TANGGAMUS (malahayati.ac.id): Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan-Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat (KKL-PPM) Universitas Malahayati menyelenggarakan acara sosialisasi pencegahan stunting, dapur sehat, dan edukasi makanan bergizi. Kegiatan ini dalam rangka mengatasi permasalahan stunting dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gizi,

Acara yang berlangsung pada Selasa, 12 Agustus 2025 di Balai Desa Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Ulubelu itu dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan, termasuk orang tua dari anak yang terdampak stunting. Kegiatan yang dijalankan oleh Kelompok 58 KKL-PPM Universitas Malahayati ini diikuti dengan antusias oleh 45 orang peserta.

Acara ini menjadi semakin relevan mengingat data dari bidan setempat yang menyebutkan terdapat 7 keluarga di pekon tersebut yang memiliki anak terdampak stunting. Fakta ini mempertegas pentingnya intervensi melalui edukasi gizi yang masif. Tidak hanya berisi pemaparan materi, acara juga diisi dengan demonstrasi langsung pembuatan makanan bergizi tinggi dengan bahan-bahan terjangkau.

Para peserta, terutama orang tua dari anak stunting, terlihat sangat antusias mengikuti sesi praktik ini. Silvia Ika Damayanti, ketua pelaksana, mengatakan, melalui kegiatan ini, pihaknya tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga pendekatan yang empatik.

Ia menjelaskan, di tengah-tengah peserta, hadir ibu-ibu yang sedang berjuang untuk anak-anak mereka. Data dari bidan tentang 7 keluarga dengan anak stunting menjadi perhatian serius.

”Kami perkenalkan konsep isi piringku dan bagaimana memanfaatkan bahan lokal yang murah meriah untuk pemulihan dan pencegahan stunting,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kelompok 58 berkomitmen untuk tidak berhenti pada sosialisasi saja.

Ke depannya, pihaknya berharap dapat melakukan pendampingan lebih intensif khususnya bagi keluarga yang terdampak.

Seluruh peserta terlihat aktif selama sesi tanya jawab dan demonstrasi masak. Beberapa orang tua yang memiliki anak stunting secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Seorang peserta mengatakan ia memiliki anak yang tergolong stunting dan selama ini merasa sangat kesulitan.

Acara seperti ini sangat membuka wawasannya bahwa dengan bahan sederhana dan bujet terbatas, bisa memberikan yang terbaik untuk pemulihan anak.

”Terima kasih untuk mahasiswa yang sudah membawa ilmu sangat bermanfaat ini,” tutur peserta itu.

Keberhasilan acara ini diharapkan menjadi titik awal untuk program berkelanjutan. Para mahasiswa KKL-PPM juga mendorong terbentuknya kelompok pendamping khusus untuk keluarga dengan anak stunting agar pemantauan gizi dapat dilakukan secara lebih intensif. Kegiatan ini ditutup dengan pembagian booklet resep makanan bergizi dan nasi bento bergizi, sebagai bentuk dukungan nyata bagi keluarga, khususnya 7 keluarga yang terdampak stunting.

(gil)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Selesai waktu ashar, ada pesan masuk. Ternyata kiriman tulisan dari seorang sahabat jurnalis senior di negeri ini, yang isinya menggugat ketimpangan pendapatan antara anggota parlemen dan pejabat negeri, dengan rakyat kebanyakan. Sementara, pendapatan mereka itu sebenarnya adalah hasil pajak yang diperoleh dari setiap denyut kehidupan rakyat. Tidak igin memperkeruh suasana, tulisan ini akan melihat persoalan yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda; yaitu dari filsafat kontemporer, dengan judul di atas.

John Rawls, dalam karyanya “A Theory of Justice”, memperkenalkan prinsip keadilan sebagai fairness. Ia membayangkan situasi ideal di mana semua individu menyusun aturan dasar masyarakat dari posisi yang disebutnya original position, di balik veil of ignorance atau tirai ketidaktahuan tentang posisi mereka di masyarakat. Dalam kondisi ini, tak seorang pun tahu apakah ia akan lahir kaya, miskin, pejabat, atau rakyat jelata. Dari situasi tersebut, Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dihasilkan akan menjamin kebebasan yang setara dan distribusi sumber daya yang adil.

Namun, dalam realitas hari ini, prinsip itu justru dilanggar secara sistemik. Para pejabat dan elit politik menetapkan kebijakan yang menguntungkan diri mereka sendiri, karena mereka tidak berada di balik tirai ketidaktahuan, tetapi sepenuhnya sadar akan posisi mereka dalam piramida kekuasaan. Mereka menyusun aturan main untuk mempertahankan hak istimewa, bukan demi keadilan bagi yang paling miskin. Maka dari itu, jika dinilai dari prinsip Rawls, struktur sosial ekonomi kita saat ini gagal memenuhi keadilan sebagai fairness.

Michel Foucault, melalui konsep biopolitik, mengajukan gagasan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja hanya melalui represi atau kekerasan fisik, melainkan melalui kontrol atas kehidupan itu sendiri. Dan termasuk didalamnya pengelolaan populasi, kebijakan kesehatan, ekonomi, dan pajak. Dalam konteks di mana pajak yang diambil dari hampir setiap aktivitas ekonomi rakyat dapat dibaca sebagai bentuk kontrol biopolitik. Negara tidak sekadar mengatur, tetapi menyerap kehidupan warganya untuk menopang kelangsungan elite yang mengatur.

Foucault juga mengkritik bagaimana wacana kerap digunakan untuk melegitimasi ketimpangan. Ketika pemerintah berbicara soal “tunjangan untuk kinerja pejabat” atau “kenaikan gaji sebagai bentuk apresiasi”, itu bukan sekadar argumen teknis, melainkan bagian dari konstruksi wacana kekuasaan. Wacana ini menutupi fakta bahwa sebagian besar pejabat justru tidak menunjukkan produktivitas yang sebanding dengan fasilitas yang mereka nikmati.

Slavoj Žižek, filsuf kontemporer yang dikenal dengan pendekatan psikoanalitik-Marxis, menunjukkan bahwa ideologi bukan hanya sistem keyakinan palsu, melainkan cara bagaimana masyarakat tetap terjebak dalam sistem ketidakadilan sambil tetap percaya bahwa mereka bebas. Dalam konteks ini, rakyat terus-menerus diminta untuk patuh membayar pajak, bekerja keras, dan menerima hidup sederhana, sementara pejabat diberi legitimasi untuk menikmati kekayaan atas nama jabatan.

Menurut Žižek, masyarakat modern hidup dalam apa yang disebutnya sebagai cynical reason; yaitu mereka tahu sistem ini tidak adil, tetapi tetap ikut serta karena merasa tidak ada alternatif. Rakyat tahu bahwa pajak mereka lebih banyak digunakan untuk membiayai gaya hidup elite daripada untuk kesejahteraan publik, tetapi karena merasa tak berdaya, mereka melanjutkan kehidupan seperti biasa. Inilah bentuk tertinggi dari ideologi: ketika pengetahuan tentang ketidakadilan justru tidak mengarah pada perlawanan, tetapi pada normalisasi, atau sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja.

Jacques Rancière berpendapat bahwa politik sejati adalah tentang demos, yaitu suara mereka yang tidak diakui. Ia membedakan antara politik dan polisi. Politik sejati terjadi ketika ada gangguan terhadap tatanan yang mapan dan suara kaum tertindas dimunculkan. Sementara itu, polisi adalah sistem yang menjaga ketertiban sosial yang ada, termasuk melalui pengaturan siapa yang boleh berbicara dan siapa yang harus diam.

Dalam sistem politik dewasa ini, yang terjadi lebih banyak adalah police order ketimbang politik sejati. Rakyat dipaksa diam dengan dalih “pemerintah sudah bekerja keras” atau “APBN sudah disusun sesuai prosedur hukum”. Padahal, suara protes rakyat; misalnya terhadap kenaikan pajak, tarif listrik, atau harga BBM, hal itu dianggap mengganggu stabilitas. Suara mereka diredam, dan distribusi ekonomi tetap dikuasai oleh segelintir orang yang menyusun “aturan main”. Rancière menyebut ini sebagai “partage du sensible”, yaitu pembagian realitas sosial yang membuat suara sebagian orang menjadi tidak terdengar.

Jika dalam teori klasik pajak adalah kontribusi warga negara untuk pembiayaan negara, maka dalam praktik kontemporer, pajak sering kali menjadi alat untuk mempertahankan ketimpangan. Dalam sistem yang timpang, pajak bersifat regresif; artinya, beban relatifnya lebih berat bagi yang miskin daripada yang kaya. Pajak PPN misalnya, yang dikenakan pada semua barang konsumsi, menekan penghasilan kelas bawah lebih besar dibanding kelas atas. Bahkan ketika pemerintah memberikan insentif atau tax holiday kepada investor besar, rakyat kecil tidak mendapat keringanan serupa. Inilah bentuk eksploitasi struktural yang dikritik para pemikir kontemporer, sebab sistem ini secara legal sah, tetapi secara moral cacat.

Jean Baudrillard mengembangkan konsep simulakra, yaitu ketika realitas digantikan oleh representasi yang pura-pura nyata. Dalam konteks sistem pemerintahan dan ekonomi kita, tunjangan pejabat dan kebijakan fiskal sering dibungkus dengan jargon “kesejahteraan rakyat”, “penguatan institusi”, atau “efisiensi birokrasi”. Namun semua itu hanyalah representasi kosong, dan itulah simulakra; yang tidak merepresentasikan realitas sebenarnya.

Misalnya, ketika pejabat menerima tunjangan perumahan ratusan juta rupiah, narasi yang dibangun adalah “agar mereka fokus bekerja tanpa memikirkan kebutuhan dasar”. Namun kenyataannya, banyak dari mereka tetap korup dan tidak efisien. Kesejahteraan rakyat hanya menjadi citra, bukan tujuan yang sungguh-sungguh diperjuangkan.
Di balik retorika pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja.

Jurang antara kaya dan miskin terus melebar. Laporan ketimpangan terbaru menunjukkan bahwa 1% kelompok terkaya di negeri ini menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional, sementara jutaan rakyat hidup dalam kondisi rentan: tanpa jaminan sosial, tanpa pekerjaan tetap, dan tanpa akses memadai terhadap pendidikan atau layanan kesehatan.

Sementara itu, sistem representasi politik semakin dikendalikan oleh oligarki. Partai-partai politik dikuasai oleh elite yang sama, yang saling bertukar kursi kekuasaan, memonopoli sumber daya, dan menumpuk tunjangan dengan alasan “tugas negara”. Rakyat, yang seharusnya menjadi subjek utama dalam demokrasi, justru terpinggirkan menjadi objek kebijakan, bahkan objek pungutan.

Dari perspektif filsafat kontemporer, ketimpangan antara pejabat dan rakyat bukan sekadar soal ekonomi, tetapi soal etika, kekuasaan, ideologi, dan pengakuan. Negara yang dibangun dari jerih payah rakyat tidak boleh menjadi alat eksploitasi bagi segelintir elite. Keadilan sejati hanya akan hadir ketika struktur penghasilan, distribusi pajak, dan pengelolaan negara didesain untuk melayani yang paling lemah, bukan yang paling kuat. Penghasilanmu, penghasilanku juga bukan lagi sekadar sindiran, tetapi deklarasi untuk mengembalikan makna keadilan sosial dari tangan birokrasi yang telah kehilangan empatinya. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Universitas Malahayati Bandar Lampung

–

Baru saja Herman Batin Mangku (HBM) menulis tentang pelanggaran fatal yang dilakukan seorang oknum dokter spesialis, yang tega “ngelokak” pasiennya. Tulisan ini mencoba melihat sisi lain dari peristiwa itu, dengan tujuan menjadi bahan pembelajaran: agar ada pembenahan, pengawasan, dan pemeliharaan sistem kesehatan di masa mendatang.

Di Indonesia, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan tumpuan utama masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan. RSUD sejatinya dirancang sebagai fasilitas publik yang berlandaskan asas keadilan dan pemerataan. Namun, dalam praktiknya, rumah sakit sering kali menjadi cerminan kompleksitas persoalan: antrean panjang pasien, keterbatasan alat, krisis tenaga medis, hingga pelayanan yang belum sepenuhnya manusiawi.

Keluhan “sudah sakit, malah makin stres di rumah sakit” bukan sekadar ungkapan emosi. Pasien kerap menghadapi proses administrasi yang melelahkan, komunikasi yang kurang ramah, serta ruang rawat inap yang penuh sesak. Tidak jarang, mereka datang dalam keadaan sakit, dan pulang dengan rasa lelah fisik maupun psikis yang bertambah.

Di sinilah filsafat kesehatan mengajukan pertanyaan mendasar: apakah rumah sakit hanya sekadar tempat mengobati penyakit, ataukah ruang hidup yang seharusnya menghadirkan penyembuhan holistik?

Pasien yang Menjadi “Angka”

Banyak pasien RSUD merasa kehilangan eksistensinya sebagai manusia utuh. Ruang tunggu IGD dipenuhi puluhan orang, bau obat dan desinfektan menusuk, tangisan bayi bercampur dengan panggilan petugas, serta suara pengeras nomor antrean yang menggelegar. Semua itu menciptakan tekanan mental tersendiri.

Pasien BPJS, misalnya, harus melewati meja verifikasi berlapis, antre panjang hanya untuk mendapat giliran diperiksa. Dalam sistem yang terburu-buru ini, manusia diperlakukan sebagai “angka”, bukan individu.

Prosedur medis yang terfragmentasi juga memperburuk keadaan: pasien dipindahkan dari ruang A ke B, lalu ke radiologi di gedung lain, kembali ke poliklinik, kemudian diarahkan ke farmasi. Dari sudut pandang administratif, hal ini dianggap wajar. Namun secara eksistensial, pasien merasa terasing dari dirinya sendiri. Mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, hanya mengikuti arus tanpa kendali.

Waktu yang Terlalu Singkat

Kurangnya waktu dari tenaga kesehatan memperberat pengalaman pasien. Seorang penderita penyakit kronis, misalnya, hanya mendapat 5–7 menit konsultasi dengan dokter umum. Ia merasa tidak benar-benar didengarkan, padahal suara pasien adalah bagian penting dari proses penyembuhan.

Etika yang Terkikis

Dalam layanan kesehatan publik seperti RSUD, etika kedokteran seharusnya menjadi fondasi utama. Namun, praktik di lapangan kerap melenceng. Kasus yang diungkap HBM hanyalah salah satu contoh.

Dari perspektif bioetika, ada tiga bentuk pelanggaran serius yang kerap terjadi:

1. Mengaburkan batas profesional. Relasi dokter–pasien seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan niat tulus menyembuhkan, bukan peluang komersial.

2. Memanfaatkan ketidaktahuan pasien. Banyak pasien tidak tahu bahwa alat kesehatan tertentu bisa diperoleh lebih murah, bahkan ada yang tersedia melalui program bantuan pemerintah.

3. Menyuburkan ketimpangan. Pasien yang tidak mampu membeli merasa layanan yang diterimanya kurang optimal, lalu dihantui rasa bersalah atau inferior.

Praktik-praktik ini mencederai martabat profesi kedokteran dan memperkuat persepsi bahwa rumah sakit adalah “pasar terselubung”, bukan tempat penyembuhan.

Mengapa Bisa Terjadi?

Ada beberapa faktor struktural yang membuka celah praktik tidak etis di RSUD:

Pengawasan lemah. Manajemen rumah sakit kurang mengawasi interaksi pasien–dokter di luar ruang klinik, termasuk potensi transaksi informal.

Sistem insentif yang tidak transparan. Banyak dokter honorer atau kontrak mengeluhkan gaji rendah serta keterlambatan insentif. Situasi ini mendorong munculnya “jalan alternatif” untuk menambah penghasilan.

Regulasi lokal yang absen. Belum ada aturan jelas yang melarang praktik jual-beli pribadi di lingkungan RSUD, sehingga sulit memberi sanksi tegas.

Dalam perspektif filsafat struktural ala Michel Foucault, rumah sakit bukanlah institusi yang netral. Ia bisa menjadi alat kekuasaan dan kapitalisasi, di mana relasi dokter–pasien berubah menjadi bentuk dominasi.

Luka Kedua

Masuk rumah sakit seharusnya menjadi simbol harapan: untuk sembuh, pulih, dan hidup lebih baik. Namun, bagi sebagian pasien RSUD, pengalaman itu justru menghadirkan “luka kedua”.

Filsafat kesehatan memberi kita alat untuk membongkar ketidakadilan itu, baik dari dimensi etik, eksistensial, maupun struktural. Rumah sakit tidak boleh menjadi pasar yang menyaru sebagai institusi penyembuhan.

Ketika dokter menjual alat, ketika keputusan medis dipengaruhi kepentingan pribadi, ketika akses layanan dibatasi oleh dompet pasien, maka di situlah kepercayaan pada sistem kesehatan runtuh.

Terima kasih, HBM, yang telah berani menyuarakan ketidakadilan. Semoga suara ini terus menggema agar rumah sakit kembali menjadi tempat penyembuhan, bukan tempat yang membuat sakit makin sakit. Salam Waras (SJ)

Editor: Gilang Agusman

TANGGAMUS (malahayati.ac.id): Universitas Malahayati terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan – Pengabdian kepada Masyarakat (KKL-PPM). Hal tersebut terlihat melalui kunjungan panitia KKL-PPM ke Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada Kamis (21/8/2025).

Kegiatan ini menjadi rangkaian monitoring sekaligus evaluasi atas program yang dijalankan mahasiswa di lokasi pengabdian. Kehadiran rombongan mendapat sambutan antusias dari masyarakat, mencerminkan adanya hubungan erat serta kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan warga desa.

Turut hadir dalam kunjungan ini, Ketua KKL-PPM Universitas Malahayati, Eka Yudha Chrisanto, S.Kep., Ns., M.Kep., dan Koordinator DPL, Prima Dian Furqoni, S.Kep., Ns., M.Kes.. Mereka didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Annisa Mayang Soliha, M.Gz., yang selama ini mengarahkan mahasiswa kelompok 48 dalam melaksanakan program kerja mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KKL-PPM Universitas Malahayati, Eka Yudha Chrisanto, S.Kep., Ns., M.Kep., menyampaikan bahwa program pengabdian masyarakat ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban akademik semata. Menurutnya, KKL-PPM merupakan wadah penting bagi mahasiswa untuk melatih kepedulian sosial, memahami permasalahan di lapangan, sekaligus menghadirkan solusi nyata.

“KKL-PPM menjadi salah satu bentuk peran aktif mahasiswa. Kami menginginkan agar kegiatan ini tidak sekadar memberi efek sementara, tetapi terus berlanjut, memberi nilai positif bagi masyarakat, dan menanamkan semangat kepedulian mahasiswa terhadap kehidupan warga.” Ia juga menambahkan, “Kami juga berharap setiap program kerja yang dijalankan dapat menjadi sarana penerapan ilmu dari masing-masing jurusan, sehingga benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan, dalam satu program kerja, diharapkan seluruh disiplin ilmu yang dimiliki mahasiswa dari berbagai jurusan dapat terintegrasi dan memberikan kontribusi nyata,” ujarnya.

Mahasiswa kelompok 48 yang sedang bertugas di Pekon Sampang Turus pun menyambut kunjungan ini dengan penuh semangat. Mereka menunjukkan berbagai kegiatan yang tengah dijalankan, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan.

Di SD Pekon Sampang Turus, sebagian mahasiswa mengadakan sosialisasi gizi seimbang kepada siswa-siswi. Materi sosialisasi ini bahkan dipantau langsung oleh DPL Annisa Mayang Soliha, M.Gz., yang ikut turun tangan memberikan arahan. Kegiatan ini diharapkan mampu menanamkan kebiasaan makan sehat sejak usia dini, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mencegah risiko stunting.

Sementara itu, kelompok mahasiswa lainnya tengah berbaur bersama warga di Dusun 3, menjadi panitia perlombaan dalam rangka peringatan HUT RI ke-80. Suasana desa terlihat meriah dengan berbagai lomba yang digelar, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kehadiran mahasiswa tidak hanya membantu kelancaran acara, tetapi juga mempererat hubungan emosional dengan masyarakat melalui semangat gotong royong.

Monitoring ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai wadah refleksi agar program yang dijalankan mahasiswa dapat terus dikembangkan dan memberi dampak berkelanjutan. Kehadiran jajaran universitas di lokasi lapangan memberikan motivasi tambahan bagi mahasiswa untuk semakin serius melaksanakan pengabdian.

Dengan dukungan penuh Universitas Malahayati, KKL-PPM diharapkan dapat menghasilkan mahasiswa yang lebih peka, tangguh, dan siap menjadi agen perubahan. Sementara bagi masyarakat, kehadiran mahasiswa menjadi energi baru yang membantu menggali potensi lokal sekaligus menjawab tantangan di bidang kesehatan, lingkungan, dan sosial.

Suasana penuh keakraban dalam kunjungan ini seakan menegaskan bahwa KKL-PPM bukan sekadar program wajib akademik, melainkan jembatan penghubung antara dunia pendidikan tinggi dengan masyarakat.

Universitas Malahayati berkomitmen untuk terus memperkuat peran mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat, sehingga nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan pengembangan potensi lokal dapat terus diwariskan lintas generasi. (gil)

Editor: Gilang Agusman