Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Lampung

–

KABUT mulai terangkat, tapi suasana justru makin terasa berat. Paimin mengaduk sisa kopi hitam di gelas kaleng, sementara Paino menyeringai tipis melihat spanduk “ASET NEGARA” yang dipasang di gerbang pabrik.

Paimin: “Lihat itu, No. Spanduknya baru, tulisannya gede. Aset negara katanya. Kita ini apa? Bonus penderitaan?”.

Paino: “Haha… mungkin kita ini aset yang lupa dicatat. Soalnya aset yang satu ini kerjanya cuma makan nasi sama garam, nggak pakai proposal.”

Paimin tertawa hambar. “Dulu kalau pabrik butuh lembur, kita dipanggil patriot. Sekarang giliran ditutup, kita jadi angka kecil di catatan kaki.”

Paino: “Iya. Katanya gula nasional harus kuat, harus berdaulat. Tapi buruhnya disuruh puasa kedaulatan. Berdaulat menahan lapar.”

Paimin menatap tangannya yang kapalan. “Tanganku ini sudah hapal batang tebu, No. Tapi mungkin negara mikirnya tangan kayak gini bisa langsung berubah jadi tangan ahli strategi.”

Paino: “Atau disuruh jadi wirausaha. Modalnya apa? Pengalaman nunggu gajian telat?”

Mereka terdiam sebentar, lalu Paino terkekeh. “Lucunya, Min, kita disuruh sabar. Katanya perubahan butuh pengorbanan. Tapi kok yang selalu dikorbankan orang yang sama.”

Paimin: “Sabar itu kayak tebu, No. Diperas terus, manisnya diambil, ampasnya dibuang.”

Paino mengangguk pelan. “Kalau nanti pabrik ini jadi gedung baru, aku pengin datang cuma buat lihat. Biar bisa bilang ke anakku: ‘Dulu bapak ikut bikin tempat ini berdiri, walau akhirnya bapak disuruh berdiri di luar.’”

Paimin tersenyum pahit. “Ya sudahlah, No. Kita ini buruh tebang. Kalau bukan tebu yang tumbang, ya harapan kita.”

Angin berdesir. Tebu bergoyang. Dan satire hidup mereka tetap berdiri, tanpa perlu panggung.

Pencabutan hak guna usaha atas puluhan ribu hektare lahan perkebunan tebu serta fasilitas pabrik gula yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat di Lampung merupakan sebuah tipping point dalam relasi antara negara, korporasi, dan warga pekerja.

Keputusan mengembalikan lahan tersebut ke pengelolaan negara melalui institusi pertahanan bukan semata persoalan administratif agraria atau hukum semata; ia juga membuka pertanyaan mendasar soal bagaimana nilai-nilai kemanusiaan diintegrasikan dalam kebijakan redistribusi aset negara.

Dari perspektif humanisme kontemporer; yang menempatkan martabat dan kesejahteraan manusia sebagai pusat telaah, keputusan ini harus dibaca tidak hanya melalui lensa legalitas kepemilikan lahan, tetapi juga dampaknya terhadap puluhan ribu pekerja dan komunitas lokal yang bergantung pada operasi perusahaan gula itu untuk penghidupan.

Sebuah perusahaan besar tidak hanya berarti sebidang tanah dan mesin; ia mengandung kehidupan sosial-ekonomi yang terjalin melalui pekerjaan, keterampilan, industri lokal, sampai jaringan pasokan dan konsumsi.

Ketika hak guna usaha dicabut, terlebih dalam skala sangat luas, ancaman terhadap mata pencaharian pekerja bukan sekadar potensi: ia menjadi realitas yang harus dijawab secara serius.

Humanisme kontemporer menuntut kita melihat warga pekerja bukan sebagai angka statistik atau biaya produksi yang bisa dihilangkan dari neraca, tetapi sebagai individu yang memiliki hak atas rencana hidup yang aman, stabil, dan bermartabat.

