Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Baru saja Herman Batin Mangku (HBM) menulis tentang pelanggaran fatal yang dilakukan seorang oknum dokter spesialis, yang tega “ngelokak” pasiennya. Tulisan ini mencoba melihat sisi lain dari peristiwa itu, dengan tujuan menjadi bahan pembelajaran: agar ada pembenahan, pengawasan, dan pemeliharaan sistem kesehatan di masa mendatang.

Di Indonesia, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan tumpuan utama masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan. RSUD sejatinya dirancang sebagai fasilitas publik yang berlandaskan asas keadilan dan pemerataan. Namun, dalam praktiknya, rumah sakit sering kali menjadi cerminan kompleksitas persoalan: antrean panjang pasien, keterbatasan alat, krisis tenaga medis, hingga pelayanan yang belum sepenuhnya manusiawi.

Keluhan “sudah sakit, malah makin stres di rumah sakit” bukan sekadar ungkapan emosi. Pasien kerap menghadapi proses administrasi yang melelahkan, komunikasi yang kurang ramah, serta ruang rawat inap yang penuh sesak. Tidak jarang, mereka datang dalam keadaan sakit, dan pulang dengan rasa lelah fisik maupun psikis yang bertambah.

Di sinilah filsafat kesehatan mengajukan pertanyaan mendasar: apakah rumah sakit hanya sekadar tempat mengobati penyakit, ataukah ruang hidup yang seharusnya menghadirkan penyembuhan holistik?

Pasien yang Menjadi “Angka”

Banyak pasien RSUD merasa kehilangan eksistensinya sebagai manusia utuh. Ruang tunggu IGD dipenuhi puluhan orang, bau obat dan desinfektan menusuk, tangisan bayi bercampur dengan panggilan petugas, serta suara pengeras nomor antrean yang menggelegar. Semua itu menciptakan tekanan mental tersendiri.

Pasien BPJS, misalnya, harus melewati meja verifikasi berlapis, antre panjang hanya untuk mendapat giliran diperiksa. Dalam sistem yang terburu-buru ini, manusia diperlakukan sebagai “angka”, bukan individu.

Prosedur medis yang terfragmentasi juga memperburuk keadaan: pasien dipindahkan dari ruang A ke B, lalu ke radiologi di gedung lain, kembali ke poliklinik, kemudian diarahkan ke farmasi. Dari sudut pandang administratif, hal ini dianggap wajar. Namun secara eksistensial, pasien merasa terasing dari dirinya sendiri. Mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, hanya mengikuti arus tanpa kendali.

Waktu yang Terlalu Singkat

Kurangnya waktu dari tenaga kesehatan memperberat pengalaman pasien. Seorang penderita penyakit kronis, misalnya, hanya mendapat 5–7 menit konsultasi dengan dokter umum. Ia merasa tidak benar-benar didengarkan, padahal suara pasien adalah bagian penting dari proses penyembuhan.

Etika yang Terkikis

Dalam layanan kesehatan publik seperti RSUD, etika kedokteran seharusnya menjadi fondasi utama. Namun, praktik di lapangan kerap melenceng. Kasus yang diungkap HBM hanyalah salah satu contoh.

Dari perspektif bioetika, ada tiga bentuk pelanggaran serius yang kerap terjadi:

1. Mengaburkan batas profesional. Relasi dokter–pasien seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan niat tulus menyembuhkan, bukan peluang komersial.

2. Memanfaatkan ketidaktahuan pasien. Banyak pasien tidak tahu bahwa alat kesehatan tertentu bisa diperoleh lebih murah, bahkan ada yang tersedia melalui program bantuan pemerintah.

3. Menyuburkan ketimpangan. Pasien yang tidak mampu membeli merasa layanan yang diterimanya kurang optimal, lalu dihantui rasa bersalah atau inferior.

Praktik-praktik ini mencederai martabat profesi kedokteran dan memperkuat persepsi bahwa rumah sakit adalah “pasar terselubung”, bukan tempat penyembuhan.

Mengapa Bisa Terjadi?

Ada beberapa faktor struktural yang membuka celah praktik tidak etis di RSUD:

Pengawasan lemah. Manajemen rumah sakit kurang mengawasi interaksi pasien–dokter di luar ruang klinik, termasuk potensi transaksi informal.

Sistem insentif yang tidak transparan. Banyak dokter honorer atau kontrak mengeluhkan gaji rendah serta keterlambatan insentif. Situasi ini mendorong munculnya “jalan alternatif” untuk menambah penghasilan.

Regulasi lokal yang absen. Belum ada aturan jelas yang melarang praktik jual-beli pribadi di lingkungan RSUD, sehingga sulit memberi sanksi tegas.

