Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Harapan Jaya adalah nama salah satu perusahaan bus yang terkenal sejak lama. Dari penelusuran digital ditemukan informasi sebagai berikut: Perusahaan Otobus (PO) Harapan Jaya didirikan pada tahun 1977 oleh almarhum Harjaya Cahyana di Tulungagung, Jawa Timur. Pada awal operasinya, perusahaan ini hanya memiliki tiga unit bus yang melayani rute Tulungagung – Kediri – Surabaya pulang-pergi. Seiring dengan meningkatnya permintaan dan kepercayaan masyarakat, pada tahun 1993, PO Harapan Jaya memperluas layanannya dengan membuka rute baru Tulungagung – Jakarta serta kota-kota lain di Jawa Timur.
Pada tahun 2017, perusahaan ini mulai melayani trayek ke luar Pulau Jawa, seperti Blitar ke Lampung melalui Cikarang, Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Merak. Setahun kemudian, PO Harapan Jaya membuka rute dari Surabaya ke Palembang. Selain layanan reguler, PO Harapan Jaya juga menyediakan bus pariwisata yang mencakup seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Perusahaan ini juga memasuki bisnis ekspedisi pengiriman barang melalui HJeX.
Kita tinggalkan bus yang melegenda itu di jalan raya, dan kita simak perjalanan daerah kita ini. Setelah melalui proses yang panjang daerah ini memiliki pemimpin baru; baru dalam konteks segalanya; dari generasi baru, orang baru, partainyapun relatif baru. Tidak kalah pentingnya adalah harapan baru yang dipikulkan kepada pemimpin baru dari semua warga yang ada di wilayah ini.
Berdasarkan pengalaman masa lampau, ternyata pengalaman birokrasi yang panjang dari seorang pemimpin kepala daerah, tidak menjamin memberikan solusi permasalahan daerahnya dengan baik; bahkan kejadian sebaliknya, yang ada hanya marah-marah bila tidak satu pikiran dengannya. Kali ini kita disuguhkan pemimpin yang tidak memiliki latarbelakang pengalaman birokrasi kepemerintahan, bahkan murni perpolitikan dan pengusaha. Tentu saja sebagai hukum alam dan hukum sosial, kesalahan itu ada di mana-mana, tidak terkecuali kita semua. Namun yang paling penting adalah kesiapan mau dikoreksi, mau diberi saran, mau mendengarkan dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap daerah ini; itu sangat diperlukan.
Belum beberapa jam saja, pemimpin baru sudah mendapat “pukulan ringan” dari mereka yang tidak menyukai keberadaannya, dengan cara menyebarkan melalui media sosial bahwa pada waktu membacakan teks falsafah negara, dilompatkan ke nomor urutan berikut. Ternyata hal ini langsung disambut oleh pemerhati media sosial Lampung dengan memberikan koreksi dan tanggapan bahwa berita itu adalah hoax; beliau memberikan klarifikasi bukti lengkap akan hal itu. Sayangnya sampai tulisan ini dibuat, permohonan maaf dan penarikan medsos sesat tadi belum dilakukan. Tentu kedepan peristiwa-peristiwa seperti ini akan muncul sebagai wujud dinamika kehidupan, dan tidak perlu dirisaukan sejauh ada bukti-bukti untuk meluruskan, hal seperti ini tidak perlu ditakutkan. Justru disini peran Lembaga Kominfo sangat diperlukan, bukan pekerjaannya hanya mewartakan serimonial belaka.
Lalu apa harapan yang mendesak untuk diselesaikan oleh pemimpin muda harapan bangsa ini ke depan? Pertama, infrastruktur jalan yang sudah begitu amat sangat mendesak. Bisa dirasakan jalan-jalan provinsi yang ada hampir semua wilayah kondisinya hancur, sebagai contoh jalan-jalan di wilayah perbatasan provinsi yang berhadapan dengan provinsi tetangga hampir semua tidak layak jalan. Bahkan ada satu jalan vital secara ekonomi, tetapi sudah lebih dari sepuluh tahun tidak tersentuh aspal perbaikan sekalipun.
Kedua, ekonomi kerakyatan yang bersinggungan langsung dengan periuk nasi mereka. Sebagai contoh harga komoditas pertanian yang dengan mudah dikendalikan oleh para pemilik modal. Akhirnya rakyat menjadi sangat sengsara, karena jika panen harga menjadi hancur, sementara jika tidak dalam kondisi panen, harga dinaikkan sejadi-jadinya dengan dalih hukum ekonomi pasar. Di sini kehadiran pemerintah daerah sangat dinanti oleh warga untuk dapat memberikan solusi. Pembelajaran yang diperoleh dari kasus singkong yang menasional, menunjukkan kelemahan pemimpin daerah pada masa lalu terhadap rakyatnya.
Ketiga, keamanan yang akhir-akhir ini mencuat kembali ke permukaan, tampaknya harus ada koordinasi tingkat pimpinan agar ada semacam kerjasama kelembagaan yang terus-menerus dari atas sampai bawah, terutama pengadaan fasilitas pendukung, agar mobilitas petugas keamanan dalam memberikan rasa aman dapat hadir di tengah masyarakat, menjadi semakin terasa.
Keempat, bidang pendidikan dan kesehatan. Program makan siang bergizi itu tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal manakala bidang pendidikan dan kesehatan berjalan sendiri-sendiri. Harus ada semacam pusat pengendali di bawah langsung pimpinan daerah, agar program tersebut berjalan sesuai dengan arahan pemerintah pusat; jika itu tidak dipikirkan dan dirancang dengan baik, maka yang akan terjadi adalah membuat sarang korupsi baru bagi para penyelenggara negara. Belajar dari kasus Covid yang banyak meninggalkan catatan-catatan merah pada bidang pembiayaan dan keuangan.
Kelima, bidang birokrasi. Pada bidang ini, karena menyangkut tata aturan administrasi negara, pimpinan daerah diminta hati-hati sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai pemindahan/mutasi, pengangkatan pada jabatan-jabatan tertentu yang menjadi kewenangan pimpinan daerah; justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memuluskan keinginannya dengan berlindung dari ketidakpahaman administrasi negara dari pimpinan daerah. Untuk itu tidak salah jika “tim sinkronisasi” dan atau apapun namanya yang membantu kepala daerah mempersiapkan segalanya ini, dapat menangkap aspirasi dan merumuskannya dalam bentuk kebijakan, dan kemudian menjadi masukan Badan Perencana Daerah untuk menyusun kebijakkan program.
Masih banyak hal yang harus didiskusikan, namun karena keterbatasan ruang dan spektrum; maka sangat tidak etis jika itu dibentang pada media massa seperti ini. Diskusi-diskusi dialogis baik formal maupun informal yang pernah dibangun semasa Haris Hasyim, Ansori Djausal, Muhajir Utomo dan masih banyak lagi, patut untuk dihidupkan kembali dengan darah muda baru, dengan gagasan baru agar ruang partisipasi publik terbangun guna kepentingan daerah ini ke depan. Salam Waras (SJ)
Editor: Gilang Agusman
Harapan Jaya dan Harapan Baru
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Harapan Jaya adalah nama salah satu perusahaan bus yang terkenal sejak lama. Dari penelusuran digital ditemukan informasi sebagai berikut: Perusahaan Otobus (PO) Harapan Jaya didirikan pada tahun 1977 oleh almarhum Harjaya Cahyana di Tulungagung, Jawa Timur. Pada awal operasinya, perusahaan ini hanya memiliki tiga unit bus yang melayani rute Tulungagung – Kediri – Surabaya pulang-pergi. Seiring dengan meningkatnya permintaan dan kepercayaan masyarakat, pada tahun 1993, PO Harapan Jaya memperluas layanannya dengan membuka rute baru Tulungagung – Jakarta serta kota-kota lain di Jawa Timur.
Pada tahun 2017, perusahaan ini mulai melayani trayek ke luar Pulau Jawa, seperti Blitar ke Lampung melalui Cikarang, Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Merak. Setahun kemudian, PO Harapan Jaya membuka rute dari Surabaya ke Palembang. Selain layanan reguler, PO Harapan Jaya juga menyediakan bus pariwisata yang mencakup seluruh Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Perusahaan ini juga memasuki bisnis ekspedisi pengiriman barang melalui HJeX.
Kita tinggalkan bus yang melegenda itu di jalan raya, dan kita simak perjalanan daerah kita ini. Setelah melalui proses yang panjang daerah ini memiliki pemimpin baru; baru dalam konteks segalanya; dari generasi baru, orang baru, partainyapun relatif baru. Tidak kalah pentingnya adalah harapan baru yang dipikulkan kepada pemimpin baru dari semua warga yang ada di wilayah ini.
Berdasarkan pengalaman masa lampau, ternyata pengalaman birokrasi yang panjang dari seorang pemimpin kepala daerah, tidak menjamin memberikan solusi permasalahan daerahnya dengan baik; bahkan kejadian sebaliknya, yang ada hanya marah-marah bila tidak satu pikiran dengannya. Kali ini kita disuguhkan pemimpin yang tidak memiliki latarbelakang pengalaman birokrasi kepemerintahan, bahkan murni perpolitikan dan pengusaha. Tentu saja sebagai hukum alam dan hukum sosial, kesalahan itu ada di mana-mana, tidak terkecuali kita semua. Namun yang paling penting adalah kesiapan mau dikoreksi, mau diberi saran, mau mendengarkan dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap daerah ini; itu sangat diperlukan.
Belum beberapa jam saja, pemimpin baru sudah mendapat “pukulan ringan” dari mereka yang tidak menyukai keberadaannya, dengan cara menyebarkan melalui media sosial bahwa pada waktu membacakan teks falsafah negara, dilompatkan ke nomor urutan berikut. Ternyata hal ini langsung disambut oleh pemerhati media sosial Lampung dengan memberikan koreksi dan tanggapan bahwa berita itu adalah hoax; beliau memberikan klarifikasi bukti lengkap akan hal itu. Sayangnya sampai tulisan ini dibuat, permohonan maaf dan penarikan medsos sesat tadi belum dilakukan. Tentu kedepan peristiwa-peristiwa seperti ini akan muncul sebagai wujud dinamika kehidupan, dan tidak perlu dirisaukan sejauh ada bukti-bukti untuk meluruskan, hal seperti ini tidak perlu ditakutkan. Justru disini peran Lembaga Kominfo sangat diperlukan, bukan pekerjaannya hanya mewartakan serimonial belaka.
Lalu apa harapan yang mendesak untuk diselesaikan oleh pemimpin muda harapan bangsa ini ke depan? Pertama, infrastruktur jalan yang sudah begitu amat sangat mendesak. Bisa dirasakan jalan-jalan provinsi yang ada hampir semua wilayah kondisinya hancur, sebagai contoh jalan-jalan di wilayah perbatasan provinsi yang berhadapan dengan provinsi tetangga hampir semua tidak layak jalan. Bahkan ada satu jalan vital secara ekonomi, tetapi sudah lebih dari sepuluh tahun tidak tersentuh aspal perbaikan sekalipun.
Kedua, ekonomi kerakyatan yang bersinggungan langsung dengan periuk nasi mereka. Sebagai contoh harga komoditas pertanian yang dengan mudah dikendalikan oleh para pemilik modal. Akhirnya rakyat menjadi sangat sengsara, karena jika panen harga menjadi hancur, sementara jika tidak dalam kondisi panen, harga dinaikkan sejadi-jadinya dengan dalih hukum ekonomi pasar. Di sini kehadiran pemerintah daerah sangat dinanti oleh warga untuk dapat memberikan solusi. Pembelajaran yang diperoleh dari kasus singkong yang menasional, menunjukkan kelemahan pemimpin daerah pada masa lalu terhadap rakyatnya.
Ketiga, keamanan yang akhir-akhir ini mencuat kembali ke permukaan, tampaknya harus ada koordinasi tingkat pimpinan agar ada semacam kerjasama kelembagaan yang terus-menerus dari atas sampai bawah, terutama pengadaan fasilitas pendukung, agar mobilitas petugas keamanan dalam memberikan rasa aman dapat hadir di tengah masyarakat, menjadi semakin terasa.
Keempat, bidang pendidikan dan kesehatan. Program makan siang bergizi itu tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal manakala bidang pendidikan dan kesehatan berjalan sendiri-sendiri. Harus ada semacam pusat pengendali di bawah langsung pimpinan daerah, agar program tersebut berjalan sesuai dengan arahan pemerintah pusat; jika itu tidak dipikirkan dan dirancang dengan baik, maka yang akan terjadi adalah membuat sarang korupsi baru bagi para penyelenggara negara. Belajar dari kasus Covid yang banyak meninggalkan catatan-catatan merah pada bidang pembiayaan dan keuangan.
Kelima, bidang birokrasi. Pada bidang ini, karena menyangkut tata aturan administrasi negara, pimpinan daerah diminta hati-hati sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai pemindahan/mutasi, pengangkatan pada jabatan-jabatan tertentu yang menjadi kewenangan pimpinan daerah; justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memuluskan keinginannya dengan berlindung dari ketidakpahaman administrasi negara dari pimpinan daerah. Untuk itu tidak salah jika “tim sinkronisasi” dan atau apapun namanya yang membantu kepala daerah mempersiapkan segalanya ini, dapat menangkap aspirasi dan merumuskannya dalam bentuk kebijakan, dan kemudian menjadi masukan Badan Perencana Daerah untuk menyusun kebijakkan program.
Masih banyak hal yang harus didiskusikan, namun karena keterbatasan ruang dan spektrum; maka sangat tidak etis jika itu dibentang pada media massa seperti ini. Diskusi-diskusi dialogis baik formal maupun informal yang pernah dibangun semasa Haris Hasyim, Ansori Djausal, Muhajir Utomo dan masih banyak lagi, patut untuk dihidupkan kembali dengan darah muda baru, dengan gagasan baru agar ruang partisipasi publik terbangun guna kepentingan daerah ini ke depan. Salam Waras (SJ)
Editor: Gilang Agusman
Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Based Learning di Dusun 08 Desa Sukajaya Lempasing
PBL adalah metode pembelajaran berbasis praktik yang tidak hanya memperdalam pemahaman mahasiswa, tetapi juga memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dalam pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat.
Kegiatan penyuluhan yang dipandu oleh dosen pembimbing Nova Muhani, M.KM, dan Nurul Aryastuti, M.KM, mencakup edukasi tentang PHBS, termasuk pentingnya mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta pola makan sehat. Masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan pribadi melalui ceramah, diskusi kelompok, serta demonstrasi langsung.
“Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga belajar langsung dari tantangan kesehatan yang ada di lapangan. Kami bangga bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi mereka,” ujar Nurul Aryastuti, M.KM., pembimbing dari Universitas Malahayati.
Hasilnya, masyarakat Dusun 08 menunjukkan perubahan positif. Mereka kini lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, serta mengelola sampah dengan benar. Kesadaran ini diharapkan akan berlanjut dan membentuk pola hidup sehat yang lebih baik di masa depan.
Munazir, Kepala Dusun 08, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kegiatan PBL ini. “Kami sangat bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh Universitas Malahayati. Kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan kami di sini. Masyarakat kami kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kami berharap kerjasama ini bisa berlanjut dan semakin banyak kegiatan serupa di masa depan.”
Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang kesehatan masyarakat, tetapi juga tentang bagaimana cara berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup bersama.
Kegiatan PBL ini bukan hanya memberikan dampak langsung bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga bagi mahasiswa, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kesehatan yang lebih kompleks di masa depan. (gil)
Editor: Gilang Agusman
Universitas Malahayati Kunjungi Desa Sukajaya Lempasing, Teluk Pandan, Pesawaran, dalam Agenda Penarikan Mahasiswa PBL Magister Kesehatan Masyarakat
Kunjungan yang diwakili oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Malahayati, Dr. Lolita Sary, SKM., M.Kes., bersama Kepala Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Dr. Samino, SH., M.Kes., serta sejumlah dosen dan 50 mahasiswa, disambut hangat oleh Kepala Desa Sukajaya Lempasing, Edy Susanto, dan Sekretaris Desa, Rusli Effendi. Acara tersebut juga dihadiri oleh 8 Kepala Dusun serta kader-kader kesehatan yang turut berperan aktif dalam pelaksanaan PBL.
Dr. Lolita Sary, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati, juga menekankan pentingnya keberlanjutan kerja sama antara universitas dan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Program PBL yang telah dilaksanakan oleh Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat ini didasari oleh komitmen kuat Fakultas Ilmu Kesehatan untuk mendukung Desa Sukajaya Lempasing menjadi desa yang sehat. Kami berharap sinergi ini akan terus berlanjut dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tutur Dr. Lolita.
Acara ini berlangsung dengan penuh keakraban dan menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pendekatan yang lebih berbasis pada pemberdayaan masyarakat. (gil)
Editor: Gilang Agusman
Sosialisasi Program Studi Teknik Industri Universitas Malahayati di SMA Plus Muhammadiyah Natar, Lampung Selatan
Kegiatan ini dimulai dengan sambutan dari pihak SMA Plus Muhammadiyah Natar, yang menyambut baik kerjasama dengan Universitas Malahayati. Acara sosialisasi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya langsung kepada perwakilan dari Program Studi Teknik Industri, dan mengenal lebih jauh mengenai disiplin ilmu yang akan mereka pelajari jika melanjutkan studi di bidang tersebut.
Siswa-siswa SMA Plus Muhammadiyah Natar tampak antusias mengikuti acara ini. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan minat untuk mengetahui lebih banyak tentang program studi Teknik Industri, mengingat bidang ini menawarkan peluang karir yang sangat luas, terutama di sektor industri dan manajemen.
Acara ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan Program Studi Teknik Industri Universitas Malahayati kepada calon mahasiswa potensial di Lampung Selatan, dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai pendidikan tinggi mereka. (gil)
Editor: Gilang Agusman
LPPM Universitas Malahayati Gelar Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2024
Ketua LPPM Universitas Malahayati, Prof. Erna Listyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D., menjelaskan bahwa monev tahunan ini sangat penting untuk mengevaluasi capaian dan kendala yang dihadapi oleh para dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengmas. “Monev ini menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas dan relevansi penelitian serta pengmas yang dilakukan di Universitas Malahayati. Kami ingin memastikan bahwa semua kegiatan memiliki dampak nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun sosial,” ujar Prof. Erna.
Dalam sesi evaluasi, ditemukan beberapa tantangan yang masih perlu diatasi oleh para dosen. Menurut Prof. Erna, dari hasil monev di empat prodi yang telah dievaluasi, terdapat pola permasalahan yang serupa. “Rata-rata permasalahan yang dihadapi adalah belum tercapainya target luaran berupa jurnal internasional bereputasi. Selain itu, capaian hibah penelitian dan pengmas juga masih perlu ditingkatkan, meskipun sudah ada beberapa prodi yang berhasil memperoleh hibah tersebut,” jelasny
“Kami mengapresiasi upaya para dosen dalam mendukung mahasiswa dalam penelitian, namun kami juga mendorong agar mereka lebih aktif dalam penelitian independen dan kolaborasi lintas institusi. Dengan demikian, capaian luaran penelitian bisa meningkat, baik dalam hal publikasi internasional maupun pengembangan inovasi untuk masyarakat,” tambah Prof. Erna.
“Kami percaya bahwa penelitian dan pengmas yang berkualitas akan memberikan manfaat tidak hanya bagi perkembangan akademik, tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, LPPM akan terus mendukung dan memfasilitasi para dosen dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat,” pungkasnya. (gil)
Editor: Gilang Agusman
Program Studi Manajemen Universitas Malahayati Gelar Pembahasan Rencana Pembelajaran Semester untuk Semester Genap 2024/2025
Kegiatan ini dipimpin oleh Lestari Wuryanti, S.E., M.M., selaku Person in Charge (PIC), dan dihadiri oleh 22 dosen yang tergabung dalam tim pengajar Prodi Manajemen. Pembahasan RPS ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap awal semester untuk memastikan keselarasan dan kualitas pembelajaran di setiap mata kuliah.
RPS adalah dokumen vital dalam perancangan pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, materi perkuliahan, metode pengajaran, strategi penilaian, dan referensi yang digunakan. Melalui kegiatan ini, diharapkan RPS yang disusun dapat lebih adaptif, relevan dengan perkembangan industri, serta mampu memenuhi kebutuhan akademik yang terus berkembang.
Lebih lanjut, beliau juga menyatakan bahwa RPS Prodi Manajemen akan menerapkan sistem pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), yang menekankan pada pencapaian hasil pembelajaran yang konkret sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Ini diharapkan dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Malahayati.
Diskusi yang berlangsung selama dua hari ini membahas berbagai aspek krusial dalam penyusunan RPS, di antaranya adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran, peningkatan metode asesmen mahasiswa, serta penyesuaian materi perkuliahan dengan regulasi terbaru dan kebutuhan industri. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya keterlibatan teknologi dalam pengajaran agar materi yang disampaikan lebih relevan dan interaktif bagi mahasiswa.
Pembahasan RPS ini merupakan bentuk komitmen Prodi Manajemen Universitas Malahayati dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang berorientasi pada hasil dan daya saing mahasiswa di dunia kerja. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan proses akademik semakin terarah dan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global.
“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah pembelajaran yang kami ambil dapat mendukung terciptanya lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia profesional,” pungkas Dr. Febrianty.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan pembelajaran yang lebih baik di masa mendatang dan mendukung visi Universitas Malahayati dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul dan siap menghadapi tantangan dunia industri. (gil)
Editor: Gilang Agusman
Catatan Kaki dari Guru Detik Pemimpin Antara Selamat Tinggal Lampung
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Beberapa waktu lagi, daerah ini memiliki pemimpin baru yang begitu dilantik diwajibkan mengikuti “wajib latih pimpinan” di Lembah Tidar. Bak Taruna yang harus mengikuti latihan fisik dan ideologi guna dijadikan bekal untuk tugas kenegaraan mendatang.
Informasi ini diperoleh dari tulisan HBM di media ini beberapa waktu lalu. Tentu sebagai warga yang baik kita semua akan berdoa semoga semuanya dapat berlangsung sukses tidak ada hal yang merintangi.
Kita ucapkan selamat kepada pemimpin baru, namun bagaimana dengan “pemimpin antara” (PA) yang sebentar lagi akan mengakhiri tugasnya. Sebagai warga yang baik juga layak kita mengucapkan “terimakasih” kepada beliau yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga daerah ini memiliki pemimpin terpilih yang kredibel.
Namun sayang di akhir penutup tugas, Sang PA harus berhadapan dengan rakyatnya sendiri dengan antas nama penyelamatan aset pemerintah daerah harus mengerahkan alat-alat berat dan besar guna meratakan bangunan yang ada.
Betul, persoalan ini sebenarnya merupakan persoalan lama, peninggalan pemimpin lama, yang sering marah-marah dan menyisakan beberapa persoalan besar yang belum terselesaikan
PA yang semula kedatangannya sangat dielu-elukan karena memiliki komunikasi yang baik dengan segala lapisan, namun ada detik-detik terakhirnya harus meninggalkan kesan yang tidak menyenangkan.
Memang hal ini adalah konsekwensi wajar dari suatu aturan yang harus ditegakkan; akan tetapi apakah tidak dipikirkan ada cara-cara lain yang lebih manusiawi dengan tidak melakukan penggusuran.
Pertanyaan lanjut, apakah lahan yang sudah diratakan itu tadi benar-benar akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membangun sesuatu yang kemaslahatannya dirasakan oleh warga.
Atau hanya sekedar mengejar target keberhasilan “membebaskan”; apakah tidak dipikirkan justru menata ulang dengan rela “melepaskan hak” dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
Tentu tulisan ini tidak ingin masuk terlalu dalam pada persoalan itu, sebab disamping bukan ahlinya, juga tidak mengetahui secara detail tata ruang yang ada di wilayah itu.
Mencermati informasi di beberapa media online, ternyata kasus pertanahan di wilayah kita ini cukup banyak dan beragam. Sampai-sampai beberapa kali ganti kepala daerah tidak pernah terselesaikan dengan maksimal; bahkan cenderung menggantung sengaja disisakan untuk tugas pemimpin berikutnya.
Tentu sikap seperti ini sangat tidak manusiawi, namun karena menemukan jalan bunt uterus menerus akhirnya jurus pembiaran harus dilakukan.
Untuk perkara ini tampaknya PA ada pada posisi delematis, belum lagi persoalan tinggalan persoalan perkara-perkara administrasi kepemerintahan dan hukum.
Semua akan menjadi ekor dibelakang PA, sekalipun yang bersangkutan akan menyelesaikan jabatan.
Persoalan seleksi pimpinan lembaga, persoalan hukum migas, persoalan pengangkatan kepala sekolah; dan mungkin masih ada lagi; adalah duri dalam daging yang setiap saat bisa membangunkan PA tengah malam.
Belum lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan anggaran perjalanan dinaas, yang sering dijadikan pintu masuk oleh penyidik dalam memulai perkara.
Sebaiknya sebelum pisah pamit dengan pejabat baru PA harus “membersihkan” mejanya dari “debu-debu “yang bisa membuat “batuk” dikemudian hari.
Belajar dari kasus seorang menteri perdagangan masa lalu, yang kasusnya dibuka hari ini; terlepas apakah itu benar atau tidak; manakala kita sudah diberi rompi oranye, maka apapun pembelaan kita menjadi salah.
Catatan kaki ini semata-mata dibuat hanya untuk saling mengingatkan, tidak ada maksud lain; karena penulis sendiri tidak ada hubungan struktural maupun fungsional pada PA. Mungkin yang tepat hanya peringatan dari “seorang guru kepada muridnya”. Salam Waras (SJ)
Editor: Gilang Agusman
Potong Bebek Angsa
Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung
–
Hampir semua anak-anak Indonesia masa lalu mengenal lagu ini. Tidak ada catatan siapa yang memulai bernyanyi dan siapa pencipta lagu. Menurut referensi digital pencipta lagu Potong Bebek Angsa tidak diketahui secara pasti. Lagu ini merupakan lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diwariskan secara turun-temurun dalam budaya masyarakat setempat. Seperti banyak lagu daerah lainnya di Indonesia, Potong Bebek Angsa berkembang secara lisan dan tidak memiliki dokumentasi resmi mengenai siapa yang pertama kali menciptakan dan menyanyikannya.
Lagu ini menjadi populer di seluruh Indonesia karena sering dinyanyikan di sekolah-sekolah dan digunakan dalam berbagai acara budaya. Selain itu, iramanya yang ceria dan liriknya yang mudah diingat membuatnya sering digunakan sebagai lagu anak-anak dan lagu pengiring tarian daerah. Lagu Potong Bebek Angsa memiliki pesan utama tentang keceriaan, kebersamaan, dan ajakan untuk menari atau bersuka cita. Meskipun liriknya sederhana dan tidak memiliki makna filosofis yang mendalam, lagu ini menggambarkan suasana riang gembira yang sering muncul dalam budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sikap riang gembira yang merupakan ciri khas masyarakat tempatan dimana lagu ini muncul; adalah gambaran sikap hidup yang terbuka. Pengalaman penulis beberapa tahun lalu datang ke Kupang ibu kota provinsi, dalam acara resmi kegiatan pertemuan pimpinan perguruan tinggi; disambut dengan tari-tarian yang meriah dan lagu inipun dinyanyikan bersama secara gembira.
Kita tinggalkan lagu gembira itu, lalu bagaimana kalau yang dipotong bukan bebek angsa, akan tetapi anggaran dari suatu lembaga (pemerintahan). Tentu suasana kebatinannya akan menjadi lain, karena dampak yang ditimbulkan bukan alangkepalang. Dirumahkannya kontributor TVRI, diputuskannya hubungan kerja antara petugas pertanian di suatu daerah, dirumahkannya sejumlah karyawan RRI, pemerintah daerah berlomba-lomba “merumahkan” pegawai honorer karena ketidakadaan anggaran untuk menggajinya; dan masih banyak lagi kalau kita telisik secara seksama. Sementara alasan yang dipakai di samping efisiensi juga untuk program yang lebih besar yaitu memenuhi “Janji Kampanye” saat maju kegelanggang.
Jika kita mau jujur, ternyata selama ini penganggaran itu tidak melalui kajian cermat atas dasar kebutuhan, akan tetapi atas dasar keinginan. Akibatnya begitu dilakukan “pemangkasan” anggaran, maka yang terjadi kebingungan rancang ulang dari apa yang sudah ditetapkan. Atau bisa jadi karena (dalam bahasa Jawa) “kadung janji” ; maka apapun caranya harus dipenuhi. Tinggal mencari alasan rasional yang akan dipakai jika harus melakukan langkah-langkah tidak populer, termasuk pemotongan dengan berlindung pada efisiensi.
Lebih seru lagi, ada pemerintah daerah tingkat dua yang tidak memiliki neraca APBD yang bagus, akibat dari model pembangunan “ugal-ugalan” sehingga saat pengangkatan pegawai dalam perjanjian kerja, tidak dapat dilakukan karena tidak punya anggaran. Akibatnya banyak tenaga honorer yang berharap ikut program itu harus rela gigit jari dan bekerja tanpa gaji. Tetapi anehnya untuk memberangkatkan “wisata rohani” anggarannya tersedia. Sementara jalan dimana-mana banyak yang rusak, drainase tidak berfungsi sehingga jika ada hujan sedikit saja, banjir dimana-mana. Pemimpin cukup datang sebentar dua jam, kemudian ikut berbasah-basah, selesai itu pulang. Sementara rakyatnya menanti nasib yang tidak pasti, wakil rakyatnya tidur nyenyak menikmati mimpi indah.
Tampaknya dari atas sampai ke bawah pola pembangunan belum terencana secara baik dan menyeluruh. Akibatnya menyejahterakan yang lain dengan cara menyengsarakan lainnya. Bisa dibayangkan anaknya makan bergizi pagi hari, begitu pulang makan siang tiada nasi karena ayah sudah di PHK sejak tadi. Ibu berderai air mata menatap diri, merenungkan nasib sambil berguman “beri kami kekuatan ya Tuhan atas cobaan semua ini”.
Menjadi sempurna lagi pegawai pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, atas nama efisiensi maka bekerja cukup tiga hari saja dalam sepekan; agar ada penghematan listrik, air dan anggaran lainnya. Semua demi program janji manis yang harus dibayar dengan pahit.
Tampaknya pembangunan ini rata di permukaan, namun bergelombang dibawahnya; sehingga jka dilihat dari atas atau dari jauh tampak indah permai; tetapi begitu didekati yang tampak linangan air mata untuk menebusnya. Salam Waras (SJ)
Editor: Gilang Agusman
Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati Berikan Kontribusi Nyata Melalui Program-Base Learning di Dusun Sukajaya Darat
Kelompok mahasiswa ini mengadakan serangkaian kegiatan di Dusun Sukajaya Darat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, setelah melakukan wawancara mendalam dengan 100 responden untuk memetakan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan lima permasalahan utama yang menjadi prioritas, di antaranya adalah: rendahnya partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program Keluarga Berencana (KB), pemanfaatan Posyandu oleh usia di atas 15 tahun yang masih rendah, tingginya kebiasaan merokok, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) sebelum usia 6 bulan, dan tempat sampah rumah tangga yang terbuka.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membantu pasangan usia subur dalam merencanakan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera. Kami juga ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ber-KB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Mutiara Arini AP, perwakilan kelompok mahasiswa.
“Kami sangat berterima kasih kepada mahasiswa dan dosen pembimbing dari Universitas Malahayati yang telah datang dan memberikan penyuluhan. Kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ber-KB. Kami merasa lebih terbuka dan memahami manfaat KB untuk kesehatan keluarga,” ujar Romario.
Salah satu solusi yang diusulkan oleh mahasiswa adalah pembentukan Duta KB Dusun Sukajaya Darat, yang melibatkan Ibu Kepala Dusun dan kader kesehatan setempat sebagai peer educator KB. Dengan adanya duta KB ini, diharapkan informasi tentang ber-KB dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat, dan mereka merasa lebih termotivasi untuk mengikuti program KB demi kesehatan keluarga mereka.
Dr. Lolita Sari, S.KM., M.Kes, selaku dosen pembimbing, menjelaskan, “Melalui PBL, mahasiswa tidak hanya belajar mengidentifikasi masalah kesehatan, tetapi juga bagaimana memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Kami berharap dengan adanya program ini, Dusun Sukajaya Darat bisa menjadi contoh bagi desa lain dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.”
“Kami berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kesehatan adalah aset yang sangat berharga, dan dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang ber-KB, kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat,” ujar perwakilan mahasiswa Mutiara Arini AP.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pendidikan tinggi dan masyarakat lokal mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perbaikan kesehatan. Dengan adanya partisipasi aktif dari semua pihak, Dusun Sukajaya Darat diharapkan dapat menjadi Desa Sehat, yang menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan keluarga dan masyarakat. (gil)
Editor: Gilang Agusman
Universitas Malahayati Laksanakan Rapat Pimpinan Capaian Kinerja Semester Ganjil T.A 2024/2025, serta Sosialisasi Rincian Tugas Target Kinerja Genap T.A 2024/2025
Dalam sambutannya, Wakil Rektor I Prof. Dr. Dessy Hermawan, Ns., M.Kes., menyampaikan apresiasi terhadap kinerja seluruh jajaran akademik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas di Semester Ganjil.
“Kita patut bersyukur atas pencapaian yang telah diraih di semester ganjil ini. Evaluasi yang telah kita lakukan menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek, baik dalam hal akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan agar ke depan Universitas Malahayati semakin kompetitif dan unggul dalam bidang pendidikan tinggi,” ujar Prof. Dessy.
Sementara itu, Wakil Rektor IV Drs. Suharman, M.Pd., M.Kes., menekankan pentingnya sinergi dalam mencapai target kinerja semester genap.
“Kita semua memiliki tanggung jawab dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi yang baik antar unit sangat diperlukan agar semua program kerja dapat berjalan dengan efektif. Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, setiap unit dapat memahami tugas dan target masing-masing serta bekerja secara maksimal demi kemajuan institusi,” ujar Drs. Suharman.
Dengan adanya Rapat Pimpinan ini, Universitas Malahayati berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan tata kelola institusi guna mencapai visi dan misi sebagai perguruan tinggi unggulan di Indonesia. (gil)
Editor: Gilang Agusman