Ketika ketidakpastian menggantung,“masih bisa bekerja atau tidak?” menjadi pertanyaan harian bagi banyak pekerja; ketidakpastian itu sendiri menjadi sumber trauma psikologis, tekanan sosial, dan kemungkinan pemburukan kondisi kesehatan mental serta fisik keluarga mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, kerja memiliki dimensi yang jauh lebih dalam daripada sekadar menghasilkan uang. Pekerjaan memberikan struktur bagi kehidupan, rasa harga diri dan kontribusi sosial. Kehilangan akses terhadap pekerjaan yang stabil berarti kehilangan akses terhadap makna sosial dan rasa keterhubungan komunitas.

Ketika masyarakat daerah menggantungkan ekonomi lokal pada industri utama seperti pabrik gula, keputusan untuk mencabut operasional itu tanpa strategi transisi yang adil berpotensi memperbesar jurang ketimpangan dan mengikis jaringan sosial yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Humanisme kontemporer juga menekankan perlunya kebertanggungjawaban negara dalam transisi sosial-ekonomi.

Negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki kewajiban moral, selain legal; untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan yang berdampak luas tidak menambah beban pada kelompok paling rentan.

Artinya, pencabutan HGU dan ambil alih lahan negara semestinya tidak berhenti pada sekadar pengembalian aset negara, tetapi juga harus diikuti dengan langkah konkret yang menjamin bahwa pekerja dan keluarga mereka tidak menjadi korban dari proses redistribusi itu sendiri.

Ini termasuk pemberdayaan ekonomi, program pelatihan ulang keterampilan, kompensasi yang adil, jaminan sosial sementara, serta akses ke peluang kerja lain, termasuk dalam proyek baru yang mungkin dijalankan di bawah manajemen negara.

Selain itu, dalam kajian humanisme, penting untuk mempertimbangkan aspirasi kolektif masyarakat lokal, yang bisa saja berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Pemerintah dan para pembuat kebijakan perlu membuka ruang dialog yang memadai dengan komunitas pekerja, serikat pekerja, dan warga desa sekitar lahan; tidak hanya pada level teknis hukum tetapi juga pada level keseharian hidup mereka.

Tanpa dialog inklusif, kebijakan apa pun berisiko dipersepsikan sebagai paksaan top-down yang mengabaikan realitas kehidupan warga, sehingga memperlemah legitimasi sosial kebijakan itu sendiri.

Di sisi lain, dari sudut pandang etika ekonomi, redistribusi lahan yang bertujuan memperbaiki kesalahan penerbitan HGU harus dirancang dengan prinsip keadilan distributif.

Jika lahan itu memang secara hukum milik negara, dan penguasaan sebelumnya merupakan sebuah kekeliruan atau pelanggaran, maka negara berhak mengambil langkah korektif. Namun, koreksi ini harus dilakukan sambil menjaga keberlangsungan mata pencaharian mereka yang terdampak.

Ide humanisme kontemporer berfungsi sebagai pengingat bahwa keadilan tidak cukup hanya ditegakkan dalam tataran hukum, tetapi juga dalam tataran kehidupan nyata warga yang bergantung pada struktur ekonomi yang sedang dipermasalahkan.

Singkatnya, dalam kaca mata humanisme kontemporer, nasib pekerja dan komunitas lokal harus menjadi pusat evaluasi kebijakan, bukan sekadar legalitas lahan atau efisiensi administratif.

Transformasi ini menuntut sebuah pendekatan yang menghormati martabat manusia, menyediakan jaminan sosial dan peluang masa depan, serta membangun dialog yang tulus antara negara dan masyarakat yang terkena dampak.

Tanpa itu, keputusan besar di lapangan bisa berubah dari gula yang memaniskan kehidupan menjadi empedu yang pahit dinikmati oleh mereka yang paling rentan, dan ironisnya ini yang paling bawah dan paling banyak. Salam Waras (SJ)

Editor : Fadly KR

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Lampung

–

Malam telah turun perlahan. Lampu-lampu temaram menggantung di serambi suatu pesantren, sementara suara jangkrik bersahutan memecah keheningan. Seorang Santri duduk bersila, menunggu dengan gelisah. Ketika langkah kaki terdengar mendekat, ia menundukkan kepala.

“Engkau tampak resah,” ujar sang Kiai pelan, suaranya tenang seperti air yang mengalir. “Maaf, Kiai,” jawab Santri itu lirih. “Saya hanya… sering bertanya-tanya akhir-akhir ini.” “Pertanyaan adalah tanda hidup,” kata sang Kiai sambil duduk di hadapannya. “Apa yang mengusik pikiranmu?”

Santri itu menarik napas. “Mengapa di pesantren ini kami diajarkan hidup sederhana, diam, dan mengulang hal-hal yang sama setiap hari? Sementara di luar sana, orang berlomba-lomba mengejar banyak hal. Saya takut, jangan-jangan hidup saya tertinggal.” Sang Kiai tersenyum tipis. “Apakah engkau yakin hidup itu perlombaan?” Santri terdiam. “Bukankah semua orang ingin sampai lebih dulu, Kiai?”. “Kemana?” tanya sang Kiai balik.

Pertanyaan itu membuat Santri terhenyak. Ia menunduk, jemarinya saling menggenggam. “Saya tidak tahu,” jawabnya jujur. “Di sinilah letak pelajarannya,” ujar sang Kiai lembut. “Pesantren tidak mengajarkanmu untuk berlari, tetapi untuk berjalan dengan sadar. Tidak semua yang cepat itu benar, dan tidak semua yang sunyi itu tertinggal.”

Santri mengangkat wajahnya. “Lalu, apa sebenarnya yang sedang kami persiapkan di sini, Kiai?”. Sang kiai memandang langit yang gelap, seolah membaca sesuatu yang tak tertulis. “Engkau sedang mempersiapkan dirimu sendiri. Membersihkan niat, menata hati, dan mengenali batas-batasmu sebagai manusia.”

“Untuk apa semua itu?” tanya Santri pelan. “Untuk perjalanan yang tak bisa dihindari oleh siapa pun,” jawab sang Kiai. “Perjalanan yang tidak memerlukan bekal dunia, tetapi membutuhkan kejernihan jiwa.” Santri terdiam lama. Angin malam berembus pelan, membawa ketenangan yang aneh. “Berarti,” katanya kemudian, “jalan sunyi ini bukan hukuman?”. “Bukan,” sahut sang Kiai mantap. “Ia adalah tugas terakhir kehidupan. Agar ketika engkau sampai di ujung, engkau tahu siapa dirimu, dan ke mana engkau akan kembali.” Santri itu menunduk lebih dalam. Di wajahnya tak lagi tampak kegelisahan, melainkan kesadaran yang baru mulai tumbuh.

Jalan sunyi mempersiapkan perjalanan abadi adalah tugas terakhir dari kehidupan. Kalimat ini menemukan maknanya dalam sebuah ruang hidup yang sederhana, tertib, dan penuh pengendalian diri. Di tempat semacam ini, kehidupan tidak bergerak mengikuti arus dunia luar yang bising, melainkan berjalan pelan dalam irama yang teratur. Hari-hari diisi dengan rutinitas yang sama, doa yang berulang, dan keheningan yang justru mengajarkan banyak hal tentang arti menjadi manusia. Dari sudut pandang filsafat humanistik, ruang ini adalah tempat manusia belajar memahami dirinya sebagai makhluk yang sadar akan tujuan akhir, bukan sekadar pelaku aktivitas duniawi.

Filsafat manusia menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab. Namun kebebasan tidak selalu berarti bergerak tanpa batas. Di ruang hidup yang asketis ini, kebebasan justru ditemukan dalam pembatasan. Aturan-aturan yang mengikat, kesederhanaan fasilitas, dan kedisiplinan waktu bukanlah penjara, melainkan sarana untuk melatih kehendak. Manusia belajar bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi, dan tidak semua dorongan harus diikuti. Dalam pengendalian diri itulah martabat manusia ditegakkan, karena ia mampu memilih nilai, bukan sekadar menuruti naluri.

Kesunyian menjadi elemen penting dalam proses ini. Kesunyian bukanlah ketiadaan kehidupan, melainkan ruang untuk mendengar suara batin. Filsafat humanistik memandang refleksi diri sebagai syarat utama bagi manusia untuk hidup secara otentik. Tanpa refleksi, manusia mudah terjebak dalam kehidupan yang mekanis. Dalam keheningan malam, ketika aktivitas fisik berhenti dan pikiran mulai tenang, manusia berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar: untuk apa hidup dijalani, apa yang benar-benar bernilai, dan ke mana arah langkah ini bermuara. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlahan mempersiapkan manusia menghadapi perjalanan yang tak dapat dihindari.

Jalan sunyi juga berarti mengambil jarak dari hiruk-pikuk dunia tanpa harus memusuhinya. Dunia tetap diakui sebagai bagian dari kehidupan, tetapi bukan sebagai tujuan akhir. Dalam filsafat humanistik, ini disebut sebagai kemampuan transendensi: manusia mampu melampaui kepentingan sesaat menuju nilai yang lebih tinggi. Dengan mengurangi keterikatan pada hal-hal material dan simbol-simbol sosial, manusia diarahkan untuk menata ulang orientasi hidupnya. Ia belajar bahwa keberhasilan sejati tidak selalu tampak dari luar, melainkan dirasakan dari kedalaman batin.

Tugas terakhir dari kehidupan, jika dipahami secara filosofis, bukanlah pencapaian eksternal, melainkan kesiapan internal. Perjalanan abadi tidak menuntut bekal materi, melainkan keadaan batin yang jernih. Kesadaran akan kefanaan justru membuat hidup dijalani dengan lebih bertanggung jawab. Manusia menyadari bahwa setiap tindakan memiliki makna, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Kesadaran ini tidak melahirkan ketakutan, tetapi kebijaksanaan.

Pada akhirnya, jalan sunyi adalah proses memanusiakan manusia. Dalam kesederhanaan, keteraturan, dan keheningan, manusia diajak kembali pada esensinya. Hidup tidak lagi dipahami sebagai perlombaan tanpa akhir, melainkan sebagai perjalanan yang penuh makna. Setiap hari menjadi latihan, setiap diam menjadi pengajaran. Ketika saat perjalanan abadi itu tiba, yang dibawa bukanlah kebisingan dunia, melainkan ketenangan batin yang telah ditempa sepanjang jalan sunyi kehidupan. Salam Waras (SJ)

Editor : Fadly KR

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Lampung

–

Saat meluncurkan artikel yang terbit kebeberapa teman dekat; salah seorang diantaranya memberikan komen seperti judul di atas. Beliau adalah seorang Doktor yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Penulis berperan menjadi penguji utama saat beliau mengambil gelar tertinggi di dunia akademik, membaca pemikirannya, memang beliau  orang cerdas dan visioner. Komen beliau menjadi “bara api” untuk menulisnya dalam seting keseharian. Adapun tulisannya sebagai berikut:

Senja turun perlahan di halaman pesantren. Suara adzan magrib baru saja usai, menyisakan hening yang akrab. Seorang santri duduk bersila di serambi, wajahnya tampak gelisah. Kiai keluar membawa tasbih, lalu berhenti sejenak menghampiri santri, dan berucap  “Kenapa tampak berat pikiranmu, Nak?” tanya kiai lembut.

Santri itu menunduk. “Saya sering merasa tertinggal, Yai. Teman-teman saya banyak yang sudah pandai, sudah dikenal, bahkan ada yang sukses di luar. Saya di sini merasa biasa saja.” Kiai tersenyum tipis seraya bertanya. “Kau pernah lihat ayam di halaman pesantren?” Jawab santri “Sering, Yai.” Kiai  meneruskan, “Apakah ayam itu iri pada elang yang terbang tinggi?”

Santri terdiam, lalu menggeleng. “Ayam hanya sibuk mencari makan di tanah.” Jawabnya. “Nah,” kata kiai pelan, “rezeki ayam tidak akan disambar elang. Ayam punya jalannya sendiri. Elang pun demikian.” “Tapi bukankah elang lebih kuat?” sahut santri.

“Lebih kuat tidak selalu lebih tenang,” jawab kiai. “Elang harus terbang jauh, menantang angin, berburu dengan risiko. Ayam mungkin sederhana, tapi ia cukup dengan apa yang ada di sekitarnya.” Santri menghela napas. “Jadi saya tidak perlu menjadi seperti mereka?”. “Kau perlu menjadi dirimu sendiri,” ujar kiai. “Ilmu tidak diukur dari cepat atau lambat, tapi dari manfaat dan keberkahan. Jangan sibuk melihat piring orang lain sampai lupa nasi di hadapanmu.”

Angin berembus membawa aroma kayu bakar dari dapur. Santri mengangguk perlahan. “Teruslah belajar,” lanjut kiai, “berjalanlah sesuai langkahmu. Jika rezekimu ayam, ia akan datang. Tak perlu takut disambar, selama kau jujur dan sabar menjalaninya.”

Wajah santri tampak lebih tenang. Ia mencium tangan kiai, sementara langit pesantren perlahan berubah gelap, menyimpan pelajaran yang tak tertulis di kitab mana pun

Ungkapan “rezeki ayam tidak akan disambar elang” hidup lama dalam kebijaksanaan lisan masyarakat Nusantara. Ia menyiratkan keyakinan bahwa setiap makhluk memiliki bagian  rezekinya masing-masing, dan tidak semua yang terlihat kuat atau tinggi posisinya berhak mengambil apa yang bukan peruntukannya. Dalam konteks kontemporer, peribahasa ini tetap relevan, bahkan menemukan makna baru di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang bergerak cepat serta sering kali memicu kecemasan kolektif tentang persaingan, ketimpangan, dan rasa tidak aman akan masa depan.

Secara kontemporer, makna rezeki tidak lagi semata-mata soal materi. Rezeki juga hadir dalam bentuk kesehatan mental, relasi sosial yang sehat, kesempatan belajar, serta rasa aman. Banyak orang yang secara ekonomi tampak “elang” justru rapuh secara emosional, terjebak dalam tekanan performa dan validasi publik. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup sederhana, diibaratkan sebagai ayam, sering kali memiliki ketenangan, kejelasan tujuan, dan rasa cukup. Dalam hal ini, rezeki tidak disambar; ia dijalani dan diterima melalui ritme hidup yang selaras.

Ungkapan tersebut juga dapat dibaca sebagai kritik halus terhadap ketamakan struktural. Dalam sistem ekonomi modern, sering kali yang besar semakin besar, sementara yang kecil terpinggirkan. Jika elang terus menyambar rezeki ayam, keseimbangan ekosistem sosial runtuh. Ketimpangan melebar, kepercayaan publik menurun, dan konflik horizontal mudah tersulut. Dari sudut pandang ini, peribahasa tersebut mengandung pesan etis: ada batas moral dalam mengejar keuntungan. Tidak semua peluang layak diambil, terutama jika merugikan yang lebih rentan.

Pada tingkat personal, ungkapan ini mengajak individu untuk tidak terjebak dalam perbandingan sosial yang melelahkan. Algoritma digital sering menampilkan potongan kehidupan orang lain yang tampak lebih sukses, lebih cepat, dan lebih gemilang. Tanpa kesadaran, seseorang bisa terdorong untuk merebut apa yang bukan kebutuhannya, mengorbankan nilai, atau melampaui batas dirinya sendiri. Keyakinan bahwa rezeki tidak akan tertukar membantu menjaga fokus pada proses pribadi, bukan pada bayangan keberhasilan orang lain.

Selain itu, peribahasa ini juga mengandung dimensi spiritual yang tetap hidup dalam masyarakat modern, meski diekspresikan dengan bahasa yang lebih rasional. Ia menegaskan adanya keteraturan dalam kehidupan, bahwa usaha dan hasil tidak selalu linear tetapi tetap bermakna. Kepercayaan ini bukan ajakan untuk pasif, melainkan dorongan untuk berusaha tanpa panik dan tanpa merusak. Ayam tetap harus mencari makan, tetapi ia tidak perlu terbang setinggi elang untuk bertahan hidup.

Pada akhirnya, ungkapan ini mengajarkan kebijaksanaan tentang proporsi, batas, dan rasa cukup. Di tengah dunia yang mendorong ekspansi tanpa henti, ia mengingatkan nilai kesederhanaan dan keadilan. Rezeki bukan medan perburuan tanpa aturan, melainkan bagian dari tatanan hidup yang menuntut kesadaran etis. Selama ayam dan elang menjalani perannya masing-masing, keseimbangan dapat terjaga, dan kehidupan berlangsung dengan lebih manusiawi. Salam Waras (SJ)

Editor : Fadly KR