Dalam perspektif filsafat struktural ala Michel Foucault, rumah sakit bukanlah institusi yang netral. Ia bisa menjadi alat kekuasaan dan kapitalisasi, di mana relasi dokter–pasien berubah menjadi bentuk dominasi.

Luka Kedua

Masuk rumah sakit seharusnya menjadi simbol harapan: untuk sembuh, pulih, dan hidup lebih baik. Namun, bagi sebagian pasien RSUD, pengalaman itu justru menghadirkan “luka kedua”.

Filsafat kesehatan memberi kita alat untuk membongkar ketidakadilan itu, baik dari dimensi etik, eksistensial, maupun struktural. Rumah sakit tidak boleh menjadi pasar yang menyaru sebagai institusi penyembuhan.

Ketika dokter menjual alat, ketika keputusan medis dipengaruhi kepentingan pribadi, ketika akses layanan dibatasi oleh dompet pasien, maka di situlah kepercayaan pada sistem kesehatan runtuh.

Terima kasih, HBM, yang telah berani menyuarakan ketidakadilan. Semoga suara ini terus menggema agar rumah sakit kembali menjadi tempat penyembuhan, bukan tempat yang membuat sakit makin sakit. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

TANGGAMUS (malahayati.ac.id): Universitas Malahayati terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan – Pengabdian kepada Masyarakat (KKL-PPM). Hal tersebut terlihat melalui kunjungan panitia KKL-PPM ke Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada Kamis (21/8/2025).

Kegiatan ini menjadi rangkaian monitoring sekaligus evaluasi atas program yang dijalankan mahasiswa di lokasi pengabdian. Kehadiran rombongan mendapat sambutan antusias dari masyarakat, mencerminkan adanya hubungan erat serta kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan warga desa.

Turut hadir dalam kunjungan ini, Ketua KKL-PPM Universitas Malahayati, Eka Yudha Chrisanto, S.Kep., Ns., M.Kep., dan Koordinator DPL, Prima Dian Furqoni, S.Kep., Ns., M.Kes.. Mereka didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Annisa Mayang Soliha, M.Gz., yang selama ini mengarahkan mahasiswa kelompok 48 dalam melaksanakan program kerja mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KKL-PPM Universitas Malahayati, Eka Yudha Chrisanto, S.Kep., Ns., M.Kep., menyampaikan bahwa program pengabdian masyarakat ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban akademik semata. Menurutnya, KKL-PPM merupakan wadah penting bagi mahasiswa untuk melatih kepedulian sosial, memahami permasalahan di lapangan, sekaligus menghadirkan solusi nyata.

“KKL-PPM menjadi salah satu bentuk peran aktif mahasiswa. Kami menginginkan agar kegiatan ini tidak sekadar memberi efek sementara, tetapi terus berlanjut, memberi nilai positif bagi masyarakat, dan menanamkan semangat kepedulian mahasiswa terhadap kehidupan warga.” Ia juga menambahkan, “Kami juga berharap setiap program kerja yang dijalankan dapat menjadi sarana penerapan ilmu dari masing-masing jurusan, sehingga benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan, dalam satu program kerja, diharapkan seluruh disiplin ilmu yang dimiliki mahasiswa dari berbagai jurusan dapat terintegrasi dan memberikan kontribusi nyata,” ujarnya.

Mahasiswa kelompok 48 yang sedang bertugas di Pekon Sampang Turus pun menyambut kunjungan ini dengan penuh semangat. Mereka menunjukkan berbagai kegiatan yang tengah dijalankan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan.

Di SD Pekon Sampang Turus, sebagian mahasiswa mengadakan sosialisasi gizi seimbang kepada siswa-siswi. Materi sosialisasi ini bahkan dipantau langsung oleh DPL Annisa Mayang Soliha, M.Gz., yang ikut turun tangan memberikan arahan. Kegiatan ini diharapkan mampu menanamkan kebiasaan makan sehat sejak usia dini, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mencegah risiko stunting.

Sementara itu, kelompok mahasiswa lainnya tengah berbaur bersama warga di Dusun 3, menjadi panitia perlombaan dalam rangka peringatan HUT RI ke-80. Suasana desa terlihat meriah dengan berbagai lomba yang digelar, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu kelancaran acara, tetapi juga mempererat hubungan emosional dengan masyarakat melalui semangat gotong royong.

Monitoring ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai wadah refleksi agar program yang dijalankan mahasiswa dapat terus dikembangkan dan memberi dampak berkelanjutan. Kehadiran jajaran universitas di lokasi lapangan memberikan motivasi tambahan bagi mahasiswa untuk semakin serius melaksanakan pengabdian.

Dengan dukungan penuh Universitas Malahayati, KKL-PPM diharapkan dapat menghasilkan mahasiswa yang lebih peka, tangguh, dan siap menjadi agen perubahan. Sementara bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa menjadi energi baru yang membantu menggali potensi lokal sekaligus menjawab tantangan di bidang kesehatan, lingkungan, dan sosial.

