Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Kita harus ekstra hati-hati setiap memasuki wilayah pemukiman. Salah satu di antaranya adalah masalah lalu lintas saat posisi ada di belakang kendaraan roda dua. Sebab, sering ditemukan lampu sein sebagai penanda akan belok, berlawanan dengan sein yang dihidupkan. Semula diasumsikan ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin pengendara dengan perilaku ini. Ternyata asumsi itu tidak benar, sebab yang melakukan perilaku seperti itu ternyata tidak didominasi oleh jenis kelamin tertentu.

Setelah direnungkan dari apa yang dijumpai dalam perjalanan tadi ternyata pada kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai perilaku seperti itu. Menjadi persoalan serius jika perilaku tadi berkaitan dengan institusi yang berkaitan dengan penyelenggara negara. Bagaimana tidak jika saat di atas panggung teriakan penegakan hukum paling nyaring dilakukan, namun dalam kenyataannya korupsi triliyunan rupiah hanya divonis ringan. Sementara yang tidak jelas pelanggarannya dibuih sampai hari ini, karena masih dicari yang cocok kesalahannya itu apa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hakikat dari perilaku “seinnya ke kiri, beloknya ke kanan” terletak pada ketidakkonsistenan antara apa yang ditampilkan atau diisyaratkan (sein) dengan apa yang dilakukan (belok). Hakikat ini mencerminkan berbagai dimensi mendalam tentang sifat manusia dalam berinteraksi sosial pada realitas kehidupan. Atau dengan bahasa lain bahwa hakikat utama perilaku ini adalah adanya disonansi antara apa yang dinyatakan atau ditampilkan dengan apa yang sebenarnya dilakukan. Ini adalah bentuk yang mencerminkan kebingungan, kesengajaan untuk menyesatkan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang dijanjikan.

Mengatur negara yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang begitu luas, serta keragaman budaya yang begitu bervariasi tentu tidak boleh asal-asalan. Seperti halnya sein ke kiri tetapi beloknya ke kanan. Jika pemangku kekuasaannya melakukan tindakan sosial “seinnya ke kanan beloknya ke kiri”, maka akan mengakibatkan “gejolak sosial” yang membahayakan. Tampaknya tanda-tanda itu mulai terlihat pada level pucuk pimpinan. Hal ini ditengarai dengan kecewanya orang nomor satu di negeri ini dengan penegakan hukum yang ada. Sekalipun ini terkesan lebay namun paling tidak sudah mewakili terusiknya rasa keadilan ditengah masyarakat.

Jalan masih panjang. Pengelolaan negara tidak cukup hanya dengan teriak-teriak di atas podium atau keberadaan alutista yang canggih semata; namun kerja nyata untuk kepentingan rakyat adalah segalanya. Banyak pihak sangat berharap pergantian kepemimpinan dan pemerintahan untuk mesegerakan kesejahteraan rakyat; bukan membebani rakyat dengan pajak.

Bisa jadi perilaku memberikan sein tidak sesuai arah itu akibat dari tekanan yang melampaui ambang toleransi dari pengendaranya. Tekanan itu bisa jadi salah satu diantaranya adalah dikarenakan beban hidup yang makin berat. “Besarnya pasak dari pada tiang” membuat bangunan ekonomi mereka terguncang. Indikasi ini dapat dibaca dari makin besarnya kelas menengah turun menjadi kelas bawah dalam strata ekonomi. Akibatnya, daya beli melemah dan menjadikan sepinya pasar, tentu perputaran roda ekonomi menjadi melambat.

Tampaknya pengeluaran besar-besaran selama sepuluh tahun lalu, baru sekarang dirasakan bebannya. Ditambah lagi janji kampanye yang sudah terucap, harus dilunasi saat menjabat. Untuk menemukan sumber yang sudah sekarat tentu menjadi cukup berat. Tinggal satu-satu jalan yang hanya terlihat adalah menaikkan pajak. Akibat lanjut dari kebijakkan ini ialah beban rakyat menjadi begitu berat untuk mencari jalan keluar dari himpitan ekonomi; mencari pekerjaan sudah sangat sulit, membuka usaha sudah semakin sempit celah yang ada.

Akhirnya hanya bisa pasrah dan berdoa untuk menjalani kehidupan yang tersisa. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Kewenangan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan keadilan. Ketika dijalankan secara sewenang-wenang, hal itu tidak hanya menghancurkan individu atau kelompok yang terdampak, tetapi juga merusak nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang lebih luas; demikian sekelumit refleksi yang dikutip dari referensi digital. Kewenangan, secara filosofis, merujuk pada hak atau kuasa yang dimiliki seseorang atau lembaga untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam suatu konteks tertentu. Makna kewenangan memiliki dimensi yang mendalam, tergantung pada perspektif etika, politik, sosial, dan spiritual, yang dijadikan sudut pandang dalam membahasnya.

Dengan kata lain, kewenangan adalah lebih dari sekadar kuasa untuk bertindak; ia adalah manifestasi dari tanggung jawab, legitimasi, dan kebijaksanaan. Penggunaan kewenangan yang benar menciptakan keadilan dan harmoni, sedangkan penyalahgunaannya membawa ketidakadilan dan konflik. Oleh karena itu, kewenangan selalu terikat pada nilai-nilai moral dan etis yang lebih besar.

Sementara itu hakekat sewenang-wenang dalam filsafat menunjukkan penyalahgunaan kebebasan atau kekuasaan yang tidak diimbangi oleh moralitas, rasionalitas, atau aturan yang adil. Kajian ini mengingatkan manusia akan pentingnya batasan dalam tindakan dan kehendak, sehingga tercipta tatanan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan bersama. Dalam perspektif filsafat, konsep ini sering dikaji dalam konteks etika, politik, dan metafisika. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait hakekat sewenang-wenang yang bersumber dari berbagai referensi digital:

Pertama, Etika dan Moralitas. Dalam etika, sewenang-wenang sering dikaitkan dengan tindakan yang tidak didasarkan pada prinsip moral atau keadilan. Misalnya, Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan manusia harus didasarkan pada prinsip universal yang bisa diterima oleh semua orang (categorical imperative). Sebaliknya, tindakan yang sewenang-wenang bertentangan dengan prinsip ini karena didorong oleh kehendak pribadi atau egoisme tanpa mempertimbangkan dampaknya pada orang lain.

Kedua, Kekuasaan dan Politik. Dalam kajian filsafat politik, sewenang-wenang kerap disoroti sebagai ciri dari pemerintahan tirani. Filsuf seperti John Locke dan Montesquieu memperingatkan bahaya kekuasaan absolut tanpa kontrol hukum atau mekanisme pengawasan, yang memungkinkan penguasa bertindak sesuai kehendaknya tanpa mempertimbangkan keadilan atau kebaikan bersama. Locke menyebut bahwa kekuasaan harus didasarkan pada hukum alam dan kontrak sosial, bukan kehendak individual semata. Montesquieu mengusulkan pembagian kekuasaan untuk mencegah tindakan arbitrary.

Ketiga, Kebebasan dan Tanggung Jawab. Jean-Paul Sartre dalam eksistensialisme menekankan kebebasan manusia sebagai hakikat eksistensi, tetapi kebebasan ini harus diiringi dengan tanggung jawab. Kebebasan yang digunakan secara sewenang-wenang akan menimbulkan kekacauan dan hilangnya otentisitas dalam kehidupan manusia.

Keempat, Metafisika Kehendak. Dalam pandangan metafisik, Friedrich Nietzsche misalnya, mendefinisikan kehendak sebagai pendorong utama manusia (will to power). Namun, jika kehendak ini dijalankan tanpa moralitas atau nilai yang lebih tinggi, ia dapat menjadi bentuk sewenang-wenang yang bersifat destruktif.

Implikasi pada Kehidupan Sosial; Tindakan sewenang-wenang menimbulkan ketidakadilan, konflik, dan kerusakan harmoni sosial. Oleh sebab itu, banyak filsuf menekankan pentingnya rasionalitas, hukum, dan dialog dalam menghindari perilaku semacam ini. Pertanyaannya sekarang bagaimana potret kehidupan nyata di negeri ini.

Bisa dibayangkan jika kewenangan tanpa diberi solusi, maka yang terjadilah kesewenang-wenangan itu yang dikhawatirkan oleh semua aliran filsaffat di atas. Sebagai contoh, Tempat Pembuangan Sampah Akhir langsung ditutup sebagai kewenangan pusat, tetapi tidak ada penawaran solusi bersama melalui mekanisme duduk bersama guna kesejahteraan rakyat bersama. Kesewenang-wenangan ini dipertontonkan dimuka rakyat yang pernah dulu diminta bahkan sampai mengemis untuk supaya memilih saat pemilihan. Sementara membuang sampah untuk daerah perkotaan adalah urusan yang tidak mudah, kalau tidak dikatakan sulit, bahkan dapat dikategorikan fital. Belum lagi persoalan hukum, mereka yang diduga belum ada bukti-pun bisa ditersangkakan hanya karena memiliki kewenangan.

Dapat ditarik kesimpulan sementara dari sudut pandang aliran filsafat manapun, kewenangan yang dijalankan dengan ke-sewenang-wenang-an itu akan menjadikan tirani. Korbannya adalah rakyat kebanyakan yang tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk menolak kesewenang-wenangan tadi. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Ditemukan dalam nukilan digital; suatu hari, Sultan Harun Al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya. Sultan yang terkenal sering menguji kecerdikan Abu Nawas dengan teka-teki yang sulit. Kali ini, Sultan memberikan sebuah gembok besar kepada Abu Nawas tanpa kunci. Sambil tersenyum penuh tantangan, Sultan berkata, “Abu Nawas, aku ingin kau membuka gembok ini tanpa merusaknya. Kau hanya diberi waktu tiga hari. Jika tidak berhasil, kau akan menerima hukuman.”

Abu Nawas mengamati gembok itu dengan saksama. Setelah itu, dia membawa gembok tersebut pulang sambil berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan tantangan Sultan. Di rumah, Abu Nawas tidak mencoba membuka gembok itu dengan alat apa pun. Sebaliknya, dia hanya menyimpan gembok tersebut di tempat yang aman. Selama tiga hari, dia hidup seperti biasa tanpa terlihat panik.

Pada hari yang telah ditentukan, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa gembok itu. Sultan, yang penasaran, bertanya, “Jadi, apakah kau berhasil membuka gemboknya?” Abu Nawas dengan santai menjawab, “Wahai Paduka, gembok ini tidak memiliki kunci. Jika demikian, bagaimana mungkin aku membuka sesuatu yang tidak terkunci sejak awal?”

Sultan terkejut, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. “Kau memang benar-benar cerdik, Abu Nawas! Gembok itu memang tidak terkunci sejak awal. Aku hanya ingin menguji kecerdasanmu.” Abu Nawas tersenyum dan berkata, “Paduka, gembok adalah simbol masalah. Kadang-kadang kita menganggapnya rumit, padahal solusinya sangat sederhana.” Sang Raja tersenyum bangga akan kecerdasan Abu Nawas.

Ternyata sampai hari ini “kunci dan gembok” selalu menjadi persoalan, bahkan terkadang menjadi serius, karena ada “satu gembok tetapi memiliki banyak anak kunci”. Akibatnya siapa saja bisa membukanya, tentu ini menjadi sangat berbahaya karena bisa melakukan “buka gembok” dengan cara berjamaah. Beda lagi “satu anak kunci untuk banyak gembok”. Inipun menjadi persoalan serius karena bisa jadi pemegang “anak kunci” menjadi semena-mena membuka gembok sekalipun itu bukan hak dan kewajibannya. Dengan “anak kunci istimewa” tadi bisa menuduh orang melakukan pelanggaran sekalipun itu baru angan-angannya; atau halusinasinya terhadap apa yang didapat oleh orang lain.

Persoalan-persoalan hukum menjadi berkelindan antara “gembok dan anak kunci”; karena bisa jadi aturan hukum yang mengatur gembok dan kunci belum ada, atau ada dan banyak, akibatnya gembok semakin jauh dari anak kunci. Bisa juga aturan hanya berlaku untuk gembok tetapi tidak untuk anak kunci. Sebaliknya bisa terjadi berlaku hanya untuk anak kunci tetapi tidak pada gembok.

Silogisme “gembok dan anak kunci” ini bisa banyak ragam kita peroleh, baik persamaan maupun perbedaan. Bahkan algoritma dapat kita gunakan untuk menafikkan anak kunci, tetapi tidak untuk gemboknya. Bisa juga algoritma mampu menafikkan gembok dan kunci sekaligus. Kemampuan imajinatif untuk ini tampaknya diperlukan, sehingga “persamaan tersamar” bisa digandengkan dengan “perbedaan tersamar”. Hal inilah yang mendasari filsafat logika bahwa diantara perbedaan itu karena ada kesamaan, dan diantara kesamaan itu karena ada perbedaan.

Tidak salah jika orang bijak mengatakan bahwa keduanya, secara metaforis, dapat digunakan untuk menjelaskan banyak aspek kehidupan, seperti rahasia, perlindungan, dan keterbukaan terhadap peluang. Sekaligus juga teori gembok dan kunci mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pembatasan dan kebebasan untuk mencapai tujuan tertentu.

Teori gembok dan kunci dalam konteks teori sosial dapat dianalisis sebagai metafora yang menggambarkan hubungan antara struktur (gembok) dan agensi (kunci). Struktur merujuk pada sistem, norma, dan institusi yang mengatur kehidupan sosial, sementara agensi adalah kemampuan individu atau kelompok untuk bertindak dan membuat keputusan dalam kerangka struktur tersebut.

Dengan kata lain pemikiran Abu Nawas jika dilihat dari perpektif Teori Sosial; metafora gembok dan kunci menggambarkan hubungan yang kompleks antara struktur dan agensi. Dalam beberapa pendekatan, hubungan ini cenderung hierarkis atau deterministik (struktur lebih dominan), sementara pendekatan lain melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dinamis dan saling mempengaruhi. Interpretasi hubungan ini dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang teori yang digunakan.

Pertanyaannya ialah mampukah kita mengenali perbedaan perspektif saat melihat persoalan dalam konteks waktu masa lalu, kini dan yang akan datang. Untuk sampai ketataran ini memang tidak mudah, tetapi sudah seharusnya kita jadikan tujuan sehingga kita tidak “terkejut” melihat semua perbedaan, karena yakin di dalamnya ada unsur kesamaan. Oleh sebab itu tidak salah jika orang bijak mengatakan “baik buruknya kita itu tergantung siapa yang cerita”. Tokoh yang bercerita dan pembuat cerita tentu dasarnya dari sudut pandangnya, sementara akan menjadi berbeda manakala tokohnya berganti dan sudut pandangpun berubah. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Dalam nukilan sejarah yang ditemukan pada jejak digital ditemukan cerita tentang Abunawas yang berdebat dengan seorang Ulama; diceritakan suatu hari, seorang ulama terkenal datang ke istana Raja Harun Al-Rasyid untuk berbicara tentang ilmu pengetahuan dan agama. Sang Raja yang menyukai perdebatan cerdas memanggil Abunawas untuk ikut serta dalam diskusi. Ia ingin melihat bagaimana kecerdasan Abunawas menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit dari sang ulama. Harun Al-Rasyid berkata, “Abunawas, hari ini engkau akan diuji oleh seorang ulama besar. Aku ingin tahu apakah engkau bisa menjawab pertanyaannya dengan baik.”

Abunawas, yang terkenal dengan kecerdikannya, menjawab, “Tentu, Baginda. Tetapi izinkan saya menjawab dengan cara saya sendiri, mohon Baginda untuk tidak ikut campur dengan cara saya menjawab.” Raja dan ulama itu setuju. Maka, dimulailah perdebatan tersebut.

Pertanyaan pertama:”Apa yang paling dekat dengan manusia?” Ulama membuka bertanya dengan serius, “Menurutmu, Abunawas, apa yang paling dekat dengan manusia di dunia ini?”. Abunawas tersenyum dan menjawab, “Kematian, Karena ia bisa datang kapan saja tanpa kita sadari tuan.”. Ulama terkejut mendengar jawaban itu karena sangat benar dan bijak. Lalu disusul dengan pertanyaan kedua: “Apa yang paling berat di dunia ini?” ; lanjut Ulama melanjutkan,. Abunawas berpikir sejenak lalu menjawab: “Tanggung jawab, Tuan. Karena hanya sedikit orang yang mampu memikulnya dengan benar”.

Jawaban itu membuat Raja dan semua orang di istana terpana dan mengangguk-angguk tanda setuju. Sejurus kemudian dengan penuh keyakinan, ulama bertanya untuk yang ketiga kali, ” menurutmu, apa yang paling tajam di dunia ini?”. Abunawas dengan santai menjawab, “Lidah, Tuan. Karena lidah bisa melukai hati lebih dalam daripada pedang.”. Ulama kembali terdiam karena jawaban Abunawas benar semua dan membuatnya kagum.

Ulama itu akhirnya mengakui kecerdasan Abunawas, dan berkata kepada Raja, “Baginda, Abunawas bukan hanya cerdas, tetapi juga bijak. Jawaban-jawabannya sederhana namun penuh makna.”. Raja pun tertawa dan berkata, “Abunawas memang unik. Itulah mengapa aku suka mengujinya.”

“Nanti dulu” sergah Abunawas, “ijinkan saya melengkapi pertanyaan yang keempat Baginda kepada yang hadir di majelis ini semua”. Raja Harus Al-Rasyid terkejut dan berkata “ Apa pertanyaannya wahai Abunawas?”. Abunawas berkata “Apa yang paling jauh di dunia ini”. Tentu semua hadirin menjadi riuh karena masing-masing mengemukakan pendapatnya, ada yang menjawab Kota Basrah, ada yang menjawab Madinah dan lain sebagainya. Terakhir Baginda Raja berkata “Apa menurutmu yang paling jauh wahai orang pandai”. Dengan santai dan percaya diri Abunawas menjawab “Masjid”. Semua orang terperangah, sebelum ada yang berkata Abunawas menimpali “coba perhatikan saat kumandang Adzan di Masjid banyak diantara kita yang tidak peduli, padahal itu panggilan dari Allah yang menciptakan bumi dan isinya termasuk kita; apalagi saat adzan Subuh banyak diantara kita yang memilih pura-pura tidak mendengar dan menutup telinga dengan bantal, bukan bersegera untuk mendatangi Masjid atau Musholah;”. Semua yang hadir saat itu terdiam karena seperti ditampar mukanya oleh Abunawas.

Kisah ini mengajarkan bahwa jawaban atas pertanyaan besar dalam hidup sering kali sederhana, tetapi membutuhkan pemikiran mendalam untuk menemukannya. Abunawas menunjukkan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan bisa datang dari siapa saja, tidak hanya dari ulama atau orang berilmu. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana secara keseluruhan, cerita Abu Nawas dan ulama adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita untuk hidup dengan kebijaksanaan, humor, dan kesalehan yang seimbang.

Ternyata benar apa yang dikatakan oleh para pendahulu bahwa kesalehan itu tidak melekat kepada status jabatan atau pangkat, akan tetapi lebih kepada kondisi di mana seseorang tidak hanya memperhatikan ritual formal, tetapi juga benar-benar menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ia dekat dengan kejujuran, cinta kasih, dan kebijaksanaan. Dengan kata lain kesalehan lebih dekat kepada hubungan yang harmonis antara hati, pikiran, dan tindakan dalam menjalani nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama dan kemanusiaan. Kesalehan mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial, yang saling berhubungan. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman