”ujarnya. (451/**)
Skor dan Sitasi Tertinggi, Ini Lima Besar Dosen Universitas Malahayati di Aplikasi Sinta
Bandar Lampung (malahayati.ac.id): Lima Dosen Universitas Malahayati Bandar Lampung berada di posisi teratas diantara 300 dosen Universitas Malahayati yang tercatat pada Aplikasi Sinta.
Lima Dosen diantaranya, Febrianty dengan skor 1.015, I Made Sudiana dengan skor 528, Dessy Hermawan dengan skor 439, M. Arifki Zainaro dengan skor 415, dan Usastiawaty Cik Ayu Saadiah Isnainy dengan skor 371.
Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal Dr. Dessy Hermawan, S.Kep, Ns., M.Kes mengatakan, Sinta merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengukur keaktifan dosen dalam menulis publikasi ilmiah baik itu di jurnal nasional, internasional, buku, HAKI, dan lainnya.
“Tiap ada publikasi yang muncul nanti akan terekam di aplikasi https://sinta.kemdikbud.go.id, untuk peringkat pertama diperoleh Febrianty berdasarkan penghitungan skor” kata Dr. Dessy.
Dr. Dessy menjelaskan, Indikator nilai diambil dari beberapa sumber diantaranya dosen tersebut menulis Scopus Article, Scopus non Article, Scopus Article Q1, Q2, Q3 dan lainnya.
“Nilai itu keseluruhan tulisan yang dipublikasikan dan jumlah tulisan yang dikutip atau disitasi oleh orang lain. Semakin banyak tulisan kita dan semakin banyak yang dikutip maka semakin bagus. Nilai publikasi dihitung tiga tahun terakhir dalam sinta,” ucap Dr. Dessy.
Berdasarkan pantauan pada aplikasi Sinta, Febrianty memiliki peringkat pertama dari dosen Universitas Malahayati lainnya dan peringkat Nasional ke 351.
Febrianty merupakan Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Malahayati yang mempublikasikan 142 tulisan dan disitasi sebanyak 989 kali. (451/**
Input KRS Semester Ganjil 2023/2024 Diperpanjang 4-9 September 2023
Diberitahukan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Malahayati, bahwa penginputan KRS Semester Ganjil 2023/2024 akan diperpanjang mulai dari 4 – 9 September 2023.
Apabila melewati tanggal tersebut mahasiswa wajib mengurus cuti atau statusnya otomatis nonaktif.
Demikian surat edaran kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama nya yang baik diucapkan terimakasih.
Ditandatangai oleh Kepala BAA
Tarmizi, SE., M. Ak
Catatan:
– Surat resmi terlampir
Merdeka Belajar, Belajar Merdeka
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Seiring diangkatnya Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dikenalkan lah program Merdeka Belajar sebagai upaya mengembangkan kebebasan berpikir dan berekspresi. Program itu kemudian diaplikasikan pada lembaga di negeri ini dengan diluncurkannya kurikulum pendidikan yang baru, yaitu Kurikulum Merdeka pada Februari 2022 lalu. Kurikulum baru itu sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi, bukan berarti siswa tidak perlu belajar lagi.
Adapun tujuan Merdeka Belajar adalah: Pertma, membangun suasana belajar yang lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Kedua, memberikan keleluasaan pada sekolah dalam mengadakan penilaian dan penerapan kurikulum sesuai dengan kondisi sekitar. Ketiga, memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.
Keempat, menciptakan peserta didik yang berjiwa merdeka, serta tidak merasa dikekang oleh ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran sehingga mereka dapat menemukan potensi dan kemampuan diri masing-masing. Kelima, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Serangkaian tujuan di atas sebenarnya dasar berpikirnya terinspirasi dari konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia ini, pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga didasarkan pada dasar kemerdekaan yang dikenal dengan istilah Sistem Among, yaitu melarang adanya hukuman dan paksaan pada peserta didik karena hal tersebut dapat mematikan jiwa merdeka dan kreativitas mereka.
Dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini, baik guru/dosen maupun siswa/mahasiswa diharapkan memiliki jiwa yang bebas dalam hal mengembangkan dan mengeksplorasi potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang oleh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Kalimat terakhir inilah yang menjadi multitafsir dalam pelaksanaan di lapangan, karena disebabkan oleh pemahaman yang beragam, belum esensial terhadap konsep Merdeka Belajar.
Ada tujuh komponen Merdeka Belajar yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari program tersebut. Yaitu: konstruktivisme, inquiry, bertanya, learning community, modelling, refleksi, dan authentic assessment. Ketujuh komponen ini harus dipahami oleh guru/dosen dalam penerapannya, baik saat di muka kelas, maupun saat luar kelas. Dengan kata lain guru/dosen dituntut lebih aktif mengembangkan model pembelajarannya agar peserta didik menjadi tertarik untuk mengembangkan diri.
Kalimat terakhir di atas-lah sebenarnya yang menjadi batu sandungan pelaksanaannya di lapangan. Orientasi pembelajaran masih sepenuhnya ditujukan kepada peserta didik, sementara penyelenggara pembelajaran masih belum tersentuh dengan baik; akibatnya yang merdeka adalah peserta didik; sementara pendidiknya masih belajar merdeka.
Indikasi yang dapat dikemukakan pada halaman yang sangat terbatas ini adalah: pertama, Guru/dosen sebagai pendidik dan pengajar belum sepenuhnya berperan sebagai pendidik. Kegiatan pembelajaran yang dibentang masih sangat berorientasi pada pengajaran, belum pendidikan, sehingga penguasaan materi menjadi nomor satu. Sementara itu aspek transformasi nilai-nilai utama, seperti kejujuran, kedisiplinan, kesopanan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal lainnya masih belum maksimal diberikan. Ini terjadi bukan sepenuhnya kesalahan para pendidik, tetapi lebih dikontribusi oleh lembaga yang mengurus para pendidik.
Pendidik selalu diposisikan oleh lembaga yang mengurus mereka pada posisi atas bawah, bukan setara atau mitra. Akibatnya instruksi sebagai alat ampuh untuk meredam kreativitas sering dilakukan. Iklim kepemimpinan cenderung lebih kepada instruksional dari pada partisipatif.
Kedua, guru/dosen sebagai mediator dan fasilitator dalam pembelajaran belum sepenuhnya terlaksana dengan baik; hal ini disebabkan karena sarana prasarana pendukung yang disediakan lembaga belum begitu memadai; akibatnya inisiatif guru bisa berjalan jika memiliki pimpinan yang mampu menginisiasi kebutuhan pendidikan, walau dalam ukuran minimal.
Ketiga, guru/dosen sebagai pengelola pembelajaran belum semua memahami maksud dan tujuan merdeka belajar seperti yang dikehendaki kementerian. Hal ini harus diakui secara jujur oleh penyelenggara pendidikan, tidak perlu mencari alasan pembenaran, lebih-lebih penyalahan. Kementerian masih belum maksimal dalam memberikan panduan lapangan tentang merdeka belajar. Justru terkesan mereka juga masih belajar merdeka dalam memahami merdeka belajar.
Keempat, guru/dosen sebagai demonstrator merdeka belajar belum sepenuhnya mampu mempertontonkan kepada peserta didik bagaimana sebenarnya merdeka belajar itu; yang ada baru belajar merdeka dalam pengertian suka-suka. Akibatnya jika ada peserta didik yang tidak suka dengan bahan ajar, maka bukan dicarikan solusi untuk mencari jalan keluar bersama; justru yang ada peserta didik harus mendapatkan hukuman, atau dipaksa ikut aturan yang ada. Akibatnya peserta didik dan pendidiknya sama-sama belajar merdeka.
Kelima, guru/dosen sebagai pembimbing dan motivator pembelajaran dalam pelaksanaannya masih bersifat konvensional. Pendekatan humanistic yang menjadi dasar merdeka belajar belum dipahami secara benar, akibatnya yang ada adalah instruksi bukan motivasi.
Keenam, guru/dosen sebagai evaluator belum sepenuhnya memahami esensi dari mengevaluasi Merdeka Belajar; sehingga sistem penilaian masih menggunakan cara lama yang sudah tidak relevan dengan penerapan merdeka belajar. Konsep remediasi yang menjadi tulang punggung sistem penilaian Merdeka Belajar dimaknai berbeda dengan seharusnya. Sehingga guru masih memandang setiap kenaikan kelas harus ada yang tinggal kelas. Dosen masih memiliki anggapan setiap ujian harus ada mahasiswa yang tidak lulus, karena kalau lulus semua seolah-olah menjadi aneh. Padahal prinsip merdeka belajar adalah menghargai setiap capaian yang diperoleh peserta ajar.Tampaknya orientasi merdeka belajar yang sekarang sedang menggarap Perguruan Tinggi dengan keluarnya Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023; menunjukkan bahwa kementerian sedang berkejaran dengan waktu yang tersisa untuk mewujudkan kualitas dengan tanpa mengorbankan kuantitas; walau demikian hal ini masih perlu dicermati lebih lanjut.
Keenam hal di atas paling tidak memberikan sumbangan kepada masih belum dipahaminya konsep Merdeka Belajar secara benar. Oleh sebab itu menimbulkan pertanyaan tersisa apakah sisa waktu yang ada bagi Mas Menteri, dapat digunakan melakukan perbaikan agar programnya tepat sasaran. Pertanyaan lanjut, apakah ada jaminan setelah pemerintahan baru yang akan datang terbentuk, program merdeka belajar akan diteruskan. Belajar dari pengalaman masa lampau kesinambungan program kementerian di negeri ini, termasuk Kementerian Pendidikan, slogan ganti menteri ganti program itu benar adanya.(SJ)
Universitas Malahayati Bandar Lampung Tambah 8 Sertifikat Hak Cipta Kemenkumham RI
Bandar Lampung (malahayati.ac.id): Universitas Malahayati Bandar Lampung kembali menambah 8 koleksi sertifikat hak cipta dari dosen dan mahasiswa.
Sertifikat hak cipta diterbitkan Senin 28 Agustus 2023 dan Kamis 31 Agustus 2023, diantaranya:
1. Sertifikat hak cipta nomor sertifikat : EC00202372641, Produk Modul dengan judul Penuntun Praktikum Mikrobiologi Kedokteran, ditulis Dwi Marlina Syukri, S.Si., M.BSc., PhD dan TIM.
2. Sertifikat hak cipta nomor sertifikat : EC00202372642, Produk Modul dengan judul Buku Panduan Praktikum Histologi Blok Musculosceletal, Skin Dan Respirasi ditulis Dr. dr. Tessa Sjahriani, M.Kes dan TIM.
3. Sertifikat hak cipta nomor sertifikat : EC00202373614, Produk Karya Ilmiah dengan judul Penurunan Kadar Cod pada Limbah Laundry dengan Metode Adsorpsi dilanjutkan Metode Koagulasi-Flokulasi, Skin dan Respirasi ditulis Mahasiswi Fakultas Teknik, Putri Aulia Firdaus.
4. Sertifikat hak cipta nomor sertifikat : EC00202373684, Produk Karya Ilmiah dengan judul Analisis Kadar Protein pada Tepung Jagung (Zea Mays L.) Dibeli dengan merk L di daerah Pasar Semuli Jaya, Lampung Utara Menggunakan Metode Kjeldah ditulis Robby Candra Purnama, dosen Prodi Anafarma Universitas Malahayati.
5. Sertifikat hak cipta nomor sertifikat : EC00202374430, Produk Modul dengan judul Penuntun Praktikum Kimia Kedokteran ditulis dr. Nia Triswanti, M.Kes, dan TIM.
6. Sertifikat hak cipta nomor sertifikat : EC00202374431, Produk Modul dengan judul Buku Panduan Praktikum Laboratorium Biokimia Blok Hematoimunologi ditulis dr. Nia Triswanti, M.Kes dan TIM.
7. Sertifikat hak cipta nomor sertifikat : EC00202374432, Produk Modul dengan judul Buku Panduan Praktikum Laboratorium Biokimia Blok Bms ditulis dr. Nia Triswanti, M.Kes dan TIM.
8. Sertifikat hak cipta nomor sertifikat : EC00202373539, Produk Karya Ilmiah dengan judul Penetapan Kadar Besi (Fe) pada Daun Jarak Pagar (Jatropha Curcas L.) menggunakan Metode Mpaes ditulis Robby Candra Purnama, dosen Prodi Anafarma Universitas Malahayati.
Tyan Tasa, S.Kom Kepala Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Malahayati mengatakan, sertifikat hak cipta merupakan bukti kepemilikan suatu karya yang diterbitkan Kementrian Hukum dan HAM RI.
“HKI sangat penting untuk terus ditingkatkan karena termasuk indikator Penilaian dalam Akreditasi Perguruan Tinggi dan Beban Kerja Dosen (BKD),” ucapnya, Jumat (1/9/2023).
Tyan berharap, ke depan semoga akan terus bertambah sertifikat hak cipta dari karya dosen dan mahasiswa Universitas Malahayati Bandar Lampung. (451/**)