Suasana penuh keakraban dalam kunjungan ini seakan menegaskan bahwa KKL-PPM bukan sekadar program wajib akademik, melainkan jembatan penghubung antara dunia pendidikan tinggi dengan masyarakat.

Universitas Malahayati berkomitmen untuk terus memperkuat peran mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat, sehingga nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan pengembangan potensi lokal dapat terus diwariskan lintas generasi. (gil)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Beberapa hari lalu bersama ketua program studi mendapat tugas dari lembaga, dalam rangka bedah kurikulum, salah satu syaratnya mendapatkan masukan dari “pengguna lulusan”. Maka dilakukanlah “Temu Cawo” (dari bahasa Lampung yang terjemahan bebasnya, berjumpa untuk bicara atau diskusi) dengan para pejabat lembaga terkait di daerah, dari tingkat provinsi sampai kabupaten. Dari pengalaman menghadap para petinggi daerah ini dapat dikatakan “sulit-sulit mudah”. Sulit jika tidak ada relasi sosial, sehingga harus berhadapan dengan birokrasi yang membelit. Sebaliknya jika ada relasi sosial, maka kita bagai menggunakan jalan bebas hambatan untuk langsung menuju sasaran. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana relasi tadi jika dilihat dari perspektif Filsafat Sosial.

Filsafat sosial adalah cabang filsafat yang mengkaji realitas sosial dan struktur masyarakat, khususnya bagaimana relasi antarindividu dan kelompok diatur oleh norma, institusi, dan kekuasaan. Dalam konteks “menghadap pejabat,” filsafat sosial membantu kita memahami bahwa tindakan ini bukan sekadar interaksi personal, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

Karl Marx mengajarkan bahwa struktur sosial sangat ditentukan oleh relasi produksi dan kepemilikan alat produksi. Dalam konteks birokrasi dan kekuasaan, pejabat negara sering kali menjadi representasi atau pelayan kepentingan kelas penguasa. Oleh karena itu, menghadap pejabat adalah refleksi ketergantungan masyarakat kelas bawah pada elite penguasa yang mengendalikan sumber daya ekonomi dan sosial. Praktik ini menjadi simbol bagaimana kelas bawah harus menyesuaikan diri dengan aturan main yang dibuat oleh kelas dominan agar bisa memenuhi kebutuhannya.

Max Weber memberikan analisis penting mengenai birokrasi modern yang idealnya beroperasi atas dasar otoritas legal-rasional. Menurut Weber, birokrasi harus memberikan pelayanan berdasarkan aturan yang jelas dan transparan. Namun, Weber juga mengakui bahwa birokrasi kerap menjadi mekanisme yang sangat impersonal dan sulit diakses, sehingga individu sering terpaksa mencari jalur informal atau personal untuk mengatasi hambatan administrasi. Dengan demikian, “menghadap pejabat” bisa menjadi jalan pintas atau bentuk negosiasi kuasa yang dibutuhkan untuk mengatasi kerumitan birokrasi.

Michel Foucault melengkapi pemahaman ini dengan gagasan bahwa kekuasaan bukan hanya berpusat pada pejabat atau institusi, melainkan tersebar dalam berbagai praktik sosial dan wacana yang mengatur perilaku masyarakat. Proses menghadap pejabat merupakan arena di mana kekuasaan dipraktikkan dan dipertahankan melalui interaksi sosial yang penuh pengawasan dan disiplin. Warga yang “menghadap” secara tidak langsung menerima dan mereproduksi norma serta aturan kekuasaan tersebut, sehingga membentuk jaringan kontrol sosial yang kompleks.

Sedangkan Pierre Bourdieu menekankan aspek simbolik dan budaya dalam kekuasaan. Dalam pandangannya, menghadap pejabat adalah bagian dari praktik sosial yang mereproduksi dominasi melalui habitus dan modal simbolik. Habitus adalah struktur mental dan kebiasaan yang terbentuk dalam pengalaman sosial individu sejak dini, yang membuat mereka menyesuaikan diri dengan norma dan struktur sosial yang ada. Modal simbolik pejabat, yakni otoritas, pengakuan, dan prestise yang dipertahankan dan diperkuat melalui interaksi ini, sementara masyarakat belajar untuk tunduk dan menghormati sebagai bagian dari habitus mereka.

Pada praktiknya, menghadap pejabat bukanlah proses yang mudah dan lurus. Lika-liku yang dialami masyarakat sangat beragam dan seringkali menunjukkan sisi gelap dari birokrasi dan relasi kekuasaan. Pertama, masyarakat kerap menghadapi ketidakjelasan prosedur. Informasi mengenai siapa yang harus ditemui, kapan, dan bagaimana tata caranya sering kali tidak transparan. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian yang menambah beban psikologis bagi masyarakat yang ingin mengakses pelayanan. Mereka sering kali harus “bertanya ke sana kemari” atau mengandalkan jaringan informal untuk mendapatkan informasi tersebut.

Kedua, ada ketimpangan akses terhadap pejabat. Tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk “menghadap”. Mereka yang memiliki modal sosial, seperti koneksi keluarga, pertemanan, jaringan politik, atau kemampuan finansial, cenderung lebih mudah mendapatkan akses dibandingkan kelompok marginal yang lemah secara sosial dan ekonomi. Hal ini memperkuat ketidaksetaraan sosial yang sudah ada dan membentuk sistem patronase yang tidak jarang merugikan prinsip keadilan.

Ketiga, proses ini seringkali dikaitkan dengan budaya patron-klien, di mana pejabat bertindak sebagai pemberi jasa atau pelindung yang mengharapkan balasan berupa loyalitas atau penghormatan. Dalam konteks ini, menghadap pejabat menjadi arena negosiasi yang tidak hanya melibatkan urusan administratif, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi yang kompleks. Terkadang, sulit dipahami, karena tidak ada standard yang jelas.

Keempat, ada dimensi simbolik yang kuat dalam proses ini. Masyarakat mempersiapkan diri dengan penuh ritual: berpakaian rapi, dan menggunakan bahasa serta sikap yang menunjukkan penghormatan. Semua ini merupakan bagian dari pertunjukan sosial yang memperlihatkan posisi dan hierarki antara masyarakat biasa dan pejabat. Bagi pejabat, ini memperkuat prestise dan otoritasnya. Bagi masyarakat, ini adalah tanda tunduk yang kadang dianggap sebagai kewajiban budaya.

Karl Marx melihat praktik ini sebagai manifestasi dominasi kelas atas atas kelas bawah. Dalam pandangan Marx, ketimpangan dan eksploitasi ekonomi membuat kelas pekerja dan masyarakat miskin harus bergantung pada elite yang memegang kekuasaan untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, menghadap pejabat bukan semata-mata urusan administratif, melainkan ekspresi hubungan kelas yang timpang dan reproduksi ketidakadilan sosial.

Max Weber menunjukkan ironi birokrasi modern. Di satu sisi, birokrasi harus bekerja secara sistematis dan legal untuk menjamin keadilan dan efisiensi. Namun kenyataannya, birokrasi sering kali sangat kaku dan sulit ditembus, sehingga masyarakat beralih pada relasi personal dan informal untuk memecahkan masalah. Ini mengindikasikan kegagalan sistem rasional birokrasi dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Michel Foucault, lika-liku menghadap pejabat merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan yang tersebar dalam masyarakat. Kekuasaan ini tidak hanya datang dari pejabat secara vertikal, tetapi juga dari internalisasi norma dan disiplin sosial yang membentuk perilaku warga. Proses ini menjadi arena di mana kekuasaan diinternalisasi, dipertahankan, dan direproduksi oleh semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain, masyarakat sendiri turut serta dalam mempertahankan struktur dominasi ini melalui praktik sosial sehari-hari.

Pierre Bourdieu menekankan bahwa masyarakat tidak semata-mata terpaksa tunduk karena tekanan eksternal, melainkan juga karena terbentuknya habitus yang membuat mereka “alami” menjalani praktik-praktik tersebut. Melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, individu belajar bahwa menghadap pejabat adalah bagian dari tata cara sosial yang harus diikuti untuk bertahan dan mendapatkan pengakuan. Ini memperkuat modal simbolik pejabat dan mengukuhkan posisi dominan mereka dalam medan sosial.

Lika-liku menghadap pejabat bukan sekadar cerita tentang interaksi antara individu dan birokrasi, melainkan gambaran kompleks mengenai relasi kekuasaan, simbolisme sosial, dan ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Juga perlu dipahami bahwa pejabatpun dipaksa untuk membangun tembok sosial, akibat dari perilaku sebagian masyarakat dengan baju organisasi, melakukan intimidasi yang berujung meminta imbalan sesuatu. Akibatnya ada semacam seleksi untuk dapat berhadapan dengan pejabat. Dengan kata lain masyarakat sendiri yang membuat eliminasi pejabat dari masyarakat. Untuk itu harus ada edukasi dan standard procedure secara berjenjang, apa dan sampai level mana satu persoalan dapat diselesaikan. Dengan kata lain tidak semua persoalan harus sampai pada meja pimpinan tertinggi. Melalui lensa filsafat sosial, kita dapat memahami bahwa praktik ini merupakan refleksi dari struktur sosial yang tidak sempurna dan budaya politik yang perlu dikritisi